Hasil Pencarian

Ditemukan 568 dokumen yang sesuai dengan query

Ibreina Saulisa Agitha Pandia, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris Dalam Memenuhi Perjanjian Yang Mengikat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018) = Notarys Liability for Breach of Official Duty Concerning Notarys Negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary (Case Study : Notary Supervisory Councils Decision number 09/B/MPPN/XI/2018)

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzi Rivayanti Mugni, author

Implikasi hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit ditinjau dari Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal implications of a notary public who declared bankrupt in terms of the notary public Act N. 30 year 2004

ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang ditetapkan undang-undang untuk menjalankan sebagian tugas negara khusus di bidang hukum perdata, yaitu terkait dengan kewenangannya untuk membuat alat bukti otentik.

Notaris tetaplah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Salah satunya adalah akibat dari kesalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan, dapat...

2013

T32775

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Niken Nidyarna, author

Tinjauan yuridis terhadap persekutuan perdata notaris berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang-nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Judicial review of the civil partnership notary according to article 20 act no 2 of 2014 the amendment of act no 30 of 2004

Tesis ini membahas perubahan istilah perkumpulan Notaris yang mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan istilah perserikatan perdata notaris dan sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 digunakan istilah persekutuan perdata notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain perspektif. Hasil penelitian ini menyarankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44161

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syldha Ichsania Prikhawijayanti, author

Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar studi atas yayasan X berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 2 tahun 2016 = Omitting the adjustment statutes of a foundation study of foundation X as per rules of Ministry of Law and Human Right no 2 year of 2016

ABSTRAK
Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi tentang pengadministrasian yayasan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan dan memaksimalkan mekanisme mengenai penyesuaiaan anggaran dasar dari yayasan yang masih terdapat berbagai penafsiran dan melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Dalam mewujudkan ketertiban hukum dan lebih...

2017

T48835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Martha , author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat : analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 116/Pdt/2016/PTBDG = Accountability of notary against the legal effects of establishing a deed of grantee : analysis of The High Court Judgment of Bandung No. 116/Pdt/2016/PTBDG

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini harus diperhatian setiap Notaris agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diandini Safrida, author

Akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 560 K/PDT/2016) = The legal implactions of not reading and providing a copy of pre sale and purchase agreement (A case study of the supreme court judgement number 560 K/PDT/2016)

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50145

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Savitri Andriani, author

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pemisahan tidak murni perusahaan spin off = Roles and responsibilities of public notary in company s spin off

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia...

2018

T50843

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yeni Tan, author

Analisis Atas Pembuatan Akta Perubahan Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Notaris Dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018) = Analysis on Amendment of Debt Agreement Deed Made By Notary in the Misuse Conditions (Case Study Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018)

Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan atributif dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dengan membuat alat bukti berupa akta autentik. Sudah sepatutnya, Notaris tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, Notaris membuat akta perubahan perjanjian utang piutang yang mengandung cacat kehendak para pihak...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53158

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jesseline Tiopan, author

Implikasi hukum atas ketidakwenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengganti akta pinjam meminjam dengan jaminan (studi putusan MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) = The legal implication of unauthorization in the making of pre-purchase and sale agreement in lieu of secured loan agreement (study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017)

Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53528

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Afifah, author

Keabsahan surat keterangan (covernote) yang dibuat oleh notaris dalam pendirian perseroan terbatas yang menimbulkan multitafsir: studi putusan nomor: 2/Pts/ MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017 = Validity of the covernote made by the notary as the right mat in the establishment of a limited liability company that raises the misinterpretation: case study to regional supervisor assembly decision number: 2/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/ II/2017

Surat Keterangan (covernote) merupakan salah satu produk hukum notaris yang dibuat dan ditandatangani notaris serta memiliki kekuatan hukum karena jabatannya itu sendiri. oleh karena itu isi Surat Keterangan (covernote) harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Notaris dalam merumuskan isi Surat Keterangan (covernote) harus dilakukan secara saksama dan penuh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53524

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian