Hasil Pencarian

Ditemukan 419 dokumen yang sesuai dengan query

Adib Alhakim, author

Kedudukan majelis kehormatan notaris ditinjau dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. = Notary honor assemblies standings in terms of judicial power act / Adib Alhakim

ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Akta notaris merupakan suatu alat bukti tertulis, sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bukti tulisan merupakan satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya. Demikian luasnya lingkup kewenangan yang diberikan oleh...

2016

T46622

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Uswah Amelia, author

Perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 518K/Pdt.Sus-PHI/2014 = Legal protection for labour due to termination of employment on efficiency grounds: study case supreme court judgment number 518K/Pdt.Sus-PHI/2014

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran...

2017

S65985

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syafira Aulia, author

Girik versus sertipikat kajian aspek perlindungan hukum dalam putusan nomor 984/K/Pdt/2007 = Girik versus certificate legal protection review on supreme court republic of indoneisa decision number 984/K/Pdt/2007

ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum bagi pemegang girik. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana aspek perlindungan bagi pemegang girik dalam hal tanahnya telah disertipikatkan oleh orang lain yang tidak memiliki hak, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam hal sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehnya diputuskan Majelis...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Akta Wijaya Pramasakti, author

Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 = Pretrial institution and its effect on police duties as an investigator in the criminal justice system following the ruling of the constitutional court number 21/ \PUU/XII/2014 / Akta Wijaya Pramasakti

ABSTRAK
Upaya paksa yang dilakukan dalam rangka Penyidikan maupun PenuntutanTindak Pidana oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Polri atau Penuntut Umumdapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hakhaktersangka dapat dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,tindakan yang dimaksud terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidaksah serta...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Yoritomo, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik = Legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed

Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47016

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurlaila Oktariana, author

Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah dari Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Kewenangan Diskresi = Legal Protection of Government Officials from Indicting Corruption Crimes Overdiscretionary Powers.

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan hukum dengan penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Dalam menggunakan diskresi, Pejabat Pemerintah memiliki potensi didakwa dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi Pejabat Pemerintah, agar dapat menggunakan diskresi tanpa khawatir akan didakwa dengan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang Pejabat...

2017

T47787

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Hardiyanti Akbar, author

Kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dalam pendaftaran tanah pada kasus tumpang tindih hak atas tanah analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 412 K/TUN/2015 = Certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case analysis on supreme court decision number 412 K/TUN/2015

ABSTRAK
Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47626

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Natasia, author

Tanggung jawab bank dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam terkait dengan terjadinya merger bank (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2511 K/PDT/2014) = Bank responsibility and legal protection for borrowing customer associated with the occurence of merger of the bank (case study: Supreme Court Decision Number 2511 K/PDT/2014) / Cindy Natasia

ABSTRAK
Merger merupakan suatu hal yang lumrah ditemukan dalam dunia perbankan, yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kemampuan finansial dari suatu lembaga perbankan. Terjadinya merger tentu membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Salah satu dampak terjadinya merger adalah peralihan tanggung jawab dari Bank yang bergabung kepada Bank hasil...

2017

T48678

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anissa Karina, author

Juridical analysis of bank responsibility over the issuance of fake certificate of time deposit by bank's employee: case study: supreme court decision number 3245/K/Pdt/2015 = Tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu oleh pegawai bank: studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 3245/K/Pdt/2015

ABSTRACT
In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible...

2017

S68802

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeffry Ricardo, author

Peranan majelis kehormatan notaris dalam proses penegakan hukum pidana = The role of honorary board of notary in the criminal law enforcement process

ABSTRAK
Dicabutnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 menimbulkan keresahan bagi kalangan Notaris karena Notaris dalam menjalankan Jabatannya terikat sumpah Jabatan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan...

2018

T49523

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian