Hasil Pencarian

Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query

Vera Indah Sari, author

Analisis kasus sengketa pajak pertambahan nilai di pengadilan pajak tahun 2012-2016 = Analysis of tax dispute on value-added tax: study case on several disputes from tax court in Indonesia during 2012-2016

ABSTRAK
Hingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai...

2017

S70005

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yolanda Vanesa, author

Analisis struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia: studi komparasi dengan negara Thailand = An analysis of policy structure of state levies on tobacco consumption: a comparative study of Indonesia and Thailand

ABSTRACT
Dalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Mishbahuddin, author

Kebijakan Hukum Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Berusaha Pada Konteks Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean) = Legal Policy on Industry of Four Wheels Vehicle in Indonesia reviewed by Business Competition Law in Business Practices on the context of ASEAN Economic Community.

Kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang juga bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat karena produksinya yang dalam jumlah besar dan membutuhkan tenaga manusia pula, tentunya ini memberi kesempatan...

2020

T54787

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Sari, author

Kesetaraan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai = The equality between rights and obligations of taxpayer in the completion of value added tax refunds

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bernadetta Andalutsi Hemawati, author

Tinjauan atas berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai bagi kontrak production sharing bidang minyak dan gas bumi dan kontrak operasi bersama bidang panas bumi

Perkembangan sistem perpajakan Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan netralitas perpajakan. Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah menentukan batas waktu pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan konsistensi yuridis serta dampak permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T2409

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryana Romdhony, author

Dampak bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemerataan fiskal antar pemerintah provinsi di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik....

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T17152

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chairil Anwar, 1922-1949, author

Perlakuan pajak pertambahan nilai atas nilai tambah freight pada perusahaan jasa international freight forwarding ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan netralitas pajak

Dalam rangka meningkatkan peranan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak maka persoalannya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menggali dan memobilisasi berbagai sumber penerimaan dari dalam negeri sendiri secara efektif. Misalnya dari sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) saja penulis melihat masih banyak potensi penerimaan pajak yang bisa digali dan dijadikan sebagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T296

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joko Galungan, author

Analisis pengenaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pada bidang usaha jasa kurir internasional : studi kasus pada PT ABC Indonesia

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T24522

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Djoni Rombe, author

Evaluasi penetapan batubara sebagai barang kena pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan

2007

T24514

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhayu Kartika Utami, author

Evaluasi kebijakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor barang kena pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi = Evaluation on zero rate vat policy on the import of taxable goods for geothermal exploration and exploitation activities

Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian