Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Agustinus Adi Saputro, author

Tinjauan hukum terhadap notaris berkaitan pemberian penyuluhan hukum dan penyusunan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 agustus 2010 Nomor 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = Reviews on the notary law related legal advice provision and preparation of the deed of statement of extraordinary general meeting shareholders and the deed of extra ordinary general meeting shareholders the decision MPPN No :02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28598

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nilna Muna Yuliandari, author

Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan Agenda Benturan Kepentingan = The Confidentiality Principle of a Notary on General Meeting of Shareholders with Conflict of Interest Agenda at Public Company

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ingrid Vera Mour, author

Analisa yuridis atas penetapan Kuorum RUPS Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (studi kasus atas penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.) = The juridical analysis on the determination of the GMoS’s quorum of limited liability company by the District Court (case study on the Determination No.240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25924

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nabila Vidina Wulan Asri, author

RUPS PT Terbuka dalam Hal Adanya Pemegang Saham Afwezig Pada Proses Go Private (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel) = General Meeting of Shareholders in the Event of Absence of Shareholders (Afwezig) related to Go Private Process in the Public Company (Analysis of South Jakarta Court Decision No. 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adriella Claresta, author

Implikasi hukum pembuatan akta berita acara rapat umum luar biasa perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang tidak memenuhi persyaratan kuorum: studi terhadap putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi DKI Jakarta nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 = The legal implication of the making of minutes of extraordinary general meeting of owner and tenants condominium units association that failed to meet quorum requirements: a study of provincial supervisory council of notary assembly verdict number: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017

Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GCM...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54884

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kiki, author

Keabsahan akta rapat umum pemegang saham luar biasa dari kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan peran serta tanggungjawan notaris yang membuat akta rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut

2011

T41431

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yunita Susilo, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 249K/Pid/2014) = Duty of Notary Public in Drafting Limited Corporate Deeds (Case Study on R.I. Supreme Court Decision Number 249K/Pid/2014

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45138

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Aziz, author

Perbuatan melawan hukum direksi dan dewan komisaris dalam hal membagikan Tansiem tanpa melalui rapat umum pemegang saham: studi kasus putusan nomor 2477/K.PDT/2012 = Unlawful act director and commissioners in case sharing tansiem without through general meeting of shareholders: case study verdict no 2477/K.PDT/2012

ABSTRAK
Pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tansiem diperoleh dari laba positif suatu perseroan yang dihitung sebagai biaya. Apabila pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka...

2016

S62765

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Muazzir, author

Implikasi hukum terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 02/B/MJ.PPN/VI/2014) = Legal implication toward deed of minutes of shareholder's annual general meeting which is not in accordance with the real fact (case study from notary's central supervisory board decision 02/B/MJ.PPN/VI/2014) / Muhammad Muazzir

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-UndangJabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai kesesuaian antara akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris dengan keadaan yang sebenarnya. tanggung jawab Notaris dalam...

2017

T48652

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian