Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Darwis, author
ABSTRAK
Para ulama sepakat bahwa bentuk kekufuran yang paling
buruk adalah kemurtadan{ar-riddah), kufur setelah Islam
adalah lebih buruk daripada kufur yang asli. Musuh Islam
akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk
mengembalikan kekufuran kepada pada pemeluk Islam. Allah
berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang berbunyi:
"...mereka tidak henti-hentinya, memerangi kamu sampai
mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu...
2004
T36705
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mismarini Hanum, author
ABSTRAK
Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur secara
komprehensif dan menyeluruh segala aspek kehidupan manusia.
Perdagangan adalah salah satu aspek yang diatur dalam hukum
Islam dengan prinsip ketauhidan atau ilahiah, keseimbangan
atau keadilan, kejujuran, kehendak bebas yang relatif,
antharadin atau suka sama suka, persamaan, halal dan
bermanfaat, dan bertanggung jawab. Sebagai umat Islam
adalah kewajiban bagi kita untuk...
2005
T36562
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Jamil, author
Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No....
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zainal Abidin Saleh, author
Langkah M. Natsir antara tahun 1952-1957 memimpin Partai Politik Masyumi sebagai Ketua Umum yang jumlah anggotanya meliputi puluhan juta tersebar di seluruh Indonesia. Masyumi dilahirkan di Jogyakarta sebagai satu pemusatan perjuangan kaum muslimin. Cita-cita dan tekadnya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dalam anggaran dasar, yakni "Menegakkan Republik Indonesia dan Agama...
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwi Jaka Susanta, author
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati, universal dan abadi yang harus dihormati dan dilindungi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, Bahasa serta status sosial lainnya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa HAM bersifat historis dan dinamis yang pelaksanannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat,...
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwi Putri Cahyawati, author
ABSTRAK
Penelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Utari, author
Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Farida Indrati, author
Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945' itu merupakan pula Cita Hukum (Rechtsidee) dan sekaligus Norma Fundamental Negara...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siringoringo, Poltak, author
Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undangundang. Juga telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa kedudukan Dewan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wisnu Wardono, author
Peranan ABRI dalam pencetusan Orde Baru (awal pelaksanaan Demokrasi Pancasila). Setelah mendapat pengalaman pada masa Orde Lama yang dalam masa itu terjadi pertarungan dan persaingan politik yang tidak menentu yang membawa akibat kestabilan negara menjadi goyah, pada masa Orde Baru dilaksanakan usaha-usaha perbaikan sesuai dengan keinginan demi kemurnian Pancasila dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
