Hasil Pencarian

Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query

Nizam Burhanuddin, author

Hubungan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Dalam menyelenggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negara/tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukmariani, author

Kedudukan cucu dalam kewarisan islam : menurut kompilasi hukum Islam dan penerapannya di peradilan agama

Kedudukan seorang cucu tidak secara tegas dan rinci diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, Awalnya hal ini menyebabkan pendapat seorang cucu menjadi berbeda-beda. Begitupun dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para hakim di Peradilan Agama. Tetapi sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tenpang Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan seorang cucu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T16264

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mismarni Hanum, author

Perdagangan bebas internasional pada era globalisasi ; Suatu tinjauan dari segi hukum

Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur secara komprehensif dan menyeluruh segala aspek kehidupan manusia. Perdagangan adalah salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam dengan prinsip ketauhidan atau ilahiah, keseimbangan atau keadilan, kejujuran, kehendak bebas yang relatif, antharadin atau suka sama suka, persamaan, halal dan bermanfaat, dan bertanggung jawab. Sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14493

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Aziz Nasihuddin, author

Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (Analisis yuridis terhadap pemikiran Padmo Wahyono tentang sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR))

ABSTRAK
Dari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhinita Ayuningtias, author

Analisis kemungkinan penerapan konsep takaful dalam bisnis asuransi kerugian di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 1994

S22867

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Slamet Karyono, author

Penerapan hak usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI masa bakti 1992-1997 dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia

ABSTRAK
Tesis yang berjudul "Penerapan Hak Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 1992-1997 dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia" ini ditulis, karena sebagian masyarakat Indonesia menyoroti bahwa hak-hak DPR khususnya hak usul inisiatif yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945 sejak Pemerintahan Orde Baru sampai sekarang belum pernah dipergunakan sehingga penulis berkeinginan untuk...

1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Salman Maggalatung, author

Prinsip-prinsip penegakan hukum keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam / A. Salman Maggalatung

ABSTRAK
Masalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus mendapat perhatian secara khusus dan serius guna memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih dalan era reformasi dewasa ini, dimana penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukan suatu...

2000

T36492

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yeni Salma Barlinti, author

Prinsip-prnsip hukum perdagangan berdasarkan ketentuan World Trade Organization dalam perspektif hukum Islam

World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2001

T36439

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

D. Sukardi, author

Perolehan dan Hak Kewarisan Istri Kedua Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam / D. Sukardi

ABSTRAK
Keberadaan hukum kewarisan Islam yang diangkat sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) belum sepenuhnya dipraktekkan pada pembagian harta waris bagi umat Islam sendiri. Keengganan untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dengan alasan menuntut keadilan, persamaan hak maupun...

2003

T36532

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azhar, author

Hak ahli waris untuk memilih sistem hukum kewarisan di tinjau dari hukum waris Islam

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka ke 2 alinea kelima ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang hukum kewarisan yang menjadi kewenangan peradilan agama yaitu mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam meliputi penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian penjelasan tersebut memberi penegasan...

2003

T37054

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian