Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Ahsanal Zamakhsyari, author

Karakter militeristik dalam menangani kesalahan tindakan penyidikan oleh anggota kepolisian (studi kasus Robin Napitupulu, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/91/X/2013) = Character militeristic in error handling measures investigation by members of the police (case study Robin Napitupulu, Discipline Penalties Decree No. SKEP/91/X/2013)

Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam...

2015

S62124

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, author

Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST

ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jethro Julian, author

Penundaan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif jaksa sebagai dominus litis = Postponement of death penalty from the perspective Of prosecutor as dominus litis

ABSTRAK
Jaksa adalah yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana. Putusan pengadilan yang dimaksud di dalamnya juga termasuk pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana yang masih diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pada praktiknya, pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang baru dapat dilaksanakan bertahun-tahun setelah putusan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Maharani Indira Bangsawan, author

Kedudukan magistarial jaksa Republik Indonesia pada yurisdiksi hukum negara asing: studi penanganan kasus narkotika dengan terpidana Noverdian Sutianshah Sutedjo = Magisterial position of attorney of the Republic of Indonesia in foreign law jurisdiction: narcotics case study with Noverdian Sutianshah Sutedjo as the convict

Sutianshah Sutedjo adalah warga negara yang terlibat dalam plot narkotika besar di Thailand bernama Srisuk Marigold Noverdian ditangkap ketika mengimpor narkotika Kelas I di Thailand dari Jerman menggunakan aliasnya. Polisi Thailand menangkapnya dan mendakwa Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2), 26, 65 dan 76 ayat (1) dengan ancaman bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aufar Ariq Vargas Varago, author

Pelaksanaan acara pemeriksaan singkat terhadap perkara narkotika untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Terhadap Kasus Dalam Putusan No : 1/Pid.S/2019/PN.BDG) = The Implementation of Brief Examination on Narcotics Cases to Overcome The Overcapacity of Prison Institutions (Case Study of Case in Decision No. 1 / Pid.S / 2019 / PN.BDG)

ABSTRAK
Acara Pemeriksaan Singkat yang diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan salah satu jenis acara pemeriksaan perkara yang pada pelaksanaannya tidak pernah digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada akhir tahun 2018 menggunakan acara...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ichsan Zikry, author

Kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pengakuan bersalah sebagai alat bukti (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel dengan terdakwa Susno Duadji) = The position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency and plead guilty as a legal evidence (Case studies: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Decision number No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel with the accused Susno Duadji).

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47578

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fachrul Kardiman, author

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...

2014

S54438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Turangan, Yuma, author

Rezim in rem forfeiture dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia; studi kasus golden key dalam perspektif united nations conventions against corruption 2003 = In rem forfeiture regime in anti corruption context in Indonesia; study on golden key case in perspective of united nations conventions against corruption 2003 / Yuma Turangan

ABSTRAK
Selama ini Indonesia dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi, menggunakan perampasan in personam. Perampasan in personam ini pada prakteknya menemui banyak kendala, sehingga negara kesulitan mengembalikan aset tersebut. Salah satu tindak pidana korupsi yang asetnya masih belum bisa dikembalikan kepada negara sampai saat ini adalah tindak pidana korupsi...

2014

S54604

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bang Chi Young, aurthor

Independensi hakim pengadilan pajak Indonesia dibandingkan dengan hakim pengadilan pajak Korea pendekatan bangalore principles = Independency of Indonesia tax court judge compared to Korea tax court judge bangalore principles approach

ABSTRAK
Independensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem hukum sipil(civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesia dan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu...

2016

S65453

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian