Ditemukan 624 dokumen yang sesuai dengan query
Novie Kurniawan, author
2008
T38170
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sisie Andrisa Macallo, author
Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dan mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memberikan kompensasi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Pertanggungjawaban perdata merupakan lapis pertama yang bekerja apabila timbul kerugian, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut kompensasi tetapi...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S407
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
I Putu Ponti Sagara, author
ABSTRAK
2E ## B#A D ' (
A BDAAD / BDAAD ( #B 2 ' D
ABSTRACT
EED2CE##D8CC;E#8#DC;##C#>
@C8'E8E 8C 8DA'4 E >CF C2DC D2D(1
'E E 88'E8E 8A DC C E>1 E 88
8A2(E>C1E>1CE#(+EECC;8EA
E E GAD4'E C4/ A8D ##C8E+ E AD C; E
8E A E E...
Universitas Indonesia, 2010
T30550
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Saragih, Tania Arthadora, author
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S24351
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Damanik, Febryna Maringga, author
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S24951
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Walfrid Hot Patar, author
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan berdasarkan undang-undang. Benda-benda yang dapat disita harus memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pelampauan kewenangan dalam melakukan penyitaan yakni dengan menyita benda-benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S46497
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Octa Pujiani, author
ABSTRAK
Piutang negara atau hutang kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 adalah sejumlah uang
yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak
langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Pengurusan piutang negara yang macet pada...
Universitas Indonesia, 2013
T35053
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cakra Tirta Perkasa, author
ABSTRAK
Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang
nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah
Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit...
Universitas Indonesia, 2013
T36789
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sari Mahaningrum, author
ABSTRAK
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebut bahwa merek adalah
merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari
kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda
dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain
sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap
sebagai jaminan kualitas...
Universitas Indonesia, 2013
T35550
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cahyo Ayu Setiowati, author
ABSTRAK
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminan
fidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3
PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi
perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusia
ketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima...
Universitas Indonesia, 2013
T35864
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library