Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan produktivitas profesi Notaris dan untuk mengatasi ledakan jumlah calon atau Notaris baru yang bertambah setiap tahunnya, maka didirikan perserikatan perdata sebagai bentuk kerja sama melalui perjanjian yang sederhana. Penelitian ini merumuskan permasalahan penerapan Undang-Undang Jabatan Notarismengenai perserikatan perdata, hubungan perserikatan perdata terhadap integritas profesi Notaris, dan akibat hukum apabila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota persekutuan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan bantuan alat pengumpulan data yang mencakup studidokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 secara sah memberikan wewenang kepada Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Hubungan antara perserikatan perdata terhadap integritas profesi Notaris memiliki korelasi yang sangat kuat. Dalam hubungannnya dengan tindak kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota persekutuan Notaris, makapenyelesaiannya dilakukan secara intern antara masing-masing pihak yang didasarkan pada aturan-aturan kesepakatan bersama."

"Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam lalu lintas hukum. Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur, hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa prang Notaris itu.

---

Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public."

"Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum, kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris. oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan akta mungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yang dilakukan apahila terjadi masalah seperti itu. Metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif diterapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untuk memberi penjelasan mendasar mengenai cgti bagi notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelah mendapat data dilakukan analisa data secara deskriptif kualitatif. Dengan demikian jelas notaris pengganti bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutan hanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannya mengenai notaris pengganti itu. Namun terkadang notaris yang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedar informasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan dan itikad baik notaris yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat, teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakan jabatannya."

"ABSTRAKDalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatandan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasiyang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum,kelelahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitaspekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris.Oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabilaseorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notarispengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harusdiserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yangbersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notarisdikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalammenjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan aktamungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahasmengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahanyang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yangdilakukan apabila terjadi masalah seperti itu. Metodepenelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatifditerapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notarisdalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untukmemberi penjelasan mendasar mengenai cyti bagi notaris.Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiridari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelahmendapat data dilakukan analisa data secara deskriptifkualitatif. Dengan demikian jelas notaris penggantibertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya.Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutanhanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannyamengenai notaris pengganti itu.* Namun terkadang notarisyang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedarinformasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan danitikad baik ?? notaris yang bersangkutan. Untukmengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat,teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakanjabatannya."

"ABSTRAKPerjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura atau perjanjian persekongkolan diartikan sebagai perjanjian dimana keadaan yuridis dari suatu perbuatan hukum tersebut disembunyikan dari pihak ketiga. Perjanjian simulasi terjadi bilamana ada dua persetujuan yaitu persetujuan lanjutan (akta lanjutan) dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta aslinya) dan keadaan yuridis dari perbuatan hukum lanjutan disembunyikan dari pihak ketiga. Persetujuan lanjutan jika memuat kausa yang terlarang disebut perjanjian simulasi absolut dan jika kausanya tidak terlarang disebut perjanjian semulasi relatif. Perjanjian simulasi secara teknis yuridis terjadi jika ada pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga atau suatu perjanjian yang dibuat dengan kausa yang palsu. Akibat Hukum dari perjanjian simulasi yang keadaan yuridis dari perbuatan hukum yang disembunyikan dari pihak ketiga tidak berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktek notaris di Kabupaten Bandung Barat didapat ada bentuk-bentuk perjanjian smulasi dengan berbagai variasi, ada yang kausanya palsu dan ada yang kausanya terlarang.

---

Abstract

Simulation agreement or pretense agreement or conspiracy agreement is taken to mean an agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party. A simulation agreement occurs when there are two agreements, namely a subsequent agreement is made different from the first agreement (its original deed) and the legal act of the subsequent agreement is hidden from the third party. If the subsequent agreement contains a forbidden cause, it is called absolute simulation agreement and if it contains a non-forbidden cause, it is called relative simulation agreement. Technically and judicially, a simulation agreement occurs if there is contradiction between the will and the statement that is not known by the third party or an agreement made with a false cause. The legal consequence of a simulation agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party does not apply to the third party who has good will. In the practice of notaries in Bandung barat Regency are found varied forms of simulation agreements, the causes of some are false and causes of some others are forbidden."

"Perkembangan ekonomi yang tidak merata menimbulkan masalah kemiskinan di kota-kota besar, terutama Jakarta pada umumnya dan Kotamadya Jakarta Barat pada khususnya. Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dihadapkan pada permasalahan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan penyuluhan hukum maupun bantuan dibidang jasa kenotariatan. Bantuan tersebut direalisasikan dengan pemberian layanan secara cuma-cuma yang menjadi tujuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Penelitian ini mencoba mengetahui hubungan antara pengetahuan Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan sikap Notaris sendiri. Penelitian yuridis normatif melalui penelitian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan analisa kuantitatif tentang hubungan tersebut. Penelitian menghasilkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris karena ada beberapa faktor yang melandasinya."

"Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu undangundang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik perlu diketahui bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleo Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik notaris. untuk meneliti daya mengikat sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan maka penelis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuisoiner. Dalam pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui. Sebagai pengeaban amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum."

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKAkta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."