Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 69839 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Achmad Zulkarnain
"ABSTRAK
Industri pertambangan kerap menjadi sorotan terkait permasalahan pengelolaan lingkungan karena berpotensi menyebabkan gangguan pada rona alam dan kelestarian lingkungan. PT. Newmont Minahasa Raya (PTNMR) yang melakukan pembuangan tailing-nya di perairan Teluk Buyat diduga telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan teluk tersebut yang teriihat dari indikasi peningkatan konsentrasi arsen dan merkuri. Salah satu alasan dugaan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di perairan Teluk Buyat adalah karena diterapkannya pembuangan tailing bawah laut (Sub -Marine Tailing Disposal) oleh PTNMR di dasar laut teluk yang dialirkan melalui pipa pembuangan di kedalaman ± 82 m. Alternatif ini dipilih PTNMR berdasarkan penilaian faktor lingkungan, rekayasa teknologi dan ekonomi. Beberapa laporan penelitian yang pernah dipublikasikan menyebut telah terjadi peningkatan kadar merkuri (Hg) dan arsen (As) di teluk ini yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Dari data observasi dan penelitian yang didapat melalui PTNMR dan juga Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup (Timdu KLH), diketahui bahwa konsentrasi Hg dan As di Sungai Buyat dan Perairan Teluk Buyat berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Sementara konsentrasi Hg dan As pada sedimen Sungai Buyat dan Teluk Buyat diketahui menunjukkan kecenderungan kadar yang menaik. Namun, peningkatan kadar Hg dan As di sedimen Teluk Buyat ini sudah diprediksikan sebelumnya oleh PTNMR melalui Dokumen ANDAL tahun 1994, bahkan merkuri dalam sedimen telah dipertahankan dalam bentuk inreaktif sehingga tidak membahayakan ataupun tercampur dalam partikel air laut. Data penelitian juga diambil untuk menentukan konsentrasi logam berat di tailing yang siap ditempatkan di bawah taut. Laporan penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi As dan Hg untuk titik ini berada di bawah nilai baku mutu. Kecendurangan meningkatnya kadar Hg dan As di beberapa titik sampel sedimen sungai dan laut juga diperkirakan merupakan proses sedimentasi alami dari mineral dan batuan yang mengandung unsur Hg dan As. Secara alami, batuan di sekitar Teluk Buyat memang telah mengandung Hg dalam mineral cinnabar (HgS) maupun As dalam mineral arsenopyrite (AsFeS), rea/gar (AsS) dan orpimen (As2S3). Mineral ini yang oleh proses alami, terbawa oleh air dan mengendapkan unsur Hg dan As di sedimen sungai dan laut. Proses pembuangan tailing PTNMR di Teluk Buyat dengan meningkatnya konsentrasi Hg dan As hanya menunjukkan hubungan asosiatif tetapi belum mampu secara pasti menunjukkan pola kausalitas.

ABSTRAK
Mining industry is often the focus of public attention because of the problems of environmental management it creates, which affect the natural setting, and conservation of the environment. PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR) that dumps its tailings in the waters of Buyat Bay is allegedly polluting the area and responsible for the declining quality of the waters as seen from the indicators of higher concentrates of arsenic and mercury. One of the reasons for the declining environmental quality of Buyat Bay is the company's submarine disposal of tailings through dumping pipes to a depth of around 82 m. PTNMR opted for this alternative after studying the environmental, technological engineering and economic factors. PTNMR's study report says that since the tailings are dumped below the thermocline zone, the pollution is probably caused by the waters dynamics. Several published reports show increasing levels of mercury (Hg) and arsenic (As) which result in health problems suffered by local people. Observation and research data obtained from PTNMR and the Integrated Team of the Ministry of the Environmental Affairs reveal that Hg and As concentrations in Buyat River and Buyat Bay are in fact below the levels set by the government. Research data are also studied to determine the concentrations of heavy metals in the tailings to be disposed underwater. The report shows that the figures at this point are below the quality standards. A few samples taken from sediments in Buyat River and Buyat Bay show higher levels. PTNMR has predicted this increase in its 1994 environmental analysis report. Sediments of mercury are maintained in an in reactive form to keep them from endangering the environment and mixing with the seawater. It can be assumed that the high Hg and As concentrations at several river and marine sediment sampling points are caused by natural sedimentation of minerals and rocks containing Hg and As. Rocks found at Buyat Bay naturally contain Hg in cinnabar (HgS) and As in arsenopyrite (AsFeS), realgar (Ass) and orpiment (As2S3). These minerals, in natural processes, were washed off by water and their Hg and As elements settled in sediments in the river and sea. PTNMR tailing disposal in Buyat Bay and the increasing levels of Hg and As only show an associative relation but not a causative pattern.
"
2007
T17902
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Hartoyo
"ABSTRAK
Nama : Djoko HartoyoProgram Studi : Ilmu LingkunganJudul : DINAMIKA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT PASCA PENUTUPAN KEGIATAN PERTAMBANGAN Studi Pembuangan Tailing di Teluk Buyat, Minahasa Penelitian bertujuan mempelajari dinamika ekosistem perairan laut pasca penutupan aktivitas tambang di Teluk Buyat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh faktor dinamika laut pada keberadaan tailing di dasar laut Teluk Buyat. Permodelan arus memperlihatkan kecepatan arus menuju pasang berkisar 0,04-0,08 m/detik, lebih tinggi dari kecepatan arus menuju surut yang berkisar 0,02-0,06 m/detik. Hasil studi memperlihatkan terjadinya dinamika ekosistem laut yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kelimpahan, nilai indeks keanekaragaman H rsquo;>3 , dan nilai indeks keseragaman ?>6 biota bentos. Nilai ini menggambarkan tahapan suksesi ekosistem laut pasca pembuangan tailing serta mengindikasikan adanya keterkaitan kondisi lingkungan dengan kesempatan biota bentos untuk berstrategi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Persepsi masyarakat di sekitar Teluk Buyat terhadap variabel sosial budaya dan kesehatan masyarakat menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hasil analisis keberlanjutan menunjukkan kondisi ekosistem Teluk Buyat ditinjau dari dimensi lingkungan dengan nilai indeks 72,53 dan sosial budaya dengan nilai indeks 51,03 , dikategorikan cukup berkelanjutan, sedangkan pada dimensi ekonomi adalah kurang berkelanjutan dengan nilai indeks 48,87 . Hasil keseluruhan tahapan analisis menunjukkan bahwa lingkungan dan perairan Teluk Buyat semakin membaik. Model konseptual pengelolaan ekosistem Teluk Buyat pasca penutupan aktivitas tambang akan mampu menurunkan tekanan dan meningkatkan kualitas ekosistem baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat. Kata kunci: Tailing, Submarine Tailing Disposal STD , Buyat, Bentos

ABSTRACT
Name : Djoko HartoyoStudy Programe : Environmental ScienceTitle : ECOSYSTEM DYNAMICS OF MARINE WATERS POST-CLOSURE OF MINING Study of Tailings Disposal in Buyat Bay, Minahasa The research aims to study the dynamics of marine ecosystems after the closure of mining activity in Buyat Bay. The results showed the influence of ocean dynamics in the presence of tailings in Buyat Bay. Modeling of current shows the current flow velocity toward the high tide, i.e. 0,04-0,08 m/s, is higher than the current speed towards low tide ranging from 0,02 to 0,06 m/s. This study shows the occurrence of marine ecosystem dynamics shown by the increasing abundance, diversity index value H rsquo;>3 , and the value of the uniformity index ?>6 benthos biota. This value represents the marine ecosystem succession stages of post-tailing and indicate their relationship with the environmental conditions of benthos opportunity, to have a strategy and maintain their life. Perception communities around Buyat Bay for the variable of social, cultural and public health, indicates that the condition of Buyat Bay is getting better. The results of the sustainability analysis show the condition of Buyat Bay ecosystem in terms of environmental 2,53 and socio-cultural dimensions 51,03 , is sustainable enough, while the economic dimension is less sustainable 48,87 . The overall results indicate that the environmental and waters of Buyat Bay is getting better. The conceptual model of the management of Buyat Bay ecosystems after the closure of mining activities will be able to reduce the pressure and improve the quality of the ecosystem from the environmental, social and economic community. Keywords: Tailing, Submarine Tailing Disposal STD , Buyat, Bentos "
2018
D2477
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumadi
"Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimana pendapat hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak, baik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dari terdakwa atau penasihat hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Skripsi ini juga membahas mengenai acuan atau dasar hukum apa yang dapat dipakai dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa atau penasihat hukum terdapat pertentangan yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Hal ini menjadi tugas majelis hakim dalam menilai kebenaran keterangan alat bukti keterangan ahli dan dapat dilihat bagaimana majelis hakim menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Mengenai acuan atau dasar hukum yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah dapat dipakai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan yang ada dibawahnya termasuk Keputusan Kepala Bapedal Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

Substantiation process before court is a critical part in a proceeding. In environment pollution or devastation lawsuit, professional opinion as one of legal exhibits serves as an important part in supporting the court understanding of scientific technical issues. The subject matter in this thesis, therefore, concerns with the judge opinion in assessing the intensity of substantiation of professional opinion proposed by the parties, both the general prosecutor (JPU) and the defendant or legal counsel in the environment pollution crime alleged against PT. Newmont Minahasa Raya in Buyat Gulf. This thesis also discusses about future applicable reference or legal basis to carry out study/inquiry of environment pollution crime. The professional opinion exhibits presented by either General Prosecutor (JPU) and defendant or legal counsel contradict significantly against each other. It is the duty of the court to evaluate the professional opinion exhibits and it can be observed there from how the judges consider the intensity of the professional opinion substantiation. With respect to the reference or legal basis applicable in this study/inquiry of environment pollution crime, it can be used Law Number 23 of 1997 on Environment Management and existing regulations under it including Decision of the Chief Environment Impact Controlling Agency Number 113 of 2000 on General Guide and Technical Guide for Environment Laboratory."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22592
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fajri Fadhillah
"Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah pengertian dari asas kehati-hatian serta bagaimana kaitannya dengan asas tindakan pencegahan?; 2) Bagaimanakah perbandingan antara asas kehati-hatian dengan asas pertimbangan dan asas audi et alteram partem yang dikenal dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?; dan 3) Bagaimanakah kekuatan mengatur (normatif) dari asas kehati-hatian di Indonesia dan implementasinya dalam tindakan penempatan tailing di dasar laut? Bentuk penulisan skripsi ini adalah penulisan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan metode perbandingan. Analisis didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan teori dan pengaturan asas kehatihatian, dengan meninjau sumber hukum yang mengikat di Indonesia, baik yang merupakan regulasi nasional maupun internasional. Selain regulasi yang mengikat, putusan-putusan pengadilan juga dijadikan sumber penulisan. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, penulis menganalisis perihal pengertian dan kekuatan mengatur dari asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan Indonesia serta penerapannya di dalam tindakan penempatan tailing di dasar laut. Di dalam analisis, penulis menganalisis putusan PTUN Jakarta antara Walhi sebagai Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagi Tergugat dalam sengketa izin penempatan tailing di Teluk Senunu. Terhadap putusan tersebut, terlihat dalam analisis penulis bahwa: 1) pandangan yang memandang asas kehati-hatian merupakan asas yang tidak bisa dijadikan alasan gugatan dan alat uji yuridis bagi hakim merupakan pandangan yang keliru; 2) asas kehati-hatian memiliki bobot atau kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan asas pertimbangan dan asas audi et alteram partem; 3) penempatan tailing di Teluk Senunu diliputi dengan ketidakpastian ilmiah, khususnya mengenai probabilitas terjadinya dampak kerusakan lingkungan di bagian laut dangkal dari Teluk Senunu. Selain itu, besaran dampak kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Teluk Senunu akan sulit untuk dikembalikan seperti semula dan juga dapat menjadi bencana yang besar bagi masyarakat sekitarnya; dan 4) asas kehati-hatian mengakui adanya unsur ketidakpastian ilmiah sehingga adanya partisipasi publik yang nyata dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan dari asas kehati-hatian. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah pengertian dari asas kehati-hatian serta bagaimana kaitannya dengan asas tindakan pencegahan?; 2) Bagaimanakah perbandingan antara asas kehati-hatian dengan asas pertimbangan dan asas audi et alteram partem yang dikenal dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?; dan 3) Bagaimanakah kekuatan mengatur (normatif) dari asas kehati-hatian di Indonesia dan implementasinya dalam tindakan penempatan tailing di dasar laut? Bentuk penulisan skripsi ini adalah penulisan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan metode perbandingan. Analisis didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan teori dan pengaturan asas kehatihatian, dengan meninjau sumber hukum yang mengikat di Indonesia, baik yang merupakan regulasi nasional maupun internasional. Selain regulasi yang mengikat, putusan-putusan pengadilan juga dijadikan sumber penulisan. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, penulis menganalisis perihal pengertian dan kekuatan mengatur dari asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan Indonesia serta penerapannya di dalam tindakan penempatan tailing di dasar laut. Di dalam analisis, penulis menganalisis putusan PTUN Jakarta antara Walhi sebagai Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagi Tergugat dalam sengketa izin penempatan tailing di Teluk Senunu. Terhadap putusan tersebut, terlihat dalam analisis penulis bahwa: 1) pandangan yang memandang asas kehati-hatian merupakan asas yang tidak bisa dijadikan alasan gugatan dan alat uji yuridis bagi hakim merupakan pandangan yang keliru; 2) asas kehati-hatian memiliki bobot atau kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan asas pertimbangan dan asas audi et alteram partem; 3) penempatan tailing di Teluk Senunu diliputi dengan ketidakpastian ilmiah, khususnya mengenai probabilitas terjadinya dampak kerusakan lingkungan di bagian laut dangkal dari Teluk Senunu. Selain itu, besaran dampak kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Teluk Senunu akan sulit untuk dikembalikan seperti semula dan juga dapat menjadi bencana yang besar bagi masyarakat sekitarnya; dan 4) asas kehati-hatian mengakui adanya unsur ketidakpastian ilmiah sehingga adanya partisipasi publik yang nyata dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan dari asas kehati-hatian.

This undergraduate thesis tries to answer this following questions: 1) What is definition of precautionary principle and how does the correlation between precautionary principle and peinciple of preventive action?; 2) How does the comparison between precautionary principle and consideration principle and audi et alteram partem principle?; and 3) How does the normativity level of precautionary principle in Indonesia and its implementation in submarine tailing disposal? This undergradute thesis. Analysis is based on literature study concerning development of theory and regulation on precautionary principle, considering enacted law in Indonesia, either national or international regulation. Beside the enacted law, case law is source of this writing. The author analyse normativity level of precautionary principle in Indonesian environmetal law and its implementation in submarine tailing disposal. The author analyses one case law, Walhi, et. al., vs Environmental Minister of RI, on a dispute of submarine tailing disposal in Senunu Bay permit given to PT. Newmont Nusa Tenggara. Based on that case, it is concluded that: 1) consideration from the judges that consider precautionary principle cannot become a reason of suit and legal test instrument is erroneous; 2) precautionary principle has a dimension of weight that is weightier than consideration principle and audi et alteram partem principle; 3) submarine tailing disposal in Senunu Bay is encompassed with scientific uncertainty, specifically in the aspect of probability of environmental impact in the shallow water of Senunu Bay. Beside that, the magnitude of harm that can happen in Senunu Bay is irreversible and catastrophic; and 4) precautionary principle recognizes the element of scientific uncertainty, so, the implementation of the principle requires a real public participation in decision making. In brief, the conclusion shows that the meaning of precautionary principle as a legal principle is understood in a wrong way by judges in PTUN Jakarta. Futhermore, the judges do not recognize the normativity element of precautionary principle in Indonesian environmental law. Whereas, submarine tailing disposal is an activity encompassed with scientific uncertainty, so precautionary principle is a suitable principle to become basis of consideration for judges.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58147
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jajang Hernandar
"Kehadiran Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dimulai setelah berakhimya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan Negara Utara lainnya, keberadaannya semakin menguat setelah Perang Dunia ke-2. Sesuai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, terutama di kawasan Eropa yang hancur berantakan, seperti yang dilakukan oleh Catholic Relief Service tahun 1943. Sementara itu perkembangan ORNOP di Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa tahun 1970-an sewaktu pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun. Pada tahun 80-an, ORNOP mulai melakukan aktivitasnya yang membela korban pembangunan seperti penggusuran, dan korban pencemaran lingkungan.
Salah satu ORNOP yang menonjol dalam pengangkatan isu-isu lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI selalu memunculkan berbagai isu mengenai lingkungan hidup. Dari beberapa isu tersebut penelitian ini memilih "Bagaimana strategi komunikasi WALHI dalam penangangan isu tailing PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1999 - 2002". Pengertian tailing adalah mineral ampas yang berukuran sangat halus sebagai sisa suatu proses pengolahan bijih. Pertimbangan mengambil tema tersebut dengan beberapa alasan secara internal, periode tersebut berada pada masa kepengurusan Emmy Hafid. Secara eksternal, periode tersebut adalah masa awal orde reformasi pada pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan semakin berperannya legislatif dan semakin disorotnya eksekutif.
Selain itu tesis ini juga akan memfokuskan penelitian pada studi kasus isu tailing perusahaan pertambangan yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang menggunakan SISTEM PENEMPATAN TAILING DI DASAR LAUT DALAM (STPDL). Dalam mengangkat kasus tailing PT Newmont Minahasa Raya, WALHI mengambil berbagai isu untuk menarik perhatian stakeholdersnya. Isu tentang tailing yang diangkat adalah tailing berbahaya karena mengandung merkuri, tailing PT NMR tidak terlindung dengan baik karena ada proses up-welling, Tailing menyebabkan gatal-gatal, Tailing menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Walaupun dari segi hasil akhir tidak membuahkan pelarangan pembuangan limbah tailing, akan tetapi bisa memaksa pemerintah untuk tidak memberikan izin ke perusahaan-perusahaan lainnya. lni dianggap keberhasilan WALHI secara tidak langsung.
Untuk selanjutnya tentunya program-program komunikasi ORNOP hendaknya menggunakan para expert yang kredibel dan trustwartiness yang bisa diambil dari para akademisi dan para praktisi dalam bidang lingkungan hidup. Untuk institusi ORNOP lainnya, hendaknya mengikuti konsistensi WALHI dalam mengkomunikasikan isu-isunya dengan memanfaatkan media. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya, ORNOP hendaknya memperhatikan pendapat McGuire agar komunikasi bisa efektif dan persuasif narasumber sebaiknya yang mempunyai kredibel dan expertise, menarik dan mempunyai otoritas dibidangnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14257
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pekei, Titus
"Masyarakat Indonesia dalam kenyataannya lebih akrab dengan lingkungan alamnya daripada penerapan teknologi. Perkembangan teknologi yang mengelola sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Dengan memperhatikan kualitas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai komoditi masyarakat setempat yang tersubsistem. Hanya tindakan manusia yang membuat seolah-olah mampu menguasai alam sehingga hampir semua lingkungan hidup sudah tersentuh oleh kehidupan manusia. Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut.
Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusaha dapat dimintakan .pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan hal tersebut, aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan hidup atas kasus Teluk Buyat oleh NMR, merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak membayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup sekitarnya.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui proses penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (2) Mengetahui kedudukan hukum dan kepentingan penggugat; (3) Mengetahui petitum dan optimalisasi penggugat terhadap tergugat I (PT.NMR) dan Tergugat 11 (Direktur PT.NMR) hingga putusan.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Evaluasi aspek perdata penegakan hukum lingkungan terhadap kasus PT.NMR, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terkait dapat implementasikan instrumen penegakan hukum lingkungan untuk mencapai tujuan namun kenyataannya tidak efektif; (b) Kurangnya kapasitas dan komitmen aparat penegakan hukum dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup untuk merealisasikan pelaksanaan satuan tugas tim penegakan hukum lingkungan hidup sebagai gabungan satuan tugas penelitian dan pengembangan melakukan serangkaian kegiatan terhadap dampak besar dan penting untuk mengembangkan sistem penegakan hukum lingkungan hidup terpadu (satu atap) atap ke depan; (c) Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegakan hukum lingkungan hidup dalam hal -penanganan litigasi dan non-litigasi kasus Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat - Sulawesi Utara.
Penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan penyajian data menggunakan metode deskriptif analitis, terhadap proses litigasi aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan terhadap kasus PT.NMR. Dimana pemerintah (KLH) sebagai penggugat terhadap PT.NMR dan Direktur NMR, Sulawesi Utara sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Implementasi kaidah-kaidah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, pada hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan termasuk ruang lingkup hukum lingkungan keperdataan. Dalam hubungannya dengan sengketa lingkungan hidup, akan membedakan adanya tiga fungsi dari penegakan hukum perdata, yaitu: (1) dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. (2) dapat memberikan penentuan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup, (3) memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
Hasil analisis penelitian sebagai teknik penegakan hukum melalui upaya-upaya yang bersifat persuasif-edukatif (preventif) dan teknik penegakan hukum yang bersifat represif, yang disebut penindakan hukum bagi para perusak/pencemar lingkungan melalui peran, para pihak yang terlibat secara langsung, meliputi Penggugat, Hakim, Saksi, Ahli, maupun peran para pihak yang tidak terlibat secara langsung, meliputi Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, legislatif, media massa.
Kesimpulan penelitian aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan hidup merupakan pengelolaan dan pengawasan untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Gugatan KLH melawan PT.NMR dan Direktur PT.NMR merupakan proses menguji atau uji coba Standi in Judicio. 2. Kedudukan pemerintah sebagai pelaksana instrumen maka tuntutan ganti-kerugian harus konkrit - nyata. 3. Pemerintah sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nampak tidak tegas dan aktual sesuai kondisi dan desakan masyarakat korban untuk mendorong proses penegakan hukum melalui proses class action terdahulu tanpa Standi in Judicio untuk mengukur posisi gugatan litigasi dengan kekuatan proses hukum acara perdata.
Adapun saran Standi in Judicio dimana penulis menyarankan, bahwa saatnya untuk merevisi. UUPLH (UU No.2311997), yakni: 1. instrumen administrasi, perdata, pidana, dan upaya alternatif harus diatur proses beracara, 2. valuasi ekonomi atas kerugian lingkungan hidup dan kerugian sosial-budaya masyarakat dilegalkan, 3. penaatan peraturan internal maupun eksternal harus menigkatkan kemampuan agar supaya proaktif, preventif, represif. 4. dimensi social control dan sarana social engineering kurang efektif maka ke depan diprioritaskan.

In fact, the Indonesian people know better their nature environment than the technology aspects. The development of technology that manage natural resource should bring people to reach their welfare as great as possible but still concern to natural conservation and equilibrium so that it is useful continually to our next generation. Only human actions sign as if they are able to manage the nature whole after which giving the effects that almost all natural environment aspects have been explored by them. Human is a part of ecosystem, human also one who manage this ecosystem. Human actions also give the effect of environment damage when they want to reach their goals connected with the environment aspect itself. The ambiguities of human action result in the environment damage.
Assuasive instrument. The entrepreneur has the obligation in controlling environmental pollution which it is one of the requirements of giving permission of venture processing so that he could be asked for the responsibility in case he derelict in his obligation. Based on that fact, civil aspect on integrated law enforcement of life environment on NMR of Teluk Buyat environment pollution case is an effort to solve legal action of Buyat's life environment by implementing the total responsibility term with pay the compensation and restore the environment to normal condition.
This research has generally purpose to know how life environmental law efforts are enforced and has specifically purpose to know : (1) The Court session process of civil aspect on integrated law enforcement of life environment on pollution impact and/or life environmental damage of Teluk Buyat, Minahasa Province of South Sulawesi. (2) The decisive factor of civil aspect on integrated law enforcement of life environment in fulfill the duty and authority in remanding or handling pollution and/or damaging of Teluk Buyat's life environment case and how is the mechanism the government agencies law enforcement process which they responsible for live environment section which stand for the interest of life environment and local people management. (3) Petitum and the optimal of government development as the litigant which has submitted the claim to accused I (PT. NMR) and Accused II (PT. NMRDirector) until the verdict of the judge of court of first instance in North of Jakarta which connected with UUPLH and other regulations.
The hypothesis used in this research are : (1) Civil aspect on integrated law enforcement of life environment to NMR case based on UUPLH, AMDAL, B3 License and other life environment regulation could represents of life environment law enforcement to reach its goal. (2) The institution of law enforcement commitment in bringing about their integrated life environment civil duty by the form of PT. NMR case handling team work, by the goal to bring about the life environment law enforcement task team Minister of Life environment decree as the combination of developing and researching task team for bringing about a series of activities to integrally important and extensive impact to develop the integrated system of life environment law enforcement for furthermore. (3) By limitedness of quality and quantity of civil aspect on life environment law enforcement of PT. NMR case, it should capable.
In this research the writer use qualitative research by providing the data using analytic descriptive method to litigation process of civil aspect on law enforcement of life environment in PT. NMR case. The government, represented by Life Environment Ministerial (KLH), as the litigation to PT. NMR and the director of PT. NMR as the accused in North Jakarta court of first instance. In fact, the implementation of legal norms in solving of life environment legal action case would expand law enforcement efforts from various constitution regulations include within environment civil law scope. Related to life environment legal action, there are three civil law enforcement functions: (1) By civil law, one subject could be enforced to obey environment law norms; either in private law or public law. (2) By civil law, it could determine the norms inside the life environment terms. (3) It gives the opportunity for someone or corporation to submit the compensation claim to the party which carry out pollution in life environment, it is usually implemented by a claim of against the law.
The result of research analyze as the law enforcement technique by the persuasive-educative (preventive) efforts and also repressive law enforcement technique, which also called a legal action for those who carry out the pollution through roles of directly involved parties- such; Litigant, Judge, Witness, Expert and also roles of indirectly involved party such; Government Instance which is responsible in life environmental matters; organizations, legislative and mass media.
The conclusion of this research is that the civil aspect on integrated law enforcement of life environment connecting to manage and sustain the function of environmental conservation completed with various instruments, they are : 1. KLH against PT. NMR and Director of PT NMR is an examination process or standi judicio try-out, 2. The position of .government _ party as instrument organizer so the compensation claim submitted properly and concretely, 3. Government as litigant party seems unclear and actual in accordance with people pressure as the victim to enforce the law enforcement by class action claim without standi judicio to measure litigation claim position by the power of civil law process.
The Standi In Judicio suggestion, the writer suggest that it is time to make a revision of UUPLH (UU No.2311997). Consist of : I. The Criminal, Civil , Administration instrument and also other alternative efforts must be set up in procedure, 2. Economic valuation upon the detriment of life environment and social-culture detriment of people should be determined in regulations, 3. The obedience of internal and external regulations should increase the capability in order to be preventive, reactive, and repressive, 4. The social control and social engineering dimensions are still ineffective; for furthermore they should be a priority. The instrument of next life environment law enforcement should be bringing out gradually; the stage is: (a) Preparation. (b) Initiation. (c) Development. (d) Program adoption. (e) The Implementation or realization of program. (f) Completing and consolidation.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T17930
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pingkan Roeroe
"Perairan Teluk Buyat terletak di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Desa ini terkenal dengan tambang emas yang dikelola oleh rakyat dengan metode tradisional. Pada tahun 1987 secara resmi Pemerintah Sulawesi Utara sudah menutup kegiatan pertambangan rakyat di desa ini. Pada tahun 1996 sebuah perusahaan PMA yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) memulai kegiatan pertambangan yang dikelola secara besar-besaran. Limbah tailing-nya dibuang ke perairan ini pada kedalaman 82 meter melalui sebuah pipa.
Selain itu beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Ratatotok ini masih melakukan kegiatan pertambangan yang dikelola oleh rakyat. Dalam pengolahannya digunakan Iogam berat merkuri untuk mengikat emas. Limbah yang mengandung logam berat terutama merkuri dibuang langsung ke tanah dan sungai yang ada kemudian mengalir ke perairan di sekitar Teluk Buyat.
Merkuri merupakan salah satu logam berat yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, tetapi berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena salah sifat dari merkuri yang dapat terakumulasi dalam tubuh suatu organisme dalam jangka waktu yang lama. Daya racun merkuri terhadap organisme perairan terutama disebabkan terjadinya perubahan komponen merkuri anorganik menjadi merkuri organik (metil merkuri) oleh jasad renik dalam air. Senyawa metil merkuri bersifat mudah diabsorbsi dan terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme dan tahan terhadap penguraian lebih lanjut (OECD dalam Laws, 1981).
Gambaran secara umum kadar bahan pencemar dalam suatu lingkungan dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator yang dapat mengakumulasi bahan-bahan pencemar yang ada sehingga dapat mewakili keadaan lingkungan tersebut. Dalam lingkungan perairan ada 3 media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat merkuri yaitu air, sedimen, dan organisme hidup.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besamya kandungan logam berat merkuri dalam air laut, sedimen dan kerang sebagai indikator pencemaran di perairan Teluk Buyat dan sekitamya dan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kegiatan pertambangan emas terhadap kualitas perairan Teluk Buyat dan sekitamya.
Pengambilan contoh dilakukan di 3 lokasi yaitu Pantai Kotabunan (lokasi A) dengan 10 stasiun, Teluk Buyat (lokasi B) dengan 10 stasiun dan Teluk Totok (lokasi C) dengan 5 stasiun.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1) Kandungan merkuri dalam air laut, sedimen, dan kerang di lokasi A (Pantai Kotabunan) lebih tinggi dad lokasi B (Teluk Buyat) dan lokasi C (Teluk Totok). Hasil uii statistik menunjukkan adanya perbedaan secara nyata antara kandungan merkuri dalam air laut, sedimen, dan kerang di lokasi A dengan lokasi B dan C, sedangkan merkuri dalam air Taut di lokasi B tidak berbeda nyata dengan lokasi C.
2) Kandungan merkuri dalam sedimen dan kerang di lokasi C sebagai kontrol lebih tinggi daripada lokasi B. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merkuri dari pertambangan rakyat pada waktu lalu yang masuk dalam Iingkungan perairan mengendap di dasar perairan dan terakumulasi dalam tubuh kerang.
3) Kandungan merkuri dalam sedimen dan kerang di lokasi A (Pantai Kotabunan) lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi B (Teluk Buyat), dan lokasi C (Teluk Totok) lebih tinggi dari lokasi B, ini menunjukkan bahwa proses pengolahan emas yang dikelola secara tradisional oleh rakyat adalah sumber utama pencemaran merkuri di daerah penelitian.
Untuk mengendalikan pencemaran merkuri perlu adanya pengolahan limbah secara terpadu dan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Sulawesi. Maka mengingat saat ini banyak kegiatan pertambangan rakyat di daerah ini.

Buyat Bay is located in Ratatotok Village, Minahasa Regency, North Sulawesi. This village is well known for gold mining and managed by people in traditional method. In 1987, the local government has been discontinued its activities. In 1996, PT. Newrnont Minahasa Raya (PT. NMR) as a foreign investment started the mining activity on a large scale. The tailing waste is thrown away to Buyat Bay at 82 meters depth through a pipe.
Beside this company, there are a few villages surrounding Ratatotok Village still doing the mining activity. It uses mercury to bind the gold. Mercury is one of heavy metal. The waste that contents mercury is thrown away to soil and river, and then flow to Buyat Bay.
Mercury is one of heavy metal that is dangerous for environment and human health but people often use it. One of the characteristics of mercury is it can be accumulated in organism body in long, term period. Mercury contents poison caused by component change from anorganic mercury to organic mercury (methyl mercury) by microorganism in water. Methyl mercury is easy to absorb and accumulate in organism body and resistant further to chemical processes (OECD in Laws, 1981).
General description about pollution degree in environment can be known by use of a few indicators that accumulate polluters in location. In waters environment, there are 3 media that can be used as environment indicators of mercury, those are water, sediment, and living organism.
The purposes of this research are as follows to know the content of mercury in seawater, sediment, and mollusk as pollution indicators in Buyat Bay and surroundings, and to know the impact of gold mining activity to water quality in Buyat Bay and surroundings.
Sample are taken in 3 locations; those are Kotabunan Beach (A location), with 10 station, Buyat Bay (B location) with 10 station, and Totok Bay ( C location) with 5 station.
According to analysis and discussions of this research are as follows
1) The content of mercury in seawater, sediment, and mollusk in location A (Kotabunan Beach) is higher than location B (Buyat Bay) and location C (Totok Bay). Statistic test indicates significant difference between mercury content in seawater, sediment, and mollusk in location A with location B and C, but mercury in sea water in location B indicates not significant with location C.
2) The content mercury in sediment and mollusk in location C as an indicator control higher than location B. This indicates that a large part of mercury in people mining has been settled in the bottom of waters environment and accumulate in mollusk.
3) The content of mercury in sediment and mollusk in location A (Kotabunan Beach) is higher than location B (Buyat Bay) and location C (Totok Bay) is higher than location B indicates that process of gold mining managed by the people traditionally is a major source of mercury pollution at study areas.
To control mercury pollution one needs integrated waste treatment and special attention from local government because of a lot of mining activity in this province.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T14618
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mourshida Bayuni
"Pembahasan karya akhir ini khususnya berfokus kepada mismanaged crisis (krisis diluar kendali) dan reputation assaults (serangan terhadap reputasi) yang dihadapi oleh Newmont Minahasa Raya (NMR) dari sudut pandang external stakeholder. NMR cukup dibuat terkejut, dan tampak tidak siap karena di ?serang? bertubi-tubi dengan tudingan-tudingan yang dilakukan oleh para kelompok aktivis dari organisasi nirlaba (Non-Government Organizaiton). Hal-hal kontroversial seperti ini menarik perhatiau media massa baik nasional maupun internasional, dan mereka memuat berita negatif secara besar-besaran yang menyudutkan NMR, hal ini merupakan serangan terhadap reputasi NMR.
NMR dituduh telah mencemari lingkungan dan menygbabkan tenjadinya isu menyangkut gangguan kesehatan terhadap penduduk di komunitas lokal serta hilangnya penghasilan dari para nelayan yang selama ini mendapat penghasilan dari penangkapan ikan dari perairan di teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Walau dikenakan denda sebesar US$700 juta karena telah mencemarkan air, merusak lingkungan dan ekosistem, Serta memberi dampak buruk terhadap kesehatan penduduk lokal, NMR terus membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Hingga saat ini, NMR secara konsisten mengkomunikasikan bantahan-bantahan bahwa mereka tidak melanggar peraturan termasuk pencemaran terhadap perairan di teluk Buyat. Perjanjian kesepakatan (goodwill agreement dalam bentuk pembayaran ?diluar sidang? sebesar US$30 juta, menurut NMR bukan merupakan pengakuan NMR bersalah, hal ini dipertegas lagi oleh manajemen Newmont saat NMR menyatakan kesediaanya membayar good will agreement di media. Nada yang dikomunikasikan media terhadap NMR bernada negatif, dan oleh para external stakeholder lontaran jawaban dari NMR dinilai arogan, kurang peduli dan tidak sensitif.
Tujuan karya akhir ini adalah untuk lebih memahami, mendalami serta mencari tahu apa penyebab terjadinya krisis yang tidak terkendali (mismanaged crisis) ini, apakah NMR memiliki sistem kendali dan mengembangkan strategi penanganan manajemen krisis untuk kedepannya. Untuk mendapat konifirmasi tentang studi ini, penulis merasa perlu untuk mengumpulkan data dan opini publik terhadap NMR, reputasinya dan citranya setelah krisis berlangsung. Pengumpulan data didukung dengan riset secondary dan qualitative. Metoda untuk riset qualitative, penulis memilih in-depth interview.
Dalam menganalisa subjek ?krisis yang tidak terkendali dan serangan-serangan terhadap reputasi organisasi' (mismanaged crisis and assaults on an organization 's reputation?) dari perspektif stakeholder diluar organisasi, penulis melakukan eksplorasi dengan memakai berbagai model krisis dan mengambilnya dari sumber-sumber seperti dari: Argenti (1994), Campbell (1999), Lerbinger (1997), Caponigro (2000), dan etika bisnis dari de George (1982), model reputasi dari Fombrun (1996), kekuatan media dari Adiprigandari Adiwoso (2005), dan hubungan masyarakat dari Baskin et al (1992).
Hasil dari riset lapangan mengkonfirmasikan bahwa NMR telah mendapatkan berbagai macam julukan dari ?The Big Ugly American Corporation' yang memiliki kekuatan ibarat ?Goliath ', perusahaan yang kurang peka terhadap peringatan-peringatan dalam bentuk isu-isu yang meningkat menjadi musibah atau malapetaka buat NMR. Hasil in-depth interview mengkonfirmasikan adanya isu-isu dimana NMR tidak mematuhi etika bisnis terutama diseputar lokasi dimana mereka beroperasi.
Sudah merupakan hal yang wajar dimana semua organisasi dituntut untuk turut berperan serta dalam rnembangun dan mengembangkan standard hidup masyarakat lokal dimana mereka beroperasi, oleh karena iiu studi karya akhir ini tidak membicarakan isu ini, NMR memang seharusnya komit dengan Corporate Social Responsibility/CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi). Satu hal yang perlu diperhatikan oleh NMR, bahwa selayaknya semua kegiatan CSR untuk disosialisasikan kesemua stakeholder NMR, terdiri dari: komunitas lokal, para activist, lembaga swadaya masyarakat/LSM (NGOs), media massa, pemerintah, shareholder dan masyarakat umum, guna untuk membuktikan bahwa NMR secara konsisten komit dalam kegiatan-kegiatan CSR, yang manfaatnya diperuntukan untuk masyarakat lokal.
Dengan telah ternodanya reputasi dan terlukanya citra NMR, dimana pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, saat untuk memulai pemulihan nama baik dan Iuka citra ini harus dimulai saat ini juga Yaitu memulainya dengan keterbukaan manajemen, lebih transparan, tidak ?bersembunyi? dibalik pemerintah yang mana selarna ini kesannya pemerintah telah di ?sogok? oleh NMR, guna untuk mendapatkan kelancaran berjalannya operasi perusahaan terutama di masa permerintahan yang lalu. Dengan telah berubahnya jarnan dan lingkungan bisnis, saatnya buat NMR untuk mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan yang berjalan selama ini.
Untuk tidak diam bungkam, karena diam bungkam bukan lagi emas atau 'silent is not anymore golden ', justru diam bungkam itu mernbahayakan. Dengan tidak adanya keterbukaan, media massa dan para activis akan selalu curiga terhadap gerak gerik NMR. Dengan tidak atau kurangnya berkomunikasi kepada para stakeholder, atau dengan mengabaikan lontaran-lontaran atau protes-protes yang bernada negatif dari media dan activist mengenai perbuatan NMR, NMR dengan penuh resiko mempertarungkan diri bahwa mereka dengan mudah dapat diekspos dengan berita-berita negatif, perlakuan NMR yang ?telah? mencemari kesehatan dan Iingkungan. Tulisan-tulisan yang menyerang reputasi dan citra NMR di media massa dengan sendirinya membentuk cerita tersendiri. Inforrnasi-informasi yang diberitakan oleh media rnassa merupakan sumber-sumber yang justru membentuk opini dibenak para srakeholder NMR. Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya negative media coverage adalah keterbukaan dalam berkomunikasi, dengan menciptakan komunikasi dua arah. Tidak ada salahnya untuk NMR berkomunikasi langsung dengan stakeholder yang paling kena dampaknya langsung, dengan melakukan dialog dialog. Tidak ada salahnya untuk lebih menampilkan atau menonjolkan manajmen NMR di khalayak umum, untuk membuktikan bahwa NMR terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab, dan NMR yang bertanggung jawab sebagai good corporore citizen.
Pelajaran yang dapat dipetik dari krisis teluk Buyat ini untuk kedepannya, supaya NMR dapat mendeteksi tanda-tanda akan adanya isu-isu ditahap awal, dan untuk tidak membiarkan isu-isu berkembang menjadi krisis. Untuk NMR supaya lebih paham bahwa masyarakatpun mengalami perubahan-perubahan, dimana secara demokratis mereka dapat menyuarakan Serta mengekspresikan isi suara hati mereka, terutama jika menyangkut kesejahteraan masyarakat. Untuk supaya NMR lebih mengerti bahwa setiap stakeholder mempunyai agenda masing-masing. Oleh karena itu selain re-active, NMR dituntut untuk lebih pro-active, selalu dalam keadaan siap. Untuk rnenghadapi krisis, diperlu perencanaan yang matang, oleh karena itu 'expect the unexpected!

This study focuses on mismanaged crisis and reputation assaults on Newmont Minahasa Raya (NMR) from the perspective of external stakeholders. Taken by surprise, NMR seemed unprepared when attacked by protests made by groups of activists / non-governmental organizations (NGOs). The controversy attracted key national and international media who gave NMR major headline news, with negative publicity, which assaulted NMR?s reputation.
NMR had been alleged to have polluted the environment that caused serious health issues to the local villagers and significant losses of income for the fishermen who used to make a living from fishing around the Buyat Bay waters, in Minahasa, north of Sulawesi. Although charged with an amount of US$700 million for polluting the water, destructing the ecosystem, impacting on economic and health to local residents, NMR was adamant and denied the charges.
Until to-date, how NMR communicated through the media, they consistently denied that they had done any misdeeds in Buyat Bay. The goodwill agreement of a US$30 million, as an ?out-of court? settlement was in no way NMR?s submission of guilt, this was clearly emphasized by Newmont?s top management in the media recently. The communication tone in the media on NMR issue was negative, while NMR?s response was perceived to be arrogant, uncaring and aloof.
The paper intends to explore in-depth to find out the root of causes of the ?mismanaged? crisis, whether NMR had control system in place and subsequently to develop crisis management strategy, on how the company can take control over crisis in the future. In order to reinforce the findings of the study, it is necessary for the author to gather data and public opinion on NMR, its reputation and image post crisis. Tools to be used are the use of a secondary research and qualitative research, using in-depth interviews as a method.
On analyzing the subject of ?mismanaged crisis and assaults on an organization 's reputation? from the perspective of outside stakeholders, the author explores on various relevant crisis models drawing sources such as Argenti (1994), Campbell (1999), Lerbinger (1997), Caponigro (2000), business ethics from de George (1982), reputation model from Fombrum (1996), the power of media from Adiprigandari Adiwoso (2005), and public relations from Baskin et al (1992).
The field research of this study confirms that NMR had been given a number of ?nick-names? from the Big Ugly American Corporation, with its power resembling Goliath, an organization who stonewalled towards early warning issues which then escalated into a catastrophe. The in-depth interviews confirm issues that NMR did have ethical issues in business in place in where they operate.
All organizations now are expected to take part in the community development, therefore it is not necessary for the study to discuss about this issue, NMR is obliged to commit to Corporate Social Responsibility. The only thing they must bear in mind is that they ought to communicate and prove it to their stakeholders (all of them), ranging from: the community, the activists, non-governmental organizations, the media, the government, shareholders and public at large, that NMR does have CSR and consistently commit to the programs, which will be of benefit to the most affected constituents, i.e. the local community.
Having their reputation damaged and image hurt, although it would take NMR years to repair the damage, the time must start from now to start repairing it. That is by starting to perform openly, transparently, by not hiding behind the ?governments? with whom NMR might have ?bribed? for smooth operation in the past. The era and the business environment have changed, it is time for NMR to keep track of these changes and go along with the changes.
Rather than to remain silent, when silent is not anymore ?golden?, but now is ?deadly?, media or activists suspect that NMR is up to something suspicious. By not communicating to these stakeholders, NMR is putting themselves at risk in getting explosive and extensive negative media coverage concerning health or environment destructions. The explosive media coverage has its own life, NMR?s stakeholders will form their own opinions about what they perceive NMR, such as its performance within the community. One of the ways in reducing negative media coverage is for NMR to be more open for communications, for example, to have a two-way communication. There is nothing wrong with communicating directly by forming a dialogue with the affected constituents. There is nothing wrong with increasing the visibility of NMR strong top management and make them accountable.
In conclusion, NMR must learn from the Buyat Bay crisis, to detect early signs of issues by not letting issues converted into crisis. Understand that societies are changing, with citizens speaking-up and expressing their deep-felt concerns when there is an issue about the community. Understand that every stakeholder has their own agendas. In which case, NMR ought to be proactive and reactive at the same time. NMR to be prepared, to plan for a crisis, to expect the unexpected !
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mourshida Bayuni
"Pembahasan karya akhir ini khususnya berfokus kepada mismanaged crisis (kiris di luar kendali) dan reputation assaults (serangan terhadap reputasi) yang dihadapi oleh Newmont Minahasa Raya (NMR) dari sudut pandang external stakeholder. NMR cukup dibuat terkejut, dan tampak tidak siap karena di ?serang? bertubi-tubi dengan tudingantudingan yang dilakukan oleh para kelompok aktivis dari organisasi nirlaba (Non-Government Organizaiton). Hal-hal controversial seperti ini menarik perhatian media massa baik nasional maupun internasional, dan mereka memuat berita negatif secara besar-besaran yang menyudutkan NMR, hal ini merupakan serangan terhadap reputasi NMR.
NMR dituduh telah mencemari lingkungan dan menyebabkan terjadinya isu menyangkut gangguan kesehatan terhadap penduduk di komunitas lokal serta hilangnya penghasilan dari para nelayan yang selama ini mendapat penghasilan dari penangkapan ikan dari perairan di teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Walau dikenakan denda sebesar US$700 juta karena telah mencemarkan air, merusak lingkungan dan ekosistem, serta memberi dampak buruk terhadap kesehatan penduduk lokal, NMR terus membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Hingga saat ini, NMR secara konsisten mengkomunikasikan bantahan-bantahan bahwa mereka tidak melanggar peraturan termasuk pencemaran terhadap perairan di teluk Buyat. Perjanjian kesepakatan (goodwill agreement) dalam bentuk pembayaran ?diluar sidang? sebesar US$30 juta, menurut NMR bukan merupakan pengakuan NMR bersalah, hal ini dipertegas lagi oleh manajemen Newmont saat NMR menyatakan kesediaanya membayar good will agreement di media. Nada yang dikomunikasikan media terhadap NMR bernada negatif, dan oleh para external stakeholder lontaran jawaban dari NMR dinilai arogan, kurang peduli dan tidak sensitif.
Tujuan karya akhir ini adalah untuk lebih memahami, mendalami serta mencari tabu apa penyebab terjadinya krisis yang tidak terkendali (mismanaged crisis) ini, apakah NMR memiliki sistem kendali dan mengembangkan strategi penanganan manajemen krisis untuk kedepannya. Untuk mendapat konfirmasi tentang studi ini, penulis merasa perlu untuk mengumpulkan data dan opini publik terhadap NMR, reputasinya dan citranya setelah krisis berlangsung. Pengumpulan data didukung dengan riset secondary dan qualitative. Metoda untuk riset qualitative, penulis memilih in-depth interview.
Dalam menganalisa subjek ?krisis yang tidak terkendali dan serangan-serangan terhadap reputasi organisai? (?mismanaged crisis and assaults on an organization's reputation?) dari perspektif stakeholder diluar organisasi, penulis melakukan eksplorasi dengan memakai berbagai model krisis dan mengambilnya dari sumber-sumber seperti dari: Argenti (1994), Campbell (1999), Lerbinger (1997), Caponigro (2000), dan etika bisnis dari de George (1982), model reputasi dari Fombrun (1996), kekuatan media dari Adiprigandari Adiwoso (2005), dan hubungan masyarakat dari Baskin et al (1992).
Hasil dari riset lapangan mengkonfirmasikan bahwa NMR telah mendapatkan berbagai macam julukan dari ?The Big Ugly American Corporation? yang memiliki kekuatan ibarat ?Goliath?, perusahaan yang kurang peka terhadap peringatan-peringatan dalam bentuk isu-isu yang meningkat menjadi musibah atau malapetaka buat NMR. Hasil in-depth interview mengkonfirmasikan adanya isu-isu dimana NMR tidak mematuhi etika bisnis terutama diseputar lokasi dimana mereka beroperasi.
Sudah merupakan hal yang wajar dimana semua organisasi dituntut untuk turut berperan serta dalam membangun dan mengembangkan standard hidup masyarakat lokal dimana mereka beroperasi, oleh karena itu studi karya akhir ini tidak membicarakan isu ini, NMR memang seharusnya komit dengan Corporate Social Responsibility 1 CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi). Sate hal yang perlu diperhatikan oleh NMR, bahwa selayaknya semua kegiatan CSR untuk disosialisasikan kesemua stakeholder NMR, terdiri dari: komunitas lokal, para activist, lembaga swadaya masyarakat 1 LSM (NGOs), media massa, pemerintah, shareholder dan masyarakat umum, guna untuk membuktikan bahwa NMR secara konsisten komit dalam kegiatan-kegiatan CSR, yang manfaatnya diperuntukan untuk masyarakat lokal.
Dengan telah temodanya reputasi dan terlukanya citra NMR, dimana pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, saat untuk memulai pemulihan nama balk dan luka citra ini hares dimulai saat ini juga. Yaitu memulainya dengan keterbukaan manajemen, lebih transparan, tidak `bersembunyi' dibalik pemerintah yang mana selama ini kesannya pemerintah telah di `sogok' oleh NMR., guna untuk mendapatkan kelancaran berjalannya operasi perusahaan terutama di masa permerintahan yang lalu. Dengan telah berubahnya jaman dan lingkungan bisnis, saatnya buat NMR untuk mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan yang berjalan selama ini.
Untuk tidak diam bungkam, karena diam bungkam bukan lagi emas atau 'silent is not anymore golden', justru diam bungkam itu membahayakan. Dengan tidak adanya keterbulcaan, media massa dan para activist akan selalu curiga terhadap gerak gerik NMR. Dengan tidak atau kurangnya berkomunikasi kepada para stakeholder, atau dengan mengabaikan lontaran-lontaran atau protes-protes yang bernada negatif dari media dan activist mengenai perbuatan NMR, NMR dengan penult resiko mempertarungkan did bahwa mereka dengan mudah dapat diekspos dengan berita-berita negatif, perlakuan NMR yang ?telah? mencemari kesehatan dan lingkungan. Tulisantulisan yang menyerang reputasi dan citra NMR di media massa dengan sendirinya membentuk cerita tersendiri. Informasi-informasi yang diberitakan oleh media massa merupakan sumber-sumber yang justru membentuk opini dibenak para stakeholder NMR. Salah sate cara untuk mengurangi terjadinya negative media coverage adalah keterbukaan dalam berkomunikasi, dengan menciptakan komunikasi dua arah. Tidak ada salahnya untuk NMR berkomunikasi langsung dengan stakeholder yang paling kena dampaknya langsung, dengan melakukan dialog dialog. Tidak ada salahnya untuk lebih menampilkan atau menonjolkan manajemen NMR di khalayak umum, untuk membuktikan bahwa NMR terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab, dan NMR yang bedanggung jawab sebagai good corporate citizen.
Pelajaran yang dapat dipetik dari krisis teluk Buyat ini untuk kedepannya, supaya NMR dapat mendeteksi tanda-tanda akan adanya isu-isu ditahap awal, dan untuk tidak membiarkan isu-isu berkembang menjadi krisis. Untuk NMR supaya lebih paham bahwa masyarakatpun mengalami perubahan-perubahan, dimana secara demokratis mereka dapat menyuarakan serta mengekspresikan isi suara hati mereka, terutama jika menyangkut kesejahteraan rnasyarakat. Untuk supaya NMR lebih mengerti bahwa setiap stakeholder mempunyai agenda masing-masing. Oleh karena itu selain re-active, NMR dituntut untuk lebih pro-active, selalu dalam keadaan siap. Untuk menghadapi krisis, diperlu perencanaan yang matang, oleh karena itu "expect the unexpected".

This study focuses on mismanaged crisis and reputation assaults on Newmont Minahasa Raya (NMR) from the perspective of external stakeholders. Taken by surprise, NMR seemed unprepared when attacked by protests made by groups of activists? non-governmental organizations (NGOs). The controversy attracted key national and international media who gave NMR major headline news, with negative publicity, which assaulted NMR's reputation.
NMR had been alleged to have polluted the environment that caused serious health issues to the local villagers and significant losses of income for the fishermen who used to make a living from fishing around the Buyat Bay waters, in Minahasa, north of Sulawesi. Although charged with an amount of US$700 million for polluting the water, destructing the ecosystem, impacting on economic and health to local residents, NMR was adamant and denied the charges.
Until to-date, how NMR communicated through the media, they consistently denied that they had done any misdeeds in Buyat Bay. The goodwill agreement of a US$30 million, as an ?out-of-court? settlement was in no way NMR's submission of guilt; this was clearly emphasized by Newmont's top management in the media recently. The communication tone in the media on NMR issue was negative, while NMR's response was perceived to be arrogant, uncaring and aloof.
The paper intends to explore in-depth to find out the root of causes of the ?mismanaged? crisis, whether NMR had control system in place and subsequently to develop crisis management strategy, on how the company can take control over crisis in the future. In order to reinforce the findings of the study, it is necessary for the author to gather data and public opinion on NMR, its reputation and image post crisis. Tools to be used are the use of a secondary research and qualitative research, using in-depth interviews as a method.
On analyzing the subject of ?mismanaged crisis and assaults on an organization's reputation? from the perspective of outside stakeholders, the author explores on various relevant crisis models drawing sources such as Argenti (1994), Campbell (1999), Lerbinger (1997), Caponigro (2000), business ethics from de George (1982), reputation model from Fombrun (1996), the power of media from Adiprigandari Adiwoso (2005), and public relations from Baskin et al (1992).
The field research of this study confirms that NMR had been given a number of 'nick-names' from the Big Ugly American Corporation, with its power resembling Goliath, an organization who stonewalled towards early warning issues which then escalated into a catastrophe. The in-depth interviews confirm issues that NMR did have ethical issues in business in place in where they operate.
All organizations now are expected to take part in the community development, therefore it is not necessary for the study to discuss about this issue, NMR is obliged to commit to Corporate Social Responsibility. The only thing they must bear in mind is that they ought to communicate and prove it to their stakeholders (all of them), ranging from: the community, the activists, non-governmental organizations, the media, the government, shareholders and public at large, that NMR does have CSR and consistently commit to the programs, which will be of benefit to the most affected constituents, i.e. the local community.
Having their reputation damaged and image hurt, although it would take NMR years to repair the damage, the time must start from now to start repairing it. That is by starting to perform openly, transparently, by not hiding behind the 'governments' with whom NMR might have 'bribed' for smooth operation in the past. The era and the business environment have changed, it is time for NMR to keep track of these changes and go along with the changes.
Rather than to remain silent, when silent is not anymore `golden', but now is `deadly', media or activists suspect that NMR is up to something suspicious. By not communicating to these stakeholders, NMR is putting themselves at risk in getting explosive and extensive negative media coverage concerning health or environment destructions. The explosive media coverage has its own life; NMR's stakeholders will form their own opinions about what they perceive NMR, such as its performance within the community. One of the ways in reducing negative media coverage is for NMR to be more open for communications, for example, to have a two-way communication. There is nothing wrong with communicating directly by forming a dialogue with the affected constituents. There is nothing wrong with increasing the visibility of NMR strong top management and make them accountable.
In conclusion, NMR must learn from the Buyat Bay crisis, to detect early signs of issues by not letting issues converted into crisis. Understand that societies are changing, with citizens speaking-up and expressing their deep-felt concerns when there is an issue about the community. Understand that every stakeholder has their own agendas. In which case, NMR ought to be proactive and reactive at the same time. NMR to be prepared, to plan for a crisis, and to expect the unexpected thing.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifanni Sari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22612
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>