Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar pembangunan nasional ditunjang oleh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran membayar pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak perorangan maupun perusahaan sebagai wajib pajak badan. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangkan jumlah pendapatan perusahaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat dilakukan suatu tindakan manajemen pajak secara legal. Manajemen pajak ditujukan untuk upaya meminimalkan pajak, pada umumnya manajemen pajak adalah suatu tindakan atau pemikiran yang merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah minimal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loopholes) tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada untuk tujuan mengurangi beban pengeluaran perusahaan yang tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian wajib pajak dapat meminimalkan pajak yang terutangnya tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang ada. Dalam hal ini manajemen dalam perusahaan berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara lawfull dan sensible. Usaha penghematan pajak ini dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (lawfull dan sensible). Rekayasa angka laba masih menjadi kontroversi, sebagian orang mempertanyakan etika dibalik perilaku manajemen laba, apakah etis atau tidak etis. Sementara disisi lain ada yang berpendapat bahwa sejauh yang dilakukan manajer keuangan itu tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku, maka dapat dikatakan manajemen laba sah dan bukan suatu hal yang salah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh rekayasa akrual dalam meminimalkan pajak. Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian regresi dan korelasi dengan melibatkan 22 perusahaan perbankan di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan kemudian dibuat tabulasi untuk memudahkan dalam pengelompokan antar variabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni uji korelasi, regresi sederhana (uji-t) dan uji regresi berganda (uji-f) yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12.Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel perubahan depresiasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rekayasa akrual dengan nilai koefisien regresi ? 0,499 dan nilai koefisien determinasi r² 0,80. Hasil ini menunjukan bahwa perubahan depresiasi berpengaruh negatif terhadap rekayasa akrual, atau dengan kata lain setiap kenaikan depresiasi akan mengakibatkan penurunan nilai total akrual. Metode depresiasi yang dianut dalam perpajakan kita adalah metode straight line dan double declining balance. Pajak bukan salah satu-satunya alasan bagi perusahaan untuk merekayasa laba. Ada faktor-faktor lain yang menjadi insentif bagi perusahaan untuk merekayasa laba, seperti keinginan untuk mendapatkan pinjaman, keinginan untuk mendapatkan harga pasar saham yang wajar. Perusahaan tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih kebijakan akuntansi guna menurunkan laba. Pemilihan kebijakan akuntansi, terutama pemilihan kebijakan akuntansi untuk pelaporan penyusunan laporang keuangan fiskal, sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perpajakan. Sebagai contoh, dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya diijinkan untuk menggunakan metode rata-rata dan LIFO dalam menilai persediaan. Jadi, keterbatasan kebijakan yang dapat dipilih barangkali mengakibatkan tidak banyak perusahaan yang dapat memanfaatkan momen penurunan tarif pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

---

Most of national development is supported by domestic revenue sources coming from tax revenues. Therefore it requires the awareness to pay tax upon the income received by individual tax payers and company as entity taxpayers. In order to improve the awareness of taxpayers in paying their tax honestly and responsibly it should be accompanied with good services. It is undeniable that there are still some companies considering taxes as the costs which may adversely affect or reduce their company revenues. In order to anticipate the matter, tax management measures can be taken legally. Tax management is addressed for the efforts to minimize taxes, generally the tax management is a measure or thought refer to business manipulation process and taxpayer transaction such so that their tax debts are in minimal amount by taking advantages of loopholes without violating available tax provisions in order to reduce company costs which may not exceed the exact amount. So the taxpayers may minimize indebted tax without breaching the existing taxation regulation. In this case management in the company seeks how to conduct to efficiency or tax reduction in lawful and sensible manner. These tax reduction efforts can be conducted among them with tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is a tax reduction conducted by breaching the taxation regulation, such as providing fake financial data or concealing data. While tax avoidance is an effort to reduce indebted tax, but still complies with taxation regulations such taking advantage from the exemptions or reductions allowed or taking advantages of the things governed in applicable taxation law (lawful and sensible). Profit number manipulation still a controversy, some people question ethic behind the profit management behavior, whether it is ethical or unethical. While on the contrary, there is an opinion as far what the financial managers do is not in violation with applicable accounting standards, then it can be said that the profit management is lawful and not wrong matter. This research aims to reveal accrual manipulation impact in minimizing taxes. In order to achieve this purpose it uses regression research design and correlation by involving 22 banking companies at Jakarta Stock Exchange of 2001-2005 period. Data collection conducted by using financial statement then tabulation made to facilitate the grouping among the variables. Further the obtained data to be analyzed by using statistics formula, namely correlation test, simple regression (t test) and multiple regression test (f test) which its calculation conducted by means of SPSS program version 12.

The partial testing results indicate that the depreciation change variable has negative and significant impact toward accrual manipulation with regression coefficient value ? 0,499 and determination coefficient value r2 0,080. This result indicates that depreciation change has negative impact toward accrual manipulation, or in other words each depreciation increase will result in reduction in actual total value. Depreciation method adopted in our taxation are straight line and double declining balance methods. The advantage from depreciation method as an operational cost so the depreciation cost will have high impact toward net profit before tax/earning before tax (EBT). The amount of EBT will impact the obligation to pay taxes. Tax is not the only reason for company to manipulate profit. There are other factors becoming an incentive for a company to manipulate profit, such as intention to obtain loan, a whish to obtain reasonable market price. A company which does no have full freedom to choose accounting in order to reduce profit. The selection of accounting policy, primarily accounting policy selection for reporting and arranging fiscal report, highly influenced by Taxation Regulation. For example, in making fiscal statement, the company only allowed to use average method and LIFO in assessing stock. So, the policy limitation which can be selected probably result in not many companies which can take advantages moment of tax rate reduction minimize tax which should be paid."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak?Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder.Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai.

---

The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation.

The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees.

Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."

"Skripsi ini membahas bagaimana proses pemungutan pemeriksaan dan penagihan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta permasalahannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam hal pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sistem yang masih kurang praktis baik dalam sistem online maupun sistem SP2D sanksi keterlambatan pembayaran akibat kliring pemeriksaan yang prosesnya lama serta banyaknya permohonan penghapusan STPD dari Wajib Pajak. Penulis menyarankan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak Perbaikan dalam sistem online SP2D dan kliring antar bank juga disarankan demi meningkatkan pelayanan pajak daerah Dalam pemeriksaan pemeriksa harus lebih aktif dan lebih terjadwal Penagihan pajak daerah juga harus lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

---

This paper discusses how the process of witholding collation and collection of hotel tax in Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City and its problems. This study is a qualitative research with descriptive design From the research found problems in terms of taxation. Taxpayers knowledge practical systems are still lacking in both the online system and the system SP2D penalties for late payments due to clearing inspection process is long and many STPD deletion request from the taxpayer.

The authors suggest Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City held a socialization of local taxes to taxpayers Improvements in the online system SP2D and inter bank clearing is also recommended in order to increase local tax services In the examination the examiner should be more active and more scheduled Local tax collection must also be optimized in order to increase local tax revenue."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara). Dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak.Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh reformasi setruktur organisasi dengan peningkatan penerimaan pajak, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan dari reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Timur. Signifikansi pengaruh dari reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah tepat di dalam merespon tuntutan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan juga dengan pengaruh yang sangat kuat dan sangat signifikans antara fungsi Pelayanan dan Pemeriksaan, Pendelegasian Otoritas, Sistem Pelaporan, Koordinasi terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak khususnya pada Kanwil DJP Timur.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar reformasi di Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi reformasi administrasi perpajakan, struktur organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sangat diharapkan sekali terhadap perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan lebih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pajak, khususnya pada Kanwil DJP Jakarta Timur lebih besar dalam peningkatan penerimaan Direktorat Jenderal dan juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur demi tercapainya pelayanan yang prima dan professional.

---

The Directorate General of Tax (DGT) is the government institution under the Ministry of Finance, which is responsible to collect tax revenue. In order to achieve the increasing targeted tax revenue, the DGT needs to face the challenges of the changing social and economic situation. Good governance and healthy organization management are the basic requirements for the DGT to be able to perform continuously, including the effort to guarantee that the organization process is transparent and ethical. The research is aimed at explaining how significant the impacts of the structural organization reform are to the increasing of tax revenue.The research methodology used is the method of linear regression analysis, along with data collection, literature review and field study. The research is used as a quantitative analysis.The conclusion of the thesis? research is the structural organization reform has had positive and significant impacts on the increasing targeted tax revenue in the East Jakarta Regional Tax Office. The analysis shows there is a correlation between the variables of the Service Function and Examination (audit) and the variables of the Targeted Tax Revenue.The thesis? recommendation is the structural organization reform at the DGT in fact has had a positive and significant impact on increasing tax revenue. Therefore, the changes at the organization are expected to give a greater contribution to tax revenue collection, especially for the East Jakarta Regional Tax Office. In order to improve the service provided for the taxpayers and to build professional tax officials, it is also recommended that the DGT continuously develops the skills of tax officials in the Medium and Small Taxpayers offices through trainings and workshops. By doing so, the targeted tax revenue is expected to be achieved."

"Geotagging merupakan suatu aplikasi berbasis web yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu dalam pengadministrasian Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi geotagging kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Pusat termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dengan menggunakan masing-masing dimensi teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada petugas pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukan efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dalam kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat berdasarkan teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan aplikasi tersebut.

---

Geotagging is a web based application created by Directorate General of Taxation to assist in the admnistration of the taxpayers. This study aimed to analyze the implementation of geotagging appliacations administrating the activities of the taxpayers in Central Jakarta Regional Tax Office area including supporting and inhibiting factors. In addition, this study alson aimed to measure the effectiveness of the implementation of geotagging applications using each dimension of management information systems theory and principles of ease of administration.

The approach in this study using the positivist approach to data obtained through in-depth interview to tax officers who were in Central Jakarta Regional Tax Office area. These results indicate the effectiveness of the implementation of geotagging applications in the activities of the administration of the taxpayer in Central Jakarta Regional Tax Office area based on management information systems theoru and ease of administration principles and analyzes factors that affect the implementation of the application."