Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan dalam pola berpikir masyarakat dan juga persepsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pola pengambilan keputusan yang mulai dilakukan dengan dukungan dan berbasis teknologi informasi. Sajian data berbasis web (Web Based) pun berkembang untuk mengakomodasikan keputusan informasi dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Hal ini tentu akan mempengaruhi konteks struktur dan kebijakan yang akan diambil sebuah lembaga ataupun pemerintahan.Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Perdagangan sebagai unit pemberi layanan bidang kepegawaian dalam internal organisasi harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya pelayanan dalam bidang sistem informasi kepegawaian. Pemberian data-data yang berkualitas akan sangat membantu dalam menentukan strategi organisasi dimasa yang akan datang. Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di Departemen Perdagangan?, dan bagaimana model sistem database yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian Departemen Perdagangan?Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan teori sistem informasi manajemen (SIM). Sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang sedang berjalan dalam organisasi. Pemanfaatan SIM diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitas dari suatu organisasi sehingga dapat efisien, fieksibel dan efektif dalam mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik sampling yang akan digunakan untuk menentukan responden menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan data-data yang diperoleh dari responden akan diolah dengan menggunakan aplikasi AHP (Analytical Hierarchy Program).Temuan yang didapat dari basil penelitian menunjukkan keadaan sistem informasi kepegawaian di Biro Kepegawaian dan Organisasi masih belum mencapai tahap yang diinginkan. Dalam pengolahan data responden melalui aplikasi AHP menunjukkan evaluasi proses pengolahan data mendapat prioritas dalam faktor strategi, kebersamaan pekamaian mendapat prioritas dalam tujuan strategi dan sistem database terintegrasi mendapat prioritas dalam alternatif strategi.Kesimpulan yang dapat diambil adalah keadaan sistem informasi kepegawaian di Biro Kepegawaian dan Organisasi dirasakan masih belum mencapai tahap yang diinginkan. Masih banyak kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya poinberian pelayanan dalam bidang data pegawai. Strategi terbaik untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian Departemen Perdagangan adalah dengan menggunakan model sistem database terintegrasi. Sistem database terintegrasi menjadi alternatif model yang paling sesuai untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian Departemen Perdagangan. Pada akhirnya saran yang dapat diberikan adalah perngembangan sistem informasi kepegawaian Departemen Perdagangan harus ddilakukan karena kebutuhan pelayanan informasi kepegawaian merupakai suatu kebutuhan yang sangat panting dan pasti sebagai sarana pendukung pengambilan suatu kebijakan."

"Human resources is an important asset in an organization, inclusive of governance institution. Human resources management in organization is an systems with complex. Therefore, the organization required an integrated systems which can accommodate the officer data better. Personel Management Information System (SIMPEG) represent an integrated computerized system can be used in human resource management. The basic problem of this research is 'how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement and its implementation barriers'. This research arranged to analyze how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement. The approach used in this research is qualitative approach. Primary data were gathered through in depth interview using guidance. Secondary data were gathered through literature study.Based on research conducted, in the implementation, Personel Management Information System (SIMPEG) has able to provide and manage information about all personel at Domestic Department as decision support systems. SIMPEG related to 5 things: hardware, software, brainware, netware, and dataware that connected and influenced each other. Barriers in application happened because 3 things: limit of budgets, internal accessibilities limitations, and low quality of human resources.Result from this research are result of information from SIMPEG have good, but its applying not yet optimal, because use result of SIMPEG information still be depended from itself user. There are four suggestion based on research summary: (1) more attention to budget from government, (2) repair of network problem at internal of Domestic Departement and Local Government."

"Para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melakukan pemasaran barang/jasa di wilayah Indonesia. Bentuk partisipasi yang diberikan kepada para pelaku usaha adalah dengan cara menunjuk mereka sebagai Agen/Distributor barang/jasa. Penunjukan sebagai Agen/Distributor bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan, khususnya Direktorat Bina Usaha (Binus), menetapkan ketentuan dan tata cara sebagai Agen/Distributor barang/jasa melalui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) untuk para pelaku usaha. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Agar menghasilkan aplikasi SIAGA yang sesuai harapan dan keinginan users, dibutuhkan suatu kajian penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi sistem informasi yang tepat dan terdokumentasi dengan baik. Penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi SIAGA pada kajian ini mengadopsi metodologi Rational Unified Process (RUP). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses pembangunan aplikasi SIAGA di fase selanjutnya yaitu fase pengembangan aplikasi.

---

Research trading company, either local or foreign company, has the same change to participation in goods/services trading in Indonesia. They have to become an Agency or a Distributor first to be able participates in Indonesia trading. The goal assigning Agency/Distributor is giving consumer protection; giving the certain of lows and regulations. Indonesia government through Trading Department, especially in Direktorat Bina Usaha (Binus), have made some terms and rules that have to obey for all trading company to get their registration as an Agency / a Distributor. The output that signing the registered as an Agency / a Distributor is Surat Tanda Pendaftaran (STP) certificate letter. Direktorat Binus has plans using information system application that can handle whole Agency registration request process, that they call it SIAGA, for increasing their share information service to citizen and also make their jobs more efficiently and effectively. Researching process that do in this article adopted from requirement engineering activity model starting from: requirements elicitation, requirements analysis and negotiation, requirements documentation, requirements validation, and finishing with creating an agreed requirements. Having SIAGA result that suit with user`s expectation and user`s needs can be realized with having the right research procedure about requirement specification analysis. At the end of whole analysis activities, the whole analysis results have to documented properly. At this research, the SIAGA requirement specification analysis procedure adopted Rational Unified Process (RUP) methodology. This research result hopefully can help the development team to build SIAGA, or at least can make them easily to build the system."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pengolahan data dengan menggunakan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 103 orang.Hasil penelitian ini menemukan bahwa SIPEG berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan SDM. SIPEG memberikan efek baik kepada pengembangan pegawai maupun kepada penilaian kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan Perencanaan SDM menggunakan data terkini dan akurat sebagaimana dihasilkan oleh SIPEG, sehingga diperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

---

The aim of this study is to determine if there is impact on the Human Resource Information System to Human Resource Planning in the General Secretariat of the Department of Energy and Mineral Resources. This research was conducted by using descriptive research method and the Structural Equation Modelling Technique (SEM) was used to process it.. While literature study and field study was used to collect the data.The sample of this research is 103 people and the result of this research finds that SIPEG has positive and significant effect on HR planning. SIPEG give effect to both Performance Appraisal and the development of employees. This study recommends that the General Secretariat in implementing the Human Resource Planning using the latest data accurately as generated by SIPEG so that the organization can get the appropriate model for the human resource planning."

"Universitas Indonesia (UI) sedang dalam transformasi pcrubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BI-IMN). Hal ini berarti UI memiliki Otonomi unluk mengambil kepulusan sendiri lcrlcpas dari Pemerintah dan oleh karcna ilu UI harus mampu membuklikan diri bahwa UI mampu unluk dapal berdikari. Keputusan UI unluk mcnggudakan Oracle Financial Sebagai sislem keuangan Standar rnengubah sislcm keuangan fakultas dalam hal ini Iermasuk Fakullas Kedokleran Universiias Indonesia (FKUI).FKUI saat ini sedang mengimplementasikan Oracle Finance Kesulitan dalam hal pengimplemenlasian sistem ini adalah pada level deparlemen yang terdapat sam level di bawah level fakultas. Oleh karena bisnis proses departemen yang spesiiik, departemen akan lebih mudali menggunakan sistem keuangan sendiri yang sederhana dan lebih tepat guna sbagai entry untuk data Oracle Financial.Dalam Karya Akhir ini, penulis mencoba untuk mcnuangkan kebutuhan-kebutuhan yang teridentifkasi dari sistem baru yang akan diajukan, kemudian menganalisa dan menterjemahkan kebutuhan tersebut rnenjadi suatu sistem keuangan yang sederhana dan tepat guna. Analisis sistem dilakukan dengan menggunakan data flow diagram, entity relationship diagtam, rancangan antar muka, Serta diagram use case unmk mendapatkan gambaran secara utuh. Dengan sistem haru yang diajukan, penulis berharap sistem ini memiliki implikasi yang baik sebagai masukan dari sislem baru yang akan diimplementasikan.

---

University Indonesia (UI) is transforming into BHMN (Badan Hukum Milik Negara) status which means UI now has its own autonomy in making decision and therefore UI has its ovm need to establish on its own ground. UI?s decision to use Oracle Financial as the standard financial system that will be used throughout the university change the faculties lie beneath UI, including the faculty of Medicine (F akultas Kedokteran) or known as FKUI.

FKUI at this moment has to implement Oracle Financial System The difficulties to implement this system is that each department level under FKUI need a new simple information system as entry to Oracle Financial System because Oracle isn?t implemented information system in the department level.

In this thesis, writer trying to capture those needs of the new implementation system, translate those needs to an easy and understandable information system that can be implemented. There is study about current system, the needs of the new system caused by the environment changes, then analysis of the new propose system Analysis of new propose system will be descrnaed in data How diagram, entity relationship diagram, interface diagram, and also use case diagram With the new propose system, writer look forward seeing the good impacts of the system in the FKUI departments."

"In this paper i would try to study about inter-departemental information system planning that is concern with how to use the information to supporting the business process of company with enterprises characteristic. ..."

"Deplu RI adalah salah satu instansi vital pemerintah yang memilik tugas penting untuk menjalankan diplomasi luar negeri RI. Namun dalam menjalankan tugas tersebut Deplu RI belum bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi SI/TI untuk mendukung pencapaian tugasnya tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dicoba untuk membangun sebuah rencana strategis sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi Deplu RI. Proses perencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja perencanaan strategis sistem informasi oleh Ward & Peppard. Untuk melengkapi metodologi tersebut tersebut akan digunakan pola umum perencanaan strategis sistem informasi instansi pemerintah sebagai patokan dalam penyusunan dokumen rencana pengembangnya.Dari hasil penelitian ini ditemukan sejumlah portofolio aplikasi yang strategis dan memiliki potensi yang sangat bermanfaat untuk dijadi kan sebagai panduan dalam rencana pengembangan sistem informasi di Deplu RI. Selain itu juga ditemukan beberapa perubahan dalamstruktur organisasi Deplu RI yaitu perlu di tingkatkannya status bidang pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI (PPSI) menjadi pusat pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI mengingat posisi SI/TI yang sangat vital dalam mendukung kesuksesan visi dan misi Deplu RI.Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia is one the vital indonesian government institution to do diplomatic mission. But until now, Dept. of Foregin affair has not using maximum ability of IS/IT to support their mission. Because of that this paper will to try to make use of IS/IT as the driver to achieve Dept of Foreign affair goal and mission by inventing the strategic planning of information system that is fit and appropriate for Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia. Planning is conducting by using methodology from Ward and Peppard, SISP Framework. The methodology uses a general pattern analysis approach to look at the relationships among all of the planning ?core elements? as well as the strategic goals and objectives. To complement the result we are comparing different strategic information system planning from various govenrment agency in the state and abroad to find a generic pattern in building IS/IT document.

The result of the research is some application portfolio that has strategic and potential value to the Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia as guideline to develop their IS/IT. Another result is the need for upgrading their IT unit to a higher level so they have more power and strenght to enforce IS/IT policy in Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama, ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan (yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy), dan untuk mengetahui service delivery dari petugas pelayanan kepegawaian dapat memenuhi spesifikasi kualitas pelayanan dari Biro Kepegawaian, ditinjau dari faktor-faktor kunci yang memberikan kontribusi pada gap 3 (yaitu : team work, kesesuaian skill pegawai-tugas, kesesuaian teknologi-tugas, kendali yang dirasakan, sistem kontrol yang tepat, peran konflik dan peran ambiguitas).Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, jumlah sampel penerima layanan sebesar 96 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik proportional random sampling. Sedangkan, jumlah -sampel pemberi layanan sebesar 30 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif serta uji korelasi Spearman Rank (Rho), dengan bantuan program SPSS 11,00.Untuk mengetahui tingkat kinerja dan tingkat harapan penerima layanan menggunakan teori dari dari John A. Manila and John C. James, tentang Importance-Performance Analysis, dan pemetaan faktor/atribut menggunakan diagram kartesius, ada tidaknya gap antara persepsi pelaksanaan kinerja dengan harapan, menggunakan skor - servqual dari Zeithaml Cs, dan ada tidaknya gap antara service delivery dengan spesifikasi kualitas pelayanan, menggunakan skor gap 3 dari Zeithaml, Cs.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 53,44% penerima layanan kepegawaian menilai kinerja Biro Kepegawaian setidaknya menilai baik dan 46,56% nya lagi masih menilai .belum baik. Dad skor servqual, diketahui terdapat gap antara persepsi pelaksanaan kinerja dengan harapan penerima layanan, artinya kualitas pelayanan yang. diberikan oleh Biro Kepegawaian masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan penilaian terhadap dimensi kehandalan/reliability paling rendah, padahal dimensi ini oleh responden . dianggap tingkat kepentingannya paling tinggi.Pada Diagram Kartesius, terdapat 5 faktor/atribut pelayanan Biro Kepegawaian yang perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya, yaitu : ketepatan dan keakuratan dalam memproses SK-SK Kepegawaian (SK Kenaikan Pangkat, Mutasi, Jabalan di); prosedur pelayanan pembuatan SK-SK Kepegawaian (tidak berbelit-belit); ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian (tepat waktu); kredibilitas (kejujuran, ketegasan, tepat janji) petugas kepegawaian dalam memberikan pelayanan; dan periakuan petugas kepegawaian dalam memberikan pelayanan kepegawaian (tidak pandang bulu). Dari faktor/atribut tersebut di atas diketahui bahwa reliability (kehandalan), assurance (jaminan kepastian) dan empati dari petugas masih rendah, hal ini dapat diminimalisir dengan melakukan :- Pembentukkan budaya kerja "error free? atau ?no mistake? (tidak ada kesalahan),- Secara periodik memberikan pelatihan-pelatihan dan menekankan kerja team work, dengan team work koordinasi antar bagian menjadi lebih baik;- Pembagian tugas secara proporsional (tidak bertumpuk pada seseorang);- Memberikan penghargaan atau sistem reward yang memadai terhadap kinerja pegawai yang dapat mencapai atau melebihi target;- Meningkatkan kompetensi petugas dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai hal-hal yang sering menjadi pertanyaan penerima layanan;- Membangun personal approach antara petugas dengan penerima layanan, dengan secara terus menerus memberikan pelatihan-pelatihan tentang kualitas pelayanan;- Personal approach/sentuhan pribadi ini perlu didukung dengan sistem data base pegawai yang efektif.Dari skor Gap 3, diketahui bahwa ada gap antara service delivery dengan spesifikasi kualitas pelayanan, artinya service delivery dari petugas pelayanan kepegawaian masih belum memenuhi spesifikasi kualitas pelayanan dari Biro Kepegawaian. Selanjutnya, dari temuan penelitian tentang faktor gap 3, ada yang perlu diperbaiki yaitu pertama, sistem kontrol terhadap petugas, hal ini dapat diminimalisir dengan membuat suatu sistem pengukuran kinerja yang berdasarkan kompetensi pegawai termasuk kedisiplinan pegawai, dengan tidak melupakan reward/penghargaan bagi pegawai. Kedua, masih adanya konflik peran, hal ini dapat diminimalisir dengan penggunaan sistem pengukuran kinerja yang memfokuskan pada pelangganipenerima layanan dan tugas-tugas kerja dapat dibedabedakan supaya dapat mengatur beban kerja yang berlebihan. Ketiga, masih adanya ambiguitas peranan yang dialami oleh petugas pelayanan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang didukung dengan pesan-pesan/informasi yang jelas mengenai apa yang diharapkan para pejabat/pimpinan sehingga ada umpan balik dari kinerja pegawai.Terakhir, uji korelasi antara faktor gap 3 dengan dimensi servqual, ternyata korelasinya tidak signifikan yang artinya tingkat hubungannya tidak begitu kuat, akan tetapi pada dimensi responsiveness mempunyai korelasi negatif dengan peran ambiguitas, artinya tingkat hubungan antar keduanya cukup kuat berlawanan. Pada dimensi empathy ternyata juga mempunyai korelasi yang signifikan dengan team work, yang artinya tingkat hubungan antar keduanya cukup kuat."

"Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan tenaga UPT Daerah dibawah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia menurut data hasil PUPNS tahun 2003 adalah sekitar 37.551 orang tenaga UPT dan 4.391 orang pegawai Departemen Kesehatan Pusat.Sistem informasi yang berisi tentang data kepegawaian Departemen Kesehatan diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan. Sampai saat ini, keadaan pegawai yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 pegawai tersebut belum sempurna keberadaannya, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih baik dan akurat. Untuk itu Departemen Kesehatan telah menerapkan pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara hasil analisis informasi yang tersedia dalam program SIMKA dengan informasi yang dibutuhkan penentu kebijakan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang gambaran pelaksanaan program SIMKA di Kantor Pusat Departemen Kesehatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SIMKA.Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan permasalahan pelaksanaan program SIMKA dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah berjalan disebagian besar unit utama kecuali di Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan alasan fasilitas software yang ada tidak dapat dipergunakan.Kebutuhan informasi bagi pengguna maupun para penentu kebijakan belum semuanya dapat terpenuhi karena di dalam program SIMKA ada beberapa materi informasi jabatan fungsional, angka kredit, psikotest, criteria penghargaan belum ada serta data yang masuk kurang lengkap. Ketersediaan sumber daya manusia dirasakan masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas karena setiap unit utama hanya mempunyai 1 (satu) orang pelaksana SIMKA dengan latar pendidikan SLTA. Evaluasi belum pernah dilakukan karena belum adanya SOP yang berisi standar penilaian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program SIMKA telah mencapai tujuan yang diinginkan.Di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan pelaksanaan program SIMKA dengan menambah jumlah tenaga dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pelaksana program SIMKA, mensosialisasikan akan manfaat dan pentingnya pelaksanaan program SIMKA ke seluruh pegawai, melakukan evaluasi pelaksanaan program SIMKA agar dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan program SIMKA di masa mendatang.Daftar pustaka : 31 (1973 : 2002)

---

Analysis on Implementation of Personnel Management Information System in the Ministry of Health Year 2003There was 37 551 Local UPT personnel's all over Indonesia and 4 391 health personnel's in central office of Ministry of Health (MOH) according to PUPNS 2003 data.

Information system contained data on personnel of MOH is needed to support the work effectiveness of MOH. Up to now, the existing system is not yet perfect and need more improvement to obtain better and more accurate data. Ministry of Health has implemented personnel management information system (SIMKA). In the implementation there was difference between the information analysis result available in SIMKA program and information needed by policy maker.

This study used qualitative method to obtain rich information about the description of implementation of SIMKA in MOH central office. Primary data collection was conducted through in depth interview and observation, while secondary data was obtain through reports related to the implementation of SIMKA program.

This study was conducted in MOH central office and aimed to understand the used of and problems of implementation of SIMKA in decision making regarding personnel management.

The study showed that SIMKA has been implemented in most main units except in Directorate General of Infectious Diseases Eradication and Environment Health and Development and Empowerment of Human Resource Unit due to unavailability of appropriate software.

Not all information needs could be supplied since SIMKA program had not yet incorporated several information on functional position, credit point, psycho test result, reward criteria, and incomplete entered data. Insufficiencies of human resource was still felt both in terms of quantity and quality because there was only one SIMKA person with high school background in each main unit. There was no evaluation had ever been conducted since there was no SOP to evaluate how far SIMKA program had reached its targeted objectives.

In the future, it is necessal to improve the implementation of SIMKA program by adding extra personnel and to provide appropriate trainings, to socialize the benefit and importance of SIMKA program targeted to all personnel's, to conduct evaluation on the implementation of SIMKA program as to contribute more to planning and development of SIMKA program in the future.

References: 29 (1973-2002)"