Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu. Besarnya pengenaan. PKB dihitung berdasarkan perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan. Jumlah PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan bukan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,5% dari nilai dasar pengenaan PKB.Pembahasan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahunnya serta bagaimana pelaksanaan pembayaran PKB ini dapat mengakomodir pembayaran PK5 sebagai pajak alas kekayaan, kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Dalam estimasi yang dilakukan, junlah besarnya PKB yang dibayarkan pemilik kendaraan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap besarnya jumiah PKB yaitu nilai jual kendaraan, usia kendaraan, kapasitas mesin serta jenis bahan bakar kendaraan yang bersangkutan. Pemungutan PKB di DKI Jakarta didasarkan atas Kepmendagri Nomor 11 tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya diberlakukan dengan keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2002. Jeriis kendaraan yang termasuk ke dalam pembahasan ini adalah kendaraan bukan umum yang diproduksi tahun 2002 dan sebelumnya dan tidak termasuk sepeda motor, truk, kendaraan di atas air serta alat-alat berat. Terhadap data yang tersedia dilakukan pengolahan data dengan meng gunakan bantuan program komputer E-views untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam perhitungan yang digunakan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini ternyata signifikan dalam turut mempengaruhi jumlah pembayaran PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya penyimpangan¬penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran PKB di DKI Jakarta. Disamping itu pemerintah lebih menekankan PKB sebagai pajak yang dibayarkan sebagai pajak atas kekayaan dan pajak atas kerusakan/ penggunaan jalan. Sedangkan masalah polusi udara kurang mendapat perhatian yang memadai dalam perhitungan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta.Pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan secara lebih cermat mengenai masalah polusi udara sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotar tersebut yang mungkin dapat dilakukan melalui perhitungan besaran bobot yang lebih baik. Koordinasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terkait juga diperiukan dalam penetapan PKB ini supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan yang terbaru bagi masyarakat."

"Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap konsumsi BBM bagi kendaraan bermotor yang pertama kali diberlakukan sejalan dengan implementasi UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pemberlakukan pajak ini adalah dalam rangka mengantisipasi hilangnya penerimaan daerah sebagai akibat dari penghapusan beberapa jenis pajak daerah. Dengan demikian meskipun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk jenis pajak Pigouvian, namun yang lebih menonjol adalah perannya sebagal fungsi budgetair.Dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan deskriptip analitis yang atas dasar analisis APBD Propinsi DKI Jakarta terutama yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah dan mencoba mencari jawaban atas dasar pertanyaan pokok : bagaimana dampak implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta ?Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara mendalam terhadap beberapa key informan pejabat dan staf di lingkungan Sub Dinas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan single program before-after (single interrupted time series) dimana analisis implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan terhadap dampak kebijakan dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Mengacu pada permasalahan, maka penulis akan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah UU 18/1997 dan UU 34/2000 diimplementasikan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara kualitatif, baik berdasarkan data primer basil wawancara (in depth interview) yang berupa temuan-temuan di lapangan sebagai hasil wawancara maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan laporan.Dari hasil analisis, meskipun deregulasi perpajakan daerah melalui implementasi UU 18/1997 dan UU 34/2000 tidak mampu meningkatkan kemampuan keuangan Propinsi DKI Jakarta dan malahan memperbesar ketergantungan Propinsi DKI Jakarta terhadap Pusat, namun implementasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta sangat efektif berperan sebagai substitusi terhadap hilangnya beberapa jenis pajak daerah. Hanya saja dalam proses administrasi pemungutan dan pembagian pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih menghadapi kendala yaitu terlambatnya proses pencairan."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta.Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya.Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Skripsi ini membahas penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad di DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan analisis penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dan masalah-masalah yang ada dalam proses penetapannya. Penetapan Nilai Jual Kendaran Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dilakukan berdasarkan harga pasaran umum dan nilai ubah bentuknya. Permasalahan dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk offroad disebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak bekerjasama dengan bengkel spesialis dalam penentuan nilai ubah bentuk dan kurang cermatnya pihak kepolisian dalam proses cek fisik kendaraan bermotor ubah bentuk offroad.

---

This undergraduate thesis analyses the determination of vehicle selling value on the offroad modificated vehicle in Jakarta. This research purposes are to describe the analysis in determining the vehicle selling value of offroad vehicle and probelems that occur due to the determination. The basis in determining the value is based on the market value and the modification value. Furthermore, the problems that occur during the determination are generated by the non-cooperativeness of the local revenue division (dinas pendapatan daerah) with the related automotive workshop in determining the modification value; morever the judicative is also less prudent in physically testing of the offroad modificated vehicle."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."