Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini kurang lebih 80% penerimaan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu Ditjen Pajak sebagai pengelola penerimaan pajak harus terus berbenah agar dapat memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepada institusi tersebut. Salah Satunya adalah melalui tax reform yang mengandalkan self assessment system. Dengan seif assessment system, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besamya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).Penerimaan pajak diperoleh antara Iain dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan pembayaran sanksi apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Salah Satunya adalah pembayaran PPh pasal 25 yang merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan konsep current payment Pembayaran PPh pasai 25 setiap bulan dihitung berdasarkan PPh dalam SPT Tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak dan dibagi 12 dengan kata lain berdasarkan Iaba tahun lalu yang tidak mencerminkan keadaan aktual Wajib Pajak (stelsel fiktif), yang akan berimbas pada pajak yang terutang pada akhir tahun.Dan hal ini ditambah dengan dikenakannya sanksi apabila PPh 25 yang tidak atau kurang dibayar berupa bunga 2% sebulan atas PPh 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini tidak sesuai dengan konsep final liability yang menyatakan bahwa kewajiban atas pajak penghasilan baru terulang pada akhir tahun. Dan sanksi baru akan dikenakan apabila penghasilan aktual telah diketahui. Dalam tahun berjalan sebetulnya Wajib Pajak belum terhutang Pajak Penghasilan. Jadi sebetulnya tidak tepat apabila Direktorat Jenderal Pajak mengenakan sanksi berupa bunga (dituangkan dalam Surat Tagihan Pajak) atas pembayaran PPh dalam tahun berjalan (PPh 25). Namun pada kenyataannya STP atas PPh 25 yang tidak atau kurang dibayar tetap dilakukan.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deskriptif analitis dengan menganalisis kondisi saat ini dan membandingkannya dengan teori yang ada. Kemudian juga dilakukan wawancara dengan pengamat, akademisi, maupun pejabat di DJP mengenai fenomena yang terjadi. Dilanjutkan dengan melakukan Studi kepustakaan, observasi, mempelajari peraturan perpajakan dan laporan.Dari analisa yang diperoleh, PPh pasal 25 adalah sesuai dengan konsep current payment karena memenuhi syarat sebagai pembayaran dimuka dan memenuhi asas convenience yaitu agar Wajib Pajak tidak merasa terbebani Saat membayar pajak di akhir tahun. Yang terpenting dari current payment adalah metode penghitungan yang seharusnya mencerminkan keadaan Wajib Pajak yang sebenamya dan bukan berdasarkan Iaba tahun Ialu (stelsel riil). Dalam hal diterbitkannya STP untuk pembayaran PPh pasal 25, berdasarkan konsep final liability seharusnya kewajiban pajak baru terutang pada akhir tahun sehingga apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh 25 maka seharusnya tidak dikenakan sanksi administrasi karena dalam tahun berjalan belum terutang kewajiban pajaknya.Agar sesuai dengan kondisi aktual Wajib Pajak maka seharusnya merubah sistem pemungutan pajak dari stelsel fiktif ke steisel riil (nyata) yang artinya dasar pengenaan pajak sebaiknya dihitung dari peredaran usaha perbulan dan bukan berdasar penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun yang Ialu.

---

Nowadays about 80% of APBN (National Budget) revenue is rooted from tax revenue. Therefore, Directorate General of Tax Department (Ditjen Pajak/DJP) as the organizer of tax revenue should straighten themselves up constantly in order that they could reach the revenue target which is burdened. One of the actions is through tax reform system which relies on self assessment system. People, in this system, are the most in determining of the activity that they should do by themselves connected to the tax; starting from the registration of tax obligatory, counting the amount of owed tax that they have to pay, pay the tax by themselves to the bank or post office and report it to KPP (tax service office).Tax revenue is achieved, among others, from the tax payment and also imposition payment if the tax obligatory has broken the certainty of taxation regulations. One of them is income tax section 25 payment; it is tax payment on fiscal year in accordance with current payment concept. Each month the payment of PPh section 25 is counted based on PPh of SPT a year before then minus tax credit and divided in 12, in other words; based on the last year benefit which is not reflecting the actual condition of tax obligatory (fictive stelsel), and in the end of the year; it will give the influence in the owed tax.Moreover, this is added by imposition of doubt in case of PPh section 25 that unpaid or minus in payment in the form of interest on 2% each month on PPh section 25 that unpaid or minus payment. Those two things about is not in accordance with final liability concept which states that the obligation for income tax would become owed tax in the end of the year. In addition the doubt would be imposed if the actual income has been known.In the fiscal year, actuality, the tax obligatory does not owe in Income Tax yet. So it is not precisely if the Directorate General of Tax department impose a doubt in the form of interest (written on Letter of Tax Claim/Surat Tagihan Pajak/STP) on the PPh payment in fiscal year (PPh 25). However in the fact, the STP of PPh 25 which unpaid or minus in payment is still brought up continually.The research method used in this thesis is descriptive analysis method, by analyzing the condition at this time, and comparative it with the available theories. The writer then also does the interview with observer, the academician and also the functionaries of DJP which discussing about the phenomena occurred. Then it is continued by doing the library study, observation, study of taxation regulations and report.The analyses states that PPh section 25 is in accordance with payment current concept since it fullilled the requirement of in advance payment and it also fulfilled of convenience principle; it is that the tax obligatory is not burdened by the payment in the end of the year. The important things of current payment is the counting method which reflected the actual condition of tax obligatory and not be based on last year profit (real stelsel/stelsel riil). In the case of STP publishing for PPh section 25 payment, based on final liability concept it is a must that the tax obligation could become owed in the end of the year so that, if, the tax obligatory brings up the PPh 25 payment then he should not be imposed administration doubt because in this fiscal year his tax obligation is not owed yet.In order in accordance with the actual condition of Tax Obligatory; the tax collecting system should be changed from stelsel fiktif (fictive) into stelsel riil (real) which it has a meaning that the basic of tax imposing is better counted in every month and not in basis of income tax which is reported in last year Annually SPT."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan PPh Final yang akan diberlakukan kepada sektor UMKM akan mengalami benturan dengan Skema Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Skema I) dan Skema Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan (Skema II), menganalisis kelemahan dari kedua skema yang telah ada, skema PPh Final yang akan diberlakukan dan kendala yang akan dihadapi bila Skema PPh Final ini diberlakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Perpajakan, Insentif Pajak, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax dan Konsep UMKM.Kendala yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan Skema I dan Skema II adalah: (a) sulit menjaring pelaku UMKM, (b) tidak melaksanakan kewajiban pajak, (c) Administrasi Perpajakan yang memberatkan, (d) kecilnya rasio Petugas Pajak dengan WP terdaftar. Skema penerapan PPh Final kepada sektor UMKM adalah WPOP dan Badan yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000, kecuali Pedagang Asongan dan Kaki Lima, merupakan Subjek PPh Final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto selama sebulan. Skema Pengenaan PPh Final akan mengalami benturan dengan pelaksanaan Skema Skema I dan Skema II, karena skema PPh Final tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ketentuan kewajiban perpajakannya telah diatur oleh kedua skema tersebut selain itu dasar hukum yang digunakan dalam PPh Final tersebut tidak tepat. Kendala yang akan dihadapi DJP atas penerapan Skema PPh Final adalah (a) Potensi kehilangan penerimaan pajak, (b) Menimbulkan kebingungan bagi WP yang masuk dalam kategori Subjek PPh Final, (c) ketersediaan petugas pajak dilapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini.Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Memanfaatkan TI sebagai media sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, menambah jumlah pegawai pajak sebagai. Perlu kejelasan apakah kebijakan PPh Final ini merupakan suatu pilihan selain Skema I dan Skema II, Mempersiapkan mekanisme kontrol sistem administrasi perpajakan. Mempersiapkan payung hukum yang kuat mengenai kedudukan kebijakan PPh Final. Menggiatkan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sosialisasi dan Menambah jumlah pegawai pajak sebagai solusi untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi oleh DJP.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze whether the final income tax policy that will be applied to the MSMEs sector will experience a collision with Scheme Deemed Net Income for the individual taxpayer (Scheme I) and Scheme Facilities Corporate Income Tax Rate Reduction by 50% for Corporate Taxpayers (Scheme II), analyze the drawbacks of two existing schemes, the final income tax scheme would apply and obstacles that will be encountered if the final income tax scheme is implemented. The method used in this study is qualitative. The theory used in this study is the Tax System, Tax Incentives, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax and Concept MSMEs.Obstacles encountered in the implementation of the DGT Scheme I and Scheme II are: (a) it is difficult to capture the perpetrators of MSMEs, (b) no tax obligations, (c) Taxation burdensome, (d) the small ratio of the Tax Officer with the registered taxpayer. Final Income Tax Scheme application to MSME sector is Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers conducting business with gross turnover in a year is less than Rp. 4.8 billion, except Asongan and Merchants Street, is subject to final income tax rate of 1% of gross turnover during the month. Final Income Tax Imposition scheme would clash with the implementation of the Scheme Scheme I and Scheme II, because the Final Income Tax schemes aimed at the individual taxpayer and the tax obligation provisions governing body set up by the two schemes. Besides the legal basis used in the final income tax is not appropriate. Constraints that will be faced by the DGT's final income tax scheme is the application of (a) the potential loss of tax revenue, (b) Causing confusion for Taxpayers that fall into the category final income, (c) the availability of tax officers in the field to disseminate this policy.Efforts to overcome these obstacles are Leveraging IT as a medium of dissemination, facilitation, simplification of the tax administration system, increasing the number of tax officers. Need clarity whether this final income tax policy is an option in addition to Scheme I and Scheme II, Preparing tax administration system control mechanism. Preparing a strong legal framework regarding the position of final income tax policy. Taxpayer extensification program intensified, Socialization and Increase the number of tax officers as a solution to anticipate obstacles to be faced by the DGT."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuat pengusaha UMKM mendapat manfaat pengurangan PPh Final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun. Wajib Pajak yang menerima manfaat atas pembebasan pajak karena penghasilan yang kurang dari lima ratus juta, dapat menonefektifkan NPWP untuk mengurangi beban administrasi. Selain itu, UMKM juga harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 apabila jangka waktu ketentuan berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manfaat pengurangan pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun dan digitalisasi layanan perpajakan djponline terhadap Wajib Pajak UMKM orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat pengurangan pajak digunakan untuk menambah modal, dan enam dari sembilan Wajib Pajak memilih untuk tidak menonefektifkan NPWP nya meskipun mendapat manfaat atas pembebasan pajak dari ketentuan ini. Berdasarkan data, setelah berlakunya ketentuan pengurangan pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi UMKM, diketahui 210 Wajib Pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta 89 mengalami penurunan pembayaran di tahun 2022, sedangkan hasil penelitian tentang digitalisasi layanan perpajakan mengungkapkan bahwa persepsi terhadap digitalisasi perpajakan diatas 80%, yang berarti bahwa layanan pajak melalui djponline bermanfaat.

---

The enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has made MSME entrepreneurs benefit from a reduction in Final Income Tax of 0.5% on the share of gross turnover of up to five hundred million rupiahs per year. Taxpayers who benefit from tax exemption due to income that is less than five hundred million rupiah per year, can make the TIN effective to reduce the burden administration. In addition, MSMEs must also use the Article 17 Income Tax rate if the time period terms end. This study aims to examine the benefits of tax reduction on shares gross circulation of up to five hundred million rupiah per year and digitization of tax services djponline for MSME Individual Taxpayers. The results of this study show that tax reduction benefits are used to increase capital, and six out of nine taxpayers choose not to invalidate their NPWP even though they benefit from tax exemption of this provision. Based on the data, after the enactment of the tax deduction provisions on the Compulsory MSME Individual Taxpayers, it is known that 210 Individual taxpayers do not pay taxes and 89 experiencing a decrease in payments in 2022, while the results of research regarding digitization tax services revealed that perceptions of digitalization of taxation were above 80%, which means that the tax service through djponline is useful."

"Indonesia sebagai Negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal untuk masyaratnya. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan atas rumah tinggal Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016. Dimana dalam Peraturan tersebut Pemerintah pemangkas tarif PPh final dari 5 persen menjadi 2,5 persen dan menambah objek pajak dari hanya atas peralihan hak bertambah juga atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan penelitian ini untuk melihat dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB , dimana PPJB mungkin batal sebelum Akad Jual Beli (AJB) sehingga dapat menimbulkan implikasi dari sisi perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB, yaitu atas penghasilan. Selanjutnya implikasi yang timbul bila PPJB batal dilakukan berupa munculnya pemindahbukuan pajak dan meningkatnya risk of doing business. Saran dari peneliti yaitu pembuatan kebiajakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih luas cakupannya, tidak hanya bertitik berat pada penjual merupakan developer, namun juga bila penjual merupakan perorangan dimana peralihan hak bukan usaha utamanya.

---

Indonesia as the fourth country with the largest population in the world has a problem in meeting the needs of housing for its people. In answering these problems the Government launched a one million house program, which intends to encourage housing development more massively so that people are easier to own a house. To support the program the Government issued Government Regulation number 34 of 2016. Where in this Regulation the Government cuts the final income tax rate from 5 percent to 2.5 percent and adds the tax object from only the increase in right of entitlements also to the Land and/or Building Sale and Purchase Agreement (PPJB). The purpose of this study is to see the tax base on final income taxe on PPJB, where PPJB may be canceled before the increase in right of entitlements (AJB) so that it can have taxation implications. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive research types. The results of the study concluded that the basis for imposing tax on final PPhB on PPJB, is income base. Furthermore, there will be implications that arise if PPJB is canceled in the form of the emergence of tax transfer and increased risk of doing business. Suggestions from researchers are the making of tax policies carried out by the government so that they are broader in scope, not only focusing on sellers as developers, but also if the seller is an individual whose rights are not the main business."

"ABSTRAKPenerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

ABSTRACTFinal Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena rendahnya kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi dan tidak efektifnya skema PPh Final meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi. PPh Final Skema PPh Final umumnya diterapkan pada penghasilan usaha sektor hard-to-tax dan penghasilan pasif. Landasan teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara yang bersifat semi terstruktur dan open-ended. Partisipan wawancara adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dari 11 (sebelas) partisipan, 9 (sembilan) merupakan Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) merupakan pejabat di bagian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan akar permasalahan kepatuhan pajak berasal dari Wajib Pajak, otoritas pajak, lingkungan ekternal Wajib Pajak, maupun dari sisi regulasi. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, skema PPh Final berdampak buruk terhadap norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian, kemudian mempengaruhi niat untuk patuh dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak sektor jasa konstruksi. Berdasarkan The "Slippery Slope" Framework, skema PPh Final mengurangi persepsi Wajib Pajak akan kewenangan otoritas pajak, dan kemudian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi perlu dilakukan edukasi kepada Wajib Pajak sektor jasa konstruksi, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta perubahan skema PPh Final jasa konstruksi.

---

This study aims to explore the phenomenon of low tax compliance in the construction sector and the ineffectiveness of the Final Income Tax to increase tax compliance in the construction sector. Final Income Tax schemes are usually applied to business income from the hard-to-tax sector and passive income. This study uses the Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. This study uses a qualitative research method with semi-structured and open-ended interviews with tax officials. Of the eleven interviewees, nine are tax auditors, and two are policy makers. The results show that the root of the tax compliance problem comes from the taxpayer, tax authorities, the taxpayer's external environment, and the regulation. Based on the Theory of Planned Behavior, the Final Income Tax scheme harms subjective norms and perceived behavioral control so that it affects the intention to comply and the tax compliance behavior of contractor taxpayers. Based on The "Slippery Slope" Framework, the Final Income Tax reduces the Taxpayers' perception of the Tax Authority's power and impacts enforced tax compliance. To improve the construction sector's tax compliance, it is necessary to educate contractor taxpayers, increase supervision and tax audit probabilities, and change the Final Income Tax scheme for construction sector.

"