Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli atas bidang tanah sah secara Hukum Tanah Nasional bila dilakukan secara terang, tunai, dan ril. Begitu juga terhadap tanah Negara yang sudah diduduki dan dikuasai dengan itikad baik dapat dijual belikan dengan cara pengoperan hak dihadapan Notaris, mengingat belum adanya alas hak atas bidang tanah tersebut,tapi bila sudah ada alas hak maka dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penjualan tanah Negara yang sebenarnya sudah punya alas hak dengan cara pengoperan hak yang dilakukan dihadapan Notaris, terjadi pada sengketa antara Nyonya Sari (Penggugat) melawan Hendra Widjaya (Tergugat I) dengan Istrinya Nyonya Noersanti (Tergugat II) dan juga para penjual dan kuasa serta Pembeli yang sebelumnya, juga para Notaris yang membuatkan akte atas peristiwa hukum ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :54/PDT.G/PN.JKT.PST/2007 tanggal 11 September 2007. Permasalahan dalam tesis ini bagaimana legalitas dan akibat hukum dari akta jual beli rumah dan pengoperan hak yang dibuat Notaris terhadap tanah Negara yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan, serta bagaimana Notaris tersebut menyikapi, memperhatikan berkenan dengan akta ini agar tidak memberi celah untuk dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga analisa berdasarkan data-data yang disusun secara sistematis agar dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan dinyatakan bahwa Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak yang dilakukan para pihak atas tanah negara yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan dihadapan Notaris adalah sah dan merupakan akta jual beli tanah berikut bangunannya dengan catatan bahwa penjual adalah pihak yang sebenarnya, sehingga menurut Pasal 1320 KUHPerdata maka yang berhak untuk menjual, sepanjang penjual tidak mengetahui maka tidak ada alasan untuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena sudah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. secara formal akta tersebut membuktikan bahwa kesepakatan untuk jual beli rumah dan pengoperan hak tersebut telah disetujui dan diakui berdasarkan tanda tangan pada akta tersebut oleh para pihak, begitu juga secara material, klausul-klausul dari akte tersebut mampu menceritakan isi dari akta tersebut. Notaris juga dalam membuat akta tidak hanya berdasarkan data formal semata

---

Eligibility for plots of land is legal under the National Land Law if it is carried out in an open, cash, and real manner. Likewise, State land that has been occupied and controlled in good faith can be traded by way of the transfer of rights before a Notary, considering that there is no basis for the rights to the plot of land, but if there is a right, then it is done before the Land Deed Maker Official. The sale of state land, which actually already had a right of title by way of the transfer of rights before a Notary, occurred in a dispute between Mrs. Sari (Plaintiff) against Hendra Widjaya (Defendant I) and his wife Mrs. Noersanti (Defendant II) as well as the sellers and their attorneys and buyers. previously, also the Notaries who made the deed of this legal event in accordance with the decision of the Central Jakarta District Court Number: 54/PDT.G/PN.JKT.PST/2007 dated 11 September 2007.

The problem in this thesis is how the legality and legal consequences of the deed of sale and purchase of houses and the transfer of rights made by a Notary to State land that has a certificate of Building Use Rights, as well as how the Notary responds, pays attention to being pleased with this deed so as not to provide an opening for actions that are contrary to the law. While the research method used is normative juridical so that the analysis is based on data that is arranged systematically so that a conclusion can be drawn from the discussion.

Based on the results of the discussion, it is stated that the Deed of Sale and Purchase of Houses and Transfer of Rights carried out by the parties to state land that has a certificate of Building Use Rights before a Notary is valid and constitutes a deed of sale and purchase of land and the building provided that the seller is the real party, so that according to Article 1320 In the Civil Code, those who have the right to sell, as long as the seller does not know, there is no reason to cancel by law or it can be canceled because it has fulfilled the legal elements of the agreement. formally the deed proves that the agreement for the sale and purchase of the house and the transfer of the rights have been approved and recognized based on the signatures on the deed by the parties, as well as materially, the clauses of the deed are able to tell the contents of the deed. Notaries are also in making a deed not only based on formal data alone."

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak f.uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan .batal oleh pengadilan. Tesis ini membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam N0.95/PDT.G/2004.PN.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau NO.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 tentang gugatan pembatalan akta dan ganti rugi PT.Putri Selaka Kencana terhadap PT. Anugrah Cipta Segara.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hati.an bagi notaris di Indonesia. kekuatan hukum akta notaris sebagai aJat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh Pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaria tersebut nerupakan akta otentik atau hanya akta di bawah tangan kai'ena akta dibawah tanggan akta tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya,kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Dalam kasus ini Tergugat terbukti bersalah dan dihukum membayar hak penggugat,akta .ketiga notaris yang turut tergugat karena kelalaiannya dibatalkan serta dihukum membayar ganti rugi dan bungga.Notaris harus tegas menolak keinginan peiighadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat& seksama scat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.

---

The Notary institute arise from requirement in association of fellow being which is wanting there is of written evidence appliance for him. The notary is public Functionary which the single authoritative to make authority to make pukka act regarding all deed, stipulating and agreement obliged by a regulation of public or by which is importance is desired to be expressed in a pukka act, well parented of certainty date of him, its act save and give grease, its copy and its citation, all as long as making of that act by a regulation of public do not also is assigned or is exempted to others or functionary. The Notary is public functionary which lifted by Government in order to giving service of public to society requiring service make of act. The Notary is guidance to Law in his occupation of No. 30 Year 2004 about job of Notary. But in reality there are the notaries do collision and deviation of moment run his occupation so that the act expressed by cancellation by justice. This Thesis study notary responsibility to act canceled by justice with Decision; ease study District Court of Batam No. 95IPDT.G12004. PN. BTM. and Decision District Court Of Riau No. IOIPDT12006IPTR 15 March 2006 about claim cancellation of indemnation and act of PT. Petri Selaka kencana to PT. anugrah cipta segara.The Method Research is used have the character of normative juridical by studying various literature and regulation of invitation related to this research, the result of research is poured in node of form of annalistic evaluative on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to notary in Indonesia. Legal force notary deed as a means of evidence in the event of cancellation of act by Justice depended do made by act the notary represent pukka act or only act underhand because act underhand act have not the power of law, the act only functioning as evidence limited there is no other party expressing on the contrary. Act legal, force seen also what is act of handicap punish or not guidance. In this case the sued proven make a mistake and punished to pay for rights of plaintiff, third of act the notary which partake to be sued because of negligence is canceled and also punished to compensate and flower. The Notary have to be coherent refuse desire of reportiur, if imping the regulation and have to check I carefully of moment check document which is delivered before making act."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 antara PT. Prabu Mutu Mulia dengan Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, Aswin Osantana, Notaris Risbert, SH, dan Notaris Fardian, SH. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian para ahli hukum dan buku-bukunya yang berkaitan dengan notaris, kedudukan dan fungsinya didalam masyarakat. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta-akta dalam penyelenggaraan RUPS PT. Prabu Mutu Mulia dan sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dilihat dari tiga segi yaitu dari segi prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dari segi perbuatan melawan hukum, dari segi Notaris menjalankan jabatan. Sebagai saran hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dan aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized to make an authentic certificate. However, in the practical level, the notary often be dropped on to a position as a party involved in a dispute between the client with other party, in which he/she often be pressed to pay a material compensation. The main problem to be addressed is the question on whether the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1798 KJPdt/2004 dated at October 11`h 2005, and the legal protection over the notary in the making of the company's certificate based on a court decision has been appropriate regarding this matter. The research method applied on this research is the juridical normative one, supported by secondary data consisting of primary legal material, namely the Law No. 30 Year 2004 concerning the Notary Office and the Law No.1 Year 1995 concerning Company, as well as the Decision of the Republic of Indonesia's Supreme Court No.1798 KJPdt/2004 dated at October 1llh 2005 between PT.Prabu Mutu Mulia, represented by Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, represented by Aswin Osantana, a notary named Risbert, SH, and other notary named Fardian, SH. The secondary legal material mentioned gathered from the research products of legal experts as well as the books relevant to the notary matters, including its status and functions in the society. The data processing instrument utilized is the qualitative one, which results in the form of evaluative-analytical data. The research enables us to draw a conclusion that the decision of the Supreme Court is not appropriate due to the absent of any law violation committed by the notary who made the certificates concerning the General Meeting of Stakeholders of PT Prabu Mutu Mulia, as well as regarding to the legal protection over the notary, overviewed from three aspects, namely, the aspect of the procedure of the Republic of Indonesia's Law No.l Year 1995 concerning a Company, from the aspect of violation to the law, and the aspect of how the notary carrying the duty in his/her position. A recommendation could be suggested is that the notary should be more careful and thorough in carrying his/her duty, while on the other hand, the legal apparatus nonetheless should also understand and comprehend the duty and authority of a notary in duties."

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."

"ABSTRAKPada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadapNotaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menterimembentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala DepartemenHukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalammenyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada padaPemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenangpengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari MajelisPengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota,Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi danMajelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yangdilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris,dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawasdiharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis iniantara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawaspusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negaradapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakanmetode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasilpenelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyaikekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentiansementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis PengawasNotaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan TataUsaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karenaMajelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyaikewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksiyang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACTBasically who has the authority to supervise and examination of the Notaryis the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the SupervisoryCouncil of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department ofJustice has the task to assist the President in performing government affairs in thefield of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary tothe Government , so relating to the way the government have the authority to control .Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Councilcomposed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) inthe District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) atthe Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) inJakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted bythe Supervisory Council which would have included elements of Notaries, Whileother elements are external elements that represent the academic world , government ,and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected toprovide synergies supervision and inspection of the objective. Above backgroundabove problems can be formulated in this thesis include power 1.How bindingsanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State AdministrativeCourt to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the abovemethod then permaslahan normative research the research results obtained followingthe decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in theevent of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary NotarySupervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of theCentral Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or BoardPosition TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessmentrelating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against theconcerned Notary ."

"ABSTRAKSalah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatasakta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehinggaakta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankanjabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatanNotaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahyuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentikdi dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegasjuga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh telah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli ganda sehingga Notaris tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Rentannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik karena lalai maupun sengaja dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehinga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan.

---

ABSTRACTNotary is a public officials who have authority to make an authentic official documents and other authorities as stated in the legislation. Notary deed is an authentic one made by or in front of the notary himself based on the forms and the procedures that have been appointed in the enactment. Notary’s obligation is something that must be obeyed that if he does not comply or break it, then he will be penalized depending on the violations that he committed as stated in the enactment of notary incumbency. For example, there had been a violation of a notary incumbency in the making of a binding sale and purchase deed so the notary will get administrative sanction in the form of a written warning. The susceptible of violations that notaries do, either intentionally or not, can cause a lot of disadvantages to the society so that supervision to the notaries has to be enchanced."

"Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang kepadanya.

---

The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith. Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to him."

"Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat. Dalam KUHPerdata diatur adanya perjanjian bersyarat, dimana syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . Dalam UUJN tidak diatur terkait perjanjian bersyarat, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian bersyarat tetap menggunakan aturan dalam KUHPerdata, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pembuatan akta tersebut, apabila Notaris melakukan penggaran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dan bagi Akta Perjanjian Kerjasama bersyarat tersebut juga dimungkinkan menjadi batal demi hukum. Dalam persiapan penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif.

---

Notary as a public attendant has the authority to make a deed in accordance with the provisions of the law. One kind deed that can be made by the Notary Deed of Agreement is conditional. In the Civil Code set a conditional agreement, which terms shall not be contrary to the legislation. In related unregulated UUJN conditional agreement, resulting in the implementation agreement remains conditional use rules in the Civil Code, as long as not contrary to other law. In performing their task, powers, and duties in such deed, if the notary violations, it may be subject to sanctions in accordance with the Code of Conduct UUJN and Notary. And the Deed of Conditional Agreement is also possible to be null and void. In preparation for writing this thesis, the author uses research methods that are juridical normative literature."