Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja yang dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM). Penelitian termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang sistem, strategi dan penilaian kinerja. Responden penelitian ini terdiri dari 63 orang pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan BPSDM. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) BPSDM belum mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan aspirasi pegawai dan kebutuhan organisasi, dan 2) BPSDM belum memiliki strategi implementasi sistem penilaian kinerja. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPSDM perlu menerapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan sistem analisisi jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja yang jelas, perlu menerapkan langkah-langkah perumusan strategi implementasi sistem penilaian kinerja, dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja yang telah dibuat.

---

This research focuses on performance appraisal system conducted in the Agency for Human Resources Development of Law and Human Rights (BPSDM). This research is using qualitative and quantitative approaches with descriptive method.This research applies theories on system, strategy and performance appraisal. The respondents of this research consist of employees and officials in BPSDM. Data collection is using questionnaire and interview, while the analysis is referring to theories applied.From the result analysis, it can be concluded that: 1) BPSDM has not implemented the performance appraisal system based on the employee aspiration and organization needs, and 2) BPSDM has not had strategies to implement the performance appraisal system. The results suggest that BPSDM should apply the performance appraisal system based on work analysis system, formulate work standard for civil servants, organize a clear time frame between the stages of performance appraisals, apply the steps of strategy formulations to implement performance appraisal system, and conduct advanced research to evaluate the performance appraisal system made in this research."

"Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebanyak 518 pegawai yang bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual, dan untuk kepentingan penelitian tersebut di ambil sampel sebanyak 84 responden untuk mengisi kuisioner. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel terikat adalah Kinerja Pegawai (Y).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

This research aims at explaining the influence of organization culture and work motivation to the performance of employee at Directorate General of Intellectual Property Rights. Around 518 employees to work at Directorate General of Intellectual Property Rights, and for the research take a sample 84 respondent to fill the questioner. Analysis Method used linier regression which is Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) for the independent variable, and Performance employee (Y) is the dependent variable.This research it shows had significant influence from the independent variable Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) to dependent variable Performance employee(Y) at Directorate General of Intellectual Property Rights."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja unit VKSK menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja unit VKSK dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 4. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pelanggan berada pada posisi baik dengan skor 4, kinerja pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 3, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi dengan skor 4, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4.Guna meningkatkan kinerja organisasi maka unit VKSK perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:1) aspek pelanggan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan petugas dalam mengatasi keluhan dan menyediakan tempat untuk menampung keluhan pelanggan.2) aspek pertumbuhan dan pembelajaran, pemberian penghargaan dan sangsi terhadap penyelesaian tugas yang baik dan buruk perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan agar bawahan juga merasa dihargai atas hasil usahanya.3) aspek proses bisnis internal, prosedur untuk memperoleh VKSK jangan hanya berorientasi pada kemampuan pelanggan untuk membeli visa, tapi juga harus memperhatikan keamanan agar tidak merusak stabilitas keamanan negara. 4) aspek keuangan, pada aspek ini unit VKSK sudah memberikan yang terbaik dalam penggunaan anggaran, namun sebaiknya anggaran untuk perawatan elektronik dan prasana mendapatkan perhatian lebih dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar pelayanan pemberian VKSK dapat berjalan dengan baik.

---

This research focused on the grating of the achievement of the VOA unit used the Balanced Scorecard approach (BSC). This research using method with quantitative researched by being supported by the qualitative data, and his analysis descriptively analytical.Was based on results of the research that was carried out it was known that the level of the achievement of the VOA unit by using the Balanced Scorecard approach was in the good qualification. These grating details were as follows: the achievement of the customer aspect was in the position was good with the score 4, the achievement of the growth and learning aspect was in the quite good condition that is with the score 3, the achievement of the process of the internal business aspect was in the condition was good with the score 4, and the achievement in finance aspect was in the condition was very good with the score 4.In order to increases the achievement of the organization then the VOA unit must carry out strategic steps. Was based on results of the research, there were several aspects that must be paid attention to that is:1) the customer aspect, the matter that must be paid attention to was the official's capacity in overcoming the complaint and providing the place to accommodate the customer's complaint.2) the growth and learning aspect, giving of the appreciation and doubt must towards the good and bad task resolution get attention from the management so that the subordinate also feels the subordinate was appreciated on results of his efforts.3) the process of the internal business aspect, the procedure to receive VOA only should not be oriented in the customer's capacity to buy visas, but also must pay attention to the Security in order to not damage the stability of the security of the country.4) financial aspect, in this aspect the VOA unit has given that was best in the use of the budget, but better the budget for the maintenance of electronics and equipment got attention more than Directorate General Immigration so that the VOA giving service could go well."

"Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Disamping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai, hubungan motivasi dengan kinerja pegawai, dan hubungan secara bersama-sama antara kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi dengan kinerja pegawai.Penelitian ini memakai metode diskripsi dan analisis kolerasi. Sampel penelitian berjumlah 55 responden diambil dari pegawai BPSDM Hukum dan HAM.Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi dan kinerja pegawai. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kolerasional dengan dibantu penggunaan SPSS (statictical Package for Social Science).Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan ada pada kategori sedang, budaya organisasi, motivasi ,dan kinerja pegawai menunjukan kategori sedang. Hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai sebesar 0,554 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,609 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan motivasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,558 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi secara bersama-sama dengan kinerja pegawai sebesar 0,737 yang berarti terdapat hubungan yang mantap.

---

The research is intended to obtain the comprehensive view in Institut Development of Human Resource of Law and Human Rights. The purpose of research is also seeking the correlation between leadership and performance of the employees, Organizational culture and performance of the employees, motivation and performance of the employees. Furthermore, it also want to identify correlation together between leadership, organizational, motivation and performance of the employees.The reaserch used descriptive and correlational analytical method. The sampel is 55 respondent of employees at Institut Development of Human Resource of Law and Human Right. Data collecting metod used quetionaire, and the data is analysed by using SPSS (Statistical Package for Social Science).The result of the research has shown that leadership ,organizational culture, motivation, and performance of the employees indicate at medium level. The correlation between leadership and performance of the employees indicate at 0,554 that mean there is good correlation. The correlation between organizational culture and performance of the employees indicate at 0,609 that mean there is good correlation. The correlation between motivation and performance of the employees indicate at 0,558 that mean there is good correlation. The correlation between leadership, organization of culture, motivation, and performance of the employees together indicate at 0,737 that mean there is good correlation."

"Penilaian perilaku bagi PNS merupakan bagian dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja dengan pendekatan metode 360 derajat. Metode 360 derajat melibatkan tim penilai, yang terdiri dari atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan. Penilaian perilaku kerja PNS meliputi tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala , seperti yang terjadi di BKD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi sistem penilaian perilaku dengan metode 360 pada BKD Jawa Barat; 2) memperbaiki sistem penilaian perilaku; dan 3) mengetahui hasil evaluasi perbaikan sistem penilaian perilaku. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, melalui tahap wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan, yaitu instrumen penilaian perilaku yang digunakan oleh BKD belum mendukung penilaian kinerja, pelaku penilai yang tidak relevan, dan hasil penilaian perilaku kerja hanya berupa nilai yang akan dijadikan sebagai dasar pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Oleh karena itu, dilakukan perbaikan sistem dengan merancang pedoman penilaian perilaku yang komprehensif dan kemudian mengevaluasi upaya perbaikan sistem tersebut. Pedoman penilaian perilaku yang telah disusun dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan penilaian perilaku pegawai di BKD Provinsi Jawa Barat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Pelatihan, Kecerdasan Emosional terhadap Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang HAM merupakan salah satu faktor pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pelatihan dan Kercerdasan Emosional merupakan faktor penting untuk diketahui mengingat erat kaitanya dengan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang HAM.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wilson, pelatihan adalah instruksi yang menekankan pada pekerjaan yang spesifik. Sedangkan James D.A Parker mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional sangat berkaitan dengan pekerjaan.Fokus pada penelitian ini adalah Variabel Pelatihan dan Kecerdasan Emosional dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 73 responden, dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan HAM yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI dinilai baik, kecerdasan emosional tergolong tinggi dan kompetensi di bidang HAM tergolong cukup.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pelatihan dengan Kompetensi di bidang HAM para pegawai yang mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.Adanya hubungan positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin buruk pelaksanaan pelatihan HAM maka semakin rendah kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang mengikuti pelatihan HAM Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kompetensi di bidang HAM para pegawai yang pernah mengikuti pelatihan HAM. Adanya hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosionai, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin rendah keoerdasan emosional maka semakin rendah kompetensii bidang HAM pegawai yang pemah mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yaitu bahwa pelaksanan pelatihan HAM bagi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu dipertahankan atau bahkan disempurnakan karena eksistensinya berpengaruh positif dan signitikan terhadap kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang bersangkutan. Upaya penyempurnaan antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur, metode, kurikulum, dan fasilitas yang sudah ada, khususnya bagian-bagian dari empat komponen tersebut yang masih dinilai kurang begitu memadai oleh para pegawai.Kecerdasan emosional pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu ditingkatkan karena terbukti memiliki hubungan dan kontribusi positif terhadap kompetensi di bidang pada pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara otodidak melalui Iiteratur-literatur mengenai kecerdasan emosional atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional, baik dengan biaya sendiri maupun atas dukungan organisasi/instransi.

---

The General Directorate of Human Rights Protection, Department of Law and Human Rights in order to increase its employee's competency in human rights has done many training on human rights. However, until nowadays the result of those training is not identified significantly for the improvement of the employee's competency.

Competency as a capability owned by individual to support his/her organizational works does not appear swiftly. It is constructed from external and internal factors ofa person. Training is an external factor and emotional quotation is internal factor. Training and emotional quotation is according with Wilson statement, training is the instruction which focus on the specific activity. James D.A Parker said that emotional quotation is realted with tehe activity.

Relate to that assumptions, this research aims to examine the relation between training, emotional quotation with employee's competency in the directorate. Training and emotional quotation are important factors to explore because of its relation with employee's competence in order to increase employee's understanding on human rights.

This research chooses 73 respondents collected from employee who has followed human rights training. The method of descriptive and correlation are used and the result shows that training has a positive and significant correlation with employee's competency and the contribution is 21.4%. Emotional quotation also shows positive and signiticant correlation on employees competency and the contribution is 31.5%. Both independent variables show contribution at the rate of 31.5%. lt indicates that there is 55.3% contribution from other factors, which are level of education, working experience, leadership, career opportunity, motivation of work, and culture of organization.

Base on the result, it can be concluded that generally the implementation of training which has been followed by the employee in the directorate is fair, emotional quotation is high, and competency in human rights is fair. Hence, in the future training in the directorate should be improved. Emotional quotation can be increased by reading literature and special training."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan.

---

This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories.

From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."