Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri perbankan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya, dilihat dari beberapa karakteristik utama yang dimilikinya. Karakteristik pertama adalah industri yang padat akan regulasi dan kedua adalah industri ini merupakan industri yang berbasis kepada kepercayaan. Di samping itu, penerapan good corporat governance sudah menjadi tuntutan utama dalam keseluruhan industri di Indonesia. Dengan pertimbangan sifat-sifat dari karakteristik industri perbankan sudah sepantasnya bank juga menerapkan GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa terjadinya krisis keuangan di Indonesia yang terjadi pad tahun 1997-1998 juga sebagaian diakibatkan oleh penerapan GCG yang tidak baik. Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya diketahuin juga bahwa penerapan faktor faktor GCG memberikan kontribusinya pada tingkat kinerja bank, yang mana salah satunya ditunjukkan dengan tingkat return on equity (ROE).

---

Banking industry has uniqueness compared to other industry that could be seen from it major characteristics. The first is that the industry is a highly regulated industry and secondly, it is a trust based industry. Beside that, the implementation of good corporate governance (GCG) is becoming a major need in the whole industries in Indonesia. Considering the nature of the banking industry characteristic, it has been reasonable for banking to implement GCG in running it business. This is in addition to the fact of the financial crisis Indonesia in year 1997-1998 that was part of it caused by the poor implementation of GCG. Based on the prior studies, it is known that the implementation of GCG factors gave contribution on the bank performance, known by the return on equity (ROE)."

"Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip good governance, pertumbuhan usaha, keberlanjutan usaha, implementasi good governance pada tingkat strategis, implementasi good governance pada tingkat manajerial, terhadap kinerja entitas bisnis kecil. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode survey dengan menjadikan 320 pengusaha entitas bisnis kecil sebagai responden. Instrument yang digunakan adalah instrument kuesioner.Secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance berdampak positif terhadap kinerja entitas bisnis kecil, terutama untuk prinsip disiplin, prinsip transparansi, dan prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam tiga aspek, yaitu secara kontektual, substansi, dan metodologi. Secara kontekstual, hasil penelitian ini telah berhasil mengisi riset yang berkaitan dengan good governance pada entitas bisnis kecil di Indonesia. Secara substansi terdapat hubungan positif antara implementasi prinsip good governance dan kinerja entitas bisnis kecil, prinsip transparansi adalah prinsip yang secara konsisten selalu ada dalam implementasi prinsip good governance. Hasil penelitian ini juga berhasil menambah satu prinsip good governance bagi entitas bisnis kecil yaitu prinsip keadilan yang merupakan prinsip dominan dalam tata kelola entitas bisnis kecil. Hasil penelitian ini berhasil mengisi gap tentang pengaruh prinsip good governance yang lebih luas (7 aspek) terhadap kinerja dalam konteks Indonesia. Secara metodologi hasil penelitian ini berhasil menciptakan instrument riset berdasarkan konteks Indonesia.Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat dimulai dengan mengembangkan kembali instrument prinsip-prinsip good governance, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenomena lainnya yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya adalah menemukan variabel-variabel dependen dan variabel moderasi lainnya yang memperkuat hubungan implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kinerja entitas bisnis kecil. Variabel-variabel tersebut semisal variabel strategis, pilihan akuntansi (accounting choice), faktor-faktor internal individu, entreupreneurship (kewirausahaan), dan variabel lainnya. Secara khusus, saran yang dapat direkomendasikan kepada peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik entitas bisnis kecil adalah (a) memperluas ruang lingkup penelitian dengan membagi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha entitas bisnis kecil di Indonesia; (b) menggunakan secara konsisten instrument kuesioner untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal pada entitas bisnis kecil yang memiliki sebaran yang merata; (c) mengkombinasikan pengolahan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif; (d) penelitian lebih lanjut sangat perlu memasukan unsur sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas bisnis kecil yang berdampak pada pelaksanaan tata kelola yang baik dalam berusaha.

---

This study aims to predict and explain the implementation of the principles of good governance, business growth, business sustainability, implementation of good governance at the strategic level, the implementation of good governance at the managerial level, and the performance of small business entities. The study was conducted by survey method approach by making 320 entrepreneurs small business entities as respondents. The instrument used was a questionnaire instrument.

In general it can be concluded that the principle of good governance have a positive impact on the performance of small business entities, especially to the principles of discipline, the principle of transparency, and the principle of fairness. This study contributes to knowledge in three aspects, namely contextually, substance, and methodologies. Contextually, the results of this research have been successful in filling research relating to good governance in small business entities in Indonesia. Substantially, there is a positive correlation between the implementation of the principles of good governance and the performance of small business entities, the principle of transparency is a principle that is consistently present in the implementation of good governance principles. The results also managed to increase the principles of good governance for small business entities, namely the principle of justice which is the dominant principle in the governance of small business entities. Results of this study managed to fill the gap on the effect of the principle of good governance is broader (7 aspects) on the performance in the context of Indonesia. In this research methodology succeeded in creating a research instrument based on the context of Indonesia.

The development of further research can be started with the instrument redevelop the principles of good governance, both qualitatively and quantitatively. Another interesting phenomenon to be followed in subsequent research is to find the dependent variables and other variables that strengthen relationships moderation implementation of the principles of good governance to the performance of small business entities. These variables such as strategic variables, the choice of accounting (accounting choice), internal factors of individual, entreupreneurship (entrepreneurship), and other variables. In particular, suggestions that can be recommended for future researchers who are interested in doing research on the topic of small business entities are (a) broaden the scope of research by dividing the territory based on the entity's growth and sustainability of small businesses in Indonesia; (b) using a questionnaire consistently instrument to improve the internal and external validity on small business entities that have a uniform distribution; (c) combine data processing using primary and secondary data, where data analysis is done with quantitative and qualitative approaches; (d) further research is necessary incorporate elements of human resources owned by small business entities that have an impact on the implementation of good governance in the attempt."

"ABSTRAKDengan adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat menggunakan hak nya untuk mengakses informasi publik kepada Badan Publik salah satunya adalah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Keterbukaan Publik merupakan salah satu dari bagian kehumasan yang tak terpisahkan serta bertujuan untuk meningkatkan Good Goverannce bagi Badan Publik itu sendiri sehingga citra yang ditimbulkan kepada masyarakat akan menjadi potifi dan lebih baik. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana peran Humas Hubungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi kehumasan serta mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengaitkan dengan konsep kehumasan dan Good Governance.

---

ABSTRACTEmergence Law in Republic of Indonesia with number 14 year 2008 about Openess of Public Informations, then society can use their rights for access public informations to government where one of them is Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia. Law about Openess of Public Informations is one of part Public Relations and to increase Good Governance for government so that image appears to society to be positive and good. In this paper will discuss how role of PR Public Relations and Information and Documentation Management Officer Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia in perform public relations and implementation of Law of Openess Public Informations and associate with PR and Good Governance Concept."

"Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus."

"Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan pemerintah. Banyaknya permasalahan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan aparatur sipil negara menunjukkan masih rendahnya tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menguji persepsi aparatur sipil negara terhadap pentingnya sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat eselon IV di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja institusi pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Namun korelasi tersebut belum efektif karena persepsi aparatur sipil negara atas implementasi sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governence di Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga upaya penciptaan tatakelola pemerintahan good governence menjadi tidak terpenuhil dan berdampak pada tingginya permasalahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

---

Good governance is needed in order to address the various institutional problems of the government. The number of corruption problems involving high officials and state civil apparatus show the low level of governance in the Provincial Government of Riau. This study explains the perception of the state civil apparatus on the influence of internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in the effort of improving good governance in the Provincial Government of Riau. The primary data obtained through questionnaires that addressed to echelon IV officials throughout the organization of the regional apparatus. Data collection techniques using purposive sampling. Method of data analysis using structural equation modeling.

The results showed that internal control system, local financial management and the performance of local government institutions have a positive correlation in supporting good governance in the Provincial Government of Riau. However, the correlation has not been effective because the perception of the state civil apparatus on the implementation of the internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in supporting good governance implementation in the Provincial Government of Riau are not accordance with the actual conditions. This condition give low effect on the good governance and cause the high corruption problems in the Provincial Government of Riau."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Studi ini berangkat dari sejumlah argumen tentang pentingnya partisipasi warga dalam penanganan urusan-urusan publik termasuk di kawasan perkotaan. Dari mulai beban kota yang semakin meningkat dan keterbatasan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan perkotaan, kecenderungan desentralisasi yang tidak saja menyoroti persoalan hubungan pusat dan daerah tetapi juga lebih medasar menyangkut persoalan hubungan warga dengan pemerintah, sampai kepada argumen tentang perlunya partisipasi dalam konteks demokratisasi dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun persoalan partisipasi ternyata bukanlah persoalan yang sederhana, karena berbagai eksperimen tentang partisipasi tidak selalu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bagi sebagian ahli administrasi publik menekankan perlunya penciptaan konteks dan praktek kelembagaan yang mendorong dan memajukan partisipasi. Dalam praktek partisipasi warga di sub lokal ? dimana praktek partisipasi akan lebih nyata - keberadaan organisasi berbasis warga dipandang dapat menjadi menjadi jalan bagi perbaikan kualitas partisipasi warga dalam urusan-urusan publik. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik (good governance), keberadaan organisasi berbasis warga menjadi penting untuk menempatkan relasi antara pemerintah dan warga tidak lagi dalam relasi klien-produsen melalui mekanisme koordinasi hirarkis, menuju bentuk relasi yang lebih bermakna dalam posisi setara melalui mekanisme heterarki. Eksperimen Pemerintah DKI Jakarta dengan pembentukan Dewan Kelurahan dan kebijakan PPMK terutama bina fisik yang partisipatif di tengah bayangan yang tidak selalu memuaskan dari program-program partisipatif sebelumnya, memicu munculnya studi ini. Studi ini dilakukan dalam upaya memahami peran Dewan Kelurahan ini dalam mendorong partisipasi warga. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) bagaimana peran Dewan Kelurahan di dalam kerangka legal formal ? (2) Bagaimana praktek bekerjanya Dewan Kelurahan?; (3) Bagaimana keterkaitan antara peran yang dimainkan Dewan Kelurahan dengan derajat partisipasi warga? Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah triangulasi melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan akan rendahnya partisipasi warga dalam PPMK Bina Fisik. Hal ini tidak terlepas dari kurang berfungsinya Dewan Kelurahan sebagai media aspirasi kepentingan warga. Kedudukan legal yang serba tanggung dan penuh ambiguitas serta proses rekrutmen yang elitis potensial menggerus legitimasi Dewan Kelurahan. Praktek dewan kelurahan juga mencerminkan praktek yang formalistik dan memburuknya kualitas hubungan Dewan Kelurahan dan warga. Tak heran jika Dewan Kelurahan ?gagal? memobilisasi warga dalam kegiatan PPMK Bina Fisik. Studi ini sampai pada kesimpulan akan minimalnya peranan Dewan Kelurahan dalam mendorong partisipasi warga. Dewan kelurahan yang diharapkan mampu untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antar ikatan warga maupun antara warga dengan pemerintah, ternyata menghadapi persoalan sendiri yang lebih mendasar, yakni terbelenggu oleh peran yang kian menjauhkannya dari warga. Keterbelengguan ini juga berakar dari konstruksi legal formal dan praktek bekerjanya Dewan Kelurahan serta konstruksi faktual dimana Dewan Kelurahan sendiri berada pada posisi yang jauh dari arena pembuatan kebijakan. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-inplikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan saran."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dewan kota/kabupaten beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah peran dewan daerah, civic engagement dalam peran dewan daerah, konsep governance, konsep good governance, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar dewan kota/kabupaten menjalani perannya masih secara individual dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga kapasitas kelembagaan dewan kota/kabupaten sebagai mitra pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik belum seluruhnya dirasakan manfaatnya dan tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam menjalankan perannya terutama dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, dewan kota/kabupaten memiliki beberapa kendala diantaranya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian diantaranya: 1. terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan; 2. hubungan dewan kota/kabupaten dengan masyarakat, 3. anggaran, dan 4. jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

This research aims to describe the role of the city council / county as well as the obstacles in achieving good governance in Jakarta. The research use th theory of the role of the regional council, civic engagement in the role of the regional council, the concept of governance, the concept of good governance, and public participation. The approach is post-positivist the utilize in literature study and depth interviews. The result is most of city council / county still undergoing its role individually in different ways with each other, so that, the institutional capacity of the city council / county government as a partner of the city / county to create good governance has not entirely perceive the benefits and unknown by the public. In carrying out its role, especially in creating good governance , the city council / county has several problems which can be classified into 4 (four) sections include:1. limitation of law device and authority; 2. relations of the city council / county with the society, 3. the budget, and 4. quantity and quality of human resouces."

"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub.

---

The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub."