Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara online meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara up-to-date serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs web milik pemerintah, di mana situs web pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 yang diantaranya berisi panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Saat ini belum diketahui dengan pasti sejauh mana penerapan rekomendasi situs web pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan rekomendasi standar situs yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs e-Government pemerintah daerah di Indonesia beserta peringkat terbaik situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan materi penilaian mengacu pada rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs web pemerintah daerah, yaitu propinsi dan kabupaten kota, yang dalam keadaan aktif ketika penelitian ini berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemeringkat an situs web pemerinta daerah untuk kategori Nasional, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Masing-masing kategori terdapat 3 skenario pembobotan parameter. Skenario pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hasil penggunaan beberapa pembobotan parameter yang berbeda dikarenakan kurangnya studi literatur yang membahas masalah ini. Situs-situs yang mendapat peringkat pertama dalam pemeringkatan dalam penelitian ini adalah situsmilik Propinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan Kabupaten Gresik.

---

Currently, the availability of the on-line information increases significantly. Website is a media that can provide up-to-date information and also promote the organization?s publicity. But, a number of current active websites do not remark the guidelines of proper website development, though they have been publicly and freely available. The similar status is also occurred to government's websites (e-Government), whose function is to provide public services.

Government, represented by Department of Communication and Informatics, has issued Inpres No. 3 Tahun 2003, containing guidelines for local government in developing proper websites. For the time being, how far the guidelines or the recommendation has been implemented is yet unknown.

The objective of the research is to use the recommendation from Department of Communication and Informatics as a reference to rank the websites owned by the local government in Indonesia. And also, the research is to figure out the recommendation's level of implementation that has been done by the local government in developing the websites. The object is the websites owned by the local government, both provinces and kota/kabupaten, whose status is active during the data gathering stage. The research uses quantitative method.

The research produces website's rankings categorized by National, Province, and Kota/ Kabupaten. Each category has 3 parameter's weighting scenario. The scenarios is to gather the outcomes of different weightings due to the lack of literature of this issue. The sites which ranked with highest score in this research are owned by government of Jawa Tengah Province, Kota Bandung, and Kabupaten Gresik."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia agardapat melakukan komunikasi dan memperoleh akses ke informasi secara cepat. Hal ini membawa suatu kesadaran baru di seluruh dunia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang dikenal sebagai reformasi manajemen publik atau e-Government (e-Gov). Interoperabilitas antar unit/fungsi organisasi merupakan salah satu isu utama dalam menerapkan sistem e-Government. Layanan berbasis Grid untuk interoperabilitas (e-Government Grid) dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan interoperabilitas sistem e-Government. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-Government. Meskipun dalam survey e-Government yang dilakukan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2012, posisi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam pengembangan e-Government khususnya terkait pembagian sumber daya. Beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan interoperabilitas dalam layanan e-Government akan tetapi belum ada keterkaitan dalam hal pembagian sumber daya antar agensi pemerintahan sehingga seringkali masih ada tumpang tindih dalam pengembangan aplikasi antar instansi. Riset tentang e-Government Grid yang dilakukan oleh peneliti selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan middleware dan arsitektur dalam teknologi Grid. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini lebih menekankan pada waktu proses suatu layanan Grid dengan mengusulkan suatu metode estimasi yang diperoleh setelah melakukan simulasi dan eksperimen pada suatu sistem nyata dengan studi kasus Indonesia. Peneliti mengusulkan rancangan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid di Indonesia berdasarkan kelompok fungsi dari peta solusi aplikasi e-Government untuk menghubungkan institusi, lembaga dan wilayah yang ada di negara ini. Peneliti mengusulkan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid berdasarkan provinsi dan populasi dengan mengatur alokasi sumber daya. Kecepatan waktu proses yang merupakan salah satu indikator kepuasan dari pengguna dijadikan ukuran dalam simulasi. Kontribusi akhir dari penelitian ini berupa metode estimasi waktu proses untuk layanan Grid pada suatu topologi star yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen pada sistem nyata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode estimasi yang diusulkan memiliki tingkat akurasi sebesar 75% serta menunjukkan adanya konsistensi antara kesimpulan hasil simulasi dengan estimasi waktu proses. Metode estimasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan waktu proses pada sistem nyata apabila akan dibangun sistem e-Government Grid. Dengan adanya metode ini diharapkan dalam pengembangan Grid untuk pemerintahan termasuk di Indonesia dapat direncanakan secara matang sebelum di implementasikan mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaannya.

---

Information and Communication Technology (ICTs) is growing rapidly due to human needs for communication and fast access to information.This brought a new awareness around the world to create good governance and clean government which is known as public management reform, called e-Government (e-Gov).

Interoperability among units/functions in organization is one of the main issue for implementing an e-Government system. Grid-based services for interoperability (e-Government Grid) could be a solution for resource sharing and interoperability of e-Government systems. This has been done in some countries.

Indonesia as a developing country is working to improve the quality of e - Government to serve citizens. According to the e-Government survey conducted by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in year 2012, Indonesia's position has increased from the previous year, but there are some problems in the development of e -Government related to the resource sharings . Some governmental agencies have implemented interoperability in their e-Government services but there are no linkage in terms of resource sharing among them.

Previous researchs on e-Government Grid focus more on the use of middleware and architecture of Grid technology. This research concentrate more on the processing time of an Indonesia e-Government Grid service and propose an estimation method that obtained after performing simulations and experiments on a real system. We propose some topology design of scenarios for e-Government Grid services in Indonesia based on function group from e-Government application solution to connect the ministry, institutions, agencies, departments and regions in the country . We also propose a topology design of scenarios for e-Government Grid services based on province and population by adjusting the resource allocation . The speed of processing time which is one indicator of user satisfaction measurement is used in the simulation.

Final contribution of this research is a processing time estimation method of processing time for Grid services of a star topology based on the simulations and experiments on a real system. The experimental results show that the proposed estimation method has an accuracy rate of about 75% and shows a consistent conclusion between the simulation and the estimated processing time. Considering the amount of resources required for the development and the maintenance of e-Government Grid, the estimation method proposed in this research can be used to estimate the processing time in real system before the implementation in some countries including in Indonesia."

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."