Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit kegiatan informasi sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan ekspansi perusahaan adalah sangat vital, khususnya informasi yang menggunakan media surat kabar yang lazim disebut iklan. Salah satu jenis iklan yang penting ialah iklan perusahaan (corporate advertising) yang sifatnya untuk kepentingan intern perusahaan sendiri dan hanya menyangkut perusahaan itu saja dengan tujuan mengangkat kepentingan bisnis atau keuangan suatu perusahaan sehingga diketahui oleh khalayak atau pihak lain. Dalam melakukan kegiatan periklanan ini tentunya melibatkan peranan biro iklan sebagai penjual jasa dalam membuat dan meracik iklan, sehingga menimbulkan hubungan bisnis yang dibuat dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian iklan perusahaan (corporate advertising contract) antara biro iklan dengan perusahaan pengiklan. Secara umum perjanjian ini tunduk kepada pasal-pasal KUHPdt tentang perjanjian, karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai periklanan. Berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, maka ada beberapa hal yang sifatnya khusus yang tidak diatur dalam KUHPdt., contohnya hal-hal yang menyangkut materi iklan. Hal itu didukung dengan adanya Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia yang dibuat oleh Komisi Periklanan Indonesia. Kebiasaan bisnis (trade usage) dalam dunia periklanan yang berlaku antara perusahaan pengiklan dengan biro iklan selama ini juga diakui oleh KUHPdt khususnya pasal 1339."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian penayangan iklan antara biro iklan dengan stasiun radio swasta di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain. Perjanjian penayangan iklan antara biro iklan dengan stasiun radio tidak hanya melibatkan kedua pihak saja. Hal tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Apabila biro iklan membuat iklan yang menyesatkan masyarakat maka biro iklan beserta perusahaan pengiklan dapat dituntut oleh masyarakat yang dirugikan. Walaupun pihak radio berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat dituntut oleh masyarakat tetapi pihak radio dapat diberikan sanksi olah Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi apabila pihak radio mengetahui itikad tidak baik tersebut setelah menandatangani perjanjian maka pihak radio mempunyai hak untuk menolak menyiarkan iklan tersebut tanpa dituntut wanprestasi."

"ABSTRAKSejak Pemerintah Orde Baru menerapkan sistim demokrasi ekonomi, dunia usaha telah berkembang dengan pesat dan produksi makin meningkat. Meningkatnya produksi dalam negeri ini meminta perhatian yang lebih seksama dalamsistim pemasaran yang baik. Salah faktor yang menjadi inti pemasaran adalah periklanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan produsen dalam memasarkan produknya secara efektif melalui jasa periklanan adalah siapa pemakai barang/jasa dan lokasi di mana iklan itu akan dipasang. Salah satu lokasi yang paling efektif untuk pemasangan iklan suatu produk adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta.Untuk menampung hasrat para produsen itu, maka diadakanlah perjanjian antara Perum Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara Soekarno-Hatta dan P.T. Humpuss Madya Pratama sebagai biro iklan. Dalam perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa yang diatur dalam bab tujuh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal yang telah disepakati bersama. Untuk harga sewa tempat pemasangan iklan, terhadap perjanjian ini berlaku secara khusus Surat Menteri Perhubungan No. A 391/PR-303/Mphb-88. Dalam perjanjian ini kedudukan Perum Angkasa Pura II lebih kuat dari P.T. Humpuss Madya Pratama karena terdapat suatu clausul yang menyebutkan bahwa Perum Angkasa Pura II dapat membatalkan perjanjian apabila P.T. HumpussMadya Pratama tidak memenuhi salah satu ketentuan yang diatur dalam perjanjian, walaupun adanya syarat batal ini tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum tetapi harus dimintakan persetujuan hakim lebih dahulu. Selain perjanjian ini, dalam skripsi ini juga dibahas perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang iklan tentang penggunaan jasa P.T. Humpuss Madya Pratama sebagai biro iklan. Hal-hal yang diatur dalam isi perjanjian ini adalah sewa-menyewa tempat pemasangan iklan, jasa pengurusan perijinan pemasangan iklan dan pemborongan pekerjaan pembuatan design iklan, pembuatan board, konstruksi dari board, dan sebagainya. Dalam perjanjian ini nampaknya P.T. Humpuss Madya Pratama menyewa-ulangkan tempat pemasangan iklan yang disewanya dari Perum Angkasa Pura II. Hal ini dimungkinkan, karena Perum Angkasa Pura II telah memberikanijin kepada P.T. Humpuss Madya Pratama untuk menyewakan lagi tempat/lokasi pemasangan iklan kepada pihak ke tiga, dalam perjanjian ini pemasang iklan. Apabila timbul perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian, makaterdapat perbedaan dalam penyelesaiannya antara ke dua perjanjian di atas. Dalam perjanjian antara Perum Angkasa Pura II dengan P.T. Humpuss Madya Pratama, apabila timbul sengketa, maka langkah awal yang diambil adalah menyelesaikan sengketa itu dengan secara musyawarah dan mufakat. Apabila cara ini tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan (sengketa) diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang setiap keputusannya merupakan keputusan akhir dan mengikat. Pada perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang ikian, apabila timbul sengketa, maka pertama-tama pihak yang dirugikan melakukan teguran kepada debitur. Apabila setelah dua kali dilakukan teguran debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak kreditur (yang dirugikan) dapat menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam prakteknya, baik pada perjanjian antara Perum Angkasa Pura II dengan P.T. Humpuss Madya Pratama, maupun pada perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang ikian, belum pernah ada suatu permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah."

"Realita yang terjadi sekarang ini, iklan, terutamaiklan televisi, merupakan sarana pemasaran yang memegangperanan penting, bahkan utama, dalam mempromosikan suatuproduk atau servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.Perusahaan menggunakan jasa Biro Iklan dalam menghasilkaniklan produk atau servisnya. Dengan demikian, terciptalahsebuah karya cipta iklan televisi yang merupakan bagiandari objek perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain Hak Cipta,berdasarkan pengaturan dalam UUHC tersebut, pelaku karyacipta juga mendapatkan perlindungan, yakni berupa HakTerkait, di mana dalam karya iklan televisi yang menjaditopik skripsi ini, seorang model juga memperolehperlindungan Hak Terkait tersebut. Dalam penelitian yangmenganalisa dan mengkaji Kontrak Kerja Sama Pembuatan IklanTelevisi antara Perusahaan dengan Biro Iklan dan KontrakKerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Biro Iklandengan Model, penulis bermaksud untuk menemukan jawabanatas masalah penting, yakni mengenai bagaimana perbandinganpengaturan Hak Cipta atas Iklan Televisi dan perlindunganHak Terkait Model Iklan berdasarkan UUHC dan berdasarkanKontrak Kerja Sama. Dari penelitian kepustakaan yang telahdilakukan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa PerlindunganHak Cipta dan Hak Terkait yang diberikan oleh UUHC berbedadengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama."

"Citra Perusahaan Sebagai Alat Bersalng Biro Ildan Nonaflliasi Suatu Studi Evalutif Pada Biro Iklan PT.RciGaninda Jakarta (106 halaman, i~vi, 28 judul buku, 6 majalah. 2 surat kabar). Bisnis periklanan di Indonesia sangat diminati oleh para agency intemasional. Hal ini tercerrnin dari serbuan sejumlah agency kelas dunia sepertl, Leo Bumel, J.Walter Thompson, Grey Advertising, DDB Needham Worldwide, McCann-Ericson Wondwide, Foote, Cone & Belding, Ogilvy & Mather Worldwide, Young 8. Rublcam, BBDO Worldwide, Saatchi 8. Saatchi, D?Archy Maslus Benton & Bowles, Lowe Lintas & Partner, untuk berkiprah di pasar periklanan nasional dengan menggandeng mitra Iokal. Dampak signifikan dari serbuan para pemain kelas dunia tersebut adalah ketatnya persalngan blnis penklanan, baik diantara "pemain' intemasional maupun antara perusahaan periklanan afiliasi intemasional dan nonafiliasi.Bagi perusahaan periklanan nonaflliasi skala menengah dan kecil, seperti PT.ReiGaninda, persalngan dihadapi dengan mengandalkan cltra perusahaan. Para pengelola perusahaan tersebut menyakini bahwa dengan citra yang balk mampu mendorong kinerja pemsahaan mencapai hasil optimal. Langkah pertama yang ditakukan adalah menempatkan posrlfoning citra yang merujuk pada proses transfer public relations, yakni mengubah situasi ignorance menjadi knowledge. Hal tersebul dilakukan dengan cara memasok infommasi tentang pemsahaan. Baik melalui penginman profil pemsahaan (company pronle) surat penawaran, brosur tentang buah karya perusahaan, maupun kunjungan perkenalan bisnis. Citra perusahaan yang ingin ditanam dalam ingatan calon klien adalah, ?perusahaan dengan pengamatan mendalam bagi solusi terpadu? Cltra tersebut merupakan penegasan bahwa, produk iklan yang dihasilkan mampu berkomunikasi dengan 'pasar Iokal? seperti harapan klien.Keberhasilan PT.ReiGaninda mengubah kondisi ignorance menjadi knowledge tidak terlepas dari strategi yang dipilih, yakni melibatkan jajaran pimpinan membangun hubungan bisnis dengan calon klien. Hal ini dimaksudkan agar calon klien bisa memperoleh informasi dan pengambil keputusan, peneguhan komitmen profesional, dan berbagai keputusan strategis menyangkut kerjasama. Meskipun bemasil menggunakan cilra sebagai alat bersaing, namun para klien PT.ReiGantnda mengharapkan agar meningkatkan kemampuan membeli media, kemampuan melakukn riset media, dan peningkatan ide-ide kreatif."

"Perkembangan tehnologi komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi dalam masyarakat. Adanya periklanan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang bisnis para pengusaha. Dalam penayangan suatu iklan melalui media cetak maupun media televisi bahkan media luar ruang, untuk lebih menghidupkan isi cerita atau pesan atas suatu produk yang hendak disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya bantuan jasa seorang model yang disebut model iklan Atas hal persetujuan hubungan keija, model iklan mengikatkan diri dengan perusahaan agency dan lahirlah suatu kontrak. Karena peijanjian model tersebut adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan kerja yang dibina antara perusahaan agency dan model iklan oUkan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruhnya, maka kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak jasa. Sebagaimana lazimnya suatu kontrak kerja biasa, dalam kontrak jasa pun memuat adanya kalusula-klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh model yang bersangkutan dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kerja yang dimaksud. Tidak semua model yang melakukan ikatan kerja secara langsung dengan perusahan agency, melainkan banyak juga yang diwakili oleh pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama model. Penulis akan melihat sampai sejauh mana seorang model memahami perannya sebagai seorang yang mengemban image dari suatu produk, yang mana berarti dirinya telah terikat pada aturan-aturan dari kontrak iklan tersebut. Juga sampai sejauh mana pihak ketiga yakni biro model mengatur hubungan kerja modelnya dengan perusahaan agency yang bersangkutan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara perusahaan agency dan model iklan, bagaimana tanggung jawab biro model yang bertindak untuk dan atas nama model tersebut serta siapa sebenamya yang disebut wanprestasi, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas."

"Persaingan antar stasiun televisi swasta di Indonesia dalam mencari pelanggan dari biro iklan makin marak dengan munculnya banyak stasiun televisi swasta baru. Para pengelola stasiun televisi harus mencari pendekatan yang baru selain dengan perang harga yaitu pendekatan pemasaran relasional. Tingkatan tertinggi dalam hubungan relasional ini adalah tingkatan struktural (Berry, 1995), dan salah satu elemen penting pada terciptanya hubungan ini adalah adanya tujuan bersama (mutual goals) (Wilson, 1995). Oleh Aaker (1996), biro iklan dianggap sebagai pihak yang paling cocok untuk mengemban tugas pengembangan merek (brand building). Penulis menduga brand building dapat menjadi mutual goal antara biro iklan dan stasiun televisi swasta.Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah brand building mempengaruhi persepsi agency terhadap kualitas hubungannya dengan stasiun televisi. Sebagai kelanjutannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan akan kepentingan brand building di antara pelaku media yang berlatar belakang planning dan buying. Masalah kedua ini berguna karena pemahaman stasiun televisi swasta akan pelanggannya - para biro iklan - akan membantu dalam pembentukan hubungan relasional dengannya.Populasi yang diteliti adalah biro iklan yang berlangganan data dan software Telescope dan AdWatch dari Nielsen Media Research di Jakarta. Sampel yang diambil dengan cara tak acak. Analisis yang dipakai adalah analisis faktor dan regresi untuk menguji hipotesis pertama dan analisis diskriminan untuk menguji hipotesis kedua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah brand building dapat menjadi mutual goals antara biro iklan dan stasiun televise dan memang ada perbedaan antara pelaku media yang berlatar belakang planning dan buying

---

Competition between commercial television stations is becoming rife with the emergence of many new commercial stations in Indonesia fighting for the advertising agencies billings. Television stations should find a new approach to agencies other than one based solely on price, that of relationship marketing. The highest level of relationship is the structural bond (Berry, 1995) and an important element in this relationship is that both parties share a mutual goal (Wilson, 1995). Aaker (1996) argues that the agency should be the guardian of the brand. The author suspects that brand building may be a mutual goal between agencies and television stations.

The case presented in this thesis is whether brand building can be considered a mutual goal between television stations and advertising agencies. Following that is the question whether there lay a difference between media buyers and media planners within the media departments. This information is important as television stations need to understand their clients in order to establish a good relationship with them.

The population for this study is agencies subscribing Nielsen Media Research's Telecope and AdWatch data and software in Jakarta. The sample was gathered non-randomly. Factor and regression analyses were used to test the first hypothesis and discriminant analysis was used for the second. The conclusion of this study was that brand building can be seen as a mutual goal between advertising agencies and television stations and that there is a difference between media planners and buyers."