Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia sampai saat ini hanya dilakukan berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya ditambah dengan prakiraan kenaikan penerimaan tahun anggaran yang bersangkutan yang besarnya 5 - 10%. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia, maka dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dalam penelitian ini yang meliputi enam aspek, yaitu : (1) aspek kegunaan, (2) aspek ketepatan dan obyektivitas, (3) aspek ruang lingkup, (4) aspek efektivitas biaya, (5) aspek akuntabilitas, serta (6) aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendiskripsikan bagaimana menilai efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kinerja pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia.Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia secara keseluruhan dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 89, dengan rincian sebagai berikut : dari aspek kegunaan saat ini dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 24, aspek ketepatan dan obyektivitas dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek ruang lingkup dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 17, aspek efektivitas biaya dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek akuntabilitas dalam kondisi balk, dengan total skor 12, serta aspek ketepatan waktu dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12.Agar Pusat Administrasi Universitas Indonesia mampu meningkatkan proses penyusunan anggaran agar lebih balk lagi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pada setiap variabel, dari variabel yang semula kondisinya hanya cukup baik perlu ditingkatkan agar menjadi balk dan yang semula sudah baik agar dapat dipertahankan."

"ABSTRAKPeranan negara dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini sangat besar dan salah satu sasaran pembangunan dalam Pelita IV adalah pembangunan bidang huk.um yang lazim disebut Era Pembangunan Bidang Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dalam arti luas. Untuk menunjang tujuan tersebut maka peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi perlu mendapat sorotan dan pembahasan yang deskritif. Peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi merupakan hal yang sangat penting yang diterapkan dalam bentuk gagasan-gagasan, rencana-rencana dan implementasi kebijaksanaan administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adanya Birokrat yang jujur dan bertanggung jawab atau adanya kelambanan, berbelit-belit dalam prosedur suatu pelaksanaan tugas oleh Birokrat ingin dibuktikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Kebijaksanaan pemerintah mencoba untuk meningkatkan pelayanan itu dengan memperluas jangkauan terhadap berbagai bidang urusan, yang selama ini terlihat semakin kompleks. Timbul berbagai hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan birokrasi negara yang disebabkan oleh sistemnya dan unsur pelaksananya atau para Birokratnya sementara penerapan. kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyat diberbagai tahap kebijaksanaan terus berlanjut, sedangkan kemampuan yuridis serta sistem birokrasi kurang menunjang dan kurang selaras dengan laju pembangunan maka dalam penulisan ini penulis berusaha secara deskriptif menuangkan harapan-harapan yang diarahkan terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Pengarahan harapan-harapan itu haruslah dituqjang oleh landasan yuridis dan oleh para pelaksana/para Birokrat yang berperilaku/bersikap jujur, bersih dan bertanggungj wab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 Universitas Indonesia ditetapkan statusnya sebagai Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Milik Negara pada Perguruan Tinggi Negeri adalah suatu bentuk baru. Mengapa dikatakan baru? Dikarenakan bentuk dari badan hukum ini berbeda dengan badan hukum yang sudah ada misalnya dengan persero, perjan, perum, yayasan, dan badan hukum lainnya. Perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah agar Universitas Indonesia dapat dikelola secara lebih bark dan lebih profesional, dengan profesional manajemen yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada pada pada badan hukum hal ini ditunjukan dengan akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaannya. Perubahan status ini bukannya tanpa kendala, dimana permasalahan pendanaan menjadi hal yang menjadi perhatian disebabkan dengan otonomi yang diperoleh, keinginan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam pendanaan dari pemerintah diharapkan berifat block grand, tidak seperti yang berlangsung selama ini melalui pengajuan anggaran dan anggaran tersebut diperoleh melalui anggaran rutin dan anggran pembangunan yang bersumber dari APBN, dalam pendanaan melalui block grand Universitas Indonesia dapat mengelola dana tersebut secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dalam pengelolaan Universitas, dari efisiensi pengelolaannya ini diharapkan nilai ekonomis yang terkandung dalam Universitas Indonesia dapat diperoleh melalui pemanfaatan hasi-hasil dari Universitas Indonesia serta comercial fenture yang ada.. Dalam pengelolaan dengan bentuk Badan Hukum terdapat juga hambatan terutama berasal dari perturan perundang-undangan yang lain terutama dibidang keuangan negara dimana bentuk Badan Hukum Milik Negara ini tidak turut diatur didalamnya, juga dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dimana pengaturan aset negara juga tidak dicantumkan secara nyata tentang kekayaan Badan Hukum Milik Negara, hal inilah yang menjadi kendala. Kendala ini dapat diatasi secara perlahan dengan pola pengelolaan yang profesional dan efisien sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang otonom dan efisien serta akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaan Badan Hukum Milik Negara ini merupakan keinginan dari Universitas Indonesia agar dapat melakukan persaingan di era globalisasi sekarang ini dengan bentuk akuntabilitas berupa keluaran lulusan yang bermutu dan hasil-hasil dari pemanfaat ilmu pengetahuan , inilah yang menjadi keuntungan dari Bentuk Badan Hukum Milik Negara sehingga visi dan misi dari Universitas Indonesia dapat dilaksanakan."

"Under Republic indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the impedance hold by the recent legal status of the university. The significant one is on the budgeting system in the transition periods toward the fully as state own legal entity. The budgeting system that still functioning is under state budgeting. The most ideal of budgeting is by block grant system. Those approach shaii be able to the university does manage the funds under the priority allocations and attaining efficiency. At the end by triumphing efficiency the university will be more optimal to utilise and gain from the commercial venture earning."

"ABSTRAKEfisiensi adalah suatu perbandingan terbaik antara output dengan input atau dapat dikatakan antara hasil dengan biaya yang dikeluarkan, Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan atau usaha, maka tinjauan dapat diarahkan kepada kedua komponen tersebut, yaitu terhadap hasil dan biaya biaya yang dipergunakan untuk mendapat hasil tersebut. Sebagai langkah awal tinjauan terhadap hasil dan biaya, perlu diidentifikasi permasalahan yang timbul. Identifikasi masalah pada Bank Bumi Daya tampak pada keuntungan yang diperoleh dalam tahun 1988 yang hanya mencapai 106,4. Hasil penelitian selanjutnya memberikan informasi bahwa sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga khususnya bunga pinjaman modal kerja sedangkan sebagian besar beban Bank adalah beban dana yang mencapai 76,83 hal tersebut menunjukan bahwa Dana Bank semakin mahal, Penyusutan Kredit Macet yang jumlahnya cukup besar serta Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Kantor yang semakin besar. Keadaan perkreditan yang kurang sehat menyebabkan penulis meneliti susunan Organisasi Perkreditan, khususnya mengenai sistim pendelegasian wewenang pemberian fasilitas kredit oleh Direksi dan Kantor Pusat kepada Cabang-Cabang. Biaya dana, Biaya Kantor dan Biaya Tenaga Kerja yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong Penulis untuk meneliti kwalitas Manager dan Susunan Organisasi Kantor Pusat yang meliputi sistim pembagian kerja Departemental isasi, pendelegasian wewenang dan Sistim Pengolahan Data untuk mendapatkan informasi."

"Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki mekanisme pembayaran anggaran belanja negara. Dengan perubahan tersebut diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan. Tulisan ini dibuat untuk mengevaluasi apakah mekanisme pembayaran anggaran belanja negara yang baru itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai kepustakaan yang ada kaintannya dengan topik yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan tidak hanya mewawancarai pejabat-pejabat yang terkait tetapi juga melakukan observasi atas pelaksanaan pembayaran anggaran belanja negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem baru mekanisme pembayaran anggaran belanja negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal itu terbukti dari semakin lancarnya proses pembayaran dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut menjadi berkurang. Proses pembayaran semakin lancar (cepat) dengan adanya batas waktu pemrosesan pembayaran. Biaya dapat dihemat terutama dengan tidak mengirimkan copy bukti-bukti pengeluaran atas uang muka kerja ke kantor pusat departemen/lembaga yang bersangkutan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan mekanisme baru pembayaran anggaran belanja negara, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disarankan agar kualitas pegawai KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara} ditingkatkan melalui pelatihan dan sebaiknya tingkat pendidikan pegawai baru minimal Sekolah Menegah Tingkat Atas (SMTA). Selain itu disarankan agar dalam periode tertentu pegawai dimutasikan untuk menghindari kejenuhan dan kolusi. ,"

"Perdagangan anak kini telah berkembang menjadi sebuah kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional. Oleh karenanya diperlukan kerjasama internasional untuk menanganinya disamping kebaradaan regulasi nasional. Salah satu permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kejahatan ini adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional terhadap para korban, sehingga perlu diketahui sejauh mana hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak. Hukum Internasional sudah mengatur mengenai perdagangan anak dan perlindungan hukumnya terhadap korban dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 beserta Protokol Opsional mengenai penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak 2000 dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Tahun 2000 beserta Protokol untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-anak Tahun 2000 yang lebih menekankan kepada upaya perlindungan korban serta pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak melaui kerangka kerjasama internasional, sehingga pelaksanaannya dapat lebih menyeluruh. Sayangnya hingga kini Indonesia belum meratifikasinya. Hukum Indonesia sendiri secara garis besar sudah mengadaptasi pengaturan-pengaturan penting dalam hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban khususnya pada tingkat kerjasama internasional. Dengan demikian pelaksanaan ratifikasi terhadap konvensi internasional tersebut tetap perlu dilakukan guna memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak."