Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi softswitch merupakan solusi dalam peralihan teknologi selular menuju teknologi jaringan masa depan. Konvergensi teknologi broadband dan seluler menghasilkan sigtran sebagai teknologi transport baru untuk membawa trafik SS7. Pada kasus tertentu degradasi pada kehandalan jaringan softswitch dapat disebabkan oleh permasalahan pada sigtran. Skripsi ini menguraikan analisis pada nilai key performance indicator jaringan softswitch ketika permasalahan akibat tingginya nilai utilisasi pada sigtran terjadi. Optimalisasi pada sigtran dilakukan untuk mengurangi nilai utilisasi tersebut. Pengamatan dan pengukuran pada parameter-parameter KPI dilakukan kembali selama satu minggu. Optimalisasi menghasilkan utilisasi sigtran sebesar 14% dan kinerja softswitch yang relatif stabil walaupun dibebani dengan jumlah trafik yang relatif sama ketika permasalahan terjadi.

---

Softswitch is a solution in evolution of cellular technology to the next generation network technology. The Convergence between broadband technology and cellular brings sigtran as a new transport technology to carries SS7 traffic. At some cases performance degradation of softswitch is caused by sigtran problem. This paper elaborates the analysis of the value of softswitch key performance indicator, when the problem caused by high value of sigtran utilization is happened. Optimization of sigtran is applied to decrease the utilization. Observation and measurement to the KPI parameters are done for one week. Optimization of sigtran produce 14% of sigtran utilization and relatively stable network performance obtained although it loaded with a same number of traffic when the problem occurred."

"Perkembangan komunikasi bergerak yang sangat pesat saat ini menuntut operator layanan selular untuk menambah variasi layanannya agar dapat menambah jumlah pemasukan dan meningkatkan jumlah pelanggannya. Sejak tahun 2004, para operator selular di Indonesia sudah mulai memberi perhatian yang lebih pada bidang komunikasi data khususnya penggunaan GPRS (General Packet Radio Switch). Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna layanan GPRS dan dukungan pesawat telepon selular yang dapat digunakan untuk layanan GPRS dan MMS (Pesan Multi Media - Multi Media Messaging).Untuk mengetahui tingkat pergerakan pengguna layanan GPRS ini diperlukan suatu sistem yang dapat memantau tingkat keberhasilan layanan GPRS (Network Management System - NMS). Biasanya sistem pantau keberhasilan ini di setiap operator selular berbeda-beda tergantung dari perusahaan jasa penyedianya (vendor).Pada dunia telekomunikasi, penilaian performansi suatu jaringan amatlah penting. Dengan mengetahui performansi suatu sistem kita dapat menilai tingkat kehandalan sistem tersebut. Sedangkan bagi operator selular, tingkat performansi suatu layanan dapat juga menjadi penentu untuk mengetahui tingkat persaingan layanan tersebut terhadap produk sejenis dari operator lain. Bahkan, suatu sistem atau layanan yang berada jauh dibawah nilai KPI yang telah ditetapkan kemungkinan besar tidak diteruskan lagi ataupun diganti dengan sistem atau layanan lain yang dianggap lebih berpeluang menghasilkan keuntungan."

"ABSTRAKPenerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACTThe implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient."

"Thesis ini meneliti mengenai pengukuran keberhasilan kinerja manajemen risiko dengan menggunakan sistem manajemen kinerja Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran dilakukan setelah dilakukan integrasi dari kedua konsep melalui penerapan key risk indicator (KRI} da1am perumusan key performance indicator (KPI). Studi kasus dilakukan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSBI), yang telah mempunyai sistem manajemen risiko dan sistem manajemen kinerja dengan metode BSC. Hasil penelilian memperlihatkan bahwa penerapan KR1 dalam perumusan KPI di Divisi operasional KSEI, belum secam signifikan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan. Beberapa sebab kegagalan adalah kurangnya komitmen pengarnbil keputusan, belum diJakukannya monitoring KRl dan KPl secara periodik, dan masih adanya beberapa KPJ yang belum mempunyai KRI.

---

This paper discussed about measuring risk management performance against the expected goals by using the performance management system the Balanced Scorecard (BSC). The measurement were taken after both sistern are integrated through the implementation of key risk indicators (KRI) in the formulation of key performance indicators (KPI), The case studies conducted at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), which has already implemented risk management systems and performance management systems with BSC method. The results showed that the implementation of KRIs? in the formulation of KPIs' in KSEI operational divisions has not yet been able to significantly improve the performance of both divisions and-the Company. Some causes of failure are lack of commitment from decision makers, do not Periodically monitoring KRl and KPI.and some KPIs did not had KRI."

"Pengukuran kinerja digunakan secara luas oleh unit-unit bisnis dan industri untuk meng-asses- kemajuan atau progres dari rancangan tujuan dan sasaran secara kuantitatif untuk mencapai keefektifan dan efisiensinya. Pengukuran kinerja memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan keputusan yang efektif. Pengukuran kinerja maintenance menjadi elemen penting dari pemikiran strategis bagi pemilik aset dan pengelola aset.Maintenance Scorecard adalah suatu pendekatan yang didesain untuk membantu dalam pembuatan dan pengimplementasian strategi dalam pengelolaan asset-aset perusahaan, diaplikasikan melalui suatu hirarki tujuan atau pendekatan yang terstruktur melalui tiga level fundamental yaitu corporate, strategic dan functional. MSC melalui tiap indikator yang kuantitatif dalam tiap level perusahaan mengukur performa dalam asset management tentang apa yang dilakukan, bagaimana kinerja selama ini dan bagaimana performa setiap tindakan yang sudah dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat 6 perspektif pengukuran performa dalam MSC yaitu productivity, cost effectiveness, safety, environmental dan learning perspective. Penelitian ini dilakukan untuk merancang Maintenance Scorecard pada PT.XY sebagai perusahan percetakan uang.Hasil rancangannya adalah adanya usulan hirarki indikator (KPI) dari setiap level perusahaan yang terbagi dalam tiap perspektif MSC. Dari 6 perspektif pada MSC dihasilkan sebanyak 39 usulan indikator performa yang relevan, yang terbagi menjadi : 14 indikator productivity, 8 indikator cost effectiveness, 4 indikator safety, 8 indikator quality, 3 indikator environmental dan 1 indikator learning perspective. KPI yang dihasilkan dari rancangan MSC kemudian dibobotkan dengan metode Analytic Network Process (ANP) menggunakan software super decision. Keluaran dari software adalah urutan prioritas KPI.

---

Performance Measurement used widely by business and industrial units for assesing the improvement or progress of designed targets and goals quantitavely to achieve effectiveness and efficiency. Performance measurement give information required by management for the effective decision making. The measurement of maintenance performance has become an essential element of strategic thinking of asset owners and asset managers.Maintenance Scorecard (MSC) is an approach which is designed to assist the strategy development and implementation in company asset management, it is applied through the hierarchical of goals or structured approached into three fundamental level that is corporate, strategic and functional. MSC through its quantitative indicators in every company level measure the asset management performance about what have to do, how is the current performance and how is the performance of the action taken to achieve company goals. There are 6 perspectives of performance measurement in the MSC that is productivity, cost effectiveness, safety, quality, environmental and learning perspectives. This research goal is to design Maintenance Scorecard in PT. XY as banknote printers. The design result is a suggestion of the hierarchical indicators (KPI) in every company level stated in each MSC perspective.Based on the 6 MSC perspective the results 39 suggested relevan performance indicator that is : 14 indicators for productivity perspective, 8 indicators for cost effectiveness perspective, 4 indicators for safety perspective, 8 indicators for quality perspective, 3 indicators for environmental perspective and 1 indicator for learning perspective. The suggested KPI result from MSC design is weighted using Analytic Network Process (ANP) method processed with super decision software. The output is the priority of KPI."

"Tesis ini merupakan hasil analisis dari kegiatan business coaching melalui proses observasi dan wawancara terhadap pemilik UKM ABC yang bergerak di bidang usaha bengkel. Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi UKM terdapat beberapa gap antara kondisi aktual yang terjadi dengan kondisi ideal yang diharapkan, salah satunya mengenai indikator kinerja karyawan yang belum terukur secara kuantitatif. Perlunya penilaian kinerja karyawan berbasis Key Performance Indicator KPI individu merupakan usulan yang diajukan kepada Bengkel ABC.

---

This thesis is the result of analysis of business coaching activities through observation and interviews with SMEs ABC owners which engaged in the car service workshop business. Based on the mapping of the condition of SMEs there is some gap between the actual conditions that occur with ideal conditions expected, one of that is the indicators of the performance of employees who have not quantifiable. The need for performance appraisal based on Individual Key Performance Indicator KPI was a proposal submitted to Workshop ABC."

"Pengukuran kinerja yang dilakukan perusahaan konsultan IT selama ini hanya berfokus pada aspek finansial. Dimana pengukuran kinerja ini tidak begitu komprehensif dalam mengukur kinerja suatu perusahaan yang mengakibatkan sulit untuk memperbaiki kondisi internal dan eksternal perusahaan sehingga berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan perusahaan. Metode performance PRISM yang dikolaborasikan dengan metode IPA dan AHP digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu pengukuran kinerja yang komprehensif dengan melibatkan peran stakeholder untuk melengkapi indikator kinerja yang selama ini diberikan dalam mengukur kinerja perusahaan. Dengan identifikasi kebutuhan dan kontribusi stakeholder, diperoleh indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan kinerja perusahaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 30 indikator kinerja atau KPI yang dapat menggambarkan kondisi kinerja perusahaan, terdiri dari 4 KPI kepuasan stakeholder, 10 KPI strategi, 8 KPI proses, 4 KPI kapabilitas, 4 KPI kontribusi stakeholder.

---

The performance measurement conducted by the IT consultant firms this day focused solely on the financial aspect. Where the performance measurement is not too compherensive in measuring the performance of a company which cause it’s hard to improve the internal and external conditions of a company and has impact on the slow growth rate of a company.

The performance PRISM method colaborated with IPA and AHP methods were used in this study in order to get the a performance measurement comprehensively by involving stakeholder to complete the performance indicators which have been given in measuring the company’s performance. With the identification of the stakeholder needs and contributions, obtained the performance indicators as the success indicators of a company’s performance.

From this research known that there were 30 performance indicators or KPIs which can describe the condition of the company's performance, consisting of 4 KPIs of stakeholder satisfaction, 10 KPIs of strategy, 8 KPIs of process, 4 KPIs of capability, 4 KPIs of stakeholder contributions."

"ABSTRAKPemetaan kondisi UKM Sugiyama Surya Perkasa memperlihatkan cukup besarnya gap yang ada pada aspek Sumber Daya Manusia, yang salah satunya terkait dengan tidak adanya key performance indicator KPI untuk para karyawan. Tidak adanya KPI yang dijadikan sebagai sistem penilaian kinerja karyawan menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja SDM di UKM Sugiyama. Para karyawan tidak mengetahui sasaran kerja yang harus mereka capai, sehingga mereka tidak didorong untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu KPI juga seharusnya dapat dijadikan sebagai sistem penilaian kinerja untuk seluruh karyawan UKM Sugiyama, agar sistem pemberian bonus menjadi lebih objektif. Sebagai perusahaan jasa yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, UKM Sugiyama seharusnya dapat mendorong para karyawan untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Saat ini UKM Sugiyama sudah memiliki key performance indicator KPI untuk seluruh karyawan yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam sistem penilaian kinerja bagi seluruh karyawan dan juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam sistem pemberian bonus bagi seluruh karyawan agar lebih objektif.

---

ABSTRACTCondition mapping of SME rsquo s Sugiyama Surya Perkasa shows quite large gaps that exist in the aspects of human resources, which is related to the absence of individual key performance indicator KPI . The absence of KPI that serve as a performance appraisal system is one of the factors that decreases human resource performance in SME rsquo s Sugiyama. So the employees don rsquo t know the goals that they have to accomplish and they are not encouraged to be able to work better. In addition, KPI also could be used as a performance appraisal for all employees in SME rsquo s Sugiyama, so the way how to give an incentive to all of the employees can be more objective. SME rsquo s Sugiyama as a service company that has a strategy to provide good services to all of the customers, should be able to encourage the employee to better and be able to provide the best service to all of the customers. Currently, SME rsquo s Sugiyama already has key performance indicators KPI for all employees who can be used as an instrument in the performance appraisal system for all employees and also can be used as a guide in the system of giving bonuses for all employees to be more objective."

"ABSTRAKPerkembangan Supply Chain Management (SCM) pada semua jenis industri semakin mendapat perhatian besar di Indonesia dewasa ini karena Supply Chain Management merupakan pendekatan terpadu yang berorientasi pada proses untuk penyediaan, penyimpanan dan pengiriman barang (produk) sertajasa kepada konsumen atau pemakai akhir. Keterpaduan SCM yang meliputi seluruh proses manajemen material, informasi maupun aliran modal dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, mendorong penerapan SCM agar dapat menyelaraskan perencanaan, produksi dan pengadaan barang / jasa pada tingkat yang optimal dengan penggunaan sistem yang terintegrasi untuk mencapai suatu keputusan yang cepat dan tepat.Supply Chain Management pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu sinkronisasi dan koordinasi di antara aktifitas-aktifitas proses bisnis kunci (Key Bisnis Process) yang saling berkaitan didalam suatu aliran material dan jasa dalam suatu organisasi ataupun antar organisasi. Semua bagian yang terlibat dalam Supply Chain Management harus dapat saling bekerjasama sehingga membentuk suatu cross functional team. Kurang baik-nya kerjasama dalam cross functional team, akan menyebabkan operasi tidak efektif dan efisien. Disinilah diperlukan suatu komunikasi yang lancar dan terarah dalam suatu jaringan internal maupun jaringan global melalui jasa Internet system .Sehingga diharapkan aliran informasi dapat diterima secara cepat, akurat dari berkesinambungan untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dan terarah.Di dalam menghadapi era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan alam kompetisi yang semakin ketat, setiap organisasi dan perusahaan dituntut untuk mampu bersaing di bidangjasa maupun operasi-produksi agar bisa sukses dan berkembang.Salah satu mata rantai dari pada pendukung kegiatan operasi-produksi suatu perusahaan adalah bidang pengadaan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan akan material, peralatan, jasa untuk memenuhi kebutuhan akan material, peralatan dan jasa yang merupakan pos pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dikelola secara efisien dan efektif Pengadaan barang dan jasa melalui proses tender/pelelangan merupakan hal yang semakin umum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan operasiproduksinya. Namun banyak masalah dan keluhan dari pemasok/ supplier barang atau jasa, pihak pembeli dan end user terhadap pelaksanaan tender/lelang saat ini. Masalah-masalah itu seperti lamanya waktu yang dibutuhkan,faimess, transparansi dan tingginya biaya operasionalpengadaan. PT EXSPAN NUSANTARA sebagai salah satu perusahaan dibawah MEDCO Group Tbk dan bergerak dalam bidang eksplorasi dan ekploitasi migas di Indonesia, pada awalnya menggunakan sistem "traditional buy and bid" dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (materials and services) terhadap kebutuhan operasi produksi maupun barang-barang kebutuhan kantor. Namun menghadapi masalah-masalah dengan lamanya waktu yang dibutuhkan, fairness, transparansi dan tingginya biaya operasional pengadaan seperti yang telah diungkapkan diatas. Sehingga diharapkan dengan telah diimplementasikannya salah satu dari sistem integrasi ERP (Enterprise Resources Planning), yaitu semua fungsi-fungsi operasi di PT. EXSPAN menggunakan sistem SAP, maka pada bagian pengadaan barang dan jasa dipergunakan sistem E-Procurement sebagai tool dalam melakukan pelelangan barang dan jasa yang dapat diakses melalui portal www.exspan.co.id. E-Procurement di PTEN adalah suatu fasilitas pelelangan barang dan jasa secara elektronik yang berbasis intranet dan internet web bagi vendor, dapat diakses melalui portal PTEN dengan menggunakan user name & password yang diberikan setelah vendor tersebut terdaftar sebagai rekanan dengan melalui proses administrasi. Dengan £-Procurement Exspan, proses pelelangan barang dan jasa penunjang operasi eksplorasi dan produksi dilakukan dengan proses transparansi, fairness (sesuai KEPPRES 18/2000, SK DIRUT PERTAMINA 071), efisien; otomasi pencatatan kinerja buyer dan kinerja vendor/supplier terdaftar (SK DIRUT PERTAMINA 0139); proses procurement yang "auditable" ;pekerjaan buyer yang bersifat "clericaf' dihilangkan dan didorong menjadi pekerjaan yang bernilai tambah; duplikasi pekerjaan, data dan transaksi dihilangkan.Dengan mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan E-Procuremen dan SAP system, maka diharapkan tujuan penerapan suatu sistem untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas kegiatan operasi produksi perusahaan Migas dapat tercapai. Efisiensi biaya tidak hanya dituntut pada industri Migas akan tetapi semua industri yang bertujuan untuk meningkatkan profitability dengan tantangan dan persaingan yang ketat dari industri lain pada zaman globalisasi ini. Akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri dalam mengoperasikan sistem tersebut dapat memberikan keuntungan yang nyata kepada perusahaan atau industri itu secara keseluruhan."

"ABSTRAKPeraturan menteri Komunikasi dan Informatika nomor 16 Tahun 2013 tentangstandar kualitas pelayanan jasa teleponi dasar pada jaringan bergerak selular barusaja di keluarkan pada bulan April 2013. Operator selular tidak hanya harusmematuhi peraturan baru tersebut tapi juga pada peraturan dimana Operator yangtidak bisa memenuhi QoS akan dikenakan sanksi denda.Saat ini proses pengukuran QoS dilakukan secara pasif, dimana operator sendirimelaporkan QoS-nya kepada Kominfo melalui BRTI. Mekanisme pelaporantersebut dinilai tidak efisien dan integriatas data yang dipertanyakan.Tesis mengusulkan model baru dimana Pemerintah dapat secara aktif mengukurdan mengkuantisasi QoS Operator dengan cara mengambil data mentah baik darijaringan maupun dari komplain pelanggan via sosial media twitter. Model barudisimulasikan pada operator XYZ dengan data-data pada bulan Oktober 2013menghasilkan KPI penanganan keluhan umum 95.7%, Pemenuhan aktivasi99.74%, Dropped call 1.01 % dan Success rate 98.73% dimana hasil ini masihberada dalam ambang Permen Kominfo. Dengan cara ini diharapkan Pemerintahdapat mengukur kinerja operator secara objektif, sehingga penerapan denda/sanksibagi operator yang QoSnya dibawah standar yang ditetapkan dapat diterapkansecara objektif pula.

---

ABSTRACTMinister of Telecommunication of Republik Indonesia (Kominfo) has beenissuing regulation number 16/2013 about the standard quality of cellulartelephony. The service provider must not only comply with the new regulationsbut also be exposed to other new regulation plan which operator than not able tomeet the QoS will be fined.At present, QoS’s measurement by the Regulator have been done passively, inwhich operators reported their QoS to Kominfo through BRTI. The such reportingmechanism is inefficient, while data integrity is questioned.This thesis proposes and simulates the new model in which government mayactively measure and quantize the QoS. The new Model is based on dataminingprocessing the raw data from both network cellular infrastructure and twitter data.The new model is simulated by data of October 2013 on XYZ Operator and theKPI result are general complaint handle about 95.7%, Activation about 99.74%,Dropped call about 1.01 % and success rate about 98.73%. All of this KPI arepassed the regulation. By doing this new method, hopefully goverment can beactively and objectively measure the operator’s KPI."