Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya harga pesawat terbang dan biaya operasional termasuk biaya perawatan yang dibutuhkan dalam angkutan pesawat terbang menjadi pertimbangan bagi perusahaan penerbangan untuk mengadakan sewa pesawat terbang sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan pesawat terbang sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa menyewa pesawat terbang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan (lessor) dengan pihak penyewa (lessee). Demikian pula halnya untuk angkutan jemaah haji Indonesia, untuk kepastian hukum dilakukan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif, namun demikian dilakukan juga wawancara untuk melengkapi data yang ada. Masalah yang dicemukan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat terbang tersebut adalah perjanjian dibuat dengan dibawah tangan, keterlambatan delivery pesawat, pembayaran advance payment, tender ulang yang dilakukan oleh lessee, keterlambatan pemberangkatan pesawat yang sering terjadi yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, bahwa seharusnya perjanjian dilakukan dengan akta otentik untuk menjamin pembuktian yang sempurna, lessor diharuskan untuk memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran advance payment melalui escrow agent, lessee seharusnya tidak melakukan tender ulang, denda karena keterlambatan berlaku sejak menit mulai terjadinya keterlambatan. Para pihak agar membuat perjanjian seimbang sesuai prinsip hukum perjanjian, dan untuk menjamin ketepatan waktu penerbangan haji agar lessor diwajibkan menyediakan pesawat yang siap sedia sebagai pesawat pengganti.

---

The high sale price of the Aircraft and operational cost including the required maintenance cost in air transportation is a consideration for airline company to acquire the leased Aircraft base on the certain requirement. In order to ensure the law enforcement, the lease of Aircraft is performed by Aircraft Lease Agreement between lessor and lessee.

This research is performed by juridical normative, nevertheless the writer also perform interview to lessor and lessee to complete the exist data. The problem that we face in lease agreement is that the Agreement is not made in a notary document, delivery delay of the Aircraft, the advance payment, re-tender by lessee, delay of flight schedule which is often occurred that interfere the safety and convenience of hajj pilgrim flight.

The conclusion we have got to solve the problem that the Aircraft lease Agreement should be made in notary document (authentic deed) to assure the perfect authentication, lessor must deliver to lessee the performance bond, advance payment through escrow agent, lessor should not perform re-tender, penalty because of delay will be effective since the first minute of delay. The party should make the lease agreement equally according to the contract law principal and in order to guarantee the on time performance of hajj flight, lessor has to prepare the reserve aircraft as substitution to anticipate if any of Aircraft in trouble."

"Pada era pembangunan ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang. Peningkatan bidang-bidang usaha untuk membangun suatu negara sehingga menjadi negara yang adil dan makmur perlu ditingkatkan secara merata. Demikian juga dari sektor perhubungan, sektor ini merupakan salah satu bidang yang ikut berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor penerbangan. Dalam Pelita V pada dasarnya merupakan program-program peningkatan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan sedang digalakkan pula ekspor komoditi non migas. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain meningkatkan penyediaan angkutan udara, juga ikut mensukseskan pelaksanaan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 sebagai prioritas dengan senantiasa menyiapkan diri guna mampu menggalakkan ekspor non migas yang kian meningkat, serta wisatawan yang juga kian melonjak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, PT. Garuda Indonesia harus berusaha secara keras untuk mencapai seperti yang di harapkan. Salah satu usaha PT. Garuda Indonesia yaitu meningkatkan anak perusahaannya agar supaya dapat mendukung usahanya dalam rangka meningkatkan penyediaan angkutan udara, menggalakkan ekspor komoditi non migas serta menambah jalur penerbangan untuk memenuhi arus wisatawan yang semakin melonjak. Salah satu anak perusahaannya adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara airline’s sebagai anak perusahaan dibebani tugas berat untuk penerbangan perintis. Penerbangan perintis disini maksudnya adalah penerbangan dengan membuka jalur-jalur baru yang tadinya belum ada jalur penerbangannya ke daerah-daerah terutama jalur-jalur domestik. Maka untuk mendukung hal tersebut PT. Garuda Indonesia menyewakan pesawat Foker 28 kepada PT. Merpati Nusantara Airlines. Dengan bantuan pesawat ini diharapkan PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menambah jalur penerbangan kedaerah-daerah atau wi1ayah-wilayah yang kurang atau belum ada jalur penerbangannya. Perjanjian sewa menyewa pesawat terbang ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang biasa. Karena disini pembahasannya ditekankan pada PT. Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan yang menyewakan pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai anak perusahaan yang menyewa pesawat. Jadi disini terjadi hubungan kontrak antara induk perusahaan dengan anak perusahaan."

"Dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Departemen Agama menjalin keijasama dengan PT. Garuda Indonesia guna membantu kelancaran pemberangkatan para jemaah haji tersebut. Atas dasar itulah maka dibuat peijanjian keijasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia tentang angkutan jemaah haji Indonesia Tahun 2007. Dalam pembahasan tesis ini penulis mencoba mengangkat tiga pokok permasalahan, yang pertama apakah peijanjian keijasama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan yang berlaku, yang kedua bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang jemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara Arab Saudi, dan yang terakhir faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalam pelaksanaan peijanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif terhadap hukum positif tertulis yaitu Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum peijanjian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden, dan sumber data sekunder yang terdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Departemen Agama RI. Keseluruhan data ini kemudian diolah secara kualitatif disajikan secara deskriptif analitis yaitu tertulis, lisan atau perilaku nyata. Berdasarkan penelitian penulis, peijanjian keijasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan telah melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta dilandasi dengan itikad baik. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian inipun dilakukan oleh orang/badan y ang secara sah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal dibuatnya peijanjian ini telah memenuhi syarat sah peijanjian yaitu mengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Akan tetapi dalam peijanjian keijasama ini tidak diatur secara tegas mengenai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah di bandara keberangkatan di Indonesia. Kemudian faktor kendala yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan j emaah haji ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Asiz yang kerap teijadi masalah dalam pemeriksááñ barang bawaan jemaah haji dan biasanya disebabkan karena para jemaah yang tidak taat pada peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua dikarenakan kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pihak maskapai penerbangan. Untuk itu diharapkan kepada para jemaah haji itu sendiri agar mempunyai kesadaran y ang tinggi untuk agar taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Begitu juga dengan para petugas penyelenggara agar bersikap tegas dan teliti dalam menjalanan tugasnya. Untuk mengurangi kemungkinan teijadinya kendala teknis dalam pemberangkatan jemaah haji, ada baiknya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan maskapai itu sendiri.

---

Within the departure process of the Indonesian Hajj, the Department of Religious Affairs having cooperation with PT. Garuda Indonesia in order to assist the smooth of such referred dispatch of the Indonesian Hajj. In the ground of that has been entered into an agreement between Department of Religious of the Republic of Indonesia with PT. Garuda Indonesia regarding transportation for the Indonesian Hajj year 2007. Within explanation o f this thesis, the writer tries to raise three principle problems, the first is wether concerned agreement has been in accordance with the prevailing association legal rule, the second is responsibility of the transporter party if there are baggage belong to the Hajj which are left to be carried out from the departure port to the Saudi Arabia port, and the latest is what kind of obstancle factors being faced by each party under performance of such referred agreement.

This research is conducted by using normative research method toward the written positive law which is the Third Book of Civil Code and also observed from another implementation regulation under the field of agreement law. The date being used shall be secondary data which consists of primary data sources such as Civil Code, Presidential Decree, and secondary data sources c onsist of books and scientific articles from printed media. This research also makes use use of interview as the supporting data, performed by conducting direct interview (question and answer) to the party of Department of Religious of the Republic of Indonesia. All of these data then processed by qualitative method and being presented in analytic descriptive which are in written, verbal and actual behavior.

According to the writer's research, this cooperation agreement was entered into based on the agreement reached and has delivered rights and obligations as well for each party and to be based on good faith. Such referred making and signing of agreement also baing performed by person/body that are validly capable to perform legal action. And also the same with certain matter as well as a legal cause of being entered into this agreement has fulfilled valid requirements for an agreement which was regarding transportation for the Indonesian Hajj to perform pilgrimage to Mecca. But under this cooperation agreement is not explicitly arranged the form of responsibility of PT. Garuda Indonesia toward baggage belong to the Hajj which are left to be carried out to the Saudi Arabia Port. Further, the obstacle factors may hinder the smooth of this transportation for Indonesian Hajj may caused by two matters, which are the busy of the King Abdul Aziz Port which often becomes the problem in checking for baggage belong to the Hajj and usually because the relevant Hajj violates the prevailing rules. And the second is caused by technical handicaps which are sometimes faced by the flight company. In the ground of that, shall be expected to the Hajj to have high consciousness to obey the prevailing regulation. And to the organizer officer to be act firmly and carefully in performing their duties.

In order to reduce the possibility of occurring any technical obstacles in dispatching the hajj, shall be better to be carried out for routine checking toward the flight company will be used in order to guarantee the readiness of such flight company."

"ABSTRAKDengan mernperhatikan judul skripsi ini, maka penyusunan ingin mengetahui dalam kenyataan sehari-hari sampai seberapa jauh azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat udara pengangkut barang (air cargo).Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kata sepakat dan ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa pesawat.udara oleh PT. Bayu Indonesia Air dan pihak penyewa, maka para pihak harus memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi terlihat bahwa pihak penyewa seolah-olah berada pada pihak yang lebih lemah. Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian itu tidak sah. Sebab, masih tetap memenuhi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.Tidak terlaksananya perikatan karena wanprestasi atau karena overmacht. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa antara lain jika penyewa lalai membayar harga carter pada waktu yang telah ditentukan, sehingga akibatnya pihak yang menawakan dapat membatalkan. perjanjian dan berhak atas seluruh harga carter. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan antara lain, jika pihak yang menyewakan membatalkan perjanjian setelah menerima uang carter, sehingga akibatnya pihak yang menyewakan wajib mengembalikan uang carter yang telah diterimanya kepada pihak penyewa. Overmacht bisa terjadi karena adanya kehilangan, kerusakan, keterlambatan dalam penerbangan, yang disebabkan karena ketentuan undang-undang, perbuatan Yang Maha Kuasa kebakaran, banjir, kabut, dan sebagainya atau sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan para pihak. Apabila terjadi keadaan overmacht ini, maka perjanjian itu 'batal demi hukum'.Sampai saat ini, jika ada sengketa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini tidak berarti menutup kemungkinan mendapatkan penyelesaian, melalui arbitrase atau melalui pengadilan."

"Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana."

"Pengadaan pesawat udara dengan sewa merupakan suatu cara pengadaan armada pesawat udara tanpa menimbulkan beban yang memberatkan bagi perusahaan maupun perorangan. Akan tetapi diperlukan jaminan yang cukup untuk mengamankan kepentingan para pihak dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Pada perjanjian sewa menyewa pesawat udara antara PT Pelita Ali Service dan Nat Aviation Inc. telah diperjanjikan jaminan sewa dalam bentuk simpanan jaminan, akan tetapi tidak dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan penyewa terhadap pemilik. Sehingga diperlukan jaminan lain yang bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan, penanggungan, asuransi, pelimpahan tagihan penyewa kepada pemilik, maupun bank garansi. Dalam hal terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan damai oleh para pihak, maka sebaiknya pada saat membuat perjanjian dicantumkan klausula mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dimaksud kan agar sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase sehingga tidak perlu menggunakan prosedur dipengasilan yang memakan waktu lama dan biaya besa serta putusannya dapat dieksekusi dengan prosedur yang seoerhana di berbagai Negara. Berbeda dengan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan di Indonesia tidak dapat dieksekusi di Negara lain dan sebaliknya ."