Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini kasus sengketa antara dokter dan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan semakin marak, sengketa ini banyak bersumber dari lemahnya penyampaian informasi.Permasalahan:(l) Mengapa hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan diperlukan?;(2).Bagaimana pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan dalam hukum di Indonesia;(3)PermasaIahan apa yang timbul dalam pelaksanaan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Temuan: Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak informasi merupakan hak konsumen dan sekaligus menjadi kewajiban dari pelaku usaha, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, pangaturan ini sejalan dengan UUD 1945 dan UU HAM, dalam UU Kesehatan hak atas informasi merupakan hak pasien dan dokter wajib menghormati hak tersebut, bagi pelanggarnya ada sanksi administratif, ketentuan ini sejalan dengan Permenkes No. 585 tahun 1989, sedangkan dalam UU Pradok hak atas informasi merupakan kewajiban pasien dan hak dokter,makna hak informasi sebagai hak pasien telah bergeser menjadi kewajiban pasien, terhadap pelanggarnya tidak ada sanksi. Dalam perkara Indra Syarif Yacub Vs. RSCM. Cs, telah teijadi pelanggaran hak atas infomasi mengenai: substansi,waktu penyampaianinformasi, pihak yang menyampaikan, dan cara penyampaian informasi.Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: (1). hak atas informasi sangat penting dan bermanfaat baik bagi konsumen jasa kesehatan maupun dokter; (2). Adanya ketidak konsistenan pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan; (3) Masih banyak pelanggaran hak atas informasi ini, karena ada kendala dari pihak dokter, pasien, budaya, perundang-undangan, system pembuktian dan kendala dari tingkat pemahaman para ahli hukum terhadap hak atas informasi.Rekomendasi:(l)Perlu penegasan bahwa hak informasi merupakan hak asasi manusia;(2)Perlu pengaturan yang konsisten ;(3)Perlu program pemerintah untuk mengurangi kendala yang ada, antara lain, sosialisasi hak alas informasi bagi konsumen jasa kesehatan.

---

ABSTRACTDisputes o f medical doctors and patients as health service consumers have increasingly become significant today as legal case. In many cases lack of information serves as source of the conflict.The Problems : (1) Why the right to information for health service consumers is need ? (2). How is the regulation o f the right to information for health service consumers in the Indonesian?s law ? (3).What problem could emerge in the implementation of the law on the right to information for health service consumers ?. This study applies of normative legal analysis approach.The study found out the following : The Law of Consumer Protection stipulates that the right to information is the right of consumers and at the same time the obligation o f health service providers. The Offender could be imposed with civil and criminal sanctions, which is in line with the Constitution 1945 and the Human Rights Law. The right to information in Health Care Law is the right o f patiens, and the doctors are obliged to respect it. The offender could be imposed with administrative sanction. This is in line with the Health Minister Regulation No. 585 / 1989, while on the other hand, the right to information in the Doctors? Practical Law is the obligation of the patients, and there is no sanction on the offender. In the case o f Indra Syarif Yacub Vs. RSCM.cs there has been a violation of the right to informed . The Substance of the case includes the time of giving the information, the party who give the information, and the way of giving the information.The study came up with the conclution that (l).the right to information is very important and beneficial for both the health service consumers and doctors; (2).there is an inconsistency in the regulation of the right to information for health service consumers;(3).a lot o f violations of the right to information are still happening because some obstacle o f the doctors, the patients, the culture, the law, the system of evidence, and also the level o f perception o f experts about the right to information.Recommendation: (1). It needs to emphasize that the right to information is a basic right of people;(2)It needs a consistent regulation of the right to information;(3) It needs to have a government program to minimize obstacles, among others, through the socialization o f the right to information for health service consumers."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."

"ABSTRAKPerjanjian Berlangganan Jasa Telepon Seluler Pasca Bayar merupakanperjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) mengatur tentang berlakunya klausula baku yangdiperbolehkan bagi para pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara konsumendan penyedia jasa telekomunikasi seluler terdapat klausula baku yang merupakanpelanggaran dari ketentuan UUPK, dimanfaatkan oleh penyedia jasa untukmengalihkan tanggungjawab dalam perjanjian. Perlindungan hukum atas hak-hakkonsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa teleponseluler pada dasarnya telah diatur melalui UUPK yang memuat pengaturantentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, perbuatan yangdilarang bagi pelaku usaha, mekanisme dan cara penyelesaian sengketa, sertapengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Kenyataannya klausula baku yangdianggap merugikan dan bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetap sajadiberlakukan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hakhakkonsumen seharusnya memberikan ganti kerugian atas kelalaian dankesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan kecuali dapatmembuktikan sebaliknya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakansepihak pelaku usaha (Telkomsel dan Indosat) dengan adanya klausula bakudalam perjanjian, baru sebatas mengajukan komplain saja, sedangkanpenyelesaian melalui lembaga pengadilan sampai saat ini belum pernah dilakukanbaik secara perorangan maupun berkelompok.

---

ABSTRACTSubscription Agreement for Postpaid Cellular Phone Services is a treatythat was born as a result of the principle of freedom of contract, as provided for inArticle 1338 Jo Article 1320 of the Civil Code. Article 18 of Law No. 8/1999 onConsumer Protection (UUPK) regulates the entry into force of standard clausesthat allowed for business people. In agreement made between consumers andproviders of mobile telecommunications services there are standard clauses thatare in violation of the provisions of UUPK, used by service providers to shiftresponsibility in the agreement. Legal protection of consumer rights againststandard clause in the subscription agreement has essentially governed by UUPKthat includes arrangements of entrepreneurs obligations, rights and obligations ofthe customer, prohibited acts for businesses, and a means of dispute resolutionmechanisms, as well as government control of business actors. The reality ofstandard clauses that are considered harmful and contrary to the provisions ofUUPK, still enforced by businesses. Accountability of business actors for therights of consumers should provide compensation for negligence and mistakesthat cause harm to the customer unless it can prove otherwise. Businesses thatunilateral actions taken by consumers against business operators (Telkomsel andIndosat) with the standard clause in the agreement merely filing a complaint alone,while the settlement through the courts until now have never done eitherindividually or in groups."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"

"ABSTRAKTesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasiseluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarifjasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihatperaturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasiseluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentukiklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat danbentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasatelekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakanpertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yangdiinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah,masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankanagar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentangperiklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarifjasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikanIrinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklantanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengioleh seif regtdatkm yang efektif.

---

ABSTRACTThis theses discusses about consumer protection from advertisementtelecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is awars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort thistheses is see all of the law about advertisement of telecommunication celullertariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when theadvertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Becauseconsumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff,consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,independent consumery protection bodies can control that advertisementtelecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act,and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celullertariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies,and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation)."

"Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap tindakan medis dokter yang dianggap sebagai perbuatan malpraktek ternyata pada pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Pro dan kontra yang terjadi antara masyarakat dengan para ahli hukum kedokteran sendiri berkaitan dengan definisi malpraktek dan bagaimana menentukan suatu tindakan medic seorang dokter dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktek. Perselisihan selanjutnya yang timbal adalah adanya dualisme penyelesaian secara hukum atas tindakan medis dokter yang dikategorikan sebagai tindakan malpraktek yang dalam dunia hukum di Indonesia sebagian benar hanya diselesaikan oleh suatu Majelis yang disebut Majelis Kehonnatan Etik Kedokteran (MKEK) yang notabene hanya memberikan sanksi berupa sanksi etika tanpa ada unsur pidananya. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan dalam diri pasien dan keluarga sebagai korban pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.Dalam kaitannya dengan perselisihan tersebut, maka penulis dalam tesis ini berupaya memaparkan gambaran sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat mengenai rnaraknya tuntutan terhadap tindakan malpraktek yang dianggap telah dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan. Oleh karena suatu tindakan medis seorang dokter hares berdasarkan suatu asas yang diistilahkan dengan informed consent, maka perlu dibahas lebih dahulu mengenai asas tersebut sebagai salah satu dasar untuk rnenentukan adanya suatu tindakan malpraktek oleh dokter.Pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaian atas tindakan malpraktek yang dianggap telah dilakukan oleh dokter dikaji dalam dua bagian, yaitu, penyelesaian tindakan malpraktek oleh MKEK dan penyelesaian perkara tindakan malpraktek berdasarkan UU Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004). Dalam hal ini penulis mengauggap bahwa kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga alangkah baiknya apabila penyelesaian terhadap perkara tindakan malpraktek tersebut dikaji melalui perspektif etikolegal, yaitu penggabungan antara sanksi etika dengan sanksi pidana yang tentunya hams benar-benar diputuskan secara obyektif dan adil setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara utuh dan menyeluruh sehingga memang dapat dibuktikan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu tindakan malpraktek yang menimbulkan kerugian terhadap pasein sebagai konsumen jasa layanan kesehatan."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi terhadap pupuk, khususnya pada label pupuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Secara umum pengaturan mengenai label pupuk yang beredar luas di pasaran telah cukup. Dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang label pupuk berkaitan dengan informasi pupuk yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaninan Tahun Anggaran 2009. Pemerintah pun sudah mengatur mengenai sanksi negatif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran atas label pupuk. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, konsumen dapat melakukan upaya di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the right for information, particulary manure lable. This study is a normative study. The data used for this study are being collected through documents and interviews. In general, Indonesia has all the regulation about manure lable. Besides that, goverment has published the rules about consumer rights of Information on Manure Lable, that are: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaninan Tahun Anggaran 2009. Goverment also has the rules of negative sanctions for that violation. In the end, consumer has opportunity to sue this in the court or outside the court."