Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan tender yang melarang adanya pihak terafiliasi untuk mengikuti tender secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dalam menganalisa mengenai pihak terafiliasi dan bagaimana perilakunya maka penulis menggunakan putusan kppu tentang persekongkolan tender pada periode 2010-2015, dari kelima putusan tersebut akan dapat disimpulkan bagaimana pihak dan perilaku terafiliasi dalam persekongkolan tender dan bagaimana KPPU membuktikan adanya afiliasi dalam putusannya. Kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, dan adanya hubungan kekerabatan merupakan kriteria pihak terafiliasi yang berhasil dibuktikan oleh KPPU sedangkan pembuatan dokumen penawaran secara bersamaan dan tukar menukar informasi sebelum proses tender dimulai menjadi kriteria perilaku terafiliasi. KPPU dalam membuktikan adanya afiliasi menggunakan Pedoman Pasal 22 yang dikeluarkan KPPU. Peranan Pemerintah dan KPPU sebagai lembaga penegak hukum diharapkan terus melakukan sosialiasi kepada para pelaku usaha dan panitia tender tentang adanya larangan perusahaan terafiliasi dalam mengikuti tender.

---

This thesis discusses about the affliates in bid rigging, basically Law No. 5 of 1999 did not explain further about the affiliated party in bid rigging, but often the existence of affiliated parties has potentially lead to bid rigging. Although in Act 5 of 1999 is not clearly regulated, but there are several other regulations related to the implementation of the tender which prohibits any affiliated parties to participate in the tender simultaneously. This research used normative juridical means the research refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. In analyzing the behavior affiliated parties and how the writer uses the KPPU decision on bid rigging in the period 2010-2015, the decision from the five will be able to conclude how the parties and affiliated behaviors in bid rigging, and how the Commission proved the existence of an affiliate in its decision. Share ownership, double position, and the existence of kinship relations is the criteria of affiliated party that has been demonstrated by the Commission while at the same time offer document creation and exchange of information before the bidding process starts becoming affiliated behavioral criteria. The Commission in proving the existence of Article 22 affiliates using guidelines issued by the Commission. Governments and the Commission's role as law enforcement agencies are expected to continue to conduct socialization to businesses and tender committee about the prohibition of affiliated companies in the participate in tender."

"Persekongkolan tender dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghambat upaya pembangunan Negara. Anggapan seperti ini disebabkan bahwa pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi dianggap bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu hampir semua Negara menganggap perlu melarang tegas aktivitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan penerapan terhadap persekongkolan tender di Indonesia, Amerika, dan juga Uni Eropa dalam hukum persaingan usaha, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan terhadap persekongkolan tender yang sebaiknya dilakukan oleh KPPU.

---

Bid Rigging is often assumed as an activity that may hinder Country‟s development. This assumption was caused by the nature of conspiracy which is in contrary with justice, because it does not provide an equal chance for every business actors. Thus, almost every State strictly forbid such activity. The outcome of this study shows the regulation and the application of bid rigging in Indonesia, America, as well as European Union in Competition Law, which is aimed. to fix the regulation which supposedly conducted by Business Competition Supervisory Commission"

"Penetapan kriteria dan bobot penilaian yang tepat pada evaluasi penawaran merupakan faktor terpenting dalam seleksi pemilihan penyedia barang/jasa. Seringkali yang dijadikan kriteria utama dengan bobot terbesar pada evaluasi penawaran untuk pemilihan penyedia barang/jasa masih berdasarkan atas penawaran terendah (lowest bid). Saat ini kriteria utama yang digunakan di dalam evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) hanya meliputi evaluasi harga penawaran (70 %) dan aspek teknis (30 %). Kriteria lainnya berdasarkan konsep best value evaluation seperti kemampuan teknis, kualifikasi personil, dan target waktu penyelesaian proyek tidak memiliki bobot penilaian yang cukup besar di dalam evaluasi penawaran. Sedangkan kriteria kemampuan manajerial dan kemampuan finansial belum dimasukkan ke dalam evaluasi dokumen penawaran. Tentunya kriteria dan besarnya bobot penilaian tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja (performance) peserta lelang ketika nantinya ditetapkan menjadi pemenang lelang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bobot penilaian kriteria yang paling tepat untuk digunakan pada evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus dan objeknya adalah PT Jasa Marga (Persero). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden yang pernah terlibat pada pekerjaan pengadaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero).Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh besarnya komposisi bobot penilaian pada evaluasi penawaran untuk kriteria kemampuan finansial sebesar 40 %, harga penawaran sebesar 27 %, kemampuan teknis sebesar 11 %, kemampuan manajerial sebesar 11 %, project performance milestone sebesar 6 %, dan kualifikasi personil sebesar 5 %. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat besarnya bobot penilaian evaluasi penawaran dari sudut pandang kontraktor untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

---

Selecting the most suitable criteria in bidding evaluation method is the most important factor in selecting goods and services supplier. mostly low bid method become the most important criteria with the biggest weighting point on evaluating bid for choosing supplier for goods and services based on low bid methods. This time the major criteria used in evaluating bid procurement project in PT Jasa Marga (Persero) only contain of evaluating bid pricing (70%) and technical aspect (30%). Another criteria based with best value evaluation such as evaluation of technical excellence, personal qualifications, and completion date doesn?t have a large scale weighting point in bidding evaluation. While managerial capability and financial capability not yet included to this evaluation bidding document. This weighting point and all of those criteria will give a significant effect to the performance of all bidders when finally they announce becoming the winner of tender.The purpose of this research is to find the most suitable weighting point criteria to use for evaluating bid construction project in PT Jasa Marga (Persero) by using Analytic Hierarchy Process (AHP). For that purpose we do some research with study case approach and the object is PT Jasa Marga (Persero). Data research result obtained by distributing questioners and interview to all responden who has involved previously in procurement project in PT Jasa Marga (Persero).Based on research result we find out the weighting point composition in bidding evaluation for financial ability 40 %, bidding price 27 % , technical ability 11 %, project performance milestone 6 %, and personnel qualification 5 %. Hopefully with all this research result we can do the next research to find out the weighting point scale in bidding evaluation from contractors point of view to get the optimal result."

"Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Emiten untuk menerbitkan Obligasi dalam beberapa tahap penerbitan, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Nomor IX.A.15 perihal Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (?POJK No. 036?). POJK tidak memberikan batasan tugas/tanggung jawab Wali Amanat selaku wakil pemegang Obligasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tanggung jawab Wali Amanat terhadap Emiten dan pelaksanaan tugas Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dibuatlah penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat hubungan tanggung jawab antara Wali Amanat terhadap Emiten. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Obligasi dari setiap Obligasi yang diterbitkan dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Wali Amanat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian terkait penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan seperti akta pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan.

---

In order to provide convenience to the Issuer to issue Bond in several issuing phase, the Bapepam-LK has issued Regulation No. IX.A.15 regarding Continuous Public Offering which is an annex of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK Number: Kep-555 / BL / 2010 dated December 30, 2010, as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 36 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on Continuous Public Offering of Debt Securities And / Or Sukuk ("POJK No. 036"). POJK No. 036 does not regulate the limitation of duty or responsibility of Trustee. This research is made to understand is Trustee has responsibility relationship Issuer and implementation of Trustee's duty in Bond issuing through Bond Continues Public Offering. The research method used is normative research. Based on research, there is no responsibility relationship between the Trustee and the Issuer. To conduct his duties in protecting the bondholders from each Bond issued through Bond Continues Public Offering, Trustee shall comply with the legislation in force and agreements related Bond issued through Continuous Public Offering, such as the deed of Declaration of Continuous Public Offering and trustee agreement."

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."

"Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity."

"Obligasi syariah telah berkembang sejak dua dekade terakhir ini. Berbagai pendapat dan usaha telah dilakukan dan dikemukakan untuk membuat instrumen pembiayaan yang dapat diterima sesuai syariat Islam, salah satunya adalah obligasi syariah (sukuk) ijarah. Banyak seminar dan diskusi telah dilakukan untuk membahas mengenai penerbitan obligasi syariah yang dapat membawa dampak yang positif, baik bagi perusahaan emiten maupun investor. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah ijarah, khususnya di Indonesia selama periode 2003-2007. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan sebelum dan setelah penerbitan yang dicerminkan melalui Current Ratio, Total Asset Turnover, Return on Asset, dan Debt to Total Asset Ratio. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan kuartalan beberapa perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah ijarah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji perbedaan kinerja, digunakan t test melalui regresi dengan dummy variable. Hasilnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada current ratio, return on asset, dan debt to total asset ratio. Sedangkan pada rasio total asset turnover terdapatperbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan setelah penerbitan obligasi syariah ijarah selama periode 2003-2007."

"Tesis ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi korporasi di Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 (4 tahun) dengan mengambil sampel sebanyak 81 obligasi korporasi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa penggabungan antara data time series dengan data cross section sehingga terdapat total data observasi sebanyak 324 data dan dengan menggunakan pendekatan analisa data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara langsung pergerakan harga pasar obligasi adalah rating obligasi, inflasi dan return di pasar modal. Sedangkan faktor-faktor yang juga mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi namun tidak secara langsung adalah suku bunga, tingkat pertumbuhan, dan return pada pasar keuangan. Salah satu faktor internal obligasi yaitu Jangka Waktu dimana rata-rata jangka waktu adalah 2.72 tahun ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan pergerakan harga pasar obligasi.Penelitian ini menyarankan bagi investor atau fund manager untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi baik langsung maupun tidak langsung dalam me-manage portofolio investasi obligasi yang dimiliki. Penelitian ini juga menyarankan antara lain bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal faktor jangka waktu obligasi dengan menambah data obligasi yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dan dengan periode observasi yang lebih panjang. Disamping itu mengingat cukup berpengaruhnya rating obligasi terhadap pergerakan harga pasar perlu dikembangkan model yang dapat memprediksi rating obligasi.

---

This thesis is proposed to study the influence of factors on Indonesia Corporate Bonds price during year 2003 to 2004 (54 years) using 81 corporate bonds. This thesis uses combining quantitative time series data and quantitative cross section data therefore there are 324 total data and uses data panel approach to analysis the data.The result of this thesis shows that rating, inflation, and return on stock market create direct influence on bond price movement. Otherwise other factors such as interest, growth and return on financial market create indirect influence on bond price movement. Once of internal factor that is Term to Maturity cannot explain the bond price movement significantly. The average of term to maturity of bond sample is 2.72 years.This thesis proposes for investor and fund manager to consider on both direct and indirect factors that influence the bond price movement in order to manage their obligation portfolio. For the following research, this thesis proposes to make another research along with longer maturity and longer period of observation. Since obligation rating issue is one of the important factor influenced the bond price, this thesis also propose to develop rating prediction model."