Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mempelajari perbedaan karakteristik perempuan menikah yang mengalokasikan waktu untuk bekerja paruh waktu maupun bekerja penuh menggunakan data Susenas 2012. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik multinomial, diketahui bahwa karakteristik yang lebih dominan memengaruhi alokasi waktu bekerja paruh waktu perempuan menikah adalah umur, status pekerjaan suami, keberadaan anggota rumah tangga lain atau pembantu dalam rumah tangga serta preferensi perempuan dalam hal pekerjaan. Sedangkan karakteristik yang lebih dominan memengaruhi alokasi waktu bekerja penuh adalah tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, status pekerjaan suami, status ekonomi rumah tangga, keberadaan anggota rumah tangga lain atau pembantu serta preferensi perempuan terkait pekerjaan.

---

This study examines the determinants of married women’s in allocating time for work. It specifically look at the choices of being underemployed and fully-employed using the 2012 Indonesia National Socio-Economic Survey. The results of multinomial logistic regression analysis, show that characteristics of married women’s who underemployed were age, status of husband’s employment, presence of household member or domestic helpers, and gender preference in household. Meanwhile level of education, area of residence, status of husband’s employment, status of household economic, other household member or domestic helpers and gender preference related to jobs show significant effect on the likelihood to participate in full employed."

"ABSTRAKPemerintah sudah berupaya membantu pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan jalan membantu kelancaran dan pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat melalui program asuransi kesehatan, namun demikian masih ada pegawai negeri yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum menggunakan secara maksimal jasa dan sarana yang sudah disediakan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada unsur peserta, sedangkan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dan unsur pengumpul & pengelola dana dilibatkan namun secara tidak langsung yakni melalui ungkapan pengetahuan dan sikap dari peserta. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pusat Diktat Pegawai dan BLKM Nasional. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yakni mengadakan observasi terhadap subyek sebanyak satu kali dan mengukur variabel independen dan dependen dari subyek tersebut pada saat diobservasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kuesioner, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis persentase, analisis varian, uji Tukey dan analisis regresi logistik sebagai analisis tambahan (diluar pembuktian hipotesis). Hasil yang diperoleh, dari seluruh responder sejumlah 164 ternyata 97 (59 7.) responden sudah menggunakan KP.PT Askes dan sisanya sejumlah 67 (41 7.) responden belum menggunakan walaupun sebenarnya membutuhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, frekuensi penggunaan KP.PT Askes yang menunjukkan perbedaan secara bermakna pada variabel umur, sikap, kecenderungan dalam memilih pelayanan kesehatan, jumlah balita yang dimiliki, pendidikan, golongan kepangkatan dan besar pengeluaran rata-rata setiap bulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta yang menggunakan KP.PT Askes adalah kelompek usia muda, kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap askes dan yankes, kelompok yang memiliki balita, kelompok yang sering menggunakan dan yang sebenarnya ingin menggunakan Puskesmas, kelompok yang berpendidikan rendah, kelompok yang memiliki golongan kepangkatan rendah dan kelompok yang pengeluaran rata-rata setiap bulan kecil. Bagi kelompok yang belum menggunakan KP.PT Askes disebabkan karena penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan dirasakan sangat jelek, penilaian terhadap prosedur yang harus ditempuh terlalu berbelit disamping puskesmas belum dapat memberikan citra bergengsi bagi pemakainya."

"It is a fact that the Ministry of Industry needs more human resources with excellent qualities to fulfill its missions and visions. According to this, The Ministry of Industry Republic of Indonesia at the present is having an activity namely ?The apprenticeship for Junior Employees on Industrial Companies?. This activity is merely important for giving more knowledge and insights to the juniors in order to give some guidance for industrial companies and to anticipate the caderisation on the latter purpose.

This study has a research question for how the the development of employees on the Ministry of Industry by means of a mandatory apprenticeship for the junior employees on industrial companies? To achieve the purpose of this study, the qualitative method is being used by doing some procedure of analysis data such as interviews with some respondents and examines the literature to attain the latest information.

A mandatory apprenticeship is a part of the careers development for the juniors so that it is important for them. The Assessment Phase on this activity is the bad condition that happened in the industry sector and the ministry?s contributions for the national economic development. Beside that, the weaknesses related to the government human resources are also affect the ministry?s training method.

Then, the job analysis is related to the needs of knowledge, skills and behavior though skills and behavior are not a fundamental issue at determining the training method. The relation of a mandatory apprenticeship with individual analysis is a zero-growth of employees for about ten years and consequently affects the ability of the juniors to replacing the seniors. The activity is started by the socialization from The Bureau of Human Resources to the second echelon official for appointing the companies. After that, the participants are distributed to each of divisions of the company. However, there are some difficulties on the implementation for instance the budget difficulty, the unperformed of forum group discussion at the company and the report presentation that are not accomplished yet."

"Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan.Jika dilihat dari pengalihan ini, pengalihan personil (Pegawai Negeri Sipil ke sektor-sektor pemerintah di daerah) merupakan persoalan yang sangat rumit dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah selanjutnya. Oleh karena itu persoalan pelimpahan kewenangan (terutama kewenangan yang menyangkut sumber daya dan atau desentralisasi fiskal) dan pengalihan PNS diangkat menjadi persoalan utama tesis ini.Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan (dalam artian desentralisasi fiskal) tetap dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar pemerintah pusat dapat mengontrol dan menjaga keseimbangan antara besarnya kewenangan (dalam artian desentralisasi politis dan fungsi) yang dilimpahkan kepada pemerintah di Daerah dengan penerapan kebijakan fiskal (dalam hal ini kebijakan DAU).Dari penelitian menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang positip searah dan kuat antara kebijakan Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hal ini dapat terlihat dari besaran-besaran koefsien korelasi yang berkisar mendekati angka 1 (satu) dari perhitungan hubungan kedua variabel yaitu variabel jumlah transfer DAU dengan Gaji/pensiun PNS pada seluruh propinsi di Indonesia. Dari penelitian ini juga didapati banyak masalah yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut, serta dapat memacu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Permasalahan itu muncul, baik diakibatkan dari penerapan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan maupun dari kebijakan Transfer DAU, dimana sangat mempengaruhi terhadap Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah.Studi tentang pelaksanaan desentralisasi ini, telah menghasilkan banyak kajian, akan tetapi pengkajian secara khusus mengenai Hubungan antara Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dari Pemerintah Pusat Ke Daerah masih sangat jarang.Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan (walaupun kecil artinya) bagi pemikiran tentang hubungan antara Transfer DAU dengan Pelimpahan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang merupakan bagian dari kajian ilmu keuangan publik. Dan dari penelitian dasar ini diharapkan dapat memacu rekan-rekan yang lain untuk mengkaji lebih dalam ke penelitian selanjutnya.Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan data historis dengan mengklasifikasikan data-data yang telah dipublikasikan, serta mengadakan wawancara, dan studi literatur atau dokumentasi. Adanya wawancara dengan pejabat atau pelaksana pemerintahan, merupakan bagian dari validasi terhadap analisa yang penulis sajikan, dengan mendasarkan pada kajian teori, kebijakan, dan peraturanperaturan yang ada mengenai Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah.Pada tahap akhir, penulis mendiskusikan dan melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing, untuk mendapatkan pengarahan yang lebih terfokus dalam penulisan ini.Dalam analisis, ditemukan adanya hubungan yang positip searah dan kuat dari penerapan UU No 22 dan No 25 tahun 1999, yaitu Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah , serta mempunyai implikasi yang besar dalam penerapan pengeluaran keuangan di Daerah. Akibat berantai dari kebijakan tersebut, akan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pelayanan kepada publik di daerah.Adanya implikasi dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan antara transfer DAU dengan pengalihan PNS, masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam penerapan formula DAU, agar tidak terjadi kesenjangan (gap) yang berarti, serta dapat menyesuaikan dalam penentuan kebutuhan PNS dan kualitas PNS di Daerah. Dengan demikian akan mengarah pada tujuan dari kebijakan tersebut yaitu memberikan peningkatan pelayanan kepada publik."

"Dewasa ini pembangunan kesehatan masih ditandai dengan tingginya angka kematian ibu (AKI} sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk menurunkan angka kematian ibu sampai ke batas yang paling rendah, pemerintah telah menempatkan bidan desa ke seluruh tanah air. Salah satu tugas bidan tersebut ialah meningkatkan peran serta masyarakat. Pada tahun 1988 kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM 80% masih kurang, yaitu 6 - 7 jam setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM di Kabupaten Aceh Timur.Kinerja alokasi waktu yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah jumlah jam kegiatan per bulan, dikatakan baik bila jumlah jam kegiatan > 30 jam per bulan, dikatakan sedang bila jumlah jam kegiatan 7,5 - 29,9 jam per bulan dan dikatakan kurang bila jumlah jam kegiatan < 7,5 jam per bulan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel penelitian adalah bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sistematik random sampling dengan jumlah responden 61 orang yang dilaksanakan pada bulan November 1999.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37,7% kinerja alokasi waktu bidan di desa tergolong baik, 29,5% sedang dan 32,8% kurang. Faktor umur, lama bekerja dan tempat tinggal mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinerja alokasi waktu bidan di desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM dengan hasil kategori baik lebih tinggi dari hasil kinerja kategori sedang dan kurang.Penelitian ini menyarankan untuk penempatan bidan di desa pada masa yang akan datang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kematangan. Bagi bidan yang menetap di desa dengan kinerja baik, perlu diberikan fasilitas pemondokan yang layak huni. Bagi bidan yang telah lama bekerja disarankan dalam jangka pendek mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kinerja dalam peningkatan PSM. Pada jangka menengah bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan (AKBID). Pada jangka panjang bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah.

---

The Factors Related Village Midwives Time Allocation Performance on Community Participation Development at District of East Aceh, on 1999The current achievement of health development programs is still marked with Mother Mortality Rates (MMR), which are 390 per 100 thousands live birth. Therefore to decrease the rate, government has made a policy on midwives placement at village in all over Indonesia. One of the midwives' responsibilities at village is developing community of participation. In 1998, the performance of the midwives achieved less than target was 80%, which were 6 to 7 hours each month. This study had objective to describe which the village midwives performance on community participation development in District of East Aceh. The indicator used of the performance is total hours spent in a month for community development activities. If the total hours of activity is greater or equal than 30 hours per month, the performance is excellent, if the total hours of the activity is equal to.7.5 to 29.9 hours per month, then it is good, otherwise those with less than 7.5 hours per month is considered unsatisfactory performance. This study used cross sectional design. The unit of analysis is village midwives who currently work in East Aceh District. Sampling method is systematic random sampling with sample of 61 midwives.

Some important results showed that only 37.7% of respondents have excellent performance, 29.5% are good, and 32.8% are considered unsatisfactory performance. Variable of age of midwives, length of placement, and placement area are variables significantly related to the performance. The study recommends that midwives placement at villages should consider the maturity of midwives themselves. Be should provided appropriate placement facilities such as house to stay. Furthermore, those midwives with length of works more than 3 years can be suggested to follow refreshing training on community development to enhance their motivation. This study who suggests in the mid and long term period that midwives who have excellent performances should be recommended to continue their education to Midwives Academy (AKBID). Furthermore, they can also be promoted as permanent civil servant."

"Konstruksi budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat membentuk pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan kegiatan rumah tangga. Dalam perkembangannya, kebutuhan perekonomian sebuah rumah tangga membawa perempuan terlibat dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Sering terjadi, keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga tidak diikuti dengan berkurangnnya kewajiban perempuan dalam penyelesaian kerja rumah tangga. Tesis ini ditulis dari hasil penelitian kulitatif terhadap perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dilakukan terhadap 30 informan penelitian, kemudian dalam prosesnya menjadi 16 orang informan, dengan pertimbangan kebutuhan data sudah terpenuhi dari 16 orang informan yang diwawancara secara mendalam. Pemilihan Perempuan PNS struktural yang berpasangan dengan PNS, dengan pertimbangan bahwa perempuan PNS, khususnya di daerah merupakan perwakilan perempuan yang berpendidikan dan berpenghasilan tetap. Memiliki status sosial dan kemungkinan untuk digunakan dalam proses perbaikan hidup perempuan yang dimulai dan kehidupan perempuan dalam rumah tangga, terutama dilihat dari kemampuan perempuan membina relasi suami-istri yang setara. Hasil penelitian memperlihatkan bagaimana suami-istri PNS yang memiliki penghasilan tetap, mengelola dan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga. Proses pengelolaan dan penghasilan suami-istri maupun pembagian kerja keduanya memperlihatkan posisi tawar perempuan dalam membina relasi suami-istri temyata kurang mengutungkan. Hal ini terlihat jelas dari proses pembagian kerja rumah tangga yang lebih banyak diserahkan kepada perempuan. Banyak faktor yang memengaruhi kenapa penghasilan perempuan tidak mengurangi beban perempuan dalam kerja rumah tangga. Diantaranya konstruksi budaya terhadap struktur keluarga dan pembagian peran gender yang kemudian menjadi baku dan menstereotipe peran perempuan dalam masyarakat dan dalam rumah tangga.- Konstruksi budaya ini kemudian memberikan kemapanan dan kenyamanan kepada laki-laki, sehingga ada semacam upaya laki-laki mempertahankan kondisi tersebut melalui kekuasaan dan posisinya dalam keluarga, terutama dari sisi peran dan posisinya sebagai pencari nafkah keluarga. Faktor lain adalah kemampuan perempuan untuk menyadari arti perkerjaannya dan penghasilannya sendiri, terutama dalam melihat manfaatnya bagi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga. Kondisi perempuan bekerja (PNS) kemudian membawa posisi perempuan dalam keluarga sebagai istri yang mendampingi suami dalam masyarakat dan dalam rumah tangga, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan suami, berada dalam kondisi yang menguntungkan karena mendapatkan pelayanan dari istri dan keluarga, memiliki kekuasaan dengan posisi sebagai kepala keluarga, mendapat keringanan mencari nafkah dan kontribusi penghasilan istri. Kemudian tetap terbebas dan kewajiban menjalankan peran rumah tangga. Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa kesempatan perempuan bekerja di luar rumah yang memberikan konstribusi penghasilan, merupakan peluang bagi perbaikan posisi perempuan dalam membina relasi suami-istri maupun perbaikan posisi perempuan secara luas. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan kekuatan perempuan mengubah pemahaman peran gender suami istri yang dikonstruksi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan perempuan dengan cara memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dirinya dalam keluarga dan dalam masyarakat. Penelitian ini, memberikan gambaran kondisi perempuan bekerja dengan situasi daerah kabupaten Ketapang, yang mungkin berbeda dengan kondisi dan situasi daerah perkotaan atau daerah lain. Sehingga memungkinkan rekomendasi dan perlakuan yang sedikit iebih spesipik dalam mengubah pemahaman konstruksi gender tentang peran suami-istri dalam keluarga dan dalam bermasyarakat."

"Seiring dengan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, kini wanita maupun pria memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Wanita yang bekerja di luar rumah menjadi sorotan masyarakat ketika ia memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Pandangan tradisional masyarakat menuntut wanita untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ada berbagai alasan mengapa seorang istri memutuskan untuk bekerja. Selain untuk memperoleh penghasilan (ekonomis) juga adanya kebutuhan untuk memperluas wawasan intelektual dan interaksi sosial (non-ekonomis). Keputusan istri untuk bekerja mendatangkan konsekuensi pada tiga aspek dalam lingkungannya, yaitu pada hubungan perkawinan, pada anak serta pada dirinya sendiri. Penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini cenderung berfokus pada konsekuensi negatif tanpa lebih dalam melihat pandangan obyektif, dari pihak istri dan suami. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi kedua pihak terhadap tujuan dan konsekuensi istri yang bekerja penuh waktu. Adapun yang dimaksud persepsi adalah interpretasi secara selektif oleh individu untuk memberi arti pada Iingkungannya Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini ialah : Bagaimanakah persepsi suami dan istri terhadap istri yang bekerja sebagai karyawati penuh waktu ? Penelitian ini menggunakan pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Subyek penelitian ialah pasangan suami-istri yang bekerja penuh waktu sudah mempunyai anak, berpendidikan minimal SLTA. Istri berusia 22-45 tahun dan bekerja di instansi swasta. Hasil yang diperoleh dari 57 pasang suami-istri menunjukkan bahwa istri dan suami mempersepsi adanya tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari bekerja. Adapun terhadap konsekuensi, suami mernpersepsi konsekuensi yang positif dari istri yang bekerja sedangkan istri mempersepsi adanya konsekuensi yang positif dan sekaligus negatif pada hubungan perkawinan, anak dan diri istri yang bersangkutan. Hasil tambahan menyatakan bahwa semakin positif persepsi suami terhadap konsekuensi istri bekerja semakin negatif persepsi istri, sebaliknya semakin positif persepsi istri semakin negatif persepsi suami. Hasil wawancara mendukung hasil di atas dan memberi data tambahan bahwa pasangan suami istri cenderung rnenjalankan peran tradisional. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri bekerja untuk tujuan ekonomis dan non-ekonomis, dimana hal ini dipersepsi sama pentingnya oleh suami maupun istri. Berkaitan dengan konsekuensi istri bekerja, ternyata persepsi suami Iebih positif dibandingkan dengan persepsi istri bekerja yang bersangkutan. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pasangan suami-istri mempersepsikan peran masing-masing dalam rumah tangga yang masih cenderung tradisional."