Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat), pengembangan karir, dan implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bappenas.Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan fokus memperoleh gambaran apa adanya tentang permasalahan yang dibahas, yaitu implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir PNS di lingkungan Bappenas. Populasi penelitian adalah PNS di lingkungan Bappenas yang telah mengikuti diklat ARUM dan Spama dan menduduki jabatan struktural yang berjumlah 213 orang. Sedangkan sampelnya adalah 60 orang PNS. Penarikan sampel dilakukan secara simple random sampling (acak sederhana). Pengumpulan data dilakukan inelalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan hasil jawaban responder yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara apa adanya dengan mengacu pada nilai rata-rata, frekuensi dan prosentase jawaban responden.Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan panting sebagai berikut :Kondisi pelaksanaan diklat di Bappenas tergolong baik dalam aspek instruktur dan metode, namun kurang baik dalam aspek fasilitas dan kurikulum.Kondisi pengembangan karir pegawai di Bappenas tergolong baik jika dilihat dari aspek sistem merit dan sistem karir, namun masih diwarnai praktek patronage.Dengan kondisi diklat dan pengembangan karir seperti itu, diklat dipandang bermanfaat bagi pengembangan karir oleh sekelompok pegawai, namun tidak demikian halnya bagi kelompok pegawai lain. Ambiguitas pandangan tersebut disebabkan oleh materi diklat yang kurang mengakomodasi kepentingan pegawai untuk suatu promosi jabatan, tidak adanya ketentuan yang mengatur kenaikan pangkat kompensasi setelah pegawai mengikuti diklat dan adanya suatu fakta (sistem patronage).Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan : (1) pelaksanaan diklat di lingkungan Bappenas perlu penyempurnaan terutama content materi promosi jabatan, serta perbaikan fasilitas diklat khususnya laboratorium komputer, media intern, alat-alat praktek, laboratorium bahasa, ruang simulasi dan ruang tamu; (2) perlu reduksi sistem patronage yang masih mewarnai pola pengembangan karir di Bappenas melalui penerbitan peraturan tentang tindakan anti-patronage bagi pegawai di lingkungan Bappenas, atau melalui penciptaan budaya organisasi yang kedap dari praktek patronage; dan (3) dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan atau pengaruh diklat terhadap pengembangan karir pegawai di lingkungan Bappenas."

"Penelitian atau kajian ini menyangkut pengaruh pendidikan dan pelatihan Penjenjangan SPAMEN terhadap peningkatan kemam. puan kerja pejabat eselon II dan III di Jajaran DEPDAGRI dan PEMDA. Dalam kajian ini lebih banyak menganalisis mengenai pengaruh pelaksanaan Diktat dalam lingkup : (1) pengaruh Widyaiswara dalam proses Diktat (2) pengaruh ketepatan metode Pembelajaran dan (3) pengaruh materi Kurikulum. Penelitian ini berawal dari kajian analisis regresi yang berkaitan dengan masalah peramalan hubungan antara 2 variabel. Dua buah variabel yang akan dianalisis yaitu variabel pendidikan dan pelatihan SPAMEN (variabel bebas) dan variabel kemampuan kerja pejabat Eselon II dan III di Jajaran DEPDAGRI dan PEMDA (variabel terikat). Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel tersebut dilakukan penelitian lapangan melalui hasil respons peserta Diktat SPAMEN dan Alumni Diktat SPAMEN, yang diolah dan dianalisis berdasarkan berbagai perhitungan statistik, analisis korelasional dan regresi Linier. Pengaruh metode pembelajaran yang diterapkan pada Diktat SPAMEN dilihat dari respons peserta mengenai metode Pembelajaran menunjukkan kecenderungan yang tinggi atau termasuk pada kategori sangat tepat, dengan 7'440 °?o memberikan respons sangat tepat. Sementara itu, bila dilihat dari respons peserta mengenai penguasaan Widyaiswara/Tenaga Pengajar terhadap Materi (Agenda Pembelajaran) menunjukkan pada kategori cukup, dengan respons peserta yang menjawab menguasai sebanyak 81,00 %. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dirumuskan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Lulusan dengan Pengguna Lulusan mengenai relevansi Materi Kurikulum Diktat SPAMEN dengan kemampuan kerja. Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dirumuskan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi lulusan mengenai relevansi materi Kurikulum Diktat SPAMEN dengan peningkatan kemampuan kerja, di mana hasil perhitungan regresi diperoleh harga konstanta intersep (a) 32,08 dan harga koefisien regresi (b) 0,76. Dengan kata lain, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara persepsi lulusan mengenai pelaksanaan kurikulum dengan persepsinya mengenai relevansi materi kurikulum Diktat SPAMEN dengan kemampuan kerja. Hubungan tersebut bersifat positif signifikan dan linear. Sehingga semakin baik pelaksanaan kurikulum sebagai rencana tertulis untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan yang diinginkan, maka akan semakin baik pula respons peserta Diktat mengenai relevansi materi (agenda) kurikulum."

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."

"ABSTRAKPemerintah sudah berupaya membantu pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan jalan membantu kelancaran dan pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat melalui program asuransi kesehatan, namun demikian masih ada pegawai negeri yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum menggunakan secara maksimal jasa dan sarana yang sudah disediakan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada unsur peserta, sedangkan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dan unsur pengumpul & pengelola dana dilibatkan namun secara tidak langsung yakni melalui ungkapan pengetahuan dan sikap dari peserta. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pusat Diktat Pegawai dan BLKM Nasional. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yakni mengadakan observasi terhadap subyek sebanyak satu kali dan mengukur variabel independen dan dependen dari subyek tersebut pada saat diobservasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kuesioner, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis persentase, analisis varian, uji Tukey dan analisis regresi logistik sebagai analisis tambahan (diluar pembuktian hipotesis). Hasil yang diperoleh, dari seluruh responder sejumlah 164 ternyata 97 (59 7.) responden sudah menggunakan KP.PT Askes dan sisanya sejumlah 67 (41 7.) responden belum menggunakan walaupun sebenarnya membutuhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, frekuensi penggunaan KP.PT Askes yang menunjukkan perbedaan secara bermakna pada variabel umur, sikap, kecenderungan dalam memilih pelayanan kesehatan, jumlah balita yang dimiliki, pendidikan, golongan kepangkatan dan besar pengeluaran rata-rata setiap bulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta yang menggunakan KP.PT Askes adalah kelompek usia muda, kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap askes dan yankes, kelompok yang memiliki balita, kelompok yang sering menggunakan dan yang sebenarnya ingin menggunakan Puskesmas, kelompok yang berpendidikan rendah, kelompok yang memiliki golongan kepangkatan rendah dan kelompok yang pengeluaran rata-rata setiap bulan kecil. Bagi kelompok yang belum menggunakan KP.PT Askes disebabkan karena penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan dirasakan sangat jelek, penilaian terhadap prosedur yang harus ditempuh terlalu berbelit disamping puskesmas belum dapat memberikan citra bergengsi bagi pemakainya."

"Melalui uji rata-rata dua sampel (23 responder peneliti dan 30 responden non-peneliti) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kelompok sampel peneliti dan non-peneliti. Rata-rata produktivitas peneliti lebih besar dibandingkan dengan produktivitas non-peneliti. Melalui uji chi square diperoleh hasil: 1 . Tidak ada kaitan yang signifikan antara produktivitas dengan perbedaan jabatan pegawai di Balitbang Depdagri,2. Tidak ada kaitan yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pegawai akan terus bekerja dengan tingkat penghasilan berapa pun, dan pegawai sadar bahwa disamping bekerja sebagai pegawai negeri mereka harus mencari tambahan penghasilan.3. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara ketersediaan fasilitas dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.45), Kondisi fasilitas penelitian Balitbang Depdagri saat ini relatif masih kurang, khususnya sarana informatika.4. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara keahlian (skill) pegawai dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.41). Peningkatan keahlian melalui pendidikan merupakan salah satu upaya positif untuk meningkatkan produktivitas pegawai,5. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara kebijakan pimpinan Balitbang Depdagri dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.385), Pegawai Balitbang Depdagri menghendaki kebijakan pimpinan yang dapat meningkatkan kualifikasi pegawai sehingga dapat menjadi peneliti. Berdasarkan temuan ini maka peningkatan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri dapat ditempuh dengan peningkatan tiga faktor yaitu fasilitas penelitian, kemampuan atau keahlian pegawai, dan kebijakan pimpinan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan diri."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era global seperti sekarang ini menutut kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap organisasi baik organisasi publik maupun organisasi non publik agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin meningkat.Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sebagai instansi Pengawasan Fungsional Pemerintah yang bersifat intern departemen juga telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya dengan mengikutsertakan ke dalam program pendidikan dan latihan baik yang bersifat penjejangan, fungsional maupun pendidikan lanjutan dengan tujuan agar kinerja Inspektorat Jenderal dapat emningkat sesuai dengan tuntuan tugas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan latihan pegawai, pengembangan karir dan kepemimpinan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan akan dapat meningkatkan keterampikan, kemampuan dan sikap bagi para pegawai, apabila dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan akan diklat, diajarkan oleh Instruktur profesional, dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan diikuti oleh para pegawai yang mempunyai motivasi tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara pelaksanaan pendidikan dan latihan dengan pencapaian efektivitas pengawasan, juga ada hubungan positif signifikan antara pelaksanaan pengembangan karir dengan efektivitas pengawasan seta ada hubungan positif antara kepemimpinan dengan efektivitas pengawasan.Pembinaan Sumber Daya Manusia yang telah berjalan baik perlu ditingkatkan dan tidak kalah penting adalah mengadakan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan sumber daya manusia di masa mendatang."

"ABSTRAKPegawai Negeri Sipil merupakan unsur yang cukup penting dalam pembangunan, sehingga untuk dapat mensukseskan pembangunan perlu adanya perhatian yang lebih bagi perkembangan karier mereka. Pendidikan dan latihan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat berprestasi secara lebih baik, sehingga mereka mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan diri serta meningkatkan karier. Kantor Menpora secara administratif berada dibawah Sekretariat Negara, sehingga segala urusan kantor Menpora termasuk urusan Pendidikan dan Latihan yang di berikan untuk para pegawai negeri sipil kantor Menpora harus menunggu kebijaksanaan dari Sekretariat Negara. Dengan kondisi tersebut kantor Menpora harus tetap berusaha untuk meningkatkan pegawai negeri sipilnya secara maximal. Sehingga timbullah dorongan pada penulis untuk meneliti lebih lanjut pada kantor Menpora, bagaimana kantor Menpora bisa mengembangkan karier para pegawainya dengan kondisi Diklat seperti tersebut diatas. Dan apakah Karier Pegawai Negeri Sipilnya tidak terhambat. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan studi kepustakaan serta mengadakan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Wawancara diadakan dengan beberapa pejabat kantor Menpora dan kantor Sekretariat Negara, juga beberapa pegawai peserta Diklat. Peningkatan prestasi kerja dilihat dengan cara membandingkan DP3 (daftar penilaian prestasi kerja) yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat. dan DP3 yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat dan DP3 yang dipg roleh sesudah mengikuti Diklat. Selain itu penulis juga melihat huhubungan antara Diklat dengan promosi. Hasil yang didapat, jelas terlihat bahwa Diklat mempunyai pengaruh yang besar untuk peningkatan prestasi kerja, walaupun Diklat tidak selalu mempunyai hubungan dengan promosi. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Diklat yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil kantor Menpora mempunyai hasil yang baik guna meningkatkan prestasi kerja. Maka hal tersebut merupakan jalan bagi peningkatan karier Pegawai Negeri Sipil pada kantor Menpora."