Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat struktural Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana Jakarta merupakan salah satu pusat pemerintahan. Diharapkan instansi vertikal seperti Departemen Agama ini akan dijadikan parameter dalam mengukur kinerja di lingkungan Kantor Wilayah lain.Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : motivasi, pelatihan, kepemimpinan, struktur organisasi, sistem kerja dan sumber daya, sedangkan variabel terikat adalah kinerja pejabat. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Departemcn Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejumlah 41 pejabat struktural. Analisis yang digunakan untuk mengolah data dari hasil kuesioner yang disebarkan adalah : Skala pengukuran likert.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa enam faktor menrpunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pejabat struktural dengan nilai tertinggi berturut-turut : sistem kerja, kepemimpinan, struktur organisasi, pelatihan, sumber daya dan motivasi. Korelasi dan signifikan tersebut secara prosentase dapat dilihat sebesar 93,7 %. Ini berarti bahwa hanya sekitar 6,3 % faktor yang kurang nlempengaruhi kinerja pejabat struktural.Agar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat struktural lebih berpotensi untuk meningkatkan kinerja pejabat dalam mencapai sasaran dan atau tujuan organisasi, maka perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan penyempurnaan aspek-aspek untuk memacu motivasi, peningkatan diktat, struktur organisasi, kepemimpinan dan sistem kerja dan peningkatan sumber daya (fasilitas kerja)."

"Kenyataan akibat dari keberhasilan pembangunan nasional telah meningkatkan kesadaran, pesahauan dan penghayatan bidang perpajakan yang tenjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan jumlah pembayar pajak baik secara kwalitas dan kwantitas terus bertambah. Meningkatnya penahaaan akan hak dan kewajiban dari wajib pajak, dipihak lain menimbulkan terjadinya sangketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat mudah dan sederhana.Oleh karena itu perlu penelitian tentang penyebab utama timbulnya sengketa pajak, apakah kesalahan aparat perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanpan pajak atanpun adanya peningkatan peas hanan wajib pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui masalah-masalah wajib pajak sampai mengajukan keberatan dan mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi keberatan ditinjau dari aspek kebijaksanaan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.Juga akan dilihat fungsi dan peranan lembaga keberatan dimasa yang akan datang dimana volume pengajuan keberatan main bertambah tentunya pelayanan ditingkatkan untuk penyelesaian tepat waktu. Sudah saatnya Seksi Penagihan Suku Dinas dan Unit Pelayanan PKB I BBNKB diberikan wewenang untuk memproses keberatan pajak daerah pada masa akan datang mengingat azas desentralisasi dan kemudahan pelayanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus ( case study ) yang bersifat deskriptif dan dengan teknik wawancara terhadap wajib pajak, pejabat Dipenda.Hasil analisa yang ditemukan timbulnya atau terjadinya keberatan pajak daerah lebih diakibatkan oleh sikap wajib pajak yang tertutup untuk menghindar dari kewajiban dan tidak melaksanakan peraturan daerah dengan baik. Perlunya melakukan revisi terhadap ketentuan pembayaran pajak reklame dengan menerbitkan nota perhitungan terlebih dahulu sebelum SKUM diterbitkan, dan penyamaan tarif pajak Hotel dan Restaurant dengan pajak penjualan untuk mencegah wajib pajak mencari tarif yang lebih rendah beserta hal yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pertimbangan keberatan pajak daerah.Kemudian disampaikan saran sebagai pemecahan masalah yang diharapkan akan berguna bagi Dipenda DKI Jakarta dan Program Study Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dan masyarakat pembacanya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Administrasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Proses reformasi administrasi dan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan reformasi, serta dampak reformasi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah menjadi pokok pembahasan pada penulisan tesis ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam terhadap lima orang tokoh reformator administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Beberapa temuan penelitian adalah : Pertama, terdapat berbagai hambatan pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Perda Nomor 9 Tahun 1995 untuk mencapai visi dan misi Penerimaan Daerah pada Tahun anggaran 2002 dan masa kedepan, sehingga dilakukan reformasi dengan Perda Nomor 03 Tahun 2001. Kedua, berdasarkan penelitian terbukti bahwa Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang pantas untuk diandalkan yaitu rata-rata 44,68%/Tahun ke APBD Propinsi DKI Jakarta selama 10 Tahun terakhir ini. Namun, realisasi penerimaan dimaksud masih jauh di bawah potensi yang ada. Untuk itulah dirancang berbagai Iangkah yang mendukung terlaksananya Reformasi Administrasi Perpajakan di Propinsi DKI Jakarta. Ketiga, sumber daya manusia, target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta pelaksanaan prinsip-prinsip perpajakan di Propinsi DKI Jakarta ternyata masih harus direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Propinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang disarankan adalah : Pertama, demi suksesnya reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan diperiukan dukungan politik yang kuat dari para pimpinan Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk membuat berbagai keputusan politik dalam bentuk regulasi. Kedua, diperlukan penambahan SDM melalui penerimaan pegawai baru dengan latar belakang profesi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai unit pada organisasi DIPENDA sehingga pelaksanaan tax collection dapat Iebih efektif. Ketiga, Biro Ortala, dan Pemimpin Dipenda perlu mempersiapkan langkah reformasi lanjutan untuk memampukan DIPENDA memasuki era globalisasi perekonomian dunia yang dalam kondisi bagaimanapun harus dihadapi. Bahwa perubahan tidak akan pernah berakhir dan bahkan akan semakin cepat terjadi seiring dengan tuntutan peran organisasi yang harus semakin baik dan Iebih baik lagi, karena kondisi yang dinilai baik saat ini akan pasti dinilai masih kurang baik pada masa yang akan datang."

"Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh kantor cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang (PLN). Dalam melakukan penyetoran pajak tersebut, PLN tidak melakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Data yang berhubungan dengan Wajib Pajak seluruhnya berada pada PLN, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya mencatat besarnya setoran Pajak Penerangan Jalan dan melakukan koordinasi, apakah kondisi yang demikian sudah sesuai dengan sistem dan administrasi perpajakan. Dengan keadaan yang demikian, perlu dijelaskan betapa pentingnya administrasi perpajakan untuk mencapai tujuan pemajakan, bagaimana koordinasi yang dilakukan, dan mengetahui kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK1 Jakarta dalam mengadministrasikan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang sudah cukup efektif, karena dapat menghemat biaya sarana pemungutan pajak yang cukup signifikan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi terhadap pemungutan dan administrasi perpajakan Pajak Penerangan Jalan, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengunakan tolak ukur untuk menilai pajak Daerah (Devas dan kawan-kawan : 1989), dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, tidak memiliki data objek pajak, kerena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghematan biaya sarana pemungutan pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran Pajak Penerangan Jalan terlambat. 3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93,2 % dari pajak yang dipungut, 6,8 % dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut Pajak Penerangan Jalan."

"Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pelayanan air bersih kepada masyarakat Ibukota Jakarta. Namun dalam menjalankan kegiatannya, PAM JAYA menghadapi berbagai kendala, seperti sumber air baku yang tercemar dan keterbatasan dana yang menyebabkan kemampuan pelayanan PAM JAYA baru berkisar 44% dari 8 juta penduduk Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran permasalahan pelayanan yang dapat diberikan oleh PAM JAYA kepada pelanggan maupun calon pelanggannya, serta bagaimana langkah yang sebaiknya diambil oleh manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan usaha.Jawaban kuesioner yang masuk (baik dari pegawai maupun pelanggan), dianalisis, baik kualitatif maupun kuantitatif, diketahui bahwa PAM JAYA, dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, relatif masih mampu memenuhi keinginan/harapan konsumen dalam bidang pelayanan, sehinggga konsumen cukup terpuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa posisi persaingan usaha PAM cukup baik (berada pada kuadran 1 matriks SWOT), sehingga disarankan untuk menjalankan strategi pertumbuhan guna mengantisipasi perubahan cepat yang selalu terjadi dalam lingkungan usahanya."

"Perkembangan kendaraan bermotor yang terus meningkat secara pesat ternyata memberikan pemasukan penerimaan PKB dan BBNKB yang luar biasa bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) propinsi DKI Jakarta. Perkembangan yang pesat tersebut ternyata tidak diimbangi oleh panjang jalan raya. Diprediksi pada tahun 2014 akan terjadi kelumpuhan total lalulintas jalan raya. Dewasa ini pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berencana untuk menekan jumlah kendaraan penumpang, yang tentu saja berdampak terhadap penurunan jumlah penerimaan PKB dan BBNKB. Data terakhir menunjukkan dari sisi pendapatan pajak, penerimaan PKB dalam dua tahun belakangan ini hanya terdapat sedikit peningkatan, sebaliknya BBNKB terjadi terus penurunan, sedangkan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran belum menunjukkan usaha yang maksimal. Kondisi ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah saat ini dan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja yang selama ini dipakai oleh Dipenda ialah mengikuti model LAKIP sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang berorientasi pada paradigma government yang bersifat internal, parsial dengan ukuran-ukuran finansial yang ketat. Sementara itu paradigma kinerja yang berkembang saat ini telah bergerak ke arah ukuran nonfinansial atau kombinasi finansial dan nonfinansial.Pertanyaan penelitian ialah bagaimana pengukuran kinerja organisasi Dipenda saat ini; Apa alternatif pengukuran kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta? Bagaimana simulasi kinerja Dipenda dan apa leverage tertinggi berdasarkan simulasi sampai tahun 2020. Metode yang digunakan dalam simulasi ini adalah system dynamics. Model simulasi dengan system dynamics mengacu pada pendekatan kualitatifkuantitatif. Penggunaan pendekatan berpikir sistem kualitatif (soft system methodology) dalam proses operasionalnya difasilitasi dengan penggunaan program komputer (software powersim constructor) sebagai alat bantu pengungkapan gagasan (cognitive mapping) atau memformulasikan model sebagai pendekatan berpikir sistem kuantitatif.Penelitian ini menghasilkan tiga temuan penting.Pertama, Pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta ialah menggunakan model LAKIP. Pada implikasinya dilapangan model ini tidak dapat menggambarkan secara baik dan rinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja suatu instansi dapat berjalan dengan benar, sebagai akibatnya organisasi juga tidak mampu merumuskan kebijakan mengenai tax potential, tax gap, mendeteksi potential loss, menghitung compliance cost dan menurunkan cost of taxation. Adapun kajian terhadap kinerja perpajakan diukur dengan indikator local taxing power, tax performance index, cost of collection, tax effort dan tax gap. Hasil analisis memberikan gambaran terhadap kewenangan pajak masih cukup tinggi, TPI yang digambarkan melalui potensi pajak hotel dan pajak restoran ternyata masih luas. Pada analisis tax efficiency masih memperlihatkan cost of collection yang tinggi. Analisis terhadap PDRB memberikan pengaruh kuat terhadap penerimaan pajak (tax effort). Hasil analisis tax gap PKB terlihat pada faktor nonfiling dan membesar ketika diintervensi dengan variabel spilovercost (invisible potential), pada BBNKB terletak pada nonfiling, pajak hotel pada underreporting; dan tax gap pada pajak restoran terletak pada nonfiling.Temuan kedua; kajian terhadap alternatif pengukuran kinerja organisasi dengan menganalisis enam dimensi nonfinansial yaitu dimensi kepemimpinan, perencanaan stratejik, wajib pajak sebagai pelanggan, pengelolaan pengetahuan, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen proses. Dengan menggunakan teknik statistik stepwise (SPSS), diperoleh dua dimensi yaitu perencanaan stratejik dan sumberdaya manusia yang mempengaruhi secara dominan kinerja organisasi. Dengan demikian diperoleh tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi perpajakan daerah yaitu finansial, perencanaan stratejik dan manajemen sumberdaya manusia.Temuan ketiga, kajian terhadap kinerja organisasi menghasilkan leverage hingga tahun 2020. Secara umum leverage terletak pada kebijakan. Terhadap PKB leverage terletak pada spilovercost yang dapat ditambahkan pada persentase angka bobot. Analisis BBNKB memperlihatkan leverage pada kebijakan pada tarif pajak. Kajian terhadap pajak hotel menghasilkan leverage pada kebijakan parawisata dan tarif menginap hotel. Terhadap Pajak Restoran menghasilkan leverage pada tarif restoran dan pertumbuhan restoran dan seat restoran.Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian adalah pertama; Implikasi teoritis: Untuk mengukur kinerja organisasi disarankan agar organisasi tidak menggunakan lagi perbandingan antara target dan realisasi pajak, tetapi menggunakan potensi pajak dengan realisasi pajak. Data perbadingan potensi dan realisasi pajak dapat digunakan untuk merencanakan strategi ke depan,menjelaskan kelemahan dan merinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja organisasi berjalan sesuai atau tidak dengan rencana. Pada tax gap, selain dapat mendeskripsikan potensi yang nonfiling, underreporting dan underpayment, penelitian ini menambahkan variabel lain berupa tax gap yang invisible potential yang berguna untuk menjelaskan potensi pajak yang tersembunyi dan belum dieksplorasi. Kedua, implikasi kebijakan (praktis); Dari analisis tax gap terlihat potential loss pajak hotel dan pajak restoran sangat tinggi, karena itu disarankan agar organisasi dimasa datang merumuskan kebijakan untuk mengekplorasi potensi dimaksud. Untuk menanggulangi cost of taxation yang tinggi pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembenahan administrasi perpajakan. Ketiga, acuan untuk wajib pajak; untuk menekan tax compliance dalam rangka efisiensi pajak terutama untuk menekan time cost dan psychology cost pada pajak hotel dan pajak restoran, wajib pajak dapat menyusun sistem pelaporan pajak dengan memanfaatkan file elektronik (email) yang berguna untuk menekan biaya fotokopi dokumen, biaya transportasi dan biaya penyimpanan dokumen. Penelitian lanjutan dianjurkan memasukkan beberapa hal yang belum tercakup dalam penelitian ini, misalnya memasukkan variabel obyek rumah kos dan tarif secara lebih detail pada simulasi pajak hotel dan pajak restoran.

---

The development of motor vehicles rapidly grows with the average development level 9% annually. Indeed, it gives contribution toward the tremendous revenue of motor vehicle tax (PKB) and motor vehicle purchase tax (BBNKB) for the Local Revenue Service (LRS/Dipenda) of Jakarta. Unfortunately, its rapid development is imbalanced with the length of roadways that only annually increases 3% in average. It is predicted, then, the total paralyze of traffics will inevitably be occurred in 2014. Nowadays, government and non-government organization plan to suppress the number of vehicle with its passenger that its impact will decrease the revenue of PKB and BBNKB. The last data shows that from regional tax revenue, the revenue of PKB in the last two years has been increasing in a small amount. On the other hand, BBNKB has been decreasing respectively, whereas the revenue from the tax of hotel and restaurant has not been showed the maximum effort. Therefore, it gives the signal that the revenue of PKB and BBNKB begins suffering from saturation point. This condition causes any questions appear in terms of how the organization performance of the Local Revenue Service at this time and the up coming time. The performance measurement employed by the LRS has been following the LAKIP model based on Presidential Instructions (Inpres) No. 7 year 1999. It has been giving such an orientation toward paradigm government that is internal, partial with the measurement of tight finance. Whereas the performance paradigm that has been developing these days has moved to measurement direction of non-financial or combination of financial and non-financial. One of approaches adopted to fulfill this need is the model of tax measurement by thinking systems and dynamics system approaches. The chosen title in this research is the Organization Performance of the LRS by Systems Thinking and System Dynamics.The questions of this dissertation is how the performance measurement of the LRS is at this time; what the alternative of performance measurement of the LRS, how the performance simulation of the LRS is, and what the highest leverage based on simulation until 2020 is. The research aims to a) dwell on and study the organization performance also identify and analyze the model, also the measurement mechanism employed by the LRS so far; b) develop and generate the alternative of performance model of LRS based on the system thinking approach trough dynamics simulation. The method applied in this simulation is system dynamics. The method is chosen in order to build such a model that will be applied based on the background, problem formulation and theoretical framework. It does so, since the performance problem of LRS observed possesses a dynamic nuance and its phenomenon structures contain more than one feedback structure. The simulation model by system dynamics refers to the qualitative and quantitative approach. The application of soft system methodology approach in its operational process is facilitated by the application of computer program (software powersim constructor) as the instrument of idea expression (cognitive mapping) or model formulation as the approach of thinking quantitative system.This research finds 3 crucial findings.First, the performance measurement tools that used by the Special Capital District of Jakarta is using the LAKIP model. The implications of this model is could not describe well and specifically the factors that caused the achievement of an agency to be able to go correctly. As a result, the organization could not also formulate the policy concerning tax potential, tax gap, detected potential loss, counted compliance cost and lowered cost of taxation. The study of regional tax performance measured by four indicators, namely local taxing power, tax effort, tax performance index and cost collection. The analysis result shows an illustration toward taxing power in Jakarta is high. Tax performance index illustrated through the potency of hotel and restaurant tax is still wide, but the analysis of tax efficiency still shows the high collection; whereas the analysis toward PDRB gives strong influence toward tax effort. From the study toward tax gap, it is implemented by three scenarios. In the pessimist scenario, tax gap of PKB is small, but in the moderate and optimism scenario describe that PKB owns enough huge tax gap in nonfiling factor. Having accomplished the theoretical study and interfered by spilovercost concept, it is found that invisible potential factor is more dominant than nonfiling factor. It is found in BBNKB that the illustration of tax gap upon underpayment is obtained and the highest is nonfiling since the tax payer postpones the BBNKB payment. In hotel tax, it is found that there is a nonfiling tax gap since a number of unregistered boarding house exist.Second finding; the study concerning alternative of the performance measurement organization by analyzing the six financial dimensions, such as the dimension of leadership, planning strategic, the tax obligation as the customer, the knowledge management, the management of human resources, and the management of the process. By using the statistic stepwise technique (SPSS), the result shows that the planning strategic and human resources were the dimensions that influenced dominantly the organization achievement. Therefore, there are three criteria that could be used to measure the organization achievement measurement of the regional taxation, such as financial, planning strategic and human resources management.The third finding, from the performance study of the LRS that generates leverage. In order to find the leverage, study of performance of each type of regional tax is executed by applying system thinking and system dynamics with three scenarios, namely pessimist, moderate, and optimist scenario. Toward PKB, it is recognized that leverage lies in the spillovercost that can be added for percentage of weight number. Another PKB leverage is the assessment value (NJKB) possibly shifted by the authority of regional tax in line with the market value. Analysis on BBNKB shows that leverage in policy can elevate the tax tariff. By doing scenario to increase or decrease the tariff of vehicle BBNKB, especially for new vehicle, it is seen the tremendous change of tax revenue if compared by other scenario. The study on hotel tax generates leverage of tourism policy and tariff of hotel occupancy. If it is interfered by these two policies, the revenue of hotel tax will possibly increase. Then, toward restaurant tax it is generated the leverage in tariff of restaurant and restaurant growth also its restaurant seat. While the effect of tourism policy does not own specific influence toward the growth of restaurant revenue.The academic implication of this research is to maximize the potency of regional tax, instead of tax gap which are nonfiling, underpayment, underreporting. Further, the generated model is possibly added by developing the invisible potential of tax gap. Invisible potential is such a hidden tax potency which can still be developed for the tax of motor vehicle. It is recognized when system is interfered by spillovercost variable or reason of global warming. In the future, for describing the effectiveness of regional tax, the Local Revenue Service is expected to employ the comparative data of tax potency with tax realization, not the comparison between target and tax realization.The theoretical and practical implications of the research were first: the theoretical implications: to measure the achievement of the organization it was suggested that the organization does not use the comparison between the target and the realization of the tax, but uses the potential for the tax with the realization of the tax. The use of the potential data for the tax could detail factors that caused the achievement of the proceeding organization well. In tax gap, apart from could describe the potential that nonfiling, underreporting and underpayment, this research added the other variable take the form of tax gap that invisible potential that was useful to explain the potential for the tax that was hidden and was not yet explored. Secondly, the implications of the policy (practical); the regional government could apply the restriction on the vehicle with the moderate scenario, by being accompanied by the policy of tourism of increasing acceptance of the hotel tax and the restaurant. As for from the analysis tax gap was seen potential loss the hotel tax and the restaurant tax were very high, because that was suggested that the organization in the future formulated the policy of exploring the potential was meant. To deal with cost of taxation that was high the government must formulate the policy of the repairing of taxation administration."