Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Salah satu unsur yang panting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah terdapatnya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam mengemban tugas-tugas kedinasan. Sumber daya aparatur sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peranan yang besar untuk menjadi penggerak di dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah tingkat II sejalan dengan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi terdapat sejumlah sumber daya aparatur yang memiliki keragaman dalam kemampuan danketerampilan serta potensi administrasi dan latar belakang pendidikan, sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian akademik di dalam melihat sejauhmana peran dari sumber daya aparatur dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peran dari Sumber Daya Aparatur ditemukan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan Manajemen Pemerintah Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sangat dibutuhkan sebagai penentu di dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pentingnya sumber daya aparatur segera terlihat bahwa aspek pengembangan sumber daya aparatur dalam berbagai dimensinya perlu merupakan program yang berkesinambungan menurut tantangan dan kebutuhan yang ada. Program pengembangan Sumber Daya Aparatur akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja manajemen Pemda Tk.II, sehingga program dimaksud perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dari Walikotamadya KDH Tk.II Sukabumi."

"ABSTRAKDi kaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur sangatlah strategis. Kebijakan pembangunan untuk secara benar meletakkan titik berat otonomi pada daerah haruslah benar-benar diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali memberi perhatian secara seksama tentang arti penting kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi SDM aparatur yang ada saat ini untuk menunjang kebijakan dimaksud, kemudian seberapa jauh kompetensi SDM aparatur memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi SDM aparatur tersebut sehingga semua itu bisa memberi kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa depan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat penguasaan kompetensi berdasarkan konsep generik Civil Service College terhadap 30 orang pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini bersifat kualitatif dengan juga melakukan studi pustaka terhadap teori-teori yang relevan, melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 211 responden (key informant) yang dipilih secara purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gambaran kompetensi SDM aparatur eselon III pada Pemerintah Daerah Kota Makassar secara generik berdasarkan konsep kompetensi CSC sudah cukup memadai. Kemudian tingkat pemahaman para pejabat terhadap konsep desentralisasi sudah cukup memadai pula dan dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa rencana strategis pengembangan kompetensi SDM aparatur pada pemda Kota Makassar sudah dilakukan namun baru mencapai tahap reposisi tentang visi, dan misi organisasi serta memberi kesempatan pada staf dan pejabat untuk mengikuti pendidikan formal lanjutan serta informal dalam bentuk diktat-diktat, baik diktat teknis maupun diktat fungsional. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang dihadapi di masa depan dimana diperlukan tingkatan kompetensi yang sangat baik dari para pejabat eselon III khususnya, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1) Diperlukan perencanaan strategis yang matang yang dituangkan dalam Renstra terpadu, 2) memberdayakan unit-unit fungsional SDM aparatur, 3) diperlukan uji kompentensi untuk seleksi (misalnya dengan fit and proper test) pada setiap level khususnya pada kesempatan yang luas kepada semua staf untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pribadi baik secara terprogram maupun secara individu.

---

"

"Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukan kualitas sumberdaya manusia masih rendah. banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrumen belum berdasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrumen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, pengembangan database pegawai, dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan"

"Aparatur pemerintah daerah adalah merupakan roda bagi terselenggaranya pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai profesionalitas yang baik. Konsep profesionalitas dalam diri aparat dilihat dari 2 aspek yaitu responsifitas dan inovasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu berangkat dari sebuah teori dan berusaha menguji teori tersebut secara objektif. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas aparatur di BAPPEDA Kota Depok dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 45 orang responden yang merupakan pegawai dari dinas-dinas di Kota Depok yang mendapatkan pelayanan dari BAPPEDA Kota Depok. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai mean (rata-rata) berada pada rentang nilai 2,5 - 3,25 atau berada pada nilai skala 3 sehingga profesionalitas aparatur BAPPEDA Kota Depok dinilai cukup atau memiliki profesionalitas yang cukup. Apabila dilihat dari nilai t hitung = 67,102 > nilai t tabel (44; 0,025) = 0.2000, karena t hitung > nilai t tabel atau bisa juga dilihat nilai sig. 0.000 < 0.025 maka Ho ditolak. Jadi rata-rata profesionalitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok termasuk dalam kategori baik.

---

Local government apparatus is a wheel for the implementation of self-governance and responsible. Readiness of the apparatus is of a great importance in determining the success or failure of a region in implementing autonomy in accordance with applicable laws. The Government apparatus in carrying out its duties and functions should have a good professionalism. The concept of professionalism within the apparatus self viewed from 2 aspects that are responsiveness and innovation.

The approach used in this study is a quantitative approach, which is deductive approach, which departs from a theory and trying to test the theory objectively.

Writing aims to know the apparatus professionalism in BAPPEDA of Depok City in carrying out the work in accordance with the duties and functions. Collecting data in this study conducted by distributing questionnaires to 45 respondents who are employees of departments in Depok City who get service from BAPPEDA of Depok City.

From the results of this study obtained a mean is in the range of values from 2.5 to 3.25 or are on the scale of 3 so that the apparatus professionalism of BAPPEDA of Depok City judged enough or have enough professionalism. When viewed from the value t count = 67.102 > table value of t (44; 0.025) = 0.2000, because the t count > t table value or it could be seen the value of sig. 0000 < 0025 then Ho is rejected. So the average of Apparatus professionalism Regional Development Planning Board (BAPPEDA) of Depok City included in good category."

"Perubahan struktur pemerintahan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi lembaga-Iembaga publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas, baik secara kuantifatif maupun kualitatif, sejalan dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Dengan demikian, pada pemerintah daerah telah terjadi penambahan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang kemudian harus dikelola sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah pusat secara langsung didalamnya.Perubahan di tingkat kelembagaan tersebut, selanjutnya mempengaruhi pola manajemen sumberdaya aparatur pemerintahan, termasuk didalamnya adalah sistem pendidikan dan pelatihan untuk para pemangku jabatan struktural di pemerintah daerah, karena perluasan kewenangan memerlukan tingkat kompetensi yang semakin tinggi dari para penyelenggara pemerintahan tersebut. Bagi pemangku jabatan eselon II di daerah propinsi, kabupaten dan kota, karena peran dan fungsinya sebagai eksekutif, maka prasyarat kompetensi yang dimiliki adalah kompetensi eksekutif, bukan kompetensi para pelaksana dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lain.Berkaitan dengan pengembangan kompetensi pemangku jabatan eselon II di daerah tersebut, realita menunjukkan bahwa praktek pendidikan dan pelatihan pimpinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Petatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, telah memposisikan eselon II pemerintah daerah setingkat dengan eselon II pemerintah pusat. Dengan demikian kompetensi pemangku jabatan eselan II di daerah dipandang tidak setara dengan kompetensi eksekutif di pusat, yakni para pemangku eselon I."