Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Penguasaan tanah termasuk bangunannya dalam hal kepemilikan hak atas tanah merupakan kesatuan yang penting. Hal ini disebabkan karena sistem hukum tanah nasional yang menganut asas permisahan horizontal. Sehingga mengenai kepemilikan tanah dan bangunan di atas tanah dapat saja terjadi perbedaan hak kepemilikan. Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pemilik hak atas bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah milik pihak lain dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk menggunakan tanah milik pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Kesimpulan penelitian adalah walaupun tanah tersebut jelas adalah milik Tergugat I dan Tergugat II (sebagai pemilik tanah), Penggugat (sebagai pemilik bangunan) tidak dapat diusir begitu saja dari bangunan tersebut, dan bahwa jual beli maupun peralihan kepemilikan atas suatu benda, termasuk tanah, tidak memutuskan sewa menyewa. Sehingga dengan dijualnya barang yang disewa (dalam hal ini adalah tanah), suatu perjanjian hak sewaan tanah yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan (hapus) kecuali ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk menggunakan tanah milik pihak lain adalah dengan perjanjian sewa-menyewa atau Hak Pakai. Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak pemilik bangunan sebaiknya segera mengurus bukti otentik dari penguasaan tanahnya agar memiliki alas hak yang sah dan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pihak lain yang ingin membeli sebidang tanah sebaiknya memeriksa dahulu mengenai keadaan fisik dari tanah tersebut.

---

Land is one part of the basic needs of human life. Mastery of land including the buildings in terms of ownership of land rights is an essential unity. This is because the national land law system which adheres to the principle of horizontal stratification, Because of that, the ownership of land itself and the building on the land itself may belong to different parties with different rights.

This thesis discusses the legal protection for owner/s of the building that stands on land rights and the efforts that may be done by building owners in using land that owned by another party. The study was a qualitative study with explanatory typology.

The conclusion is that although the land clearly belonged to first defendant and second defendant, plaintiff simply can not be evicted from the building, and if there is any transaction that may affects change the ownership of a property, including land shall not ending the agreement between first defendant and second defendant eventually. So with the hired object sold (in this case is the land itself), an agreement about land rental rights that produced previously is not remove unless it has been agreed at the time the agreement was provoked. Efforts that can be done by building owners to use land owned by another party is to create a treaty of lease or Right to Use.

The results suggest that the building owner should immediately take care of authentic evidence of mastery of the land in order to have a legitimate title and the public notary PPAT and others who want to buy a land should doing some research in advance about the physical condition of the land."

"ABSTRAKPerjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewatanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatasnya. Demikianhalnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yangmenimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihakpenyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkanmasing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal dan hak sewa atas tanahnyakepada pihak lain, yang berujung pada diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan.Permasalahan hukum tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahasnyadalam tesis ini dengan judul Analisis Yuridis Sengketa Rumah Dengan Surat IjinPerumahan Yang Didirikan Diatas Sewa Tanah Eks Kotapraja Jakarta (Studi KasusPutusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/PDT/2009).

---

ABSTRACTThe Land Leasing Agreement often creates conflicts whenever one party claimingas the owner of the building built there on. The same thing occurs with the houseleasing and the housing license which create a conflict between the leasee andlessor who claim as the owner of the house building. This issue leads into eachparty to transfer the rights over the house building and lhe leasing right over theland to other party, which eventually the issue is now being submitted to the court.These legal isuues are interesting for the writer to be discussed and elaboratedmore in the Thesis, with title :“ Legal Analysis on The Dispute of Housing with Housing License Built on TheLand Leasing Ex Jakarta Regency”(Case Study of Supreme Court Decision No. 2437 K/PDT/2009."

"Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan di masyarakat, dikaitkan dengan penerapan asas horizontal, dimungkinkan tanah dan bangunan diatasnya dipunyai oleh pemegang hak yang berbeda, pemegang hak atas bangunan dapat menyewa tanah empunya sei pemegang hak atas tanah agar dapat mendirikan bangunan diatas tanah si pemegang hak atas tanah. penulisan tesis mengambil judul "Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Sengketa Tanah (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 625/K/Pdt?2009)" dimana dalam kasus tersebut perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan yang berada diatas tanah tersebut tidak diakui oleh ahli waris dari pemberi sewa sehingga timbul sengketa.

---

Rental agreement of land and buildings is one of rental agreement is mostly done in the community, associated with the application of the principle of horizontal separation, land and buildings owned by different rights holders, building owner can lease the land from the land right holders to establish buildings. This thesis titled " The Application of principle of horizontal separation in land disputes (Judicial study of supreme court decision against no. 625 K/Pdt/2009)" where in this case, a dispute arises because the lease agreement by land rights holder with the building rights holder is not recognized by heirs of the land owned."

"[ABSTRAKHukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Hukum kesehatan yang baru berkembang ini berbanding terbalik dengan banyaknya sorotan terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter spesialis anestesi dalam melakukan tindakan operasi. Seorang dokter spesialis anestesi melakukan peran yang sangat penting di kamar operasi, tidak hanya membuat pasien tertidur, tetapi juga harus membuat keputusan untuk melindungi dan menjaga fungsi-fungsi vital dari organ pasien sehingga dapat berjalan dengan baik. Dokter spesialis anestesi juga bertugas untuk mendiagnosa dan menangani masalah yang mungkin timbul selama operasi atau pada masa pemulihan dalam perspektif keselamatan pasien secara umum. Dalam melaksanakan tugasnya dokter spesialis anestesi harus berpedoman terhadap standar dan prosedur, karena dalam melakukan anestesi diharuskan untuk tidak melakukan kesalahan maupun kelalaian. Penulisan ini membahas tentang tinjauan tanggung jawab dokter spesialis anestesi dalam tindakan operasi. Luasnya aspek hukum yang terdapat dalam hubungan dokter dan pasien membuat penulis membatasi pembahasan penulisan ini hanya mengenai aspek hukum kesehatan.

---

ABSTRACTHealth law is considered a new branch of law in Indonesia. The developing health law are inversely proportional to vast attention given to health law, especially to anesthetic specialist?s in surgical operation. Anesthetic specialist?s do important role in operation room, not only make patient sleep, but also take a decision to keep and protect the function of organ patient and also have a duty to diagnose and manage a problem that maybe will any during surgical operation or period dignification in perspective safety patient in general. Anesthetic specialist?s must orientation with standart and procedure, because when anesthesia doing, doctor?s shouldn?t do negligence or fault. The purpose of this writing is to knowing the responsibility of anesthetic specialist?s in surgical operation. The wide range of legal aspect in relationship within doctor and patient, require the writer to limit the writing of this paper only in term of health law.;Health law is considered a new branch of law in Indonesia. The developing health law are inversely proportional to vast attention given to health law, especially to anesthetic specialist’s in surgical operation. Anesthetic specialist’s do important role in operation room, not only make patient sleep, but also take a decision to keep and protect the function of organ patient and also have a duty to diagnose and manage a problem that maybe will any during surgical operation or period dignification in perspective safety patient in general. Anesthetic specialist’s must orientation with standart and procedure, because when anesthesia doing, doctor’s shouldn’t do negligence or fault. The purpose of this writing is to knowing the responsibility of anesthetic specialist’s in surgical operation. The wide range of legal aspect in relationship within doctor and patient, require the writer to limit the writing of this paper only in term of health law., Health law is considered a new branch of law in Indonesia. The developing health law are inversely proportional to vast attention given to health law, especially to anesthetic specialist’s in surgical operation. Anesthetic specialist’s do important role in operation room, not only make patient sleep, but also take a decision to keep and protect the function of organ patient and also have a duty to diagnose and manage a problem that maybe will any during surgical operation or period dignification in perspective safety patient in general. Anesthetic specialist’s must orientation with standart and procedure, because when anesthesia doing, doctor’s shouldn’t do negligence or fault. The purpose of this writing is to knowing the responsibility of anesthetic specialist’s in surgical operation. The wide range of legal aspect in relationship within doctor and patient, require the writer to limit the writing of this paper only in term of health law.]"

"Direksi sebagai salah satu organ PT berwenang untuk melakukan tindak pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun adakalanya Direksi melakukan tindak pengurusan di luar kewenangan yang dimilikinya.Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dan pertanggung jawaban anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan di luar kewenangannya, serta menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 55/k/Pdt/2009 yang menetapkan anggota direksi H. Anhar HA.Wahab tidak bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah NTB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangannya tidak memiliki akibat hukum terhadap PT kecuali PT meratifikasinya, anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya dapat bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, dan putusan MA yang menetapkan Anhar sebagai Direktur Utama PT. Lamere tidak bersalah adalah tepat karena tidak bertentangan dengan ketentuan ADPT dan UUPT. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya.

---

Board of Directors as one of the organs Company Limited shall be liable for the management of the Company for the interest of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company. However sometimes the maintenance of Directors committed outside its authority. This thesis analyse about legal consequences and responsibilities of the directors who act outside the authority of the law, as well as analyze the Supreme Court decision No.55/k/Pdt/2009 which establishes a director PT. Lamere is not guilty of unlawful conduct credit agreement with Bank Pembangunan Daerah NTB.

This research has founded that the directors act committed outside the authority has no legal effect on PT but PT ratified, member of the board of directors who perform legal acts outside the authority to take severally and jointly liability, and a Supreme Court decision that set Anhar as President Director of PT. Lamere not guilty is precisely because it does not conflict with the provisions of Article of Association PT and Company Law. This research is a normative juridical using secondary data as main data."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas atas perjanjian kedua belah pihak. Namun, ternyata dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pertimbangan hukum atas hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata dalam praktik peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, dalam putusan-putusannya memungkinkan bahwa persetujuan suami atau istri dapat dianggap ada jika utang yang dibuat adalah untuk kepentingan keluarga.

---

This undergraduate thesis describes about the spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property, in which the main issues in this research is how the statutory provisions, in this case the Law No. 1 of 1974 about Marriage, set it up and how the legal consequences if the spouse consent is not fulfilled. This research is legal research, which uses a form of juridical- normative research and a type of descriptive-analytics research. Based on Article 36 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 stated that regarding marital community of property, husband or wife can act upon the agreement of both parties. However, it turns out in the Decisions of the Supreme Court that there are different legal considerations on the matter. This research finds out that in judicial practice, in this case the District Court, the High Court, and the Supreme Court, there are the Court Decisions which states that the spouse consent is possible to be considered exist if the debt is made for the family interests."

"Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa setelah berlakunya UUPA, setiap bidang tanah bekas hak milik adat harus dilakukan pendaftaran dalam rangka tunduk pada ketentuan hukum, serta untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Tanah adat yang diperoleh melalui pewarisan harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga belum menerapkan Pasal 19 UUPA secara maksimal, dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum oleh USH beserta ahli waris lainnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

---

The Certificate of Ownership issued by the local Land Office should be regarded as strong legal evidence as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), as well as in Government Regulations regarding Land Registration. This research addresses the legal provisions in certifying former customary land ownership acquired through inheritance and analyzes the judge's considerations in the decision related to the ownership status of the former customary land that has been certified with a Certificate of Ownership. This doctrinal research with a prescriptive typology, based on primary and secondary data analyzed qualitatively, explains that after the enactment of the UUPA, every piece of former customary land must be registered to comply with legal provisions and ensure legal certainty of land ownership rights. Customary land obtained through inheritance must be preceded by the creation of inheritance statements and inheritance procedures. The judge's considerations in the decision have not yet fully applied Article 19 of the UUPA, as the Certificate of Ownership issued in accordance with legal procedures by the Land Office and other heirs is declared legally invalid."

"Dalam kegiatan perkoperasian untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi di perkenankan untuk menyertakan pihak ketiga untuk turut berkonstribusi dalam kegiatan modal penyertaan di koperasi. Dalam ketentuan modal penyertaan di koperasi modal tersebut memiliki sifat turut menanggung resiko usaha.Skripsi ini membahas mengenai penerapan sifat modal penyertaan di koperasi serta tanggung jawab terhadap resiko yang terjadi apakah murni pemodal penyerta yang menangung resiko tersebut ataukah dapat di mintakaan pertanggung jawaban atas resiko tersebut kepada koperasi maupun terhadap perangkat koperasi.

---

In cooperative activity to strengthen the capital structure Cooperatives permitted to include a third party to participate in activities contributing equity cooperatives do. In terms of equity capital in cooperatives to share the risk properties usaha.Skripsi is to discuss the implementation of accountability to the risks of the equity in the cooperative are pure investors to bear risk comorbid or can mintakaan accountability for risk to cooperatives or against the cooperative."

"[Tesis ini membahas tentang perlindungan kepada kreditur terhadap perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dengan jaminan hak tanggungan untuk mengamankan kreditur apabila debitur cidera janji. Tetapi pada kenyataannya meskipun telah mendapat dan memegang hak tanggungan belum tentu posisi kreditur sepenuhnya aman, sebab tidak selalu hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan desain preskriptif. Analisis kasus dilakukan terhadapputusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi hak tanggungan yang diberikan sebagai jaminan kepadanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kurangnya komitmen kreditur dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka dari itu disarankan agar kreditur menjalankan semua tahapan dalam proses penilaian calon debitur sehingga kreditur mendapat perlindunganmenyeluruh, dan notaris hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal.;This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between a creditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect the creditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained and having held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss to creditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Case analysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009 stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/its security. The research result shows that because creditor looking commitment in prudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommended that creditor should take all phases (action) in the assessment process ofprospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public is only responsible to the extent of formal authenticity., This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between acreditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect thecreditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained andhaving held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss tocreditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Caseanalysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/itssecurity. The research result shows that because creditor looking commitment inprudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommendedthat creditor should take all phases (action) in the assessment process ofprospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public isonly responsible to the extent of formal authenticity.]"