Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan kasih sayang. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang akan menjadi anak nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menyebabkan anak menjalani proses pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pokok Permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana pola pembinaan anak pidana, kedua hambatan apa yang dihadapi petugas dan ketiga upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non doktrinal atau sosio - legal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentaun Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, ternyata tidak hanya dihuni oleh Anak Didik Pemasyarakatan saja, namun terdapat Narapidana Wanita Dewasa. Selain permasalahan tersebut, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mengikutsertakan Anak Pidana dalam kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

---

Children is Our next Generation must be given care and affection. The absence of this could result in a child turning into juvenile delinquents and may carry deviate action which are mostly unlawful. These unlawfull action to be punished by the law system in Correctional.

There are three main problem in this thesis: firstly How is the system work to treament juvenile delinquents; second, the constraints are faced by officer of the law in treatment of juvenile delinquents; and third, how those officers to overcome those constraints.

The research method used in this study is a non-doctrinal or socio - legal methods. Location of the research are Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang and Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

This reseach showed that the implementation of the treatment of children in the Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang is in accordance with Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 and Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Although in accordance with regulation, Problem are still found in LPA Wanita Tangerang, such as in the Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita was not only inhabited by juvenile delinquents but also adult prisoners.

In addition to these problems, in Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang found the problems, such as the lack of officer, facilities and lack of society participation. The efforts that could be done to overcome these problems include: optimizing the work of available officers, cooperating with other institution especially NGOs, and submiting juvenile delinquents in external social activity."

"Pembinaan anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam lembaga maupun di luar lembaga, pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem pembinaan dimana seoarang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga diberikan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan karena anak telah diberi hukuman pidana. Penulis tertarik dalam masalah ini, karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara peserta didik di dalam lembaga dengan para pembinanya dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.Penelitian ini membahas hubungan/interaksi antara pembina dengan peserat didik dalam proses pembinaan lebih dalam lagi melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lembaga.Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD) yaitu Program Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Oaya Manusia, sarana Lembaga Pemasyarakatan dan kararteristik anak didik Sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan Variabel yang dipengaruhi (VD) adalah proses pembinaan dan hasil pembinaan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif dengan sampelnya berjumlah 60 peserta didik, yang diambil dari 269 peserta didik yang diambil secara acak untuk mempermudah pengambilan data, teknik yang digunakan adalah wawancara berstruktur pada masing-amsing responden. Juga dilakukan wawancara dengan para pembina yang berjumlah 11 orang, ditambah dengan studi pustaka dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah ada kekakuan dari program yang diberikan dan hubungan yang formil antara peserta didik dengan pembina. Peserta didik juga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan terutama mereka yang masa hukumnya kurang dari 3 tahun. Mereka juga mengalarni hambatan dalam berkomunikasi, dengan keluarga maupun pembina yanga ada di lembaga.Hasil analisa data, pencurian merupakan jenis kejahatan yang terbesar dilakukan oleh anak. Dan proses pembinaan di lembaga belum dapat dikatakan berahsil atau tidak berhasil dikarenakan tidak ada ukuran tentang keberhasilan suatu proses pembinaan di LP Anak Pria Tangerang."

"Kenakalan anak adalah suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat . Kenakalan anak terbagi 2 golongan yaitu kenakalan anak yang melanggar norma sosial dan kenakalan anak yang melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum tersebut proses pembtnaannya antara lain dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Pembinaan yang benujuan untuk merubah tingkah laku anak didik supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan tidak menggulangi perbuatannya.Persoalannya, dalam proses pembinaan yang diterapkan sudah sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan yang adaXendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam proses pembinaan.Data disimpulkan dengan menggunakan instrumen wawancara tidak terstruktur dengan imforman, ditambah dengan studi kepustakaan dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian.Pertanyaan Penelitian adalah: (1) Bagaimana proses pembinaan terhadap anak nakal di Lapas anak Tangerang dilakukan, (2) Kendala-kendala apa yang ditemui dan bagaimana mengatasi nya. .Lokasi penelitian adalah Lapas Anak Pria Tangerang karena Lapas tersebut adalah merupakan Lapas Anak yang digunakan untuk OKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten dan Serang. Dalam penelitian yang dilaksanakan terungkap bahwa proses pembinaan terhadap anak didik tidak sesuia dengan ketegori anak yang seharusnya yang dibina di Lapas.Disamping itu kekurangan tenaga yang berkualitas dalam pelaksanaan program dan metode yang diterapkan kurang diminati oleh anak didik. Sehingga mereka mengikutinya hanya asal-asalan saja. Minimnya jenis keterampilan yang tersedia sehingga anak didik banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersedia sehingga anak didik banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan keterampiian. Apaiagi adanya ketentuan tentang batasan masa pembinaan yang diikuti oleh anak didik dengan jenis keterampiian yang seharusnya mereka ikuti.Masih belum adanya penerimaan masyarakat terhadap anak yang berada di Lapas. Sehingga program asimilasi terhadap anak didik tidak dapat dijalankan. Kurang pedulinya orang tua anak didik terhadap anak-anak mereka. Sehingga anak didik tidak bisa melaknakan program pembinaan lanjutan sebab dalam pembinaan lanjutan yang bertanggung jawab adalah orang tua."

"Pokok permasalahan dalam studi ini adalah mengangkat tentang pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana eli dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang dan bagaimana pelaksanaan pembinaan penelidikan anak yang berada · eli dalam Lembaga Pemasyimlkatan. Penelidikan merupakan hak semua warganegara termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak pidana tidak boleh dihapuskan walaupun status mereka sebangai anak pidana (terpidana). Tetap hak mereka harus dilindungi dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam pemenuhan hak bagi anak pidana dilaksanakan melalui peberian penelidikan formal maupun informal. Pemenuhan hak penelidikan dan pengajaran bagi anak pidana eliperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis eliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Dalam pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana diLembaga Pemasyarnkatan telah dilaksanakan, mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional namun dalam pelaksanaanya terdapat kelemahan-kelemahan dalam fungsi-fungsi penelidikan.Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, mendiTesiskan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang elipakai adalah pendekata.'l. kualitatif, dengan tekuik peugumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan stueli literatur dengan jumlah responden 23 orang. Informan yang elipilih adalah anak­ anak yang masih aktif sebagai anak elidik eli Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Dalam pencarian data terdapat temuan rendahnya kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan diLembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kualitas penelidikan elipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Hasil analisis dari stueli ini menunjukkan bahwa pasilitas yang ada eli Lapas kurang memadai, elisamping itu faktor penelidik I guru yang tidak mempunyai, latar be1akang sarjana penelidikanlkeguruan memberikan anelil terhadap rendahnya kwalitas pendidikan yang ada di Lapas serta belum adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan.Dari basil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas penyelidikan bagi anak pidana oleh Lembaga Pemasyimlkatan secara umum telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan

---

The main issues raised in this study is about the fidfillment of the right to education for children in the Penitentiary tangerang male child and how the implementation of coaching education for the children who are in prison. Education is a right of all citizens including children - children in conflict with the law. The rights of criminal child should not be waived even though their status as criminal child (The accused). Permanently their right must be protected and obligatory to be carried out. In the fulfilment of the right for the criminal child was carried out through giving of formal education and informal. Fulfillment of the right to education and instruction for children in getting criminal through the coaching process, its implementation is technically stipulated in Government Regulation No. 31 year 1999. In fulfillment of the right to education for children of criminal in prison has been conducted based on the national education department curriculum but in practice there is a weakness, a weakness in the function's of education.

This study uses descriptive type, describing data's, analyze ·it as well. The approach in use is qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation and literature study with the number of respondents 23 people. Informants who were in the select is still active as a child protege at the correctional institution tangerang male child, there is data in the search for finding the low quality of education which is implemented in prisons. Quality education is influenced by internal and external factors.

Results of analysis of this study indicate that the existing facilities in prisons are not appropriate in the conduct of education. In addition, factors educators I teachers who do not have the skills or background belakng graduate education contribute to poor quality of existing education in prisons. There has not been specified about the implementation of education in prisons."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga yang melakukan pembinaan bagi anak yang terpidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak sepenuhnya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan internal LPKA Kelas I Tangerang. Pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dibedakan dari anak yang melakukan tindak pidana lain, dan pembinaan khusus hanya akan diadakan ketika muncul hal yang sifatnya darurat.

---

This study aims to determine the rehabilitation development of juvenile sex offenders in the Youth Correctional Center (LPKA) Tangerang. The results showed that the criminal prosecution of juvenile sex offenders should be referred to the Law No. 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System. Institutions which are providing supervision for children who are convicted of a criminal act of sexual violence is the Agency is assisted by the Special Child and Community Advisors.

Rehabilitation development of children in LPKA Tangerang is not fully accompanied along by Social Counsellor (Pembimbing Kemasyarakatan) from The Central Penitentiary (Bapas) Serang due to limitation of human resources and internal policies of LPKA Tangerang. Guidance for juvenile sex offenders inside LPKA Tangerang is no different from children who commit other crimes, and special guidance will only be held when it appeared the nature of the issue a child has is an emergency."

"Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan.

---

The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case.

The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data.

The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program.

Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work."

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak perlindungan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya konsistensi mengenai batas usia anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kesesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terwujud haknya sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa penahanan Anak harus terpisah oleh orang dewasa. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan seperti : Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertayaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita klas IIB Tangerang.

---

Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. Not only the victims who have the right to be protected by law, children who become perpetrators of crime also have the same rights, which has the right to special protection as has been stipulated in the Child Protection Act. Child protection will be discussed in this thesis is criminal child protection in Child Penitentiary. In this regard there is need for consistency regarding the age limit of children who underwent training in Child and suitability Penitentiary function Child to manifest its rights in accordance with Law No.12 Year 1995 on Correctional, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and the Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice Child which states that detention should be separated by an adult.

On the basis of the background of the above problems can be identified then issues such as: How does the practice of implementation guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang in the prevention of child abuse and neglect within the framework of realization yustisiil Law No.12 Year 1995 on Correctional and Law. 23 Year 2002 on Child Protection; And the things that need to be improved if in furtherance of the protection and guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang, to realize that good stewardship. The writing is descriptive analytical law, for the collection of data by the method of library research and field research to make observations and give some kind pertayaan criminal interview to some children who are in prisons Child Tangerang Women's class IIB. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas persepsi pengguna terhadap layanan di perpustakaanLembaga Pemayarakatan Anak Pria Tangerang. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Masalah yang adadalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengguna terhadap layananperpustakaan lembaga pemasyarakatan, yang terdiri jam buka perpustakaan,koleksi perpustakaan, lokasi dan sarana prasarana perpustakaan, petugasperpustakaan, kegiatan perpustakaan, serta manfaat layanan perpustakaan. Hasilpenelitian menunjukkan kurang efektifnya layanan karena koleksi perpustakaankurang up-to-date; sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki; kegiatanperpustakaan belum optimal; pemahaman petugas tentang perpustakaan perluditingkatkan; serta belum terasanya manfaat dari perpustakaan. Namun, untuk jambuka pengguna merasa puas.

---

ABSTRACTThesis is focused on users? perceptions of library service in Tangerang juveniledetention center. This study is a descriptive qualitative study with case studymethod. Problems that existed in this study is to find how user perceptions ofjuvenile detention center library service, which comprises a library opening hours,library collections, location, facilities, infrastructure of the library, librarians,library activities, and library services benefits. This study show a lesseffectiveness of library services because the collections are less up-to-date,infrastructure and facilities that need to be improved, unoptimal library activities,knowledge of library staffs need to be improved, and a less benefit of the library.But, for opening hours of library, users are satisfied"

"Kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah tiba pada suatu pandangan bahwa semua hak asasi manusia itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini secara ringkas dituangkan dalam doktrin "Indivisibility' clan "Interdependence". Pandangan ini telah berkembang dalam diskursus hak asasi manusia, yang tidak menomorsatukan salah satu kategori hak. Apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (civil and political rights) ataupun hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kedua hak saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dalam semua hak dalam masing-masing kategori itu saling terkait. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungannya tidak dapat dipisahkan sedangkan dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan dapat ditafsirkan menjadi hak asasi manusia antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Kavenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Tinjauan pustaka mengidentifikasikan bahwa kesehatan lingkungan menyangkut manusia dan masyarakat serta keseimbangan dengan lingkungan agar terjamin kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.Kusnoputranto (1983) selanjutnya menuturkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan salah satu disiplin dalam kesehatan masyarakat dan merupakan perluasan dari prinsip higiene dan sanitasi, Aspek yang tercakup di dalamnya sangat luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu : a) Penyediaan air minum, yakni tersedianya air bersih dalam kualitas yang sangat memadai termasuk pengawasan dan pengelolaannya. b) Pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaran limbah rumah tangga. c) Pengelolaan limbah padat, yakni pengumpulan dan pembuangannya d) Pengendalian pencemaran tanah oleh manusia dan unsur lain yang merugikan lingkungan hidup e) Higiene makanan dan minuman f) Pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan radiasi, g) Perumahan dan pemukiman, terutama ditujukan pada aspek kesehatan masyarakat, perumahan bangunan umum dan keadaan darurat dan bencana alam.Rumah Tahanan mempunyai tujuan : a) membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan 1 para pihak yang berperkara serta kesetamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan pulusan pengadilan.Implitkasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan a) keadaan ruang tahanan yang ada b) kondisi air untuk keperluan MCK c) kondisi air untuk minum d) kondisi ventilasi ruang tahanan e) mengoptimalkan kondisi tempat tidur di dalam ruang tahanan t) mengoptimalkan kondisi kamar mandi untuk keperluan sehari-hari g) pengelolaan limbah cair, padat, limbah buangan h) mengoptimalkan kondisi ruangan dari kebisingan i) mengoptimalkan ruangan tahanan dari kepadatan tahanan j) kondisi keamanan di dalam tahanan yang lebih aman, dan dapat menciptakan kondisi keamanan yang bernuansa hak asasi manusia.

---

International society awareness to human right has came at one particular view that any human right each other be inseparable and related. This view shortly poured in doctrine "Indivisibility" and "interdependence". This view has expanded in discourses of human right; which do not becoming number one of rights category. Whether rights accomplishment in civil category and political (civil and political rights) and or rights in economic category, social and cultural (economic, social and cultural rights). Both rights each other be inseparable and related one with other. Because in all rights in each that category each other be related. Therefore, its protection and accomplishment is inseparable, while in economic rights clump, social and cultural of international justification concerning rights interaction for environment can be interpreted to become human right for example visible in Section 1 sentence (2), International Covenant of Economic Rights, Social, and Cultural.

Evaluate book that identify of environmental health concerning human being and socialize and also the balance environmentally are well guaranteed in order to the prosperity in the broadest possible meaning.

Kusnoputranto (1983) hereinafter say that environmental health represent one of discipline in health socialize and represent extension from principle of hygiene and sanitation. Aspect which is come within in it very wide covering entire human life aspect, scope of environmental health that is: a) ready the drinking water, available namely of clean water in very adequate quality inclusive of its management and observation; b) The Management irrigate discard, control of contamination of domestic waste; c) Management of solid waste, namely its dismissal and gathering; d) Control of contamination of land by human being and element of other prejudicial of environment e) Hygiene of food and beverage f) Control of contamination air, noise and radiation, g) Housing and settlement, especially addressed at aspect of health socialize, housing of emergency and public building and the natural disaster.

Circumstance of environmental Health of physical, biologist and social, the circumstance ever experience of change as long as growth of human being in his life with civilization and also growth of its environment, in line with national development, hence development of health addressed to improvement of eradication of contagion and people disease, improvement of gist people, improvement of environmental health.

Prison have a purpose : a) form citizen of Prisoner in order to become human being as intact as, realizing mistake, pulling socks up and do not repeat acceptable to doing an injustice so that return by society environment, earn active of playing a part in to development and earn life to the manner born as good citizen and the responsibility b) Give guarantee of protection of rights of basic of prisoner which is in holding up at home the Defense Of The Realm and Branch Prison of State in order to process investigation fluently, prosecution and inspection in court c) Give guarantee of protection of rights of prisoner basic 1 at law the parties and also safety and security of object confiscated for goads of evidence of investigation storey, prosecution and inspection in court and also the object expressed to be hijacked for state of pursuant to justice decision.

Implication from research finding, to be optimal a) the circumstance space of existing prisoner b) the condition irrigate for MCK c) the condition irrigate to drink d) the condition ventilate space of optimal prisoner e) condition of place sleep In space of optimal prisoner f) condition of bathroom for everyday g) the liquid waste management, solid, optimal waste disposal h) condition of column from optimal noise i) column of prisoner from prisoner density j) condition of security in more peaceful prisoner, and can create condition of security which have the nuance to human right."

"Studi ini berangkat dari maraknya kasus kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak-anak (kekerasan seksual anak) terjadi di Indonesia. Meluasnya Pornografi disebut-sebut banyak pihak sebagai penyebab fenomena ini terjadi. Menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni kualitatif sebagai pendekatan utama dan kuantitatif sebagai pendukung, penelitian ini berusaha menelusuri pola penggunaan media pornografi pada pelaku kekerasan seksual anak dan bagaimana media pornografi berhubungan dengan perilaku seksual mereka tersebut. Berdasarkan analisis statistik deskriptif data kuantitatif yang diperoleh dengan metode survey pada 30 orang responden diduga bahwa penggunaan media pornografi pada pelaku kekerasan seksual anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak banyak berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Berdasarkan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara diketahui bahwa bagaimana penggunaan media pornografi memengaruhi perilaku seksual pelaku kekerasan seksual anak merupakan hasil dari mekanisme pemutarbalikan persepsi, proses belajar sosial, efek desensitisasi, serta adanya keterbangkitan seksual (sexual aurosal) para pelaku kekerasan seksual anak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara penggunaan media pornografi dan kekerasan seksual tidak bersifat langsung. Konsumsi pornografi mendorong terbentuknya skema tertentu tentang perempuan dan kondisi tersebut yang mendorong terjadinya kekerasan seksual.

---

This study departs from the rampant cases of sexual violence, especially affecting children (child sexual abuse) occurred in Indonesia. Widespread pornography is touted by many as the cause of this phenomenon occurs. Using two approaches at once, qualitative as a main and quantitative as a supporter, this study tried to discover patterns of media use of pornography on the perpetrators of child sexual abuse and how the media of pornography relates to their sexual behavior. Based on the descriptive statistical analysis of quantitative data obtained by the the method of the survey on 30 respondents alleged that the use of media pornography on the perpetrators of child sexual abuse is not much different from people in general.

Based on case studies with data collection through interviews showed that how the use of media pornography affects sexual behavior of perpetrators of child sexual abuse is the result of a twisting mechanism of perception, social learning processes the effects of desensitization, and the presence of sexual arousal perpetrators of sexual abuse of the child. The study concluded that the relationship between media use pornography and sexual violence is not straightforward and not directly. Consumption of pornography encourages the formation of certain schemes on women on perpetrators and the conditions that perpetuate sexual violence."