Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 207844 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nursatyo
"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang dinamika interaksi yang terjadi antara agen dan struktur penyiaran di Indonesia dalam menata sistem kepemilikan media televisi svasata di Indonesia, terutama sejak munculnya kasus akuisisi PT IDKM oleh PT EMTEK hingga proses persidangan uji materi UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi selama tahun 2011-2012. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dyngan konsep strukturasi ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi ollen kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian Studi Kasus (Case Study) digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi IDKM oleh EMTEK mencerminkan pemusatan/ konsentrasi kepemilikan media yang merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme global. Struktur kapitalisme inslag yang mendominasi sistem kepemilikan media televisi swasta di Indonesia saat ini dimana upaya peningkatan akumulasi modal dilakukan melalui praktik penguasaan saham beberapa media televisi swasta pada level perusahaan induk (holding company). UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownership itu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tenten pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tenten larangan pemindahtanganan izin penyiaran. Meski demikian, struktur kapitalisme tersebut terus mendapat perlawanan dari beberapa agensi yang menentang pemusatan kepemilikan media televisi di Indonesia

This research aims to provide a comprehensive description about the dynamics interaction between agent and structure of Indonesian broadcasting system particularly in order to organize commercial television media ownership. Our observation is since the case of acquisition PT IDKM by PT EMTEK until the Judicial Review proceedings in the Constitutional Court. Middens's Structuration Theory combining with Political Economy Structuration Vincent Mosco is became the main theory.
Critical paradigm is used to see the dominance of capital power in media ownership structure in Indonesia, especially commercial television. Descriptive qualitative approach with a case study research design is used to provide a comprehensive description about these dynamics process. The data were collected by means of interview and documents review.
The results showed that the acquisition of IDKM by EMTEK reflect the concentration of media ownership as a consequence of the global capitalism system. The structure of capitalism were the dominant system of commercial television ownership in Indonesia effort to increase the accumulation of capital through stock purchase practices at holding company level. Broadcasting Act 2002 which has a principle of diversity of ownership itself cannot prevent the practice of the concentration is due to the multi interpretation of article 18 paragraph (1) about the restrictions of ownership concentration and article 34 paragraph (4) about the prohibition of transfer of broadcasting licenses. However, the structure of capitalism continue to get resistance from some agencies against the television media ownership concentration in Indonesia.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nursatyo
"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang dinamika interaksi yang terjadi antara agen dan struktur penyiaran di Indonesia dalam menata sistem kepemilikan media televisi swasta di Indonesia, terutama sejak munculnya kasus akuisisi PT IDKM oleh PT EMTEK hingga proses persidangan uji materi UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi selama tahun 2011-2012. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasi ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian Studi Kasus (Case Study) digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi IDKM oleh EMTEK mencerminkan pemusatan/ konsentrasi kepemilikan media yang merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme global. Struktur kapitalisme inilah yang mendominasi sistem kepemilikan media televisi swasta di Indonesia saat ini dimana upaya peningkatan akumulasi modal dilakukan melalui praktik penguasaan saham beberapa media televisi swasta pada level perusahaan induk (holding company). UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownership itu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran. Meski demikian, struktur kapitalisme tersebut terus mendapat perlawanan dari beberapa agensi yang menentang pemusatan kepemilikan media televisi di Indonesia
This research aims to provide a comprehensive description about the dynamics interaction between agent and structure of Indonesian broadcasting system particularly in order to organize commercial television media ownership. Our observation is since the case of acquisition PT IDKM by PT EMTEK until the Judicial Review proceedings in the Constitutional Court. Giddens‟s Structuration Theory combining with Political Economy Structuration Vincent Mosco is became the main theory.
Critical paradigm is used to see the dominance of capital power in media ownership structure in Indonesia, especially commercial television. Descriptive qualitative approach with a case study research design is used to provide a comprehensive description about these dynamics process. The data were collected by means of interview and documents review.
The results showed that the acquisition of IDKM by EMTEK reflect the concentration of media ownership as a consequence of the global capitalism system. The structure of capitalism were the dominant system of commercial television ownership in Indonesia effort to increase the accumulation of capital through stock purchase practices at holding company level. Broadcasting Act 2002 which has a principle of diversity of ownership itself cannot prevent the practice of the concentration is due to the multi interpretation of article 18 paragraph (1) about the restrictions of ownership concentration and article 34 paragraph (4) about the prohibition of transfer of broadcasting licenses. However, the structure of capitalism continue to get resistance from some agencies against the television media ownership concentration in Indonesia.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irwa Rochimah
"Disertasi ini membahas tentang industri media radio siaran yang keberadaannya tidak lepas dari pengaruh dinamika industri media secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi pada industri media akan mempengaruhi para pelaku industri radio. Demikian pula sebaliknya, perkembangan bisnis radio akan mempengaruhi berbagai aspek dalam industri media. Selanjutnya, industri media yang berkembang saat ini semakin memperlihatkan bahwa media merupakan suatu entitas bisnis semata karena dijalankan dengan cara-cara tertentu untuk pencapaian keuntungan. Padahal media seharusnya tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana menyebar informasi, pendidikan, hiburan dan pengawasan. Di sisi lain, kondisi industri media yang memperlihatkan turunnya prosentase iklan dan jumlah pendengar radio di Indonesia menyebabkan industri media radio di Indonesia sampai pada tren pengelolaan radio secara berjaringan yang merupakan respon atas dinamika industri media tersebut. Pada prakteknya, tren berjaringan yang ada lebih mengarah kepada konsep spasialisasi yang dapat dipahami sebagai perluasan kekuasaan korporasi dalam industri komunikasi.
Dalam pandangan ekonomi politik media, organisasi induk memiliki pengaruh dan kekuatan untuk menguasai organisasi jaringannya. Tetapi jika kita melihat praktek berjaringan pada media radio maka kita akan menemui kekuatan jaringan yang dapat mempengaruhi radio induknya. Karenanya, studi strukturasi ditawarkan untuk melihat relasi radio induk dan jaringan serta dinamika yang terjadi dalam industri radio sebagai respon atas perubahan yang terjadi pada industri media di Indonesia. Melalui teori strukturasi akan dilihat dualitas yang terjadi. Dua kelompok-kepemilikan yaitu Masima Radionet dan Mahaka Media dipilih sebagai obyek penelitian, melalui jaringan radio yang dimiliki yaitu jaringan radio Prambors FM dan Gen FM.
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis ini menemukan bahwa dinamika industri media radio saat ini tidaklah stagnan melainkan terus berubah dengan munculnya struktur baru yang merupakan hasil interaksi yang ada. Selain itu makna berjaringan yang diamanatkan dalan undang-undang tidak tercermin dalam praktek berjaringan yang dijalankan saat ini. Karenanya perlu sinergi antara berbagai aturan yang berhubungan dengan industri media di Indonesia agar media tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Perlu dilakukan penguatan terhadap agen dalam hal ini masyarakat agar keberadaan mereka dapat memberikan pengaruh terhadap struktur yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi dapat menjadi pihak yang mampu menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya terhadap keberadaan media.

This dissertation is focused on discussing about media industry of broadcasting radio of which its existence is affected by the dynamics of the entire media industries. Changes occuring in media industry will affect the actors of radio industry. On the contrary, development of radio business will also influences various aspects in media industy. Furthermore, recent development of media industry has shown that media is definitely a business entity, since it is conducted in such a way as profit-making enterprise. Actually, media should firmly stick with its main function as vehicle to disseminate information, education, entertainment and social control. Besides, recent media industry in Indonesia has shown decreasing percentage of advertisement and number of radio listeners.
As respond to the recent dynamics of media industry, the trend of managing broadcasting radio tends to change towards networking-based radio management. In practice, the existing networking-trend is leading towards the concept of spatialization meaning which is understood as an expansion of corporation capability in communication industry. From the perspective of political economy media, main organization tends to have influence and power to cope its network organization. However, in fact, the practices of networking-radio media, it can be seen that the power of neworking can affect its main radio organization. Due to this phenomena, study of structuration is offered to see the relation between main radio organization and its networks including the dynamics happening in radio industry as a respond to the changes in media industry in Indonesia. Two group-ownership media enterprises, Masima Radionet and Mahaka Media were chosen as objects of research, through their own radio networks, the so called Prambors FM and Gen FM.
The research, designed using qualitative approach with critical paradigm, has found that the dynamics of the recent radio media industry keeps changing, not in stagnant condition, due to the appearance of new structure as a result of the existing interactions among the radio networks. Besides, the essence of networking media, instructed by broadcasting law and regulation, is not wellimplemented in recent networking radio media practices For this reason, it is essential to syncronize various regulations related to media industry in Indonesia in order to optimize the usage of media for public and social benefit not merely for the individual and certain-community interests. This is important to make societies be alert of their existence and hopefuly can give influence to the existing structure. Moreover, the essence of this study is to make societies not merely as an object but also as an agent capable to convey societal interests and needs through the existence of media.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
D2105
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Olivien
"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami tindakan pustakawan sebagai agen dalam pengadaan koleksi tahun 2013 di Universitas Wijaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasilnya menunjukan pengadaan koleksi yang dilakukan melalui sistem pengadaan barang kurang mendukung pengembangan koleksi perpustakaan. Penyusunan rencana yang menyimpang dari kebutuhan nyata dosen dan mahasiswa serta kelemahan pustakawan menggunakan wewenangnya dalam pengadaan praktik yang timbul karena adanya agen pengadaan. Kesadaran agen, mengubah struktur menjadi lebih aktif melibatkan pihak fakultas dan proses pengadaan yang menekankan permasalahan pengadaan diselesaikan sesuai aturan meskipun hasilnya kurang mendukung pengembangan koleksi perpustakaan Wijaya dan kurang memenuhi kebutuhan koleksi fakultas. Konsekuensi tindakan agen dinilai gagal menyerap anggaran yang tersedia dan sistem pengadaan koleksi selanjutnya dikembalikan ke pola pengadaan di Fakultas masing-masing dengan pustakwan dan perencanaan yang lebih kompeten.

The aim of this study is to identify and understand the actions of librarian as agent in 2013 acquisition process at the University of Wijaya. This research was conducted by using qualitative method that acquisition process less supporting library collection developments. Preparation of plans that deviate from the real needs of faculty and students, and librarians use weaknesses in acquisition authority are form of practices a rising from the acquisition agent. Conscious of agent are changing the structure of acquisition becomes actively involve faculties and emphasizes the completion of the acquition by the rules even though the results are less supportive of the development of the collection and the collection does not meet the needs of the faculty. As consequences of the actions, agent considered to have failed to absorb the available budget and acquisition systems return to each facultiens with more competent librarian and planning.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
T41586
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Khairina Masta
"ABSTRACT
Tesis ini membahas hubungan ekonomi politik media yang ada di media
lokal sumatera barat,bagaimana perkembangan televisi lokal di Sumatera Barat
dari sisi spasialisasi, bagai mana bentuk lembaga medianya, regulasinya, modus
apa yang menyebabkan televisi lokal independen akhirnya memilih untuk menjadi
anggota jaringan televisi di pulau Jawa, bentuk intergrasi apa yang terjadi
horizontal atau vertikal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif dengan paradigma kritis. Data yang di peroleh dengan cara depth
interview, analisa dokumen dan observasi lapangan. Metode analisa menekankan
pada dua sifat: holistik dan kontekstual. Holistik artinya memberikan gambaran
secara utuh dan menyeluruh tentang kasus yang diteliti sementara kontekstual
berusaha untuk mengaitkan dengan konstek sosial, ekonomi, dan politik yang ada
saat kasus itu terjadi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari regulasi media Penyiaran di
Sumatera Barat mengalami ketimpangan, televisi televisi lokal yang ada tidak
mampu untuk bersaing dan pada akhirnya harus rela di akuisisi oleh televisi Swasta
Jakarta. UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownership
itu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celah
penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan
kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.
Motif ekonomi yang menjadi faktor utama lembaga penyiaran di Sumatera Barat
kemudian melakukan afiliasi berintegrasi dengan televisi lain.

ABSTRACT
This thesis explores the political economy of media relations that exist in the
western Sumatran local media, describing the development of local television in West
Sumatra .accoriding to spatialization theory, as where the form of media institutions,
regulations, what causes the mode of independent local television eventually choose to
become members of a television network in Java, what kind of integration that occurs
horizontally or vertically. This study is a descriptive qualitative research with a critical
paradigm. The data obtained by means of depth interviews, document analysis and field
observations. Methods of analysis focus on two properties: the holistic and contextual.
Holistic means to provide a complete and comprehensive overview of the cases studied
while contextual trying to associate with the social, economic, and political case when it
happened.
The results showed that the regulation of broadcasting media in West Sumatra
suffered inequality, the local television television that there are not able to compete and
ultimately be willing in the acquisition by a private television Jakarta. Broadcasting Act
no.32 of 2002 which has the principle of diversity of ownership itself is not able to
prevent the practice of concentration because of the gap, especially in the interpretation of
Article 18 paragraph (1) of the concentration of ownership restrictions and Article 34
paragraph (4) on the prohibition of transfer of broadcasting licenses. Economic motives
were a major factor in West Sumatra broadcasters then do integrate with other television
affiliate."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41809
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Valerie Shanaz
"Penelitian ini berusaha menjelaskan terjadinya komodifikasi pekerja media (jurnalis) dalam industri media massa televisi dengan studi kasus pada grup media MNC. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, dengan menggunakan konsep utama komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkembangan MNC Media menjadi stasiun televisi terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, telah terjadi praktik komodifikasi para pekerjanya. Spasialisasi yang dilakukan MNC Media melalui integrasi empat stasiun televisi swasta menyebabkan para jurnalis mengalami komodifikasi. Pekerja media telah ditransformasikan menjadi komoditas utama dalam industri media massa sebagai alat untuk mengakumulasi modal kapital. Industri media massa yang erat kaitannya dengan kapitalisme menerapkan struktur yang menguntungkan pemodal semata kepada pekerjanya melalui waktu kerja yang tidak menentu, pemberian upah minimum, serta struktur eksploitatif lainnya seperti pengulangan kontrak kerja. Para pekerja media ini kemudian menerima komodifikasi baik secara sadar maupun tidak sadar melalui eksploitasi, alienasi, mistifikasi, reifikasi, dan naturalisasi. Kekuasaan yang berpusat pada pemilik modal membuat proses komodifikasi dapat dengan mudah dilakukan terhadap pekerja media, sementara mereka menerima bentuk komodifikasi tersebut sebagai suatu kewajaran atas profesinya.

This study seeks to reveal the commodification of media workers (journalists) in the television mass media industry with a case study on the MNC media group. The researcher develops a framework of thought from the political economy theory of communication, using the main concept of commodification. This study uses a critical paradigm with a qualitative approach and case study method. This research reveals that in the development of MNC Media into the largest integrated television station in Southeast Asia, there has been a practice of commodification of its workers. The spatialization carried out by MNC Media through the integration of four private television stations has caused journalists to experience commodification. Media workers have been transformed into a major commodity in the mass media industry as a means to accumulate capital. The mass media industry, which is closely related to capitalism, applies a structure that benefits investors only through erratic working hours, the provision of minimum wages, and other exploitative structures such as the repetition of work contracts. These media workers then receive commodification both consciously and unconsciously through exploitation, alienation, mystification, reification, and naturalization. The power that is centered on the owners of capital makes the process of commodification easy for media workers, while they accept this form of commodification as a natural thing for their profession."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Singgih Sasongko
"Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana interaksi antara negara, media dan civil society dalam bingkai ekonomi-politik negara Orde Reformasi (Era Transisi). Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam menyusun kebijakan penyiaran di. Indonesia yang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi ketiga komponen tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencoba menyajikan realitas empiris menyangkut kebijakan penyiaran yang diterapkan oleh pemerintah terhadap stasiun TVRI.
Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas topik yang dibahas adalah metode Studi Kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Pendekatan ini umumnya berangkat dari perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan. dan mekanisme kerja kekuatan pasar media (McQuail, 1996:63). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi ditandai oleh adanya tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi dan variabel-variabel politik.
TVRI digunakan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat selarna ini keberadaannya masih dianggap penting dan ternyata TVRI memiliki dinamikanya sendiri ditengah maraknya industri pertelevisian di Indonesia. Selain itu, eksistensi TVRI akan semakin diperhitungkan seiring dengan perubahan status yang disandangnya sebagai lembaga penyiaran publik, sebuah lembaga yang mempunyai posisi sangat strategis di era demokrasi.
Penibahasan tentang W No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris kebijakan yang ditempuh oleh negara dalam interaksinya yang dinamis dengan media dan civil society/publik dalam konteks era Orde Reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, UU Penyiaran ini ternyata masih mengundang kontroversi yang begitu dahsyat karena bersinggungan langsung dengan kepentingan berbagai kelompok.
Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa ada penibahan yang cukup mendasar menyangkut pola hubungan kekuasaan antara negara - media -- dan masyarakat. Namun dernikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi-politik telah memunculkan peran kekuatan masyarakat dan media dalara mengontrol kekuasaan negara (state power). Perubahan pola hubungan ini tercermin dalam kebijakan penyiaran di Indonesia: Pertarna, intervensi pemerintah dalam bidang penyiaran sudah tidak terlalu dominan. Indikasi ini terlihat dengan dihapuskannya lembaga penyiaran negara dan diakuinya lembaga penyiaran publik, juga lembaga penyiaran komunitas. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa lagi mengatur lembaga penyiaran melalui sebuah lembaga khusus bentukan negara atau lembaga di bawah departemen negara. Pengaturan institusi penyiaran diserahkan kepada sebuah lembaga independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia (PI) yang tidak bertanggungjawab kepada Pemerintah tetapi bertanggungjawab kepada DPR/DPRD sebagai representasi rakyat.
Kedua, kontroversi seputar pengesahan UU Penyiaran No. 32 Tabun 2002 mencerminkan masih adanya benturan kepentingan antara negara dan publik. Di antara kelompok masyarakat/publik sendiri muncul pro-kontra khususnya antara kelompok pemilik modal dan praktisi penyiaran yang menolak tegas UU ini dengan beberapa pihak yang mendukungnya. Implikasi praktis situasi seperti ini adalah semakin meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka dalam penyelenggaran penyiaran. Paling tidak, ada peluang munculnya civil society yang kuat sehingga publik bisa lebih berperan dalam proses pelembagaan referensi etik, normatif, dan regulatif bidang komunikasi massa.
Secara teoritis, deregulasi bidang penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR belum sepenuhnya mencerminkan model penyiaran yang demokrass. Dalam hal ini, filosofi kepentingan publik (public interest) sebagai konsep kunci demokrasi masih akan sulit diwujudkan. Dalam masyarakat demokrass, regulasi penyiaran harusnya memenuhi kriteria: Pertama, akuntabilitas publik (accountability), yang berarti lembaga penyiaran bertanggungjawab memenuhi kepentingan publik. Kedua, kecukupan (adequacy), berwujud keanekaragaman program yang menyentuh seluruh segmen masyarakat secara adil, proporsional, dan berimbang. Ketiga, akses (access), yakni upaya memberikan hak seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh informasi (Kellner, 190:185)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12025
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devi Saufa Yardha
"Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap program televisi anak bermuatan edukasi, yaitu program “Jalan Sesama”. Penelitian berfokus pada analisis dinamika yang dihadapi “Jalan Sesama” dalam proses produksi dengan sistem co-production dan distribusi program melalui industri penyiaran televisi. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi rekaman arsip. Hasil penelitian menemukan gambaran proses dinamika yang di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh program “Jalan Sesama”. Permasalahan itu ditemukan dalam tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan distribusi program. Permasalahan dalam tahap praproduksi adalah kesulitan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang merepresentasikan Indonesia. Permasalahan dalam tahap produksi adalah tantangan untuk dapat merumuskan ide cerita bermuatan edukasi dengan tetap menjaga aspek yang menghibur dan menyenangkan bagi anak. Permasalahan dalam tahap pascaproduksi adalah memastikan bahwa program yang diproduksi memiliki dampak positif bagi anak serta memenuhi kriteria karya audiovisual yang berkualitas. Selanjutnya, penelitian ini menemukan permasalahan
utama yang cukup signifikan dalam tahap distribusi program. Permasalahan yang dihadapi adalah kondisi media penyiaran televisi di Indonesia yang masih sangat berorientasi komersial. Sementara “Jalan Sesama” adalah program edukasi yang bersifat non-profit oriented dan tidak menyetujui adanya penayangan iklan. Permasalahan lainnya timbul karena peran lembaga penyiaran publik yang tidak dapat diharapkan oleh adanya kebijakan tertentu
yang tidak wajar dalam biaya tayang program. Permasalahan yang ada semakin rumit ketika peran pihak regulator dan regulasi yang mengatur bidang penyiaran televisi di Indonesia saat ini, belum memadai untuk mendukung keberlanjutan program televisi anak bermuatan edukasi seperti “Jalan Sesama”.

This research is a case study about children educational content television program which is “Jalan Sesama” program. This research focused on the analysis of the dynamic in the production process by co-production system and the program distribution through the television broadcasting industry. This research conduct by qualitative approach and collecting data method by the depth interview and archives documentation recording. This research find a picture of dynamic process in “Jalan Sesama” production which contain several problems. The problems are include the pra-production, production, postproduction, and distribution process. The problem in preproduction program is the difficulties to formulate the concept about any values that representing Indonesia. The problem in production process is how to formulating the educational story idea with constantly keep the fun and pleasure aspect for children. The problem in postproduction process is to ensure that the program which has been produced give positive impact for children and fill the criteria of qualified audiovisual creation. The another problem that more significant find in the process of program distribution. The problem is the condition of television broadcasting industry landscape that commercial oriented. While “Jalan Sesama” is the educational program that has non-profit oriented and do not agree with the commercial advertising. The role of public television station also cannot be hoped, because there is a certain policy that not proper for the airing program cost. The challenge become more complex when the role of regulator and regulation who is regulate the television broadcasting sector do not have serious action to support the continuity of children educational television program as “Jalan Sesama"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66885
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Sudrajat
"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008 menunjukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah berperan sebagai positive legislator (pemuat norma) yang menimbulkan banyak perdebatan secara akademis. Hal ini sejalan dengan perkembangan di beberapa negara yang memungkinkan adanya peran peradilan konstitusinya sebagai positive legislator dalam menjamin hak-hak warga negara. Selain itu, dapat dilihat bagaimana implikasi dari tindakan Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan syarat domisili calon anggota DPD terhadap proses legislasi yang dipegang oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD).

The purpose of this thesis is to explain and analyse the role of Constitutional Court as Positive Legislator and its implications toward the legislation process in Indonesia. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study which mixes separation of power theory, the forming of constitutional tribunal philosophy, the state of law concept with the legislation process in Indonesia. From the Judgment No.10/PUU-VI/2008, it can be concluded that the Indonesian Constitutional Court has its role as a positive legislator. This is consistent with the developments among some States which permit the existence of a role of a positive legislator from a constitutional tribunal in guaranteeing the rights of citizens. Besides, this thesis will bring into focus the implications from the acts of Constitutional Court which has the domicile requirements written down for the candidates of DPD to the legislation process which is held by DPR and the President (including the DPD)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42534
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cosmas Gatot Haryono
"

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi ini, media tidak lagi dilihat dan dikelola sebagai entitas bisnis special dengan tata kelola khusus. Sebaliknya, media diperlakukan layaknya entitas bisnis biasanya yang dikelola dengan menggunakan logika-logika industri pada umumnya. Maka tidak mengherankan bila tata kelola media tidak jauh dari tata kelola bisnis pada umumnya yang mengedepankan spirit khas kapitalisme dalam mengelola bisnis, yaitu pengeluaran biaya sedikit mungkin untuk mencapai laba sebesar mungkin. Dalam konteks produksi program siaran dunia media, hal itu kemudian diterjemahkan dengan penetapan share dan rating menjadi satu-satunya justifikasi dari kesuksesan sebuah program.

Akibatnya, pengelola media berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai rating yang tinggi sehingga terjadilah komodifikasi pekerja. Para pekerja televisi dikondisikan untuk bekerja mati-matian tanpa pernah memperhatikan jam kerja dan hak-hak dasar mereka demi tercapainya rating yang tinggi. Dengan slogan profesionalisme dan tuntutan kerja, mereka sering bekerja dengan beban yang lebih, tapi dengan penghasilan yang pas-pasan. Banyak pekerja media yang dituntut multi tasking (mempunyai peran dan tanggungjawab yang lebih banyak) tetapi tidak digaji semestinya. Celakanya, sebagian besar pekerja media televisi menikmatinya dan terjebak dalam suatu kesadaran palsu yang membuai kehidupan mereka.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik media yang dikembangkan oleh Vincent Mosco. Peneliti juga menggunakan teori strukturasi untuk melihat bagaimana agen dan struktur melakukan constraining dan enabling. Fokus penelitian ini adalah tentang komodifikasi pekerja media, dimana peneliti berusaha untuk menngungkap bagaimana komodifikasi pekerja media terjadi dalam produksi program siaran televisi dan bagaimana kesadaran palsu pekerja media berperanan besar dalam memperkokoh komodifikasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini antara lain: komodifikasi pekerja televise di Indonesia muncul dalam bentuk eksploitasi pekerja yang telah dimulai sejak persetujuan kontrak kerja. Struktur eksploitatif ini kemudian diterima pekerja dan direproduksi dalam sistem kerja televise di Indonesia. Reproduksi struktur eksploitatif ini pada dasarnya merupakan perwujudan atau cermin dari “ketidakberdayaan” pekerja terhadap struktur eksploitatif yang ada. Ketidakberdayaan pekerja ini pada dasarnya merupakan sedimentasi dari keberulangan praktek sosial yang “salah” tetapi tidak dikritik atau dipertanyakan oleh agen. Para agen justru hidup dalam kesadaran palsu yang membelenggu sedari awal bekerja di industri televisi dan justru menikmatinya sebagai bentuk pencapaian hidup.


This Research demonstrate that in globalization era, the media no longer seen and managed as a special business entity with special management. On the contrary, the media is treated like an ordinary business entity that is managed with the logic of industry in general. Capitalist has penetrated into the world of media (including television) in Indonesia and ultimately leads to the fulfillment of the "economic interest" of capital owners, translated by rating placement as central to all broadcasting management. As aresult, media managers strive with various ways to achieve a high rating so that there is a labor commodification. Television labor are conditioned to work desperately without ever paying attention to their working hours and basic rights in order to achieve a high rating.

The focus of this study is on the commodification of television labor, where reseacher try to uncover how the commodification of labor occures in the production of television broadcasting program and how false cosnciousess plays a big role in strengthening this commodification. This research use Mosco's political economic of communication theory and structuration theory of Antony Giddens in critical paradigm.

The result of this study include: commodification of television labor in Indonesia appearing in the form of exploitation of labor which has been started since the approval of the employment contract. This exploitative structure then accepted and reproduced in Indonesian television work system. Reproduction of this exploitation structure is basically an embodiment or miror of the “helplessness” of worker against the existing exploitative structure. Basically, this ”helplessness of worker” is sedimentation of the repetition of “wrong” social practices, but not critized or questioned by workers as agents. As agents, television workers actually live in the false consciousness which shackles from the beginning of working in the televisison industry and even they observes it as a form of the achievement of life.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2018
D2547
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>