Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain pendapatan dari sewa daerah, perolehan pendapatan untuk agenda mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga ditopang dari pendapatan sektor retribusi daerah. Retribusi daerah sangat beragam jenisnya dan semakin diperlukan dalam agenda inklusi kas daerah. Jenis retribusi terbagi dalam beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan khusus, dan retribusi pelayanan perizinan terpilih. Menurut jenis retribusi pasar termasuk jenis retribusi pelayanan umum. Dalam konteks penelitian, pasar adalah atau sarana sarana prasarana perkotaan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan-penerimaan lain yang bersifat penyertaan bagi suatu daerah. Dalam upaya ini suatu pasar harus mempunyai fasilitas dan pendukung khusus yang dapat dipungut pembayaran/retribusinya karena pemanfaatan sarana. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan dari jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana kebijakan pengelolaan retribusi di Pasar Kemiri Muka Kota depok. Sedangkan dari segi waktu yang dihadapi termasuk jenis penelitian Cross-Sectional. Berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum efektif. Belum efektifnya dilihat dari indikator kurang baiknya semua pedagang dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pelaksanaan kebijakan yang belum efektif, maka pengelolaan retribusi dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Namun dari aspek observasi yang ada di pasar ini telah berjalan dan terdapat mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti metode observasi tes petik. Yang mana adanya pengawasan seperti ini juga harus dipertahankan untuk mencegah kesalahan baik yang dilakukan petugas maupun kesalahan yang tidak disengaja.

---

Besides eamings of local lease, acquirement of earnings for the agenda of supporting execution of area autonomy is also supported from earnings of area retribution sector. Very immeasurable area retribution of type and was progressively required for the agenda of inclusion for area cash. Retribution type devided in there type that is public service retribution, special service retribution, and selected licensing service retribution. According to the type of market retribution of including public service retribution type. In research context, market is or medium of prasarana urban to collect area retibution and also other acceptance which is inclusion for an area. In the effort this is a market have to have especial facilities and supporter able to be collected by his payment /retribution of because exploiting of medium. Writing of this research use approach quantitative, and from the research type of the including descriptive research type which depict how to policy of management to retribution in Kemiri Muka Market of depok Town. Where as from the time faced of the including type research of Cross-Sectional. Pursuan at data collecting tecnique of including research of field. Technique data collecting of conducted by there metods: observation, interview, and documentation study. Research result indicate that policy of management of market retribution which in Kemiri Muka Market of Depok Town not yet effective. Not yet effective of him seen from indicator less him all merchants in paying retribution which disagree with by law. Considering execution of policy which not yet effective, hence managemant of retribution ought to ought in the management of have to be adapted for existing regulation. But from observation aspect which in this market have walked and there is separate mechanism in execution of him, like method observation of test pluck. Which existence of observation like this also have to be defended to prevent mistake either by officer and or unintended mistake."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar di KotaSolok. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan jenis penelitianbersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen pendapatandaerah, retribusi daerah, dan retribusi pasar. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasaradalah tidak optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukanoleh Kantor Pengelolaan Pasar. Pada tahap identifikasi, kurangnya pengawasanterhadap pergantian pedagang, serta masih banyak pedagang yang tidakmengetahui kewajibannya sebagai wajib retribusi. Pada tahap penetapan,kurangnya pemahaman petugas tentang hubungan antara retribusi denganpelayanan yang diberikan, selain itu target yang ditetapkan tidak sesuai denganpotensi, serta tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan. Pada tahappemungutan, tidak adanya penegakkan hukum kepada petugas maupun pedagangyang melanggar, serta adanya ketidaknyamanan bagi pedagang disebabkan olehkondisi pasar yang tidak tertata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about management of market service charges by MarketManagement Office at Solok City. This research is a post-positivist research withthe type of descriptive research. The theory is used to analyze this researchinclude local revenue management, user charges, and market charges. The resultshowed that the reason why the target of market service charges?s revenuecouldn?t be achieved is the not optimal management of market service charges. Atthe stage of identification, there are lack of control of the exchange of the sellerand many sellers still not aware of their obligations as a charges payer. At thestage of assessment, there are lack of understanding about the relation betweenuser charges and the services provided, and then the target set does notaccordance with the potential, as well as the tariff imposed is also not accordancewith the regulation. At the stage of collection, there are lack of law enforcement tothe officer nor the seller and the seller feel inconvenience caused by marketconditions that are not well-ordered."

"Implementasi Market basket analysis pada e-grocery studi kasus : bigbasket.com. Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan adalah memanfatkan pelanggan yang ada untuk menambah item barang pada keranjang belanjanya. Pemasar perlu memberikan rekomedasi produk yang sesuai dengan pelanggan. Pemasar tertarik untuk menganalisis perilaku konsumen dari item-item yang dibelanjanya. Proses analisis ini dinamakan Market basket analysis menggunakan konsep association rule. Market basket analysis bermanfaat bagi pemasar untuk memberikan rekomendasi produk, personalisasi konten promosi baik pada banner halaman homepage e-grocery, promosi melalui newsletter, menyusun product bundling atau cross selling, dan penempatan produk-produk yang saling berkaitan secara dekat.Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder transaksi Bigbasket.com pada periode Maret 2011 sampai dengan Desember 2014.Berdasarkan hasil analisis, produk yang dibeli oleh konsumen Bigbasket dikelompokan menjadi tiga jenis, most frequent category kategori produk yang paling banyak dibeli, medium frequent category kategori produk yang tidak terlalu sering dibeli, dan least frequent category kategori produk yang paling sedikit dibeli. Tren penjualan grocery dalam rentang satu tahun meningkat pada akhir tahun dimana terdapat hari besar India. Kemudian dalam rentang bulan, transaksi meningkat direntang tanggal 10-15.Berdasarkan pola tersebut, dibagi menjadi high season dan low season. Kemudian dengan menggunakan market basket analysis, menganalisis produk-produk apa saja yang bisa dilakukan price bundling dan product recommendation berdasarkan jenis kategori produknya most, medium, least frequent category product pada saat low season dan high season.Kata kunci: e-grocery, market basket analysis, price bundling, product recommendation, cross selling.

---

Implementation of Market basket analysis in e grocery studi kasus bigbasket.com, India . One method to increase company rsquo s profit is to utilize the existing customer. Marketers try to influence them to add items on their shopping basket. Marketers could be able to give the right product recommendation to customer. Therefore, marketers interested in analysis the shopping behavior based on item product that customer bought. This method is used association rules concept and it is called market basket analysis. Marketers can use market basket analysis to give product recommendation, targeting promotion, bundling and cross selling, and placing the associated products. This research use seconder data from sample trasanction at Bigbasket.com period from March 2011 to December 2014.

Based on analysis, product classified into three types most frequent category, medium frequent category, and least frequent category. The grocery sales trend in the one year span is increasing by the end of the year whwn there is India celebration day Divavali . Then in around one month, the transaction increases in interval date 10 15.Based on those pattern transaction, we determine seasonal period of sales, high season and low season. Market basket analysis defines products related for price bundling and product recommendation based on the category products most, medium, least frequent category product in low and high season. Keyword e grocery, market basket analysis, price bundling, product recommendation, cross selling."

"

Penulisan ini membahas pengaruh sentimen twitter terhadap mispricing pada perusahaan terdaftar di Indonesia periode tahun 2013-2017. Penulisan ini membandingkan beberapa metode yaitu Naïve Bayes, Support Vector Machine, dan Decision Tree untuk mendapatkan metode klasifikasi sentimen dengan akurasi tertinggi. Hasil yang didapat menunjukkan tingkat akurasi Decision Tree paling tinggi dibandingkan metode lainnya. Pengukuran mispricing menggunakan metode skoring dari Stambaugh, Yu dan Yuan (2012)untuk 9 anomali dengan strategi long/short. Hasil menunjukkan bahwa sentimen berpengaruh rendah dan signifikan terhadap returns saham di Indonesia. Strategi long-leg lebih menguntungkan ketika sentimen rendah atau negatif, dan strategi short-leg lebih menguntungkan ketika sentimen rendah atau positif.

---

This paper examines the impact of twitter sentiment on mispricing in Indonesia listed firms over period 2013-2017. This study also compares machine learning methods for sentiment classification based on Na ve Bayes, Support Vector Machine and Decision Tree algorithm. The results show that Decision Tree has the highest accuracy than other methods. To measure mispricing, we use mispricing score method from Stambaugh, Yu and Yuan (2012)associated with 9 long/short anomalies. The results of this studies show that sentiment exhibits low and significant relation to returns on the long/short strategies. The long-leg strategy is more profitable following low sentiments or negative sentiments. The short-leg strategy is more profitable following low sentiments or positive sentiments.

"

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa menara telekomunikasi dijadikan salah satu objek retribusi. Besaran retribusi yang harus dibayarkan dianggap tidak wajar dan menimbulkan keberatan dari pemilik menara telekomunikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan implementasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutannya adalah jenis layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang diharapkan wajib retribusi.

---

Local government of Padang issued a local regulation Number 11/2011 concerning on User Charges and Fees which state that telecommunication tower became one of retribution’s object. Retribution value to be paid is not considered reasonable which generates objections from tower owner whom should pay the fee. Purpose of this research is to analyze the implementation of collecting telecommunication tower’s fee in Padang City as well as identifying some obstacle in the process. This research is qualitative descriptive interpretive. At the end of this study, researcher conclude that the implementation is not running perfectly and the main constraints that hinder the implementation process is the services given by the government weren’t done properly on the field."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."

"Penyelenggaraan sektor perdagangan di Kota Depok mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah peranan Pemerintah Kota Depok yang belum maksimal terutama dalam mengatur pertumbuhan pasar modern dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mekanisme perizinan pasar modern dan kondisi pasar tradisional saat ini, serta menjelaskan peran Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Kota Depok tidak dijalankan secara optimal dalam pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah Kota Depok cenderung pro terhadap pertumbuhan jumlah pasar modern. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi pasar tradisional yang memiliki berbagai permasalahan. Dengan demikian, penyelenggaraan pasar tradisional masih jauh dari yang diharapkan.

---

Trade sector in Depok has many problems for this recent years. A factor that make those problems happen is the role from the local government has not yet maximal, especially in organizing modern markets and managing traditional markets.

The purpose of this research is to describe the mechanism for license of modern markets, to describe the conditions of traditional markets nowadays, and to know how far the role from the local government in managing traditional markets. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The result of this research is the local government did not fully execute their role in managing traditional markets. The local government tend to take side on the growth of modern markets. Those phenomenon is contrary with the condition of traditional markets that has so many problems. Thus, the implementation of traditional markets is far below expectation."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara PT.A dan PT.B yang keduanya sama-sama melakukan manajemen pajak PPh 21 dengan menggunakan metode gross. Perusahaan PT.A selaku perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan juga PT.B selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa bidang perbaikan alat berat. PT.A dalam menghitung PPh 21 karyawannya memilih untuk menggunakan metode gross. Dengan metode gross, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh 21 tersebut sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak namun hanya dapat membebankan biaya gaji sebagai dedcutable expenses pada laba kena pajak peruahaan. Jika dibandingkan dengan metode lain yaitu gross up, perusahaan membereikan tunjangan pph 21 kepada karyawan yang menyebabkan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar dari pada jika menggunakan metode gross, dan atas tunjangan tersebut dapat dijadikan deductable expenses yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun dan berdampak pada penurunan PPh badan perusahaan. Hasil penelitian penerapan metode PPh 21 pada PT.A dan PT.B dari segi perencanaannya metode gross yang diterapkan PT.A dan PT.B kurang sesuai, karena apabila dibandingkan dengan metode gross-up selisih beban yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak sangat besar dan menghasilkan tax saving yang dapat menguntungkan perusahaan. Juga dari segi karyawan akan kurang menguntungkan karyawan apabila menggunakan metode gross, karena karyawan harus menanggung beban pajaknya dan take home pay yang diterimanya akan berkurang. Hal tersebut tidak dapat mensejahterakan karyawan.

---

This thesis discusses the comparison between PT.A and PT.B, both of which together carry out PPh 21 tax management using the gross method. PT.A company as a company engaged in manufacturing and also PT.B as a company engaged in services in the field of heavy equipment repair. PT.A in calculating PPh 21 its employees choose to use the gross method. With the gross method, the amount of Article 21 PPh will be deducted from employee income, the company's obligation is to deposit Article 21 PPh that has been deducted and report the PPh 21 so that from the employee side, the income will be smaller. Whereas from the company side, it will not reduce the company's profit because it does not incur a tax burden but can only charge salary costs as dedcutable expenses on company taxable profits. When compared with other methods, namely gross ups, the company provides pph 21 allowances to employees which causes the take home pay received by employees will be greater than if using the gross method, and for these benefits can be used as deductable expenses which causes the company's taxable income to decline and impact on decreasing corporate corporate income tax. The results of the research on the application of the PPh 21 method to PT.A and PT.B in terms of planning the gross method applied by PT.A and PT.B are less appropriate, because when compared to the gross difference method of expenses that can be used as a reduction in taxable profits is very large and generate tax savings that can benefit the company. Also in terms of employees will be less profitable for employees when using the gross method, because employees must bear the tax burden and take home pay will be reduced. This can not prosper employees."

"Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama lebih dari satu tahun. Hal tersebut menyebabkan terhentinya kegiatan normal di berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Setelah lebih dari satu tahun menutup kegiatan belajar tatap muka, Pemerintah kembali merencanakan kembalinya pendidikan tatap muka. Meskipun pendidikan tatap muka dinilai lebih efektif, akan tetapi bahaya Covid-19 yang semakin mudah menular menyebabkan kekhawatiran di dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib menampung aspirasi rakyatnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode sentimen analisis. Dengan mengkombinasikan feature yang terdapat pada data Twitter, maka kita bisa membangun sebuah model untuk mengklasifikasi opini masyarakat. Penelitian ini juga membandingkan algoritma machine learning Support Vector Machine (SVM) dan Multi-layer Perceptron (MLP). Hasilnya, penambahan feature dan penggunaan algoritma (SVM) dalam mengklasifikasikan model Sentiment-Neutral menghasilkan nilai akurasi dan F-1 Score terbaik (85,78% dan 81,0%). Selain itu, visualisasi menggunakan Scattertext berhasil merepresentasikan teks dalam suatu plot. Hasilnya adalah mayoritas masyarakat yang mendukung kembalinya pendidikan tatap muka berdasarkan kepercayaan bahwa pendidikan tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan online. Di sisi lain, masyarakat juga takut akan bahayanya virus Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has hit Indonesia for more than a year. This causes the cessation of daily activities in various sectors in Indonesia, especially in the education sector. After more than a year banning face-to-face learning activities, the Government is now planning to unban the face-to-face education. Although face-to-face education is considered more effective, the danger of Covid-19 which is easily transmitted causing concern amongst people. Because of that, the government must accommodate the aspirations of the people. One of them is by using sentiment analysis method. By combining the features contained in the Twitter data, we can build a model to classify public opinions. This study also compares machine learning algorithms Support Vector Machine (SVM) and Multi-layer Perceptron (MLP). As a result, the addition of features and the use of the SVM algorithm in classifying the Sentiment-Neutral model resulted in the best accuracy and F-1 scores (85.78% and 81.0%). In addition, visualization using Scattertext successfully represents text in a plot. The result is the majority of people who support the return of face-to-face education based on the belief that face-to-face education is more effective than online education. On the other hand, people are also afraid of the dangers of the Covid-19 virus."