Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang analisa kasus keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangun di Indonesia. Analisa dan Pembuhasannya meliputi korelasi antara asas keadilan Pasal 6 ayut (1) huruf g menurut Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uudangan dengan keadilan sosial yang tertera pada sila kelima Pamcasila Keadilan Sosiai Bagi Sclumh Rakyat lndoncsia scbagai sumbcr hukum negara. Pcmbahasan selunjulnya adalah mengenai unsur keadilan sosial, hal ini perlu dilakukun karena keadilan sosial merupakan prinsip sumlaer hukum negara yang seharusnya tercermin dan terwujudkan dalam materi muatan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis discusses the analysis of the principle of justice in the substance of legislation in Indonesia. The analysis and discussion includes the correlatiou between the principle of juslice and Article 6 paragraph (1) letter g aocotding to Law No 12 of 2011 on the establisment of legislation with social justioc precepis contained in thc Eillh Pancasila "Social juslice for all the people of Indonesia" as a source of stale law. The next discussion is about lhe element of social justice, it is necessary bccausc justice is lhc source principlc of starr: law that should be reflected and embodied in the substance of legislation in Indonesia."

"Perkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia.

---

Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need for fast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventional means of payment such as cash transfers and credit card payments are also developed new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programming code that is then secured by the use of cryptographic, certain communities are used as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin payment instruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of 1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as well as material. This study uses the approach of normative legal research legislation. The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitative approach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correct to say as currency or objects (barter) but rather an information system that has properties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well as its use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not be allowed to operate in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang akan timbul dari implementasi Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI yang diadopsi oleh Indonesia terhadap bilateral tax treaty yang sudah ditandatangani negara treaty partner dan faktor penyebab tertundanya penerapan Multilateral Instrument on Tax Treaty dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi MLI yang diadopsi Indonesia terhadap bilateral tax treaty adalah memodifikasi treaty-treaty yang sudah lama, baik itu mengubah, menambahkan klausul-klausul yang ada dalam MLI ke dalam bilateral tax treaty. Faktor-faktor penyebab tertundanya MLI adalah adalah proses ratifikasi perjanjian internasional tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses ratifikasi sedang berlangsung, pemerintah yaitu DJP dan BKF sudah menyiapkan draft Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai pemberitahuan bahwa suatu treaty telah dimodifikasi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pendapatan, maka pemerintah berharap MLI akan memberikan manfaat untuk Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the impact that will arise from the implementation of Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty signed by country treaty partner and the factors why the Multilateral Instrument on Tax Treaty is not immediately applied in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and literature, field studies with in depth interviews to expert parties.

The results show that the impact of MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty is to amend modify old treaties, either change, add clauses in MLI. MLI is not immediately implemented in Indonesia is because to ratify international agreements it is not easy and takes a while.

Currently the ratification process is underway, the government of the DGT and BKF has prepared a draft of Presidential Regulation and Circular Letter as a notification that a treaty has been modified. Because the current government focus is income, the government hopes MLI will provide benefits for Indonesia. "

"Pembentukan Undang-Undang (UU) yang baik harus mempedomani serangkaian asas (prinsip), salah satunya adalah asas materi muatan yang tepat. Asas ini penting karena setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan hierarkinya. Penerapan asas ini dalam praktek pembentukan UU di Indonesia belum sepenuhnya ditaati. Permasalahan sederhana dan seharusnya tidak perlu diatur dalam UU, tetap dipaksakan DPR dan Presiden menjadi UU. Saat ini berkembang anggapan bahwa semua hal dapat menjadi materi muatan UU. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai : (1) konsepsi, pengaturan dan penerapan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan UU di Indonesia pada Era Reformasi (1999-2012); (2) akibat hukum UU yang pembentukannya tidak memenuhi asas materi muatan yang tepat (materinya bukan termasuk materi muatan UU) melalui pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi (MK); dan (3) kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas UU di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan para ahli hukum lebih banyak berpendapat bahwa materi muatan UU tertentu lingkupnya. Hal ini didasarkan pada argumentasi UUD 1945 menganut pemahaman tentang UU Material. Dari total 440 UU (atau 201 apabila dikurangi kategori daftar kumulatif terbuka) yang dibentuk periode 1999-2012 sebanyak 14 UU diindikasikan bukan materi UU. Selanjutnya penelitian juga menunjukkan UU yang melanggar asas materi muatan yang tepat apabila diuji formil ke MK dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar ketentuan tentang pembentukan UU dalam UUD 1945 maupun UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan Reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan merupakan kecenderungan di dunia internasional. Perbaikan kualitas UU di Indonesia dapat dilakukan dengan: (i) Kebijakan untuk peraturan yang lebih baik; (ii) Kerangka kelembagaan dan kapasitas untuk UU yang lebih baik; (iii) Perbaikan perencanaan pembentukan UU; (iv) Meningkatkan penilaian dampak peraturan baru (ex ante impact assessment); (v) Transparansi pembentukan UU melalui konsultasi dan komunikasi; (vi) Evaluasi Ex post terhadap UU yang berlaku; dan (vii) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

---

Good legislation should be based on several principles, one of which is the principle of the material content pertinence. This principle is important because any type of Act can only load the material in accordance with the levels in the hierarchy. The application of this principle in the practice of legislation in Indonesia has not been fully complied yet. The problem is simple and should not be regulated by an Act although it is still forced by Parliament (DPR) and President to become an Act. Currently it is developing the notion that all things can be substance of the Act.

Based on the above background, this study critically is analyzed regarding: (i) the conception, organization and implementation of the principle of material content pertinence of Indonesian legislation in the reformation era (1999-2012); (2) the Act which does not meet the principle of material content pertinence (not including material content of Act) can be expressed no binding legal effect by Constitutional Court (MK), and (3) the policy that need to be done to improve the quality of Act in Indonesia and its comparison with other countries. The used research method is doctrinary approach and sosio-legal approach with the analysis of juridical qualitative data.

The results show that some law experts argued that the material content of Act is certain in scope. It is based on the 1945’s Constitution argument embraces an understanding of material Act. From a total of 440 Acts (or 201Acts if it is reduced by cumulative list of open category) which is made in the period of 1999-2012 then a total of 14 Acts is indicated not meet the material content of an Act. Further studies have also shown that the Act which violates the principle of material content pertinence, when it is reviewed formally by Constitutional Court (MK), it can be expressed not have binding legal force for violating the provisions of legislation in the 1945’s Constitution and the Act of Legislation. Furthermore, the result of this study also showed regulatory reform to improve the quality of law is international trend.

To improve the quality of law in Indonesia can be conducted through: (i) policies for better regulation; (ii) institutional framework and capacity for better Act; (iii) improvement of legislation planning; (iv) improvement of legislation quality by strengthening / enhancing new regulatory impact assessment (ex ante impact assessment); (v) transparency of legislation through consultation and communication; (vi) ex post evaluation of applicable Act; and (vii) utilizing information and communications technology."

"Buku ini membahas mengenai sejarah terbentuknya UU tentang perkawinan, pengertian perkawinan, asas monogamy, perjanjian kawin, batalnya perkawinan, perkawinan campuran, kedudukan anak, dan putusnya perkawinan"

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."

"Penelitian ini berangkat dari permasalahan luasnya pemaknaan peraturan perundangundangan yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Disisi lain, UU P3 juga mewajibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk diundangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada implementasinya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuannya dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses pengundangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguraikan proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Menemukan daya ikat dan konsekuensi hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya; dan (3) menawarkan konsep ideal terkait proses pengundangan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat preskripsi, dengan menggunakan 4 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa (1) proses pengundangan masih terdapat permasalahan terkait kelebihan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku penanggungjawab pengundangan dan inkorelasi jenis peraturan perundang-undangan dengan jenis lembaran resmi negara; (2) daya ikat dan konsekuensi hukum untuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sesuai template UU P3 memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga fiksi hukum bisa berlaku selama belum adanya perubahan UU P3, sedangkan secara teori peraturan perundang-undangan UU P3 masih kurang tepat dalam mengatur perihal pengundangan; (3) konsep ideal yang penulis tawarkan adalah mengklasifikasikan kembali jenis peraturan perundangundangan yang diakui oleh UU P3 dan membedakan beberapa peraturan yang secara substansi seharusnya bukan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.

---

This research departs from the broad problem of the meaning of legislation issued by Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. On the other hand, the Law Number 12 of 2011 also requires all laws and regulations needed to be promulgated and allocated to the state gazette of the country that have been determined to be effective. The implementation of this problem also propagates the promulgation process and its enactment regulations where there are still many laws and regulations (according Law Number 12 of 2011) that apply without going through the process of promulgation. This study aims to (1) describe the promulgation process in drafting legislation in Indonesia; (2) Finding binding power and legal consequences of legislation in Indonesia visits from the perspective of its enactment; and (3) offering ideal concept related to the process of promugation and enacting legislation in Indonesia. This type of research is a normative prescription, using 4 approaches, namely statute, historical, comparation and conceptual. The data source used is primary data and secondary data. Techniques for requesting legal material through library studies or document studies. Based on the results of research obtained from these conclusions (1) the process of promulgation there are still problems related to the excess authority of the Director General of Laws and Regulations as the person in charge of the enactment and incorrelation of the types of laws and regulations with the official type of state (2) the binding power and legal regulations for laws and regulations imposed in accordance with the Law Number 12 of 2011 template have clear legal force so that legal fiction can apply as long as there has been no amendment to the Law Number 12 of 2011, whereas in theory the legislation are still lacking compatible for the Law Number 12 of 2011; (3) the ideal concept offered upon by the author reclassifies the laws and regulations approved by the Law Number 12 of 2011 and distinguish several regulations which in substance should not be part of the legislation."