Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. SecaraInternasional, hak politik diatur universal declaration of Human Rights ( UDHR)dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).SecaraNasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturanperundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisamembuat hak politik nya dibatasi contohnya dalam hal untuk menjadi kepaladaerah. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf fUndang-Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, pasaltersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konsitusi lewat judicial review.Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusionalbersyarat (conditionally constitutional). Putusan tersebut membatalkan laranganberpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan syarat - syaratkeberlakuan yang limitatif. Syarat konstitusional dalam putusan MahkamahKonstitusi tersebut lah yang akan dibahas secara detail dalam tulisan ini. Dengantulisan ini penulis mencoba mengupas bagaimana hak politik mantan narapidanaitu diatur, dilindungi dan diimplementasikan pasca putusan konstitusionalbersyarat Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTPolitical rights is protected by law, both internationally and nationally.

Internationally , political rights regulation determined in universal declaration of

Human Rights ( UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR). Nationally, Political rights is also protected by our constitution and

several legislation, especially law number 39 of 1999 about Human rights.

According to law, someone's ex-convicts status can lead him or her to political

rights limitation. To become the head of local government for example. Those

limitation is determined directly on article 58 letter f on Law number 12 of 2008

about revision on law number 32 of 2004 about Local Government. Afterwards,

that article was tested to Constitutional Court through judicial review mechanism.

Constututional Court then made a conditionally constitutional decicion on it. That

decicion canceled the prohibiton on ex-convicts political right, but determined

several constitutional requirement. Those constitutional requirements it self will

be criticized in this paper. By this, writer is trying to open clearly how ex-convicts

political right is regulated, protected and implemented after those Consitutional

Court's decicion"

"ABSTRAKDi era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Hal yang  menjadi perhatian adalah syarat yang ditetapkan tersebut seringkali dipersoalkan konstitusionalitasnya maupun kekuatan mengikatnya akibat bertolak belakang substansi peraturannya secara hierarki perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi kajian penulis adalah bagaimana konstitusionalitas hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif atau pejabat publik yang dipilih pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan bagaimanakah akibat hukum peraturan yang melanggar hak-hak sipil dan politik warga negara serta melarang mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hak asasi manusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara hierarki melanggar ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan yang lebih tinggi. PKPU sebagai aturan pelaksana tidak dapat mengatur ketentuan yang bertentangan daripada yang telah diatur oleh undang-undang. Kekuatan mengikat pasal yang mengatur pembatasan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tetap berlaku, namun harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa persyaratan mengenai hak mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilu senantiasa berulang dilakukan judicial review ialah karena pembentuk undang-undang tidak tegas memasukkan 4 (empat) alasan inkonstitusional bersyarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk diatur dalam norma undang-undang, dan pembentuk undang-undang hanya mencantumkan sebagian dari yang dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pengujian undang-undang terhadap syarat mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum akan selalu terulang setiap hendak ada pemilihan umum. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang tegas memasukkan seluruh ketentuan inkonstitusional bersyarat yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan.

---

ABSTRACTIn the era of electoral reform is a sign of democracy that is realized with the right of a person to choose and specifically to be chosen as a constitutional right of citizens to participate in government. However, in each election, the right of a person to be elected must fulfill the rule requirements based on legislation as their legal basis. However, the stipulated conditions are often questioned in terms of their constitutionality and binding power due to the contrary of the hierarchical substance of the rules of legislation. The problem that the author studies is What are the legal consequences of PKPU No. 20 of 2018 after the Decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 and how is the constitutionality of the right of former corruption inmates to participate in general elections. The results showed that PKPU No. 20 of 2018 in a hierarchy violates the provisions regulated by law no. 7 of 2017 as a higher regulation. PKPU as an implementing rule cannot regulate contradictory provisions rather than those regulated by law. The constitutionality of the rights of ex-prisoners of corruption, none of the laws and regulations can prevent it considering that the decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 has permitted it. Research shows that the reason why the requirements regarding the rights of ex-prisoners to be elected in elections are repeated in a judicial review because the legislators do not explicitly include 4 conditional unconstitutional reasons given by the Constitutional Court to regulate the law and the legislators only list part of the norm based on the rules given by the Constitutional Court so that when the requirements of the Constitutional Court are only partially included in the norm or in the explanatory section of the law, testing of the law against the conditions of ex-prisoners to participate in general elections will always repeat every period of a large election democracy. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and focuses on library research."

"

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, dan bagaimanakah penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?”.Penerapan Hukum Administrasi Negara melalui pengaturan tiga pengaturan Undang-Undang untuk melindungi pemenuhan hak pilih, sudah berjalan, namun kepatuhan untuk tunduk dan melaksanakan pengaturan tersebut masih jauh dari ekspetasi masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan sanksi  atas pelanggaran norma pengaturan pemenuhan hak pilih yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsekuen, baik dalam sanksi administrasi, etik dan pidana. Oleh sebab itu, Penerapan dan Penegakan Sanksi seluruh norma pengaturan pemenuhan hak pillih, seharusnya dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu berulang dalam pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi kembali.

 

---

Fulfillment of voting rights in the implementation of Regional Head Elections, often raises problems that always recur. Starting from the arbitrary actions of the election organizers in seeking the fulfillment of their right to vote, to the reduction of the purity of their right to vote. Even in some places, it is not uncommon to choose those who lose their voting rights. Through a normative juridical thesis, with a statutory approach and evaluative perspective, this thesis will answer and provide solutions to the question "How is the Implementation Of State Administration Law And Law Enforcement Infringement Of Voting Rights Norm Fulfilment In Simultaneous The Election Of The Head Of Local Government? The application of State Administrative Law through the regulation of three regulations to protect the fulfillment of the right to vote, has been running, but compliance to submit and implement the regulation is still far from the expectations of the community. Likewise with the enforcement of sanctions for violating the norms for regulating the fulfillment of voting rights that are not carried out thoroughly and consequently, both in administrative, ethical and criminal sanctions. Therefore, the Implementation and Enforcement of Sanctions for all norms for regulating the fulfillment of rights should be carried out purely and consequently, so that the problems that are always recurring in the fulfillment of the right to vote in the Regional Head Election can be minimized, not even recurring.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen?s constitutional rights) yang tercermin dalam putusan-putusannya, baik dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review) maupun perkara sengketa perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memulihkan hak perseorangan warga negara untuk mencalonkan diri (right to be a candidate) dan menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dibatasi atau terhalang suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi pemilihan umum agar hak dasar setiap warga negara Indonesia yang sudah terjamin oleh UUD 1945 dapat dilindungi, serta diperlukan suatu mekanisme khusus dan tersendiri bila kemudian terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional yang tidak bisa diperjuangkan melalui perkara pengujian undang-undang, melainkan melalui mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaints).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the Constitutional Court as the protector of citizen's constitutional rights that reflected in its decisions, both in the case of judicial review and dispute on the result of local election (election complaint) that have restored the rights of individual citizens to be a candidate and as a participant in the local election that previously restricted or obstructed by a legislation. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study suggest the need for improvements of the elections regulation to protect the basic rights of every citizen of Indonesia, which is guaranteed by the 1945 Constitution, and requires a special mechanism if violation of constitutional rights occured and can not be fought through judicial review, but through the constitutional complaint mechanism."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai political branding oleh calon Bupati Ade Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Merujuk pada teori brandingdari Adolphsen (2009), karakteristik political brandingterdiri dari adanya pembangunan identitas baru, pendistribusian branding, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian skripsi ini kemudian menemukan tiga hal. Pertama, pembangunan identitas baru tersebut terbukti dengan penggantian nama yang semula Ade Munawaroh menjadi Ade Yasin agar masyarakat lebih familiar dengan nama tersebut. Kedua, pendistribusian brandingtercermin dari penggunaan nama dan citra yang fun terhadap Ade Yasin melalui situs adeyasin.net, akun instagram, facebook dan twitter. Ketiga, pembangunan kepercayaan masyarakat ini dapat tercermin dari branding Ade Yasin yang sukses dapat meyakinkan masyarakat Kab. Bogor untuk memilihnya pada Pilkada Bogor 2018.

---

ABSTRACTThis thesis discusses political branding by the candidate for Regent Ade Yasin in the 2018 Regional Head Election for Bogor Regency. Referring to the branding theory from Adolphsen (2009), the characteristics of political branding consist of building a new identity, distributing branding, and building trust. This thesis research then found three things. First, the development of the new identity was proven by the change of the original name Ade Munawaroh to Ade Yasin so that people were more familiar with the name. Second, the distribution of branding is reflected in the use of a fun name and image for Ade Yasin through the adeyasin.net site, Instagram, Facebook and Twitter accounts. Third, the building of public trust can be reflected in Ade Yasins successful branding in convincing the people of Kab. Bogor to vote for him in the 2018 Bogor Regional Head Elections."

"ABSTRAKPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis, apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

---

ABSTRACTState Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force. The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically."

"Maksud penelitian ini adalah untuk memahami motivasi apa saja yang mendorong kiai melibatkan dill pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006. Kemudian, bagaimana peran dan keterlibatan kiai dalarn pelaksanaan pilkada Iangsung tersebut.Sebagai alat analisis, digunakan teori-teori, yaitu: politik lokal model Stoker dan Cornelis; teori peran (role theory) dari Soekanto, Linton, dan Levinson; kepemimpinan informal (informal leadership) yang diulas Soemardjan, Weber, dan Arifin; teori patron-Mien model Ferlis; dan partisipasi politik yang dimunculkan Rush dan Althoff. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi lertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkaya perspektif penelitian.Penelitian ini mcnunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam pilkada tidak terlepas dari kemampuan kiai yang mampu memobilisasi massa karena perannya sebagai pembentuk opini (opinion leader). Ada dua cara yang dilakukan kiai dalam membentuk opini pubiik itu. Panama, secara verbal, misalnya berbicara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya santri dan para alumni pesantren_ Kedua, secara non-verbal, yaitu melalui aksi-aksi politik yang dilakukan secara berbeda, misalnya para kiai bergerilya untuk mendapatkan dukungan alas pilihan politiknya. Ada juga kiai yang melakukan aksi pembelaan terhadap calon yang didukungnya agar tidak terganjal dalam proses pilkada, karena sang calon terkait masalah hukum.Motivasi keterlibatan kiai dibagi menjadi dua: motivasi ideal dan motivasi praksis-personal. Motivasi ideal berangkat dari pemahaman (internalisasi) kiai terhadap nilai-nilai ajaran agartla Islam yang mendorong kiai terjun dalam dunia politik. Sedangkan. motivasi praksis-personal didasarkan atas konteks politik yang terjadi. Dalam penelitian ini, konteks politik itu adalah pilkada. Motivasi yang dimaksud ada tiga macam. Pertrrma, dorongan karena alasan emosional (afektual-emosional). Kedua, dorongan untuk menjaga eksistensi pesantren (rasional-bertujuan) Ketiga, dorongan untuk menjaga independensi pesantren (rasiona!-bernilai).Teori-teori yang digunakan, seperti tersebut di alas, sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitian ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

The aim of the research is to understand the motivation which endorses kiai or religious scholar to involve in direct local election (pi/kada) in Tasikmalaya District in 2006. Then, it also aims to understand the role and involvement of kiai in the election.

As tool of analysis, it uses theories of local theory especially the model of Stoker and Cornelis; theory of role from Soekanto, Linton, and Levinson; informal leadership by Soemardjan, Weber, and Arifin; theory of patron-client modelled by Ferlis, and political participation initiated by Rush and Althoff. Method of research used in the study is qualitative which tries to understand and interpret the meaning of human interaction and behaviour in particular situation according to researcher's own perspective. In collecting data, in-depth interview is applied to any persons who involve and have interest in the election. Literature study is also carried out to enrich the perspective of the study.

The study shows that the involvement of kiai in the election relates to the ability of them to mobilize people because of their role as opinion leader. There are two methods applied by kiai to develop public opinion. The first is verbal such as speak directly to people, and also their student (santri) and alumni. The second is non-verbal which is doing different political action such as ask some key persons to support their political choice. There is a kiai who defends his candidate in order to make him surpass the process of candidacy successfully because his legal problem.

The motivation of kiai is divided into two which are ideal motivation and praxis-personal motivation. Ideal motivation is based on the understanding of them or internalization on Islamic values that endorse them to do political activities. Meanwhile, praxis-personal motivation is based on existing political situation. In the study, the context is direct local election. The motivation itself is divided into three. They are affectual-emotional motivation, rational-objective motivation to maintain the existence of religious school, and rational-valuable to maintain the independence of the school.

Theories applied in the study as mention above are equivalent with the findings. Therefore, theoretical implication of the study is confirmation."

"Studi ini bermaksud menguji faktor politik uang dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat pada Pilkada Temanggung tahun 2018. Di dalam studi perilaku memilih di Indonesia terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih yaitu agama, identifikasi partai, hubungan etnik, kualitas dan kinerja kandidat, dan faktor lain, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan rational choice. Fokus studi ini mengenai politik uang sebagai faktor dalam memengaruhi perilaku memilih dengan menggunakan pendekatan teori rational choice. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan margin of error (MoE) 5%, menemukan bahwa praktik politik uang pada Pilkada Temanggung 2018 terjadi dengan menggunakan pemberian uang tunai oleh tim sukses atau kandidat sebelum pemilihan. Temuan menunjukkan ada pengaruh positif politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat Temanggung pada Pilkada2018. Data survei menyebutkan pengaruh faktor politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat pada pilkada Temanggung 2018 adalah sebesar 40,5 persen. Penelitian ini menyimpulkan studi perilaku memilih khususnya pendekatan rational choice sangat relevan digunakan dalam mempelajari praktik demokrasi elektoral di dalam kasus pilkada kabupaten Temanggung tahun 2018.

---

This study examine the effect of money politics on people's voting behavior in the 2018

Temanggung local election. In the studies of voting behavior in Indonesia there are factors

to voting behavior, including religion, party identification, ethnic relations, candidate

quality and performance, and other factors using sociological, psychological and rational

choice approaches. The focus of this study is on vote buying as a factor in influencing

voting behavior using the rational choice theory approach. This study uses a quantitative

method with descriptive analysis, a sample size of 400 respondents, a 95% confidence

level and a 5% margin of error (MoE), found that the practice of vote buying in the 2018

Temanggung local elections occurred using the cash giving by campaign teams or

candidates before election. The findings show that there is a positive effect of vote buying

on the voting behavior of the Temanggung people in the 2018 local election. The survey

found that the effect of vote buying on voting behavior in the 2018 Temanggung election

is 40.5 percent. This research concludes that the study of voting behavior, especially the

rational choice approach, provides valuable information on the practice of electoral

democracy in the case of the 2018 Temanggung local election."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untukmewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitasPNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah diIndonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapapermasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebutdilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian iniadalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Padahasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaanPilkada merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini termaktub dengan jelasdalam berbagai aturan yang mengatur secara rinci tentang PNS, antara lain dalamUU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana PNS harus bebas dari pengaruhgolongan maupun parpol, dan netralitas merupakan amanat yang ada didalamAsas Manajemen ASN. Selanjutnya Netralitas PNS sangat erat kaitannya dalammewujudkan AUPB, dimana didalam UU ASN telah disebutkan bahwa PNSharus netral, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melaluiAUPB, diatur bahwa PNS harus netral dan tidak boleh berpihak sehingga denganpelaksanaan netralitas PNS dapat mewujudkan pelaksanaan AUPB. Selanjutnyamengenai pelanggaran netralitas PNS diatur sanksi hukuman sedang dan beratsebagaimana diatur dalam Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010, dimana ancamanterberat PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yangtelah dilakukan. Pelanggaran netralitas PNS di daerah marak diwarnai modus,antara lain Mobilisasi PNS, Mutasi PNS, Penyalahgunaan Anggaran, sertaintimidasi PNS. Pada akhirnya pasca dikeluarkannya UU ASN pengawasannetralitas ASN menjadi tugas Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), dengantugas yang demikian besar, KASN masih memiliki keterbatasan dibidangkewenangan, SDM dan anggaran. Sehingga kedepannya untuk meningkatkanpengawasan netralitas PNS diperlukan penguatan KASN dari berbagai aspektersebut, kemudian perlu diadakannya sosialiasi secara komprehensif kepada PNSdi seluruh daerah untuk melakukan prevensi terhadap berbagai pelanggarannetralitas PNS, dan terakhir perlu kiranya memanfaatkan teknologi informasiuntuk membuka pengawasan masyarakat terhadap PNS melalui pengaduanlangsung dengan sistem informasi, sehingga dapat mewujudkan pengawasannetralitas PNS secara efektif.

---

ABSTRACTThis research examines how urgency of civil servant neutrality in elections torealize AUPB, and to see how the problem of civil servant neutralityimplementation in some implementation of Election of Regional Head (Pilkada).Based on the results of the research, it appears that elections in various regions inIndonesia some time back are still colored by several problems and post electiondisputes implemented, it is motivated by various things and specific related to thisresearch is a violation of the neutrality of civil servants in the implementation ofelections. In the research results, it is clear that the neutrality of civil servants inthe implementation of Pilkada is a very important thing, it is clearly stated in thevarious rules that regulate in detail about civil servants, among others, in Law no.5 Year 2014 on ASN where civil servants should be free from the influence ofgroups and political parties, and neutrality is a mandate that exists within the ASNManagement Principles. Furthermore, the neutrality of civil servants is closelyrelated to the realization of AUPB, where in the ASN Act has been mentioned thatthe civil servants should be neutral, and to realize good governance throughAUPB, regulated that the civil servants should be neutral and should not takesides so with the implementation of the neutrality of civil servants can realize theimplementation of AUPB . Furthermore, regarding the violation of the neutralityof civil servants are sanctioned by medium and heavy punishment as stipulated inthe Civil Government Regulation PP. 53 of 2010, where the heaviest threat ofcivil servants may be dismissed with disrespect for the offenses committed.Violations of the neutrality of civil servants in rampant areas are colored bymodes, including Mobilization of Civil Servants, Mutation of Civil Servants,Budget Abuse, and civil servants intimidation. In the end, after the issuance ofASN Law, the control of ASN neutrality becomes the task of the State ApparatusForce (KASN), with such a large task, KASN still has limited authority, humanresources and budget. So in the future to improve the supervision of the neutralityof civil servants is needed strengthening KASN from various aspects, then needcomprehensive socialization to civil servants across the region to prevent theprevention of various violations of the neutrality of civil servants, and lastly needto use information technology to open the public surveillance of civil servantsthrough a complaint directly with the information system, so as to realize thesupervision of the neutrality of civil servants effectively."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."