Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi. Pembahasan berdasarkan pada latar belakang perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan, dan hambatan dalam administrasi pemungutan pegak hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode incremental dan belum berdasarkan pada potensi sesungguhnya, adanya tiga tahapan dalam adrninistrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, serta terdapat kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yaitu terkait peraturan perpajakan, aparatur pajak, Wajib pajak, serta kendala lainnya.This thesis discusses about Analysis Administration Tax Collection Entertainment in Bekasi. The discussion Was based on background planning tax revenue target-setting entertainment, entertainment tax collection administration mechanism, and barriers in tax collection administration. This research is qualitative research with descriptive design.

Research results suggest that the determination of tax revenue planning target entertainment in Bekasi still using incremental method and not based on the real potential, the existence of three phases in the administration of tax collection in entertainment, as well as Bekasi constraints in the administration of tax collection constraint related taxation, tax agencies, tax payers, as well as other barriers."

"Skripsi ini membahas bagaimana proses pemungutan pemeriksaan dan penagihan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta permasalahannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam hal pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sistem yang masih kurang praktis baik dalam sistem online maupun sistem SP2D sanksi keterlambatan pembayaran akibat kliring pemeriksaan yang prosesnya lama serta banyaknya permohonan penghapusan STPD dari Wajib Pajak. Penulis menyarankan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak Perbaikan dalam sistem online SP2D dan kliring antar bank juga disarankan demi meningkatkan pelayanan pajak daerah Dalam pemeriksaan pemeriksa harus lebih aktif dan lebih terjadwal Penagihan pajak daerah juga harus lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

---

This paper discusses how the process of witholding collation and collection of hotel tax in Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City and its problems. This study is a qualitative research with descriptive design From the research found problems in terms of taxation. Taxpayers knowledge practical systems are still lacking in both the online system and the system SP2D penalties for late payments due to clearing inspection process is long and many STPD deletion request from the taxpayer.

The authors suggest Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City held a socialization of local taxes to taxpayers Improvements in the online system SP2D and inter bank clearing is also recommended in order to increase local tax services In the examination the examiner should be more active and more scheduled Local tax collection must also be optimized in order to increase local tax revenue."

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Hiburan atas Pusat Kebugaran bertujuan untuk menganalisis apakah pusat kebugaran layak atau tidak layak dikenakan pajak hiburan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pusat kebugaran (Fitness Center) tidak layak dikenakan pajak hiburan karena aktivitas di pusat kebugaran tidak termasuk ke lingkup hiburan, melainkan lebih condong ke olahraga dengan tujuan untuk menyehatkan badan, menurunkan berat badan, menjaga berat badan ideal, ataupun membentuk otot tubuh.

---

Research on Feasibility Analysis of Entertainment Tax on Fitness aims to analyze whether fitness center is suitable or not suitable to be the object of entertainment tax. By using quantitative research approach, this study shows that fitness center is not suitable to be the object of entertainment tax because the activites in the fitness center do not appertain into the scope of entertainment, but more inclined to nourish body, lose weight, maintain ideal weight, or build body muscle."

"Salah satu isu utama di Pengadilan Pajak merupakan tunggakan perkara. Beberapa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi backlog di Pengadilan Pajak disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti banyaknya berkas bukti fisik yang harus diperiksa dalam suatu sengketa dan proses administrasi dan persidangan yang masih kurang efektif. Untuk menangani hal tersebut, pada pertengahan tahun 2023, diluncurkan crash program e-Tax Court sebagai inisiatif untuk mempercepat proses administrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi penanganan sengketa pajak dan persidangan. Namun, satu tahun setelah diluncurkannya, tren penggunaan e-Tax Court masih belum maksimal, dimana pengajuan sengketa melalui manual masih lebih dipilih dibandingkan e-Tax Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala dalam rangka problem diagnosis atas phenomena gap tersebut dari sisi individu pengguna internal Pengadilan Pajak berdasarkan teori manajemen perubahan individu yaitu ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement). Namun sebelumnya, penelitian ini juga menganalisis terlebih dahulu persepsi pengguna dan efektivitas sistem melalui teori Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone and McLean Information System (IS) Success Model. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan kuesioner dan wawancara dengan pihak internal Pengadilan Pajak, selaku user internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis persepsi pengguna dan evaluasi atas efektivitas sistem, sistem informasi e-Tax Court telah memenuhi aspek-aspek TAM dan DSS. Namun, para penggunanya masih menghadapi beberapa kendala dalam masa transisi mereka selama menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian ini kemudian mengusulkan beberapa saran perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi Pengadilan Pajak dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan sistem informasi e-Tax Court.

---

One of the main issues in the Tax Court is the case backlog. Several factors contribute to the large number of disputes that form this backlog, including the extensive physical evidence that must be examined in a dispute and the administrative and court processes that remain inefficient. To address this issue, the e-Tax Court crash program was launched in mid-2023 as an initiative to accelerate administrative processes, aiming to improve the efficiency and effectiveness of tax dispute handling and court proceedings. However, one year after its launch, the trend of e-Tax Court usage remains suboptimal, with manual submissions still being preferred over the e-Tax Court system. The purpose of this research is to analyze the challenges contributing to this phenomenon gap through a problem diagnosis from the perspective of internal Tax Court users, using the individual change management theory, ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement). Prior to that, this study also analyzes user perceptions and system effectiveness through the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone and McLean Information System (IS) Success Model. The study employs a mixed-method approach, involving questionnaires and interviews with internal Tax Court personnel as the system's internal users. The findings indicate that based on the analysis of user perceptions and the evaluation of system effectiveness, the e-Tax Court information system meets the aspects of the TAM and IS Success Model. However, users still face several challenges during their transition to using the system. The study then proposes several recommendations for improvements based on user feedback to enhance and develop the system in the future. The contribution of this research is expected to serve as a practical reference for the Tax Court in advancing and refining the implementation of the e-Tax Court information system. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tetapi tetap saja target penerimaan pajak yang beberapa tahun terakhir tidak tercapai serta tax ratio Indonesia yang masih cukup rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut menjadi urgensi tujuan penelitian yaitu menganalisis kinerja administrasi pajak pada DJP berdasarkan indikator kompeten, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan survei.Analisis fokus pada lima dimensi yaitu dimensi integritas basis data WP yang terdaftar, dimensi penunjang kepatuhan sukarela voluntary compliance, dimensi ketepatan pelaporan SPT, dimensi ketepatan pembayaran pajak, dan dimensi efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian keseluruhan dimensi menggunakan kriteria TADAT memperoleh nilai yaitu 2,65 skala 1-4 atau 66,25. Hasil survei opini WP dan konsultan pajak terkait dimensi yang sama menunjukkan nilai 4,01 skala 1-6 atau 66,83 yang termasuk dalam kategori cukup baik.

---

Directorate General of Taxation has made various efforts in order to carry out their duties properly, however target tax revenue in last few years is not achieved and tax ratio of Indonesia is still quite low compared to other ASEAN countries. Those facts become the urgency to analyze the performance of tax administration on DGT based on competent indicator, Tax Administration Diagnostic Assessment Tool TADAT. Research was conducted quantitatively with data collection techniques in the form of interviews and surveys.

The analysis focuses on five dimensions the integrity of the registered taxpayer base, the supporting voluntary compliance, the timely filing of tax declarations, the timely payment of taxes, and the effective tax dispute resolution. Research concludes, the assessment of overall dimensions using TADAT criterion got the value of 2,65 scale 1 4 or 66,25. The result of taxpayers and tax consultants opinion survey for the same dimensions shows the value of 4.01 scale 1 6 or 66.83 which falls in the good enough category."

"ABSTRAKPerkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

"

"ABSTRAKKebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi elektronik dalam sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan.

---

ABSTRACTIn 2016, the government of Indonesia has implemented the tax amnesty with satisfactory results. This research was conducted to get the view of the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty. This research is qualitative paradigm with data collection techniques through in depth interviews. However, the result was showing that the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty is to maximize the use of electronic technology in tax collection system and increase the surveillance and law enforcement effort as the continue follow up of the tax amnesty."

"Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui kendala dalam implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, privasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan, pemeliharaan, serta sosialisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada.

---

Property growth in Bekasi City always increases every year. The government in this case, implement the online system of land and building title transfer duty as a form of tax collection. This study aims to analyze the implementation of land and building title transfer duty online system in Bekasi City and to know the constraints in the implementation of land and building title transfer duty online system. This research was conducted with post positivist approach, descriptive research type, and also data collection technique with literature study and in depth interview.

The results of this study shows that the implementation of land and building title transfer duty online system is an effort to modernize the tax administration that can be seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related institutions, budget for maintenance and repair for system, the openness in the access aspects, community involvement in the form of socialization, privacy, and monitor and evaluation as a form of supervision. But there are still obstacles in the implementation therefore there needs to improved coordination and supervision, maintenance, and socialization to anticipate the existing constraints."