Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"Pengeluaran kesehatan katastropik (> 40% disposible income) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih membebani masyarakat. Lebih dari 70% pengeluaran kesehatan katastropik dibayar tunai oleh rumah tangga (out of pocket). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari USD 2,00 per hari mencapai 49% penduduk. Pengeluaran kesehatan katastropik mengakibatkan banyak keluarga menghabiskan tabungan atau menjual aset yang akhirnya memiskinkan rumah tangga. Proses pemiskinan tidak terjadi apabila rumah tangga memiliki asuransi kesehatan, seperti pegawai negeri. Asuransi kesehatan dapat melindungi penurunan keuangan pesertanya apabila ia terkena penyakit berbiaya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proteksi yang diterima RT PNS dan variasi tingkat proteksi asuransi kesehatan di kalangan berbagai kelompok pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan data sekunder yaitu data klaim Askes. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data klaim pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PT Askes di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2011. Data klaim tersebut dianalisa dengan metode regresi logistik ganda untuk menguji hipotesa tentang tingkat proteksi Askes PNS. Untuk menilai golongan mana yang lebih dilindungi, analisa Indeks Kakwani digunakan untuk menggambarkan pemerataan protektabilitas asuransi kesehatan yang diterima pegawai negeri. Dari 147.040 rumah tangga yang dianalisis, sebanyak 56.598 rumah tangga (38,49%) memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan total klaim rawat inap sebesar Rp.158,3 milyar, lebih besar dibandingkan total klaim rawat jalan sebesar Rp.134,9 milyar. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa asuransi kesehatan PNS memiliki asosiasi dengan perlindungan kesehatan dan ekonomi pegawai negeri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Analisis menunjukkan bahwa asuransi kesehatan dapat memproteksi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan katastropik (pemiskinan). Hal ini dilihat dari tingkat proteksi asuransi kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga yang mencapai 52 tahun gaji pegawai negeri. Rumah tangga usia tua mendapat proteksi lebih tinggi (OR = 1,67) dibandingkan dengan rumah tangga usia muda. Penelitian ini merekomendasikan agar program jaminan pelayanan kesehatan diperluas atau dikembangkan kepada seluruh penduduk, untuk melindungi penduduk dari kemiskinan karena sakit.

---

For the majority of Indonesian households, health care is considered as severe financial burden. More than 70% of households? health expenditures are paid from out-of-pocket. In 2007, the World Bank showed that the proportion of Indonesians households spent less than 2.00 a day remained 49% of the households. Health expenditure forced households to consume their savings or to sell their assets which forced them into poverty. On the contrary, households with health insurance (mostly civil servants) were supposed to be financially protected from high health care costs.

This study aims to determine the extent of financial protection received by civil servants among different ranks. This evaluation study used 2011 Askes claim data in Central Java and Yogyakarta. From 147.040 households, 56.598 (38.49%) used hospital care with total inpatient claim of IDR 158.3 billion, slightly higher than the total outpatient claim of IDR 134.9 billion. Data analysis used logistic regression to test the hypothesis. Kakwani index was used to assess the distribution of protectability across various ranks of civil servants.

This result found that Askes was associated highly protected civil servants in Central Java and Yogyakarta from bankcrupcy. The study shows that Askes protects households from catastrophic health expenditure. The level of financial protection provided by Askes reached 52 years salaries of civil servants?. Pensioners received higher protection (Odds-ratio = 1.67) compared to active employees/civil servants.

This study recommends expanding health insurance to all Indonesian population."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"Pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith seringkali menjadi permasalahan seperti dalam kasus yang terjadi antara Muhammad Idris, seorang ahli waris dari nasabah Bank BRI dan peserta asuransi Bringin Life, Ibrahim Idris, dengan Bank BRI. Bringin Life menolak klaim asuransi terkait dengan alasan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith karena Ibrahim Idris telah menyembunyikan riwayat kesehatannya dalam pengisian surat pernyataan kesehatan, yang diduga diisi oleh pihak Bank BRI. Bringin Life pada akhirnya memberikan pembayaran klaim secara ex gratia sebesar lima ratus juta rupiah melalui Bank BRI dan telah diterima oleh Muhammad Idris. Muhammad Idris kemudian menggugat Bank BRI untuk membayar ganti kerugian karena Bank BRI telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Nomor 21/PDT.G/2011/PN.KAG terkait dengan prinsip utmost good faith, dasar dalam memberikan ex gratia payment, serta status hak untuk mengajukan klaim setelah pembayaran secara ex gratia dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip itikad paling baik (utmost good faith), pertimbangan hukum dari hakim dirasa kurang tepat mengingat Ibrahim Idris lah yang menandatangani surat pernyataan kesehatan. Dasar pemberian ex gratia payment sendiri bisa bermacam-macam, salah satunya adalah pertimbangan bisnis. Selain itu, setelah mendapatkan ex gratia payment¸ idealnya tidak boleh lagi ada tuntutan terkait klaim tersebut di kemudian hari

---

Violation of utmost good faith principle often brings up some problems, just like in a case which occurred between Muhammad Idris, the heir of Bank BRI customer and the insured of Bringin Life, Ibrahim Idris, with Bank BRI. Bringin Life rejected the related claim because of the violation of the utmost good faith principle as Ibrahim Idris had hid his health history in filling the health statement, which is allegedly filled by Bank BRI. At the end, Bringin Life gave an ex gratia payment of five hundred million through Bank BRI and it was received by Muhammad Idris. Muhanmad Idris then prosecuted Bank BRI to pay a sum of money due to Bank BRI’s negligence which led to loss. This study aimed to determine the law consideration by the judges in court decision no. 21/PDT.G/2011/PN.KAG related to utmost good faith principle, the basic reasons for giving ex gratia payment, and the status of rights to claim after the ex gratia payment has been paid. Research is conducted by the juridical-normative research methods using secondary data from the study of documents and interviews with sources. Based on the analysis in this study, it can be concluded that in applying the utmost good faith principle, the law consideration by the judge is less appropriate considering that Ibrahim Idris was the one who signed the health statement. The basic reasons for giving ex gratia payment can vary which one of them is business consideration. Moreover, after receiving an ex gratia payment, ideally there should be no more claims related to it in the future."

"Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Konsumen Potensial dalam Membeli Asuransi Jiwa Syariah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dengan cara penyebaran kuesioner secara online kepada responden muslim di DKI Jakarta yang belum memiliki polis asuransi jiwa syariah. Pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi penyedia jasa asuransi sebagai faktor paling signifikan terhadap kecenderungan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah, sedangkan faktor sikap moneter konsumen terhadap asuransi menjadi faktor paling signifikan terhadap keputusan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah.

---

The Factors to Influence Potential Consumer's Decision to Purchase Sharia Life Insurance This study aims to determine the factors to influence the potential consumer's decision to purchase sharia life insurance. This research uses method of quantitative approach by spreading of online questionnaire to muslim respondents in DKI Jakarta who have not taken the sharia life insurance policy. The data are processed using Structural Equation Modeling SEM method. The result of this study indicates that the factor of competency of insurance service provider is the most significant factor to potential consumer's tendency to buy sharia life insurance, and the factor of consumer's monetary attitude to insurance is the most"

"[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransitidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakantarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authorityregulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policyregulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limitrates for the purpose to protect the interests of the community from imposingexcessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premiumrates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations.Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to createhealthtier competition between insurance companies, because it will makecompanies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policypremium rates to income tax expense on insurance companies, finance companiesand those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affectincome tax expense, statistical test equipment is used.Based on the interpretation of the data processing results show that the policypremium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either ininsurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]"

"Perusahaan Y merupakan salah satu nasabah Perusahaan Asuransi X yang telah melakukan klaim persalinan sectio caesarea dengan persentase 35% dari total klaim persalinan pada periode Februari 2011 - Januari 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea pada produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X di Perusahaan Y. Desain penelitian cross sectional, dengan mengambil data sekunder dari transaksi klaim Perusahaan Asuransi X periode Februari 2011 - Januari 2012. Responden 180 peserta Perusahaan Asuransi X yang memanfaatkan pelayanan kesehatan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi peserta persalinan dengan tindakan sectio caesarea sebesar 63 (35%) dari 180 total peserta persalinan produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X. Didapatkan variabel yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea adalah penyakit penyerta. Atas dasar tersebut dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap proses underwriting pada tahap seleksi risiko.

---

Y company is one of the customers of Insurance X Company which has sectio caesarea?s childbirth claim with percentage 35% of the total labor claims in February 2011 - January 2012 period. The study conducted to determine the relation factors of the sectio caesarea action in managed care health insurance X products in Y company. Cross- sectional study design, by taking a secondary data from Insurance X Company claims transactions in February 2011 - January 2012 period. Respondents were 180 participans Insurance X Company that utilizes childbirth health care services.

The results showed the proportion of sectio caesarea action participants were 63 (35%) of 180 total participants childbirth managed care health insurance products Insurance X Company. The variable that related with the sectio caesarea action is the comorbid disease. On the basis of it is recommended to evaluate the underwriting process on the risk selection stage."

"Di tahun 1998 industri asuransi jiwa memperkenalkan produk terbaru yaitu Unit Link. Pada tahun 2000 produk ini mulai menggeser pamor produk asuransi jiwa tradisional, karena produk ini memberikan beberapa keistimewaan bagi para calon nasabahnya. Unit link merupakan campuran antara produk asuransi tradisional dan investasi yang dikelola oleh pihak asset management. Nasabah unit link akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu? Perlindungan asuransi? Tingkat investasi yang lebih menguntungkanPermasalahan yang muncul adalah :1. karakteristik produk unit link yang tidak menjamin nilai investasi, jika kondisi investasi baik, maka nilainya akan meningkat, akan tetapi jika iklim investasi sedang menurun, maka nilai investasi di unit link ini juga ikut turun, bahkan sampai habis.2. Adanya pendapat bahwa produk ini bukan produk perusahaan asuransi jiwa, pada kenyataannya di negara lainnya produk ini adalah bagian dari perusahaan asuransi jiwa.3. karakteristik produk yang cukup kompleks yang melibatkan instrumen investasi yang fleksibel, yang dapat dipilih oleh nasabah, maka kesulitan menjual jugs ada pada para agen yang memasarkan unit link. Diperlukan keandalan agen dalam menguasai dengan baik pengetahuan mengenai produk ini.Penelitian ini memfokuskan bagaimana terbentuknya rasa percaya nasabah dan calon nasabah kepada perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asset manajemen, agen, dan kepada produk unit link. Penelitian ini secara khusus juga adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa percaya dengan keputusan pembelian.Usia responden yang pernah ditawarkan asuransi jiwa antara usia 30-50 tahun mencerminkan pasar unit link dan juga asuransi jiwa dari segi usia. Unit link lebih mudah ditawarkan kepada mereka yang sudah memiliki produk asuransi jiwa tradisional. Karena tingkat awareness dan pengetahuan mereka akan asuransi jiwa sudah cukup baik. Hampir semua pihak yang pemah ditawarkan produk unit link ini selalu mencari informasi lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan produk ini unik, kompleks dan perlu pemahaman serta "assurance" dari sumber-sumber lainnya.Ekspertise agen memegang peranan penting dalam pembentukan rasa percaya nasabah terhadap unit link. Untuk itu penguasaan dan pengetahuan akan asuransi dan unit link haruslah sangat bagus, nasabah diberikan penjelasan yang lengkap, disertai perilaku yang menunjukkan dapat dipercaya (trustworthy) seperti kejujuran, dan tidak akan merugikan nasabah. Sertifikasi agen akan diperlukan untuk menghindari kurang kompetennya agen dalam menjelaskan unit link kepada calon nasabah.Dari hasil analisa faktor terlihat bahwa untuk para nasabah, rasa percaya sangat dipengaruhi oleh ekspertise agen dan juga fitur produk, sedangkan rasa percaya non nasabah adalah kepada perusahaan asurasni jiwa, dan agen."

"Pengembangan kebijakan dan strategi pemasaran akan efektif dan berdaya saing manakala disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan target pasar yang dikehendaki. Karenanya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah, perusahaan asuransi, terlebih perusahaan asuransi syariah yang merupakan pendatang baru di industri asuransi, harus mengetahui karakteristik dan keinginan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan produk asuransi mobil (syariah). Terdapat beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh bagi nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan asuransi mobil (syariah), yaitu: produk, harga, lokasi, promosi, petugas asuransi, proses, dan layanan pelanggan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan juga analisis statistik menggunakan metode regresi dengan variabel bebas sebanyak tujuh variabel yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, proses, petugas, dan pelayanan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah PT Asuransi ABC Syariah sebanyak 89 orang responder.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketujuh variabel bebas yang digunakan, hanya satu variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan asuransi mobil - syariah yaitu variabeI lokasi. Secara bersama-sama, keenam variabel yang mempengaruhi tersebut dapat menjelaskan penggunaan asuransi mobil-syariah sekitar 77,6%. Sedangkan sisanya 22,4 % dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Dari keenam variabel tersebut, variabeI proses dan produk merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar.

---

Developing of marketing policy and strategy will be effective and competitive if it suit with desire and necessity of target market. To give best service for the customer, insurance company, especially in sharia insurance which is a new corner in insurance industry, should know the characteristic and desire of customer. One of the ways is to know all the element/factor that will influence customer for using sharia car insurance product. There area some factor which .presume to have influence for customer in deciding to use sharia car insurance. There are product, price, location/place, promotion, insurance officer, process, and service.This research using description approach and statistic analytic approach using regretion method with seven independent variable. That variable is product, price, location/place, promotion, insurance officer, process, and service. Primary data was collected by distributing questioner to PT ABC Asuransi Syariah, in total 89 respondents.This research show that from seven variable that is use, only one variable that doesn't have any influence for customer in deciding sharia car insurance, that variable is location. Together, the six variables that have influence that can be" explain in car insurance approximately 77.6%. It is meaning that the 22.4% can be explaining by other factor. From six variable, process and product is the most variable that have big influence."