Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri jasa konstruksi memiliki pengaturan tersendiri yang tergabung dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999. Dengan diaturnya perundangan ini, pengaturan mengenai perjanjian pemborongan di dalam KUHPerdata yang menyerupai pengertian Kontrak Konstruksi dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi tidak digunakan lagi. Di Indonesia, tidak banyak kasus Sengketa Konstruksi yang sampai ke pengadilan karena para pelaku jasa konstruksi memilih sifat tertutup dari lembaga arbitrase untuk penyelesaian masalah. Kasus antara PT Citrakaton Dwidayalestari melawan PT Mustika Hotel dkk merupakan salah satu kasus langka yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Karena muncul sebelum lahirnya Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, maka kasus ini menggunakan KUHPerdata sebagai dasar hukum. Skripsi ini akan meneliti tentang kasus PTCD melawan PTMPH dilihat dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999.

---

ABSTRACTConstruction industry has its own arrangement compiled in Law No. 18 of 1999 on Construction Service. With the regulation, arrangement contained in Civil Code regarding contractual work agreement, which resembles Construction Contract in Law No. 18 of 1999 on Construction Service, became no longer applicable. In Indonesia, most of Construction Dispute didn't reach court due to the condition that all the players in Construction Industry prefer the confidentiality of arbitration to as dispute resolution. Case between PT Citrakaton Dwidayalestari against PT Mustika Hotel dkk is one of the rare case that reached Supreme Court. Since the case came up before Law No. 18 of 1999 on Construction Service is established, the Council of Judges apply Civil Code as the legal basis of the verdict. This mini thesis will explore PTCD vs PTMPH case on both Civil Code and Law No. 18 of 1999 on Construction Service perspectives."

"ABSTRAK Tesis ini membahas upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana pandangan hakim terhadap upaya hukum tersebut. Untuk mengkaji permasalahan dalan tesis ini penulis menggunakan sengketa antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi serta putusan arbitrase 271/XI/ARB-BANI/2007. PT. Bumigas Energi telah melakukan dua kali upaya upaya pembatalkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Melalui putusan Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Bumigas Engergi dikabukan. Dalam putusan ini Mahkamah Agung dalam tingkat banding ini membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasionam Indonesia tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007. Menanggapi putusan pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung, PT. Geo Dipa Energi mengajukan permohonan peninjauan kembali sebanyak dua kali. Pada peninjauan kembali pertama, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut sedangkan dalam permohonan peninjauan kembali kedua Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak diterimanya permohonan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum positivisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, penulis berusaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada dalam tesis ini. Adanya perbedaan pendapat antara SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dengan putusan hakim Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali putusan pembatalan putusan arbitrase memberikan ketidakpastian kepada pihak pencari keadilan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the efforts of law review against the ruling of the annulment of the award and how the views of judges against the efforts of the law. To review the problems in this thesis the author uses the dispute between PT Bumigas Energi and PT. Geo Dipa Energi as well as arbitration verdict 271/XI/ARB-BANI/2007. PT Bumigas Energy has been doing twice the effort an attempt pembatalkan award in the District Court. Through the verdict Number 586 K/Pdt. Sus/2012 petition for annulment of the arbitration ruling filed by PT.Bumigas Engergi dikabukan. In this ruling the Supreme Court in this appeal the arbitration Ruling of the BANI on July 11, 2008 Number 271/XI/ARB-BANI/2007. Responding to the verdict of annulment of the arbitration ruling by the Supreme Court, PT. Geo Dipa Energi apply for review twice. In the first review, the Supreme Court rejected the petition while in the second the review petition in the Supreme Court decide not to the admissibility of the petition. In this study, the author uses the theory of legal positivism. By using the juridical normative legal research methods, authors trying to find answers to the problems that exist in this thesis. The existence of a difference of opinion between SEMA Number 7 year 2012 regarding ruling of Supreme Court Justices regarding a review of the cancellation of the arbitration ruling gave the verdict of uncertainty to any seeker of Justice."

"Lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang dewasa ini sudah banyak diminati masyarakat. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perli ndungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas objek barang lelang yang dibelinya.Kasus yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pembeli lelang tanah yang sudah memiliki bukti otentik berupa sertifikat tanah serta Risalah Lelang mendapatkan gugatan atas objek lelang yang dibelinya tersebut dan justru dikalahkan oleh pengadilan sehingga tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya tersebut.Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli tanah secara sah melal ui lelang yang beritikad baik terhadap adanya gugatan dari pihak lain serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan terhadap sengketa tanah yang diperoleh melalui lelang tersebut dengan adanya gugatan dari pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa peraturan­ peraturan tentang Jelang yang ada agar segera di revisi dengan menambahkan pasal-pasal yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik dan disertai dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian yang dapat merugikan Pembeli Lelang.

---

Auction is one of alternative way to sell things which many people prefer nowadays. All buyers include auction buyers that have good will fundamentally must get law protection. But the fact is many of auction buyers still get law suit from the auction object that they bought.Case study of this thesis is auction land buyer that already have authentic prove which is land certificate and auction deed (auction chronicle) still get law suit from the auction object that he bought but in this case the auction buyer is defeated by the court so he cannot capture the land that he bought.This thesis focussed about law action for legally land buyer that has good will through auction which land claimed by another party and problem solving of land dispute that got from the auction that should be done which land claimed by another party. This research is normative juridis with descriptive and prescriptive design.Conclusion of this research suggest that rules of auction that already exist to be revision soon with adding articles that can give law protection for auction buyer that has good will a nd also with articles that give certain sanction to whom disobeyed t he rules, either deliberately or because of negligence that can harm the auction buyer."

"Kupon merupakan suatu sertifikat yang diberikan kepada penjual untuk memperoleh penghematan atas pembelian suatu produk tertentu bagi pembawanya. Sebagai salah satu alat promosi penjualan, kupon ini masih jarang digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan promosi kupon yang dilakukan di Indonesia oleh PT Federal Cycle Mustika. Metode yang digunakan dalam memperoleh bahan dan data yang diperlukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan berasal dari catatan kuliah, buku, artikel majalah, dan laporan hasil survei. Penelitian lapangan berasal dari datadata promosi kupon PT Federal Cycle Mustika. Hasil analisa menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi kenaikan dalam periode promosi kupon. Namun kenaikan tersebut tidak memenuhi target penjualan produk yang ditetapkan. Selain itu, timbul reaksi negatif dari anggota saluran distribusi karena mereka dirugikan dengan penawaran kupon tersebut. Secara teoritis, penawaran kupon ini juga dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kupon. Hal ini karena biaya pengembalian kupon lebih besar daripada biaya distribusi dan nilai kupon tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan nilai jual produk sepeda. Dari hasil analisa tersebut disimpulkan bahwa promosi kupon yang dilakukan FCM tidaklah efektif. Ketidakefektifan promosi tersebut terlihat dari kegagalan promosi mencapai tujuan, reaksi negatif yang timbul, dan resiko penyalahgunaan kupon. Penulis menyarankan agar perencanaan promosi kupon lebih seksama, dengan memperhatikan pengalaman perusahaan yang telah melakukan promosi kupon. Selain itu, perusahaan juga harus mengkoordinasikan promosi kupon tersebut dengan saluran distribusinya sehingga menguntungkan semua pihak."

"Peranan pers yang utama adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dan informasi kepada masyarakat. Adapun fungsi utama pers tersebut dapat membantu kontrol sosial terhadap perlindungan konsumen. Pers dapat membantu penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Konsumen dapat menggunakan hak untuk menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Surat pembaca. Fungsi Surat pembaca ini dapat membantu konsumen melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan usaha pelaku usaha. Konsumen dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, hal ini juga membantu masyarakat luas untuk waspada dalam memanfaatkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Pemerintah menjamin kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, akan tetapi ada pembatasannya terhadap hak konsumen tersebut. Salah satu pembatasan utama yang terpenting dalam penulisan surat pembaca adalah penulis Surat pembaca harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penegakkan hukum terhadap asas praduga tak bersalah tersebut di Indonesia tidak tegas, karena para aparat penegak hukum menerapkan berbeda-beda dalam perkara pencemaran nama baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terhadap konsumen dan hambatan untuk kemerdekaan pers. Adapun kasus Khoe Seng-Seng yang melakukan keluhan melalui Surat pembaca sebagai cerminan hambatan hak konsumen untuk menyatakan pendapat kepada masyarakat untuk mengkritik tindakan dari PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pelaku usaha. Penggunaan hak konsumen yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan ternyata tidak sepenuhnya dijamin secara pasti oleh hukum, sehingga merugikan konsumen untuk mendapatkan keadilan.

---

The essential role of press is the means for distribution the aspiration and information to society. The role of press can help as control social to consumer protection. Press can give distribution to law enforcement for infringment of the law in consumer protection. Consumer has the right to give aspiration and information as in section 4 d Consumer Protection act no. 8 /1999 through "Surat pembaca". The function of "Surat pembaca" is as means of control social to bussiness activity. Surat pembaca can help to give advising and critism to producer. Besides that, the role of Surat pembaca can help the society to warry in using the goods or the service from producer. The government guarantee the freedom of speech, but there were limitation for the consumer right. One of the important limitation in Surat pembaca is the writer should show mutual respect to presumption of innocence. The law of enforcement to presumption of innocence in Indonesia doesn?t clear, because the government has used the different way to make law enforcement in each defamation case. So, it`s made legal uncertainty for press freedom. One of defamation case is Khoe Seng-Seng v. PT Duta Pertiwi Case. Khoe Seng-Seng used his right to give opinion through Surat pembaca. The reason Khoe Seng-Seng write the opinion in Surat pembaca for made some critism to PT Duta Pertiwi Tbk?s bussines activity. The consumer right doesn?t properly guarantee by government, so it?s very harmfull for the consumer to get justice."

"Di era globalisasi ini persaingan dalam menarik pelanggan sangatketat, dibuktikan dengan banyaknya produk-produk kecantikan yang beredardi Indonesia baik yang bermerk luar negeri maupun pmduk-produk dandalam negeri.Dalam meraih peluang dan meraih loyaiitas pelanggan, perusahaanmelakukan befoagai macam ra, muiai dengan aktivitas promosi, penetrasipasar, kemampuan sumber daya manusia, seminar dan hal-hal Iain yangdapat menank minat konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa produk-produk perawalan Mustika Ratu adalah produk yang panama kali muncul danperusahaan PT Mustika Ratu ibk, berawal clari proses yang sederhana, berkembang akibat tuntutan kemajuan zaman, dan kebutuhan konsumensehingga proses fabrikasipun ditingkatkan seiring peningkaian mutu produkUntuk mengetahui sejauhmana persepsi pelanggan produk perawatanMustika Ratu, harapan peianggan, serta seberapa besar kesenjangan yangterjadi akibat perbedaan persepsi dan harapan tersebut, maka dilakukanpenelitian ini, guna mengetahui tingkat kepuasan pelanggan produkperawatan Mustika Ratu ini. Dalam mengkaji kualitas produk dan layananyang diberikan oleh perusahaan serta mengukur tingkai kepuasanpelanggan_ digunakan metode Service Quality Dimension, yang terdiri dan 5(lima) dimensi, yaitu: Tampilan Fisik (Tangib!es); Kemampuan MewujudkanJanji (Reliabflifl/)§ Ketanggapan dalam Memberikan Layanan(Responsiveness); Kemampuan Memberikan Jaminan Layanan (Assurance);Kemampuan Memahami Kebutuhan Pelanggan(Emphaty).Berdasarkan kelima dimensi tersebut di ataS_ kemudian dilakukan penelitianmengenai persepsi pelanggan produk perawatan Mustika Ratu, diperolehsejauhmana kepuasan pelanggan_ ditinjau dari persepsi pe1anggan terhadapproduk dan layanan yang selama ini diperoleh, dan bagaimana harapanpelanggan terhadap produk dan pelayanan yang diinginkan. Kemudiandiperoleh pula kesenjangan yang teljadi antara persepsi perusahaanmemberikan pelayanan, dengan harapan pelanggan tentang keinginanproduk dan pelayanan yang diinginkan."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa masalah pokok bagaimana akibat hukum klausula arbitrasedalam perjanjian terhadap kewenangan pengadilan mengadili sengketa perbuatanmelawan hukum dan bagaimana pandangan pengadilan terhadap sengketa dalamperjanjian investasi yang mengandung klausula arbitrase terhadap kewenanganmengadili sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus Siti Haryanti Rukmana,dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk. Metode penelitian yang dipakaiadalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalahstudi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui surat/pos dengan BANI gunamendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian, yaitu sesuai pasal 3,5, 11, dan 30 Undang-Undang Arbitrase, perbuatan melawan hukum termasuk dalamsengketa yang dapat di-arbitrase-kan dan adanya pihak ketiga yang berkepentingantidak dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan klausula arbitrase sehinggapengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan putusantingkat PN dan MA dalam kasus yang diteliti tidak sesuai dengan ketentuan UUArbitrase.

---

ABSTRAKThis thesis analyzes the legal consequences of arbitration clause regardingjurisdiction to adjudicate tort disputes and the court?s view over disputes onInvestment Agreement, which has an arbitration clause regarding jurisdiction toadjudicate tort disputes in the case of Siti Hardiyanti Rukmana, et al v. PT. BerkahKarya Bersama., et al. The research method used was a normative method and datacollection tools used were literature studies and indirect interviews by writtenletter/post with BANI to get their views related to the research. The results of thestudy are: first, in accordance with article 3, 5, 11, and 30 Arbitration Act, tortdisputes is arbitrable and the presence of third parties who relates to the disputescannot be a reason not to apply the arbitration clause, therefore the court has noauthority to adjudicate the case, and second, the District Court and Supreme Court?sverdict in this case were not in accordance with the provisions of the Arbitration Act."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai yurisdiksi Majelis Arbiter berdasarkan Konvensi ICSID dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi Majelis Arbiter dalam mengadili suatu sengketa ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, ketentuan ratione materiae dan ratione personae. Pentingnya ketiga persyaratan tersebut untuk dipenuhi dalam menentukan yurisdiksi Majelis Arbiter dapat dilihat dalam perkara Pemda Kaltim melawan PT Kaltim Prima Coal dkk. Dalam perkara tersebut, ketentuan ratione personae tidak terpenuhi sehingga Majelis Arbiter ICSID menyatakan diri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

---

This research is aimed to describe and analyze the rules regarding the Arbitral Tribunal`s jurisdiction based on the ICSID Convention and its implementation. The result of this research shows that based on Article 25 of the ICSID Convention, the ICSID Arbitral Tribunal`s jurisdiction is determined by the consent of the disputing parties, requirements ratione materiae and ratione personae. In GPEK v. PT Kaltim Prima Coal and others, it is obvious that the compliance of those requirements is very fundamental in determining the Tribunal`s jurisdiction over the dispute. In the mentioned case, requirements ratione personae were not fulfilled. Consequently, the Tribunal lacks of jurisdiction over the dispute."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) serta bagaimana akibat hukum jika suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat yang tidak disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) adalah sah menurut hukum selama terpenuhinya syarat-syarat perjanjian arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang arbitrase tidak menjelaskan lebih rinci mengenai akibat hukum jika tidak terdapat catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International, namun majelis hakim berwenang untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga keputusan yang diberikan oleh majelis hakim terkait catatan penerimaan oleh para pihak tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh undang-undang.

---

This thesis discusses about how the validity of the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) and how legal consequences if an arbitration agreement in the form of an exchange of letters which are not accompanied by a note of the acceptance by the parties. The methods used in this research is the juridical normative, i.e. the legal research that refers to norms of the law contained in the legislation.

This research it was concluded the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) is lawful as long as satisfy the terms of the arbitration agreement as provided for in article 4 paragraph (3) of Act No. 30 of 1999. The arbitration law does not explain in more detail about the legal consequences if there is no note of the acceptance by the parties in the case of PT. Indoexim International v. PT. Agility International, however the Tribunal judges are authorized to interpret the existing provisions in the law. So the decision given by the Tribunal judge related note the acceptance by the parties can be a solution over the issue that are not described in more detail by law."

"Dalam dunia usaha saat ini, penggunaan Surat Berharga Komersil biasa dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk menambah modal kerja perusahaan. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial; (2) apakah Trade Confirmation of Promissory Notes dapat dianggap sebagai novasi; dan (3) apakah Surat Berharga Komersial telah daluwarsa. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa: (1) ) tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial melekat pada masing-masing pihak sesuai kapasitasnya; (2) Trade Confirmation of Promissory Notes tidak dapat dianggap sebagai novasi. Issuer masih terkait dan bertanggung jawab atas utang-piutang dalam perikatan dasar, sehingga investor masih mempunyai hak tagih atas utang-piutang tersebut; dan (3) Surat Berharga Komersial telah daluwarsa, namun perikatan dasarnya belum daluwarsa. Oleh karena itu, issuer masih bertanggung jawab atas utang piutang, sehingga investor masih dapat melakukan penuntutan atas utang-piutang.

---

In present business world, the usage of commercial paper commonly perfomed to obtain short term financing facility in addition of corporate working capital. This thesis discusses three issues, namely: (1) how the legal responsibility of the parties in commercial paper transactions, (2) whether the Trade Confirmation of Promissory Notes can be considered as a novation, and (3) whether the Securities Commercial has expired.

The results of this descriptive method reaserch showed that: (1) the legal responsibilities of the parties in commercial paper transactions are attached to each party according to its capacity, (2) Trade Confirmation of Promissory Notes should not be construed as a novation. Issuers are still relevant and responsible for the debts of the underlying agreement, so that investor still have the right to bill for these debts, and (3) Commercial paper has expired, but the underlying agreement has not expired. Therefore, the issuer is still liable for debts, so that investors can still make the prosecution of debts."