Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103623 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Sajiran Muniri
"Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki
posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap yang pasif
menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian secara historis
berlangsung selama bertahun-tahun dimana dokter memegang peranan utama,
baik secara pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena
kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil dari
masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang
memiliki otoritas didang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan
kepercayaan penuh pasien. Skripsi ini membahas permasalahan yang dihadapi
pasien dalam mendapatkan perlindungan hukum dari kesalahan prosedur yang
dilakukan oleh dokter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokter yang
diberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknya
tindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis. Dari
tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan atau
kelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapat
membahayakan pasien dan merugikan pasien, dan pasien dapat meminta ganti
rugi kepada dokter yang bersangkutan. Serta peran rumah sakit yang ikut
bertanggung jawab atas kesalahan dokter yang dilakukan di rumah sakit yang
bersangkutan."
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009
S21499
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2001
S21044
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Aisya Nadiandra
"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek, dapat dilakukan oleh apoteker, tenaga ahli kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian. Seorang pasien dapat menebus resep obat yang diberikan oleh dokter ke apotek. Namun, terdapat permasalahan apabila yang memberikan pelayanan kefarmasian tersebut bukanlah tenaga kefarmasian. Terlebih lagi, apabila obat yang diberikan tersebut menyebabkan pasien menjadi tidak sadarkan diri akibat ketidaksesuaian obat yang diberikan oleh pihak apotek dengan obat yang tertulis di dalam resep dokter. Kasus serupa telah terjadi di salah satu apotek di Medan dimana pasien mengalami penurunan kesadaran, hipoglicemia, stroke, serta adanya suspek. Oleh karena itu, penulis ingin membahas dan meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap pengolahan obat berdasarkan resep dokter oleh apotek dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. Telah terjadi kesalahan serta kelalaian dalam kasus tersebut, antara lain mengenai tanggung jawab apoteker, pelayanan resep, serta kesalahan pemberian sediaan farmasi atau obat oleh tenaga non kefarmasian yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Penulis menyarankan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan serta apotek untuk memiliki standar operasional prosedur yang komprehensif.

Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy. In providing pharmaceutical services, it can be done by pharmacists, pharmaceutical experts and assistant pharmacy staff. A patient can redeem their drug prescription given by a doctor to a pharmacy. However, this could cause a problem if the one who gives the drug is not a pharmacist nor pharmacist assistant nor assistant pharmacy staff. Moreover, if the drug given causes the patient to become unconscious due to the incompatibility of the drug given by the pharmacy with the drug written in the doctor's prescription. A similar case had occurred in a pharmacy in Medan where the patient had hypoglycemia, stroke, suspected hypertensive heart disease and lost consciousness. Therefore, author wants to analyze and examine the legal protection for patient in drug processing based on doctor's prescriptions by pharmacies by analyzing the Medan District Court Decision Number 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. There have been fallacies and omissions in cases involving the pharmacist's responsibility, prescription services, and errors in drug processing by non-pharmaceutical staff which caused the victim to become unconscious. The author suggests for the Health Agency to improve their supervision and for pharmacies to have more comprehensive standard operating procedures."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rodliyah
"ABSTRAK
Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-ci-tanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan.
Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahi rkan anak-anak nantinya.
Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.
John Naisbiti dan Patricia Aburdene dalam bukunya Meqatrends, 2000 (1990) mengatakan bahwa dasawarsa 1990-an menjelang abad ke-21 akan menjadi dasawarsa yang paling menantang yang pernah di hadapi oleh inasyarakat bisnis, dan peranan wanita akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting dalam pemikiran maupun pengambiI keputusan.
Dari pendapat tersebut, di atas dapat diketahui bahwa dalam dasawarsa I990-an ini perempuan atau wanita akan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bisnis ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya, sehingga dasawarsa tersebut merupakan dasawarsa yang sangat penting bagi wanita.
Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keiikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas social, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Di samping itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum wanita di Indonesia?.
"
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1994
S23100
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tika Wastika
"ABSTRAK
Meningkatnya jumlah akseptor Implant di Kabupaten Bekasi, harus diantisipasi oleh petugas yang berkompeten dan berkualitas. Petugas pemasang Implant di Kabupaten Bekasi dilakukan oleh Dokter dan Bidan, dimana bidan sesuai dengan SK Dirjen Binkesmas DEPKES RI No:577/BM/DJ/BKK/V/1991 dibatasi kewenangannya dalam melakukan pelayanan pemasangan Implant. Hal ini sangat menarik untuk diteliti apakah kemampuan (kualitas) pemasang Implant pada dokter dan bidan berbeda?. Untuk itu dilakukan penelitian Kualitas pelayanan Implant oleh Dokter dan Bidan ditiga Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Kualitas pelayanan pemasangan Implant diukur dari komposit tiga variabel, yaitu pengetahuan peserta implant tentang implant yang berasal dari informasi petugas, kejadian komplikasi akibat pemasangan implant dan kepuasan yang dirasakan oleh peserta Implant terhadap pelayanan yang diterimanya.
Penelitian dilakukan dengan cara survey dengan pendekatan cross sectional. Sampel peserta implant diambil masing-masing 100 peserta yang dilayani dokter dan 100 peserta yang dilayani bidan Peserta implant yang diteliti adalah peserta implant yang dipasang pada periode Tahun anggaran 1991/1992.
Dari 3 variabel dasar kualitas pelayanan yang diteliti yaitu pengetahuan, kejadian komplikasi dan kepuasan yang dirasakan peserta implant, ternyata perbedaan pengetahuan dan kepuasan peserta implant yang dilayani dokter dan bidan bermakna secara statistik, perbedaan kejadian komplikasi pada peserta yang dilayani dokter dan bidan tidak bermakna secara statistik. Sedangkan perbedaan kualitas pelayanan pemasangan implant sebagai gabungan dari ketiga variabel dasarnya bermakna secara statistik.
Sehingga kesimpulan akhir adalah kualitas pelayanan pemasangan implant yang diterima peserta implant yang dilayani oleh dokter lebih baik dari kualitas pelayanan pemasangan implant yang dilayani oleh bidan.
Peneliti menyarankan agar tenaga bidan lebih meningkatkan mutu pelayanan pemasangan implant dilapangan, dengan cara pelatihan berkala dan berkesinambungan.
"
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Carolina Kusuma Wardani
"Dewasa ini perkembangan dunia kedokteran semakin bertambah pesat sehingga tidak saja berfungsi dalam hal penyembuhan namun juga memberikan suatu peluang yang positif terhadap dunia kecantikan. Salah satunya ialah bedah plastik. Dulu suatu tindakan bedah plastik selalu dikaitkan dengan suatu keadaan di mana pasiennya menderita suatu indikasi medis sehingga memerlukan penanganan bedah plastik. Namun dunia kedokteran kini tidak lagi hanya berfungsi apabila adanya indikasi medis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penambah daya tarik kecantikan seseorang. Bedah plastik mempunyai suatu karakteristik yang khusus misalnya dalam hal bedah plastik estetik yang berbeda dengan tindakan medis lainnya. Hal ini disebabkan karena bedah plastik estetik lebih mengutamakan kepad suatu hasil kerja dari dokter bedah plastik yang bersangkutan (Resultaatverbintenis), walaupun memang bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah plastik yang lebih mengutamakan daya upaya atau usaha maksimal dari tindakan dokter (Inspaningverbin tenis). Dalam hal bedah plastik ada beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti tidak ada pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik. Hal ini menyebabkan banyak dokter yang mengklaim dirinya mampu Bentuk melakukan bedah plastik. Misalnya saja selain dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis mata, dokter spesialis kulit dan kelamin serta dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), namun hanya sebatas kepada bidang spesialisasinya saja. Kemudian permasalahan lainnya ialah apabila seorang dokter melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun wanprestasi yang biasanya disebut dengan Malpraktek. Apabila terjadi suatu tindakan malpraktek dalam bidang perdata, maka dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan yaitu dengan cara musyawarah serta dapat diadukannya permasalahan kepada organisasi profesi yang terkait yaitu MKEk (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Beberapa permasalahan tersebut di atas dapat dicegah ataupun dikurangi dengan cara diberikannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai bedah plastik secara lebih menyeluruh serta perlunya tindakan tegas terhadap para pihak yang tidak berwenang untuk melakukan bedah plastik, sehingga malpraktek dalam tindakan bedah plastik dapat dikurangi dan masyarakat dapat lebih terlindungi."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S21201
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lavirra Zuchni Amanda
"Pembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan malpraktik medis berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH). Selain itu juga membahas pertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut ganti rugi dan ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai malpraktik medis dan perbuatan melawan hukum (PMH), selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut ganti rugi dan mengetahui ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban malpraktik medis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korban malpraktik medis yang merasa dirugikan dapat menutut ganti kerugian dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dokter wajib bertanggung jawab apabila terbukti telah melakukan kesalahan. Ganti rugi yang dapat dituntut dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil.

The discussion of this academic thesis is about juridical analysis of medical malpractice can be classified as unlawful act. It also discusses the responsibility of the doctor of medical malpractice victims to demand compensation and the scope of damages that can be claimed by the victim. This research aims to determine a clear overview of medical malpractice and unlawful act, but it also aims to determine the responsibility of the doctor of medical malpractice victims sue for damages and determine the scope of damages that can be claimed by victims of medical malpractice. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The conclusion of this study is the victim of medical malpractice who feels aggrieved can menutut claim for damages on the basis of tort ( PMH ) and the doctor shall be responsible if it is proved have made a mistake. Compensation may be required can be material and immaterial damages.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65244
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>