Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pasar modal dewasa ini menuntut adanya aturan main yang komprehensif mengenai perlindungan terhadap investor, termasuk di dalamnya terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas. Sebagaimana investor belum memiliki lembaga yang dapat mewakili kepentingannya, maka dikenal adanya keberadaan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan salah satu ciri khas dalam praktik good corporate governance, keterlibatannya adalah kontribusi vital bagi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Eksistensi Komisaris Independen tidak tersentuh oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, keberadaannya masih perlu didukung dengan diciptakannya kerangka dan aturan hukum yang jelas. Sehubungan dengan pelaksanaan merger vertikal antara PT Indonesia Satellite Corporation Tbk. (Indosat), suatu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi, dengan beberapa anak perusahaannya, yaitu PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), dan PT Bimagraha Telekomindo (Bimagraha, Komisaris Independen secara khusus memiliki kewajiban untuk membela kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya sebagai seluruh pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap kelangsungan (sustainability) perusahaan, termasuk didalamnya pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat sekitar (stakeholders)."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"ABSTRAKSuatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntunganoptimal, baik aktiva nyata atau fisik maupun yang tidakdapat dikuantifikasi dan harus pula tumbuh. Penyempurnaankerangka regulasi ditandai dengan diberlakukannyaperaturan perundang-undangan yang terkait dengan goodcorporate governance, seperti UU BUMN tahun 2003.Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberlakukan azasazasgood corporate governance ternyata tidak hanyaditentukan oleh tersedianya perangkat acuan dasar yanglengkap. Juga tidak ditentukan oleh lengkapnya perangkatregulasi. Seperangkat nilai positif dan norma kokoh memangtelah berlaku dalam perusahaan yang fokus pada kualitasdan kinerja tinggi. Budaya korporat yang kuat memilikikecenderungan yang pada gilirannya menimbulkan dampaknegatif. Organisasi yang budaya korporatnya kuat cenderungresistif terhadap perubahan. Hal ini menyangkutkepentingan tatanan pengurus organisasi. Lebih-lebihapabila perusahaan menunjukkan kinerja tinggi. Sikapresistif terhadap perubahan itu semakin keras dan kakudengan semakin kompleks dan semakin besarnya organisasi.Apakah budaya korporat yang sedang berlaku dalamperusahaan, menunjang diberlakukannya penerapan goodcorporate governance? Kendala besar penerapan goodcorporate governance terletak pada komitmen dari puncak.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan denganmenggunakan tipologi penelitian deskriptif, diperolehgambaran bahwa hukum korporasi di Indonesia dan Pedomangood corporate governance tahun 2001 telah memberikansarana yang memadai bagi penerapan prinsip-prinsip goodcorporate governance di Indonesia. Efektifnya implementasigood corporate governance dalam kinerja perusahaan tidakhanya ditentukan oleh insentif-insentif faktor eksternal,tetapi juga oleh insentif-insentif faktor internal.Kesimpulan utama, tantangan yang dihadapi adalah budayakorporat yang berlaku dalam suatu perusahaan."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."