Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sarana transportasi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia.. Pemerintah dan/atau swasta menyediakan sarana transportasi umum guna mempermudah aktifitas masyarakat. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan Penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Tidak adanya kejelasan informasi mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan terhadap hilangnya barang bagasi penumpang angkutan udara dan nilai ganti kerugian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha penerbangan membuat konsumen pengguna jasa penerbangan sangat dirugikan. Pelaku usaha penerbangan haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan.

---

Means of transport has an important role in supporting human life. Government and/or private provide public transport facilities in order to facilitate community activities. Security, comfort, and safety of personal public transport passengers and its property are less attention from the public transport service providers. Many airlines have derelict their duties in air transporting. No clear information about passanger compensation in missing baggage and uniletary determined compensation by airlines was handicapped passangers. Airlines must be liable for damages suffered by passangers under the Consumer Protection Act and Aviation Act."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dalam hal ini penumpang pesawat dan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan penerbangan terhadap kasus kehilangan barang bagasi tercatat yang menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan. Dasar hukum Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Hubungan hukum antara pelaku usaha atau perusahaan jasa penerbangan dan konsumen atau penumpang dituangkan ke dalam bentuk tiket yang klausuinya sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan pihak penumpang harus menyetujui terhadap isi perjanjian tersebut. Didalam tiket juga tercantum bahwa penumpang dianggap telah mengerti, membaca dan menyetujui perjanjian yang tercantum dalam tiket. Klausul eksoneris ini sangat membatasi tanggung jawab pelaku usaha jasa penerbangan dan dapat merugikan konsumen atau penumpang. Walaupun secara normatif telah terlindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan dari penumpang. Permasalahan yang muncul adalah bahwa klausul yang tercantum di dalam tiket ini sangat merugikan penumpang apabila terjadi bentuk kasus yang menyangkut kerugian penumpang. Salah satunya adalah terjadinya bagasi penumpang tercatat yang terlambat yaitu tidak datang bersamaan dengan penumpang, barang yang hilang atau barang yang rusak. Penumpang tidak pernah terpuaskan hak-haknya apabila terjadi kasus seperti au. Hal - hal yang menjadi ketidakpuasan penumpang adalah penumpang diminta menunggu oleh perusahaan jasa penerbangan untuk mencari barang sampai Batas waktu yang tidak ditentukan, nilai barang yang menjadi ganti rugi atau kompensasi pelaku usaha tidak sesuai dengan nilai ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Kehilangan dan keterlambatan barang sudah diatur pertanggungjawabannya sesuai dengan Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara serta Undang - undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penumpang dalam posisi yang lemah karena terikat perjanjian baku seperti tersebut dalam tiket dan terdapat klausul eksoneris yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha serta adanya beberapa pasal Undang - undang No. 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 yang tidak tercantum dalam tiket yang merugikan maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian hubungan pasal - pasal yang termaktub dalam ketentuan tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha penerbangan."

"Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Hukum perdata mengenal dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan ini, Penulis mencoba menganalisa kasus gugatan perbuatan melawan hukum mengenai hilangnya barang bagasi antara Eunike Mega Apriliany selaku Penggugat melawan PT. Garuda Indonesia selaku Tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan barang bagasi Penggugat hilang dan di dalamnya terdapat barang-barang seharga $ 6.862 US. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutus Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi $ 3.556 US. Majelis Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

---

Airlines as a carrier have a responsibility toward passengers due to contractual relationships that occur between them through carriage agreements settled on the ticket. However,in carrying out these duties airlines are sometimes negligent.These negligence include loss or destruction of the passengers’ baggage. Civil law recognizes two types of liabilities, which are responsibility by default and liability under tort. In this paper, the author tries to analyze the case of tort lawsuit regarding the loss of baggage between Eunike Mega Apriliany as Plaintiff against PT. Garuda Indonesia as the Defendant. In this case, the Plaintiff sued the Defendant because the Plaintiff lost her baggage and included items costing $ 6,862 US. Assembly District Court Judge decided that the Defendant was guilty of breach of contract and orderedthe Defendant to pay damages of$ 3,556 US. The judges on appeal and cassation upheld the ruling Council of District Court Judges. The Judges of the District Court found that the Defendant was negligent in performing its obligations under the contractual relationship. Therefore,the Defendant committed a breach of contract and should pay damages to the Plaintiff. This research is explanatory and based on literature studies.The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents. The data analysis methods used are qualitative methods."

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."

"Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan.Transportasi udara semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Hukum pengangkutan udara merupakan lapangan hukum Baru yang perkembangnnya dimulai sekitar tahun sebelum dan sesudah perang dunia II. Khusus di Indonesia lapangan hukum ini kurang mendapat perhatian dibandingkan lapangan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari langkanya bahan bacaan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penerbangan atau pengangkutan udara yang dihasilkan ahli hukum Indonesia.Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, maka hukum pengangkutan udara merupakan suatu obyek yang menarik untuk diteliti. Selain itu karena sifat-sifatnya yang khusus sehubungan dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang penerbangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara semakin meningkat.Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut, maka penulis terdorong untuk mempelajari serta mengadakan penelitian dalam bidang hukum pengangkutan udara, dengan mengambil salah satu aspek panting yakni ganti kerugian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan kalau penulis memilih judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia (Khususnya Masalah Ganti Rugi)".Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, masalah ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting bagi pihak yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan pengangkut. Ganti kerugian tersebut diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dan pengoperasian pesawat udara. Dari uraian sebelumnya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :Bagaimana proses penyelesaian ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia ?.Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia, prosesnya diawali dengan adanya tuntutan dari penumpang dan pengirim barang yang mengalami kerugian terhadap pengangkut. Kemudian pengangkut mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut untuk selanjutnya menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian."

"ABSTRAKSalah satu elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan adalahharga. Tidaklah tnudah untuk menetapkan suatu strategi penentuan barga. Kesalahan umumyang sering teiadi adalah: penetapan harga yang terlalu berorientasi kepada biaya sehinggauntuk beberapa produk tertentu, misalnya jasa angkutan penumpang udara untuk kelasekonomi, dapat mengakibatkan harganya diluar jangkauan segmen pasar kelas ekonomisehingga kurang laku di pasar. Atau harga yang terlalu rendah jauh dibawah titik pulangpokok bahkan tidak clapat menutup biaya marjinal yang timbul karena terlalu berorientasikepada pasar akan mengakibatkan kerugian yang dialami paling tidak untuk jangka pendek.Kebijakan barga juga dapat merupakan saLah satu senjata yang tersedia bagi manajeruntuk bersaing, misalnya: strategi harga promosi untuk produk baru, dan strategi harga untukbauran produk berdasarkan produk uni, diferensiasi, dan lain-lain. Penentuan harga dalam jasa angkutan penumpang udara selain dipengaruhi oleh faktorinternal perusahaan, juga sangat dipengaruhi oleh fakior eksternal yaitu IATA (InternationalAir Transport Association) sebagai badan dunia yang diberikan wewenang mengkoordinasikanpenetapan tarip internasional, pemerintah dengan wewenang persetujuannya (approval) yangdimilikinya agar suatu tarip dapat dinyatakan berlaku, dan kondisi pasar serta persaingan yangada. Didalam perulisan karya akhir ini, dibahas mengenai strategi penetapan harga jasaangkutan penumpang udara pada pasar regional. Dan pasar regional yang dipilih adalab ruteJakarta - Singapura pulang-pergi dengan mengambil studi kasus di PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai national carrier Indonesia, dipilib disini karena sumberpermintaan pasar Jakarta - Singapura adalab berasal clad Indonesia dan Garuda Indonesiamenguasal pangsa pasar yang terbesar, yaitu mencapai 36%. Disamping itu, yang menarikadalah Garuda Indonesia sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga mempunyai misiyang agak berbeda dengan penerbangan internasional lainnya pada sektor tersebut, yaitumelaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintab di bidang pembangunan danekonomi nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa perigangkutan udara dan bidangLainnya yang terkait. Sehingga nampaknya tidak terlalu berorientasi pada bisnis karena misiyang diembannya tersebut. Lingkup strategi penetapan barga yang dibahas dalam karya akhir ini dibatasi hanyapada: identifikasi peluang dan hambatan yang ada dan mungkin terjadi; kekuatan dankelemahan yang dimiliki seperti penguasaan pangsa pasar, kualitas produk; analisis atas misi,tujuan, strategi barga yang tepat; seda ramalan pasar, seperti open sky policy dan pemerintabyang akan meningkatkan persaingan; dan kemungkinan kenaikan dan penurunan harga pasar.Telab dilakukan analisa korelasi dan regresi terhadap data sejarab operasional GarudaIndonesia dan STA pada tahun 1993 dan 1994 untuk rute Jakarta - Singapura pulang pergidengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Garuda Indonesiaseperti: strategi penetapan barga, pangsa pasar GA dan STA, dan nilai kurs dollar Singapura.Ditemukan bahwa ada dua cara strategi barga, yaitu pertama dengan memberikan reduksi, dankedua dengan strategi menaikan harga, yang masing-masing berbeda untuk rute pergi danpulang. Pada sektor Jakarta - Singapura, strategi barga dengan pemberian reduksi akanmenurunkan pendapatan Ganada sebesar 11,7%, tetapi pangsa pasar naik sebesar 11,5%.Sedangkan bila dilakukan strategi inenaikan barga, maka pendapatan Garucla akan tunan lebihsedikit yaitu 7,9% tetapi pangsa pasar Garuda akan turun drastis 28%. Pacla sektor Singapura - Jakarta, strategi barga dengan pemberian reduksi akanmenurunkan pendapatan Garuda sebesar 20,2% , tetapi pangsa pasar Garuda akan naik 8,3%.Sedangkan dengan strategi menaikkan barga akan meningkatkan pendapatan sebesar 33,2%,dan pangsa pasar juga akan naik sebesar 7,5%. Dari temuan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan pada pasar Jakarta -Singapura sangat sensitif terhadap reduksi dan kenaikan barga. fiai ini cukup logis kareriasebagian besar penumpang melakukan peijalanan pada rute tersebut untuk tujuan wisata.Sedangkan pada pasar Singapura - Jakarta, tidak sensitif terhadap kenaikan barga, tetapisensitif terhadap penurunan harga. Dengan mengetahui hat ini, maka strategi barga dapat dipilih berdasarkan obyektifitasstrategi bisnis Ganada dalam melakukan aictivitas usahanya. Jika obyektif strategi barga adalahuntuk tneningkatkan pendapatan maka pasar Jakarta- Singapura atau sebaliknya, dapatdilakukan strategi kenaikan barga. Jika obyckiif dan strategi barga adalah untuk memperbesarpangsa pasar, maka sebaiknya Garuda metakukan strategi reduksi barga untuk kedua pasartersebut. Dengan memiliki pangsa pasar yang besar Ganada akan memiliki citra yang balk bagipenumparig. Tingkat loyalitas pelanggan semakin tinggi dan usaba berkelanjutan untuk jangkapanjang akan tercapal. Jadi keuntungan yang akan diperoleb Garuda adalah keuntungan untukjangka panjang bukan pada saat sekarang. Tetapi strategi harga reduksi oleh pesaing danmudahnya strategi ini ditiru oleh pesaing merupakan ancaman bagi Garuda. Oleh karena itu,maka sebaiknya Garuda Indonesia dalam strategi bisnisnya melakukan strategi harga yangterkait erat dengan differensiasi produknya. Dengan differensiasi produk dan tingkatan hargayang ditawarkan kepada konsumen maka dapat diharapkan Garuda akan mendapatkanpendapatan yang lebih tinggi. Salah satu strategi harga yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi hargabundel (paket), yaitu harga gabungan tiket pesawat dengan jasa hotel dan kunjungan wisatauntuk memberikan kemudahan bagi kebutuhan konsumen, karena sebahagian besar konsumenJakarta-Singapura bertujuan untuk wisata termasuk dengan penerbangan lanjutan dan sebagiandikombinasikari dengan bisnis."