Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abad ke-21 membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods) maupun di bidang jasa (trade in services). Perdagangan dalam bidang jasa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia karena pelaksanaannya yang sudah umum digunakan melintasi batas negara. Oleh karena itu negara-negara di dunia membentuk General Agreement on Trade in Services (GATS) untuk mengatur perdagangan dalam bidang jasa ini. GATS memberikan dua kewajiban bagi negara anggota. Pertama kewajiban umum yang berlaku untuk semua sektor, misalnya Most Favoured Nations dan tranparansi dan hal-hal tertentu yang termuat dalam sectoral agreement. Kedua adalah specific commitments (komitmen khusus) yang diambil melalui negosiasi tersendiri pada tiap perjanjian. Masing-masing negara anggota wajib membuat suatu schedule (daftar) terhadap specific commitments yang dibuatnya, dimana berisi mengenai sektor jasa yang dibuka aksesnya kepada penyedia jasa asing, yang kemudian dikenal dengan Schedule of Specific Commitments (SOC). Keberlakuan SOC ini dikaitkan dengan 4 moda penyediaan jasa yang diatur dalam GATS, yaitu cross border supply, consumption abroad, commercial presence dan movement of natural persons. SOC ini kemudian wajib disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing anggota agar dapat berlaku secara efektif. Indonesia sebagai anggota dari GATS juga telah membuat SOC yang berisi sektor-sektor jasa yang dibuka untuk penyedia jasa asing, termasuk sektor jasa perbankan, dan telah mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang jasa perbankan."

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"World Trade Organization (WTG) telah menghasilkan Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services-GATS). Dalam GATS terdapat prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari Most Favoured Nations; National Treatment; dan Transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin merebaknya masalah globalisasi serta liberalisasi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, akan mempengaruhi industri asuransi di Indonesia. Apabila Indonesia akan membuat komitmen dalam jasa asuransi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan GATS. Konsekuensi pelaksanaan komitmen itu ialah melakukan reformasi terhadap semua peraturan perundangan-undangan di bidang asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan GATS.Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah apakah peraturan perundangan-undangan perasuransian yang berlaku saat ini telah mendukung apabila Indonesia membuat komitmen untuk tunduk pada GATS dalam sektor jasa asuransi dan bagaimana prakteknya di Indonesia; hal-hal apakah yang ditentukan oleh GATS terhadap negara-negara anggotanya dalam membuat komitmen serta bagaimana proteksi Pemerintah Indonesia terhadap industri asuransi nasional melalui peraturan. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif.Dalam menarik kesimpulan akan digunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia masih terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan prinsip National Treatment. Dalam kenyataannya, walaupun Indonesia belum membuat komitmen dalam GATS, ada beberapa perusahaan asuransi asing, dengan bentuk joint venture antara pihak asing dengan pihak nasional, yang telah melakukan usahanya di Indonesia. Dalam membuat komitmen di GATS, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban oleh negara anggota, sebagaimana yang dimuat dalam GATS. Secara garis besar, proteksi pemerintah terhadap industri asuransi nasional dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal, yaitu perlindungan terhadap kepemilikan saham pihak nasional; pembatasan bagi pihak asing; kesehatan perusahaan asuransi nasional."

"

Tesis ini membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jasa konstruksi dan ketenagakerjaan untuk mengetahui liberalisasi modus 4 GATS pada pengaturan Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing di bidang jasa konstruksi, kesesuaiannya dengan schedule of commitment Indonesia dan ketentuan GATS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perdagangan di bidang jasa dan WTO, bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel dalam koran atau jurnal, dan ensiklopedia yang terkait dengan perdagangan di bidang jasa dan WTO. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu menyeragamkan nomenklatur terkait jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi, dan Indonesia perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa konstruksi khususnya penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze Indonesian laws and regulations related to construction and labor services to determine the liberalization of the mode 4 GATS in Indonesia's regulations for the use of foreign workers in construction services, the compliance with Indonesia's schedule of commitment and GATS provisions. This research applies a juridical normative approach through literary research. Information and data obtained analyzed qualitatively. The researcher suggests that Indonesia needs to make uniform nomenclature related to construction services and construction workers. Indonesia needs to improve Indonesia's laws and regulations as domestic regulations to adjust to the development of liberalization of construction services, especially the use of foreign construction workers in Indonesia.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi)berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan GeneralAgreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memilikikomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpainvestor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis inimenggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasilpenelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual(televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidakmelanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akanberkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar darinegara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi.Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenaikepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS

---

Abstract The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television)based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade inServices. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisualsector (television), but some foreign investors have invested in the nationaltelevision industry. This thesis uses a typology of normative legal analysisprescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in theaudiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectorsof audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the ActNumber 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is theGovernment of Indonesia should learn from countries that have been committedwith the GATS in the service sector television. Indonesian Government can makeborders for foreign investment on SoC in Provision of GATS"

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistirbusikan secara digital atau online. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana Netflix termasuk lingkup instrumen internasional tersebut. Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara dan Schedule of Commitment (SoC) setiap anggota World Trade Organization (WTO) untuk memperlakukan setiap jasa yang masuk ke wilayah masing-masing negara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan sifat penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply (Mode 1) dan diklasifikasi pada sektor Communication sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. Dari sisi SoC Indonesia menyatakan bahwa sektor audiovisual service untuk mode 1 ialah Unbound, dimana dibolehkan mengatur  jasa yang termasuk mode 1 dan dapat mengecualikan ketentuan GATS. Kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang  Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) telah digunakan untuk mengatur jasa Netflix, salah satu substansi pasalnya mengatur untuk mendirikan badan usaha tetap (BUT) dapat dilaksanakan berdasarkan SoC Indonesia, namun implementatifnya kurang karena tidak mempunyai sanksi. Preskripsi untuk penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat Peraturan Menteri dengan substnasi pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS.

---

Netflix is a company originating from the United States that is engaged in television movie and serial rentals with a subscription system that is distributed digitally or online. At present international regulations covering services are the General Agreement on Trade in Services (GATS), where as GATS has regulate the Schedule of Specific Commitment (SoC) of each member of the World Trade Organization (WTO) to handle every service that enters the territory of each country in accordance with GATS principles. This study uses normative legal studies with the nature of prescriptive research and conceptual search. The results of this study indicate that Netflix Services are included in the Cross Border Supply (Mode 1) and classified in the Audiovisual Service sub-sector Communication sector based on the MTN.GNS/W/120 Classification. From the Indonesian SoC`s perspektif declaring audiovisual services for mode 1 is Unbound, where services that in scope mode 1 can exclude GATS provisions. The presence of Circular Letter of the Minister of Communication and Information No. 3 of 2016 concerning the provision of Over the Top Application and/or Content Services has been used to provide Netflix services, one of the substance of the article issued to obtain a permanent establishment (BUT) can be implented, but the implementation is lacking because it does not have sanctions. The prescription for this study is that the Ministry of Communication and Information can make a Ministerial Regulation with article subtitles such as taxation without having to make a BUT which should be in line with GATS provisions."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengatural commercial presence dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal dibandngkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga peraturan telah selaras dengan pprinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian anatar lain menyarankan bahwa optimalisasi peran da kontribusi bank asing terhadap pengembangann perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

---

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GAlS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia This thesis uses the method that is prescriptive nonnative research using qualitative approaches.Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the setti ngs are not in line with lndonesias commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank fudonesia has adopted the principle of nmrket access aCCOiding to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved."