Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."

"Tesis ini menganalisis peranan komunikasi di internal organisasi Kementerian Sosial yaitu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam proses melaksanakan perubahan penyaluran PKH Program Keluarga Harapan dari tunai menjadi nontunai.Organisasi yang digambarkan sebagai sebuah sistem yang hidup oleh Katz dan Kahn 1978 dijelaskan terdiri atas unsur input - proses - output. Fokus dari penelitian ini adalah proses pengorganisasian yang terjadi pada organisasi dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan perubahan. Proses pengorganisasian ini dijelaskan oleh Karl E. Weick dengan Teori Informasi Organisasi untuk memahami kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi atau equivocality melalui tahapan-tahapan enactment, seleksi dan retensi. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan mengunakan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan publik internal Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai narasumber yang dipilih dengan menggunakan snowball sampling yang merupakan teknik sampling non-probabilitas serta data dianalisisis menggunakan trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara nontunai pada tahap awal perubahan pola penyaluran program bantuan sosial terlaksana meskipun ada beberapa persoalan yang membutuhkan komunikasi untuk mengorganisasikan pekerjaan ke dalam organisasi sesuai dengan tujuan perubahan yang ingin dicapai.

---

This thesis is analyzing the role of communication in the internal organization on the Ministry of Social Affairs ie Directorate of Family Social Security in the process of implementing the change of implementing the change of the PKH Program Keluarga Sejahtera from cash to non cash distribution.Organization that described as a living system by Katz and Kahn 1978 consists elements of Input ndash Process Output.

The focus of this research is the organizing process. The organizing process described by Karl E. Weick 1979 with Organizational Information Theory to understand the communication activities that undertaken by members of the organization in reducing the uncertaining information or equivocality through the stages of enactment, selection and retention.

The research methods is descriptive qualitative through case study approach. Data collection techniques were carried out by document studies, Field Observations and in depth interviews with the organization 39 s internal public at The Direktorate Jaminan Sosial Keluarga as interviewees that selected using snowball sampling as non probality sampling technique and data analysis performed through data triangulation.

The results of this study showed that the implementation of PKH non cash in the early stages of changes in the patterd of distribution the social assistance programs was implemented, althought some issues still need communication to organize jobs in the organization in accordance with the objectives of the changes to be achieved."

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"Karyawan merupakan aset yang sangat penting dalam menggerakkan dan memajukan sebuah perusahaan. Dalam komunikasi organisasi, pembinaan employee relations yang baik sangat diperlukan karena salah satunya berfungsi untuk menumbuhkan iklim komunikasi internal yang baik. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program employee relations dapat mendukung iklim komunikasi internal yang suportif. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran iklim komunikasi internal di dalam PT. Merah Cipta Media Group dan mengidentifikasi program employee relations yang mendukung terbentuknya iklim komunikasi internal yang suportif pada PT. Merah Cipta Media Group selama kurun waktu Januari 2013 hingga Desember 2015. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan strategi studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program employee relations yang diterapkan PT. Merah Cipta Media Group meliputi program training/.seminar (pelatihan dan pendidikan), pemberian penghargaan (organizational developments), program social affairs (acara-acara khusus), controlled media (media komunikasi internal), percakapan langsung, dan konferensi staf. Program-program ini mampu mendukung terbentuknya ikliim komunikasi internal yang bersifat suportif. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan karakteristik supportiveness (saling mendukung), adanya kepercyaaan, keterbukaan dan kejujuran, partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi.

---

Employees is a very important asset in driving and promoting a company. In a organizational communicaton, the conducive employee relations is indispensable because one of it function is to created an excellent internal communication climate. This study aims to obtain an overview about internal communication climate in PT. Merah Cipta Media Group and to identify employee relations program that support internal communication in PT. Merah Cipta Media Group from Januari 2013 till December 2015. This study uses constructivist paradigm and descriptive qualitative approach using case study strategy. Data collection methods used are in-depth interviews, observations and documentation study.

The result suggest that the implementations of programs such as training/seminars, awards for organizational developments, controlled media (internal communication media), social affaris (special events), direct conversations and staff conferences support an excellent internal communication climate. It fulfils supportive nature depicted by characteristics such as a mutual assistance, trust, opennes and honesty, participation in decision making and attention to high perfomance objectives."

"[Reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikanpelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untukmengevaluasi implementasi strategi komunikasi salah satu program reformasi birokrasipemerintah, yaitu penyelenggaraan layanan unggulan pencatatan nikah di lingkunganKementerian Agama. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptifdengan pendekatan studi kasus intrinsik, melalui wawancara mendalam denganresponden terpilih dan dokumentasi.Hasil penelitian dan pembahasan dengan lima orang narasumber menunjukkanbahwa strategi komunikasi pada program pelayanan pencatatan nikah di KementerianAgama telah menerapkan kerangka Nine steps of Strategic Public Relations, yaituanalisa situasi, analisa organisasi, analisa publik, tujuan dan sasaran, tindakan danrespon strategi, komunikasi efektif, taktik komunikasi dan implementasi rencanastrategis. Namun demikian terdapat beberapa step yang harus dioptimalisasikan;Bureaucratic Reform of the Indonesian Government aims to provide the betterservice for the public that is fast, transparent and accountable. The aim of this researchis to evaluate the implementation of the communication strategy in one of the currentfeature program, which is the civil registration in the office of Religious Affairs, knownas KUA. This research uses descriptive qualitative methodology with a case studyapproach.The result of this research after having discussed by five expert resources hadconcluded that the communication strategy used in civil registration program in KUAright now is appropriate and effective by using Nine steps of Strategic Public Relationsthat includes situation analysis, organizational analysis, public analysis, goals andobjectives, action and response strategies, effective communication, communicationtactics and implementation of strategic plans. Although there are steps to be optimized, Bureaucratic Reform of the Indonesian Government aims to provide the betterservice for the public that is fast, transparent and accountable. The aim of this researchis to evaluate the implementation of the communication strategy in one of the currentfeature program, which is the civil registration in the office of Religious Affairs, knownas KUA. This research uses descriptive qualitative methodology with a case studyapproach.The result of this research after having discussed by five expert resources hadconcluded that the communication strategy used in civil registration program in KUAright now is appropriate and effective by using Nine steps of Strategic Public Relationsthat includes situation analysis, organizational analysis, public analysis, goals andobjectives, action and response strategies, effective communication, communicationtactics and implementation of strategic plans. Although there are steps to be optimized]"

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja presiden Jokowi pada masa pemerintahannya di tahun 2019 - 2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan tiga tahap yaitu melalui transformasi organisasi dengan penyederhanaan struktur organisasi, transformasi SDM melalui pengalihan jabatan, dan transformasi sistem kerja melalui penyesuaian mekanisme sistem kerja baru setelah penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi pada awalnya hanya dianggap sebagai formalitas dan tidak dapat dilakukan dengan optimal karena banyak aspek yang perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali terutama pada aspek SDM yang memiliki peran penting dan Kementerian PANRB merupakan kementerian yang bergerak di arah reformasi birokrasi sehingga harus menjadi contoh pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi di Kementerian PANRB. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait dan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang dianalisis dengan dimensi reframing, restructuring, revitalization dan renewal pada dasarnya sudah berjalan di Kementerian PANRB yaitu telah melakukan restrukturisasi dengan memangkas struktur menjadi dua level, melakukan pembaruan dengan pihak lain dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan kembali terutama terkait dengan peran pemimpin yang kurang memperhatikan pegawai. Adapun hambatan yang terjadi yaitu pada motivasi SDM yang perlu lebih diperhatikan akibat jenjang karir serta kesenjangan jumlah beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia. Hal ini dapat disiasati dengan pembentukan agen perubahan, memperkuat peran pemimpin, membangun kembali reward system untuk meningkatkan motivasi pegawai dan memperbaiki penataan SDM agar semakin optimal.

---

Simplifying the bureaucracy is one of President Jokowi's work priorities during his reign in 2019 - 2024. Simplifying the bureaucracy is carried out in three stages, namely through organizational transformation by simplifying the organizational structure, human resource transformation through position transfers, and work system transformation through adjustment of the new work system mechanism after simplification. Initially, the simplification of the bureaucracy was only considered as a formality and could not be carried out optimally because there were many aspects that needed to be considered and readjusted, especially in the HR aspect which had an important role and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform is a ministry that moves in the direction of bureaucratic reform so it must be an example of its implementation. This study aims to analyze and identify the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The approach used in this study was post- positivist with data collection techniques in the form of interviews with related parties and through literature study. The results of this study indicate that the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure analyzed by the dimensions of reframing, restructuring, revitalization and renewal has basically been running at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, restructuring by cutting the structure into two levels, updating with other parties well, increasing good HR skills. However, in practice it needs to be optimized again, especially related to the role of leaders who pay less attention to employees. The obstacles that occur are the motivation of human resources which needs more attention due to career paths and the gap in the number of workloads and the number of available employees. This can be circumvented by forming agents of change, strengthening the role of leaders, rebuilding the reward system to increase employee motivation and improving human resource management to make it more optimal."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"

"Tuntutan pada organisasi pemerintah seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan responsif semakin tinggi membawa tantangan untuk memodernisasi administrasi dan pelayanan. Dari tuntutan itulah lahir inovasi yang terkait dengan e-government, reformasi birokrasi, dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam proses perubahan tersebut komunikasi internal organisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai unit Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memiliki 29 satker di daerah harus dapat memaksimalkan komunikasi internal organisasinya agar dapat melakukan pelayanan prima pada industri. Penelitian ini membahas mengenai proses komunikasi internal birokrasi dan saluran komunikasi internal dalam satuan kerja serta koordinasi antara pusat dan satker daerah di lingkungan BSKJI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumen. Hasil dari penelitian ini alur komunikasi yang dominan digunakan dalam komunikasi internal adalah atas ke bawah atau downward communication karena proses pekerjaan umumnya sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu, alur komunikasi dari bawahan ke atas atau up ward communication, horizontal, dan diagonal pun digunakan dalam proses komunikasi organisasi. Berbagai saluran komunikasi digunakan dalam proses  komunikasi internal dari yang bersifat formal seperti: surat, disposisi, rapat, rapat virtual  dan yang bersifat informal personal pegawai, WA/SMS/telepon, WAG. Tantangan komunikasi internal yang dialami oleh BSKJI antara lain : persepsi selektif, hambatan budaya, hambatan organisasi, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur. Penggunaan saluran komunikasi internal yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam alur komunikasi internal birokrasi di BSKJI tersebut secara umum dapat  mempercepat proses pekerjaan,  dianggap dapat mangkas rantai prosedur, mempercepat koordinasi,  memperluas penyebaran informasi, koordinasi bisa dilakukan tanpa hambatan lokasi, menghemat anggaran serta waktu.

---

The demands on government organizations such as professionalism, accountability, transparency, and responsiveness are getting higher, bringing challenges to modernizing administration and services. These demands pushes the emergence of innovations related to e-government, bureaucratic reform, and Electronic-Based Government (SPBE).  The Agency for Industrial Standardization and Services Policy (BSKJI) as a unit of the Ministry of Industry (Kemenperin) with its 29 work units in the regions has the task to maximize its organization's internal communication to provide excellent service to the industry.  This study discusses the internal communication process of the bureaucracy and internal communication channels within the work units as well as the coordination between the central and regional work units within the BSKJI environment.  The approach used in this study is interpretive qualitative of a case study method, with in-depth interviews and documents analysis as the data collection techniques. This study found that the dominant communication flow used in internal communication is top-down or downward communication because the work process is generally in accordance with the direction of the leadership.  In addition, the communication flow from the bottom up or upward communication, horizontally, and diagonally is also used in the organizational communication process.  Various communication channels are used in the internal communication process from formal ones such as: Letters, dispositions, meetings, virtual meetings and informal personal employees, WhatsApp/SMS/telephone and WhatsApp groups. Internal communication challenges experienced by BSKJI include: Selective perception, cultural barriers, organizational barriers, human resources, and infrastructure. The use of internal communication channels that adapt to the development of ICT in the internal communication flow of the bureaucracy at BSKJI can generally speed up the work process by cutting the chain of procedures, speed up coordination, expand information dissemination. These can be done as the communication technology used helped overcoming geographical barriers as well as budget and time constraints."