Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan permasalahan yang kompleks pada sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta, dibutuhkan sebuah pendekatan yang komprehensif terhadap sistem tersebut. Salah satu pendekatan itu adalah pendekatan makroergonomi, dimana salah satu metode yang dapat digunakan adalah Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). Melalui tahapan MEAD, diketahui varian kunci dari sistem ini adalah kesalahan pembuangan sampah pada tempatnya oleh warga DKI Jakarta. Salah satu solusi technical support yang dapat diterapkan adalah perbaikan tempat sampah pilah. Proses perbaikan ini menerapkan New Product Development Processes (NPD Processes). Pengembangan baru dari tempat sampah ini memiliki beberapa fitur, seperti tanda warna, lambang pemilahan, pembedaan lubang, penutup kontainer, pengait kantung sampah, fungsi ayun, dan media informasi.

---

With the complex problems in the waste management system in Jakarta, it takes a comprehensive approach to the system. One of the approaches that could be used is the macro-ergonomics approach, where one of the methods is Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). Through stages of MEAD, known key variants of this system is human error to dispose the waste into the proper bin. One solution that can be applied to technical support is improved recycle bins. New Product Development Processes (NPD Processes) is implemented to develop the recycle bin. The new recycle bin development has some features, such as colour coding, signs of waste segregation, differentiation of holes, container?s lids, trash bag?s hooks, swing feature of the bin, and information media."

"Penerapan keilmuan ergonomi saat ini membutuhkan analisis secara makro dengan mempertimbangkan sudut pandang sistem. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan implementasi dari pendekatan makroergonomi yaitu System Analysis Tools (SAT) untuk melihat permasalahan dan alternatif solusi yang dapat diberikan untuk perbaikan sistem kerja pada suatu perusahaan. Melalui tahapan SAT perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif solusi yang cocok untuk diterapkan pada perusahaan. Alterntif solusi yang diterapkan pada penelitian ini adalah Strategic Manpower Planning untuk menghitung kebutuhan optimal karyawan dan melihat produktivitas karyawan yang dibatasi pada tingkat staff yang dilanjutkan dengan Manpower Training & Development sebagai persiapan persiapan penambahan beban kerja dan peningkatan produktivita.

---

The application of ergonomic?s science today requires macro analysis by considering the viewpoint of the system. Therefore, this study uses the implementation of the approach of macroergonomic called System Analysis Tool (SAT) to see the problem and alternative solutions that can be given to the improvement of work in a corporate system. Through the stages of SAT, the company may consider suitable alternative solutions to be applied to the company. Alternative solutions applied in this study is the Strategic Manpower Planning to calculate the optimal needs of employees and see the productivity of employees that are limited in staff levels followed by Manpower Training & Development as a preparation for the additional workload and increase in productivity."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Pertambahan jumlah penduduk yang dinamis di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya peningkatan pola konsumsi yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Dilihat dari sumber penghasilnya, sektor rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, mengevaluasi kondisi pengelolaan sampah eksisting, dan memberikan rekomendasi solusi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di kawasan Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dilakukan metode penelitian kuantitatif dengan proses sampling dan penelitian deksriptif kualitatif dengan melakukan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata timbulan sampah berdasarkan berat di Kelurahan Pulo Gebang sebesar 0,22 kg/orang/hari, berdasarkan volume sebesar 1,94 liter/orang/hari dan berat jenis sampah sebesar 110 kg/m3. Selain itu, didapatkan data komposisi sampah organik 46,7%, plastik 19%, kertas/karton 14,2%, lainnya 12%, kayu/ranting 2,2%, kaca 2,2%, logam 1,8%, kain 1,5%, dan karet/kulit 0,3%. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam pengelolaan sampah, antara lain dalam aspek pemilahan dan pengolahan sampah. Sehingga, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumber dan mengembangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang disertai teknologi pengolahan sampah, yaitu TPS 3R dengan model Integrated Sustainability Waste Management.

---

The dynamic increase in population in DKI Jakarta has led to a rise in consumption patterns, affecting the quality and quantity of generated waste. The household sector emerges as the largest waste producer. Hence, this research aims to calculate the generation and composition of household waste, evaluate the existing waste management conditions, and provide recommendations for waste management solutions applicable in the Pulo Gebang Subdistrict of East Jakarta. The research utilized quantitative methods with sampling processes, as well as qualitative descriptive research through observations, questionnaire distribution, and interviews. The findings indicate that the average waste generation, in terms of weight, in the Pulo Gebang Subdistrict is 0.22 kg/person/day, with a volume of 1.94 liters/person/day and a waste density of 110 kg/m3. Additionally, the composition data shows organic waste at 46.7%, plastic at 19%, paper/cardboard at 14.2%, others at 12%, wood/branches at 2.2%, glass at 2.2%, metal at 1.8%, fabric at 1.5%, and rubber/leather at 0.3%. The evaluation highlights areas for improvement in waste management, particularly in waste sorting and processing. Therefore, public awareness campaigns are needed to educate the community on waste separation at the source, along with the development of waste processing facilities incorporating waste treatment technologies, such as the 3R"

"ABSTRAKVolume sampah di DKI Jakarta yang cukup besar sekitar 21.234: m3 per hari (1988) memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola sampah tersebut masih terbatas. Namun demikian Pemda tetap harus menanganinya, karena selain sampah merupakan masalah lingkungan yang cukup serius juga karena Pemda adalah pengemban fungsi "Public Service" yang harus mampu menangani kebersihan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu Pemda mengambil inisiatif mengadakan swastanisasi sarnpah. Keberadaan Swasta sebagai mitra Pemda dalam pengelolaan sarnpah ini sangat dibutuhkan. Dari jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 261 kelurahan pada tahun 1988/1989 baru 8 kelurahan dan Kawasan Monas yang diswastakan, dengan dikelola oleh empat (4) Perseroan Terbatas (PT). Penambahan daerah pelayanan yang dikelola oleh Swasta kurang cepat, terbukti hingga tahun 1994/1995 baru 28 kelurahan dan Kawasan Monas sedangkan volume sampah bertambah dengan cepat dan sudah mencapai 25.715 m3 (1994/1995). Hal inilah yang antara lain mendorong Penulis memilih topik ini, bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah oleh Swasta ?Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran tentang efektivitas swasta dalam mengelola sarnpah. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya pengelolaan sampah oleh Swasta. Ingin mengetahui apakah kebijaksanaan Swastanisasi pengelolaan sampah ini dapat diteruskan, ditingkatkan dan diperluas daerah pelayanannya atau justru sebaliknya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan pada Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijaksanaan tentang Penanganan Dan Penanggulangan Sampah Oleh Swasta. Bagi Swasta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rangsangan untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Lingkungan, khususnya pada perkembangan Menejemen Persampahan. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka, penelitian lapangan yang difokuskan pada Swasta dan Pemda di lima Wilayah Kota, dengan jenis penelitian "Policy Research" jika dilihat dari pendekatan penelitian dan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif jika dilihat dari data yang diperoleh. Populasi penelitian ini adalah Pemda, pihak Swasta dan Rumah Tangga yang dilayani oleh Pemda maupun Swasta. Sampel ditarik dari populasi yang ada dengan Teknik "Cluster Purposif Sampling". Responden penelitian ini ditentukan dengan "Quota Random Sampling" pada karyawan PT Swasta, Pegawai Pemda dan Masyarakat yang jasa kebersihan sampahnya dilayani Swasta maupun Pemda. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka serta analisis dokumen mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Cara pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis komparatif untuk membandingkan antara Swasta dengan Swasta di lima Wilayah Kota dan anatara Pemda dengan Pemda di lima Wilayah Kota dan akhirnya antara Swasta dengan Pemda. Dari hasil analisis diperoleh temuan, bahwa secara umum ternyata Swasta lebih efektif dibandingkan Pemda, dimana dari lima Wilayah Kota, empat diantaranya mendapat nilai lebih tinggi dari Pemda. Kenyataan ini dibuktikan dengan keadaan empat wilayah kota yang cukup bersih dan rapi. sementara satu wilayah kota yaitu Jakarta Utara masih terlihat sampah menumpuk di sumber sampah dan di LPS.Dengan demikian tesis ini memberikan rekomendasi agar semakin banyak kelurahan yang diswastanisasikan jasa kebersihan sampahnya, dengan peningkatan pengawasan dari Pemda, agar yang cukup efektif meningkat menjadi sangat efektif.;

---

ABSTRACT

Waste volume in DKI Jakarta is tremendous (about 21.234 m 3/day) and need better management. The infrastructure owned by the Local Government to manage the waste is limited. However, the local Government cannot evade the issue. Besides an environmental problem, the local Government function is to provide public service that must be capable of handling comprehensive cleanliness. Therefore, the local Government took the initiative in privatizing waste. The presence of private enterprises as the local Government partner in managing this waste is very much needed. From amount of 261 villages in DKI Jakarta on the year 1988/1989, only 8 villages and Monas zone are privatized, the management which is carried out by some 4 limited enterprises. Adding of services area by private management is too slow until on year 1994/1995 just 28 villages and Monas zone are proved while the volume of waste increase 25.715 m3 (1994/1995) fastly. This is, among others, that pushed the author to choose this topic, how the private enterprises to waste manage effectively.

The objectives of this study are to get a picture about the effectiveness of private enterprises in managing waste. In addition, the factors influencing the effectiveness or ineffectiveness of waste management by private enterprises, the privatization policy on waste management, could it be continued, promoted or their services extended to other areas or the reverse should be done. This study is hoped to be useful as input to the local Government in assessing its policy on handling and solving the waste problem by private enterprises.

For the enterprises, this study may be used as a stimulus to raise their work effectively and efficiency. The results of this study may contribute to the development of environmental science, especially the development of waste management.

To achieve results, literature study, field study focused on both private and government in five municipalities were undertaken. The approach taken was policy research. However, seen from the data obtained, it is a qualitative and quantitative study.

The population of this study is the local government and private enterprises and the households served by both the local government and private enterprises. The sample was taken by cluster purposive sampling technique. The respondents in this study were deter-mined by quota random sampling on personnel of PT Swasta, local government and the community whose waste cleanliness was served by either of the two.

Data collection technique was by using a questionnaire as instrument, interview, observation and literature study as well as documentary analysis on the management of waste in DKI Jakarta. The processing and analysis of data were carried out by comparative analysis to compare private and government achievements in the five municipalities and finally between the private enterprises and local government.

The findings obtained include that; in general, private enterprises are more effective compared to the local government. In the five municipalities, four have scored higher than the local government. This fact was proven that four municipalities are clean and ordered, whereas one municipality, namely North Jakarta, showed heaped of waste at the source and temporary locations. It is therefore recommended that more villages became privatized in the field of waste cleansing service. With increasing supervision from the local administration, the sufficiently effective accomplishment would eventually be fully effective."

"DKI Jakarta menjadi provinsi kedua dengan timbulan sampah terbanyak di Indonesia yang mencapai 8.527 ton/hari di tahun 2022. Sampah yang tidak dikelola menjadi tempat perkembangbiakan patogen dan vektornya, faktor terjadinya banjir, dan menyebabkan penyakit menular. Pengelolaan sampah efektif dilakukan dari perilaku masyarakat sebagai sumbernya dalam mengelola sampah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pengetahuan dan keterpaparan media informasi dengan perilaku pengelolaan sampah pada masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner online dan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian yaitu masyarakat DKI Jakarta usia 15 – 64 tahun sebanyak 400 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara pengetahuan (0,000), keterpaparan media informasi (0,000), jenis kelamin (0,009), dan pendidikan (0,003) dengan perilaku pengelolaan sampah serta tidak terdapat hubungan antara usia dengan perilaku pengelolaan sampah (p-value = 0,854). Analisis multivariat menunjukkan bahwa keterpaparan media informasi menjadi variabel dominan pada perilaku pengelolaan sampah (OR = 7,729, 95% CI = 4,794 – 12,461). Terdapat empat variabel yang berhubungan dengan perilaku pengelolaan sampah pada masyarakat di DKI Jakarta dengan keterpaparan media informasi menjadi faktor dominannya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media massa (online, sosial, cetak) untuk menyediakan konten edukatif dan kampanye pengelolaan sampah yang sesuai dengan tren dan berkolaborasi dengan influencer dan NGO.

---

DKI Jakarta is the second province with the highest waste generation in Indonesia, reaching 8,527 tons per day in 2022. Improper waste management leads to the proliferation of pathogens and vectors, contributes to flooding, and poses risks of infectious diseases. Effective waste management starts with the behavior of the community as its primary source. The aim of this research is to examine the relationship between knowledge and media exposure with waste management behavior among the residents of DKI Jakarta. This study adopts a quantitative approach using an online questionnaire and a cross-sectional study design. The study population consisted of 400 individuals aged 15 to 64 years. The findings of this study reveal significant associations between knowledge (p-value = 0.000), media exposure (p-value = 0.000), gender (p-value = 0.009), education (p-value = 0.003) with waste management behavior. However, there is no significant relationship found between age and waste management behavior (p-value = 0.854). Multivariate analysis indicates that media exposure is the dominant variable that significantly influences waste management behavior (OR = 7.729, 95% CI = 4.794 – 12.461). Four variables are associated with waste management behavior among the residents of DKI Jakarta, with media exposure emerging as the dominant factor. The government can collaborate with mass media to provide educational content and waste management campaigns that align with current trends and collaborate with influencers and NGOs."

"Rumah Sakit berpotensi untuk mencemari lingkungan dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan serta penularan penyakit. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan pengelolaan sampah rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah didapatkannya gambaran hasil dari pelaksanaan sistem pengelolaan sampah padat di Rumah Sakit X tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan analisis bersifat deskriptif observasional. Hasil dari penelitian Rumah Sakit X memperoleh skor sebesar 60 %. Penilaian proses pengelolaan limbah dilakukan berdasarkan Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004. Secara keseluruhan Rumah Sakit X belum memenuhi skor minimum sebesar 80% untuk pengelolaan limbah padat rumah sakit tipe B.

---

Hospital has potential to pollute the environment, cause injury and disease infection. This could be avoided by carrying out the waste management of the hospital. The objective of this study was to get description of the implementation of solid waste management system at hospital X on 2011. The method of this study was cross sectional design. The analysis method was observasional descriptive.

The result of this study's hospital X got score of 60%. Assessment of the process of the waste management was carried out was based on the Assessment of the environmental examination (the Sanitation Inspection) the Hospital from the Decision Health Minister of Republic of Indonesia the number 1204/Menkes/SK/X/2004. On the whole the X Hospital did not yet fill the minimal score of 80% for the solid waste management of the B type hospital."

"The dynamic urban lifestyle changes human behaviour in selecting consumer goods products. Urban communities prefer goods in suitable and economical packaging when carrying out their activities. There are some fundamental issues that are considered in the waste management system in Indonesia, including limited capacity for waste management in the regions, inadequate infrastructure, application of regulations, and lack of public awareness, including in the consumer goods manufacturing industry. This is high time for the implementation of a circular economy, especially among plastics waste. Through the Extended Producer Responsibility (EPR) concept approach, the manufacturing industry is more encouraged to contribute to their post-consumer waste management. This study was conducted in Jakarta and aimed to analyze the perceptions of consumers, producers, and the role of the informal sector in waste management so that alternative producers' responsibility schemes can be formulated in the management of post-consumption plastic waste. In this study, quantitative and qualitative methods were used with data analysis using descriptive statistics. In the next step, an Analytical Hierarchy Process (AHP) has been prepared for identifying the best alternative scheme of EPR for post-consumer plastic waste management. They showed that the highest criteria value (0,27) that was considered in the EPR implementation was the environmental impacts potential criteria. At the stage of selecting alternative EPR schemes, the highest to lowest scores respectively are partnership schemes with waste management organizations (2.83), product design optimization (2.78), post-consumption waste recall (2.11), and development of recycling facility (1,28).Keywords: Extended Producer Responsibility (EPR); circular economy; plastic waste management; Analytical Hierarchy Process (AHP)

---

Gaya hidup masyarakat perkotaan yang dinamis mengubah perilaku konsumsi sehingga masyarakat lebih memilih produk-produk praktis dan ekonomis. Terdapat hal-hal fundamental yang muncul dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, infrastruktur yang belum memadai, penerapan regulasi, serta kurangnya kepedulian masyarakat termasuk industri manufaktur barang konsumsi terhadap persoalan pengelolaan sampah pasca konsumsi. Pendekatan ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah plasik pasca konsumsi menjadi hal yang penting. Melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR), industri manufaktur didorong untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah plastik kemasan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi konsumen, produsen, dan peran sektor informal pengelola sampah, sehingga dapat dirumuskan alternatif skema tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif dan pemilihan multikriteria melalui struktur Analytical Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai kriteria tertinggi yang menjadi pertimbangan dalam strategi penerapan EPR adalah pada kriteria potensi dampak lingkungan (0,27). Pada pemilihan alternatif skema EPR, bobot tertinggi sampai terendah adalah skema kemitraan dengan organisasi pengelola sampah (2,83), optimalisasi desain produk (2,78), penarikan kembali sampah pasca konsumsi (2,11), dan pengembangan fasilitas daur ulang (1,28).

Kata kunci: tanggung jawab produsen; ekonomi sirkular; pengelolaan sampah plastik; Analytical Hierarchy Process (AHP)"

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"ABSTRAKKejadian kebakaran sering terjadi di wilayah perkotaan termasuk di Kota Depok, dimana untuk mencegah dan menanggulanginya Pemda Depok membentuk Dinas Pemadam Kebakaran (damkar) sesuai konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Banyak tantangan yang dihadapi organisasi damkar dalam mencapai tujuannya antara lain kemacetan, keterbatasan sumber air, sarana dan prasarana, tata kota serta kurangnya kesadaran masyarakat. Organisasi merupakan sistem sosioteknikal yang harus memenuhi prinsip-prinsip sosioteknikal agar berfungsi dengan baik. Penelitian ini membahas struktur sistem kerja organisasi damkar dari perspektif makroergonomi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan adanya ketidaksesuaian struktur organisasi dengan prinsip-prinsip sosioteknikalnya yaitu pada dimensi formalisasi, kompleksitas, sentralisasi serta elemen profesionalismenya

---

ABSTRACTFire incident is still occurred in city area including City of Depok, to prevent such incidents, Government of Depok has established fire department with area of fire management concepts (Wilayah Manajemen Kebakaran-WMK). There are challenges to fire department organization including traffic congestion, limited water sources and facilities, city planning and low community awareness. Organization is sociotechnical system that needs to meet sociotechnical principles to ensure good functioning. The study analyze work system structure of fire department organization from macroergonomic perspective utilizing descriptive qualitative approach. Result of study reveals some nonconformity against its sociotechnical principles on formalization, complexity, and centralization dimension as well as its professionalism element"