Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT."

"Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan dibuat secara seksama dan dibacakan dihadapan para pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka notaris sudah melanggar ketentuan yang terdapat di Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan l, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan 4, Pasal 6 Kode Etik Notaris, seperti pada studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No. 129/MPW-Jabar/2007 Tertanggal 26 Februari 2007. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil: 1) pembacaan akta harus selalu dibacakan dengan patut agar para pihak tidak dirugikan serta tidak melanggar praturan yang berlaku. 2) Akibat hukum kepada notaris yang tidak seksama dalam membuat akte notaris, melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji, Pasal 16 huruf a dan l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan Pasal 4 angka 14, pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris dan terhadap akte yang dibuatnya bisa menjadi batal demi hukum atau hanya menjadi akte di bawah tangan dalam kekuatan sebagai pembuktiannya.

---

In practice, Notary do the work based on the scope of their authority or office duties as a notary public by Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary and Notary Code. Notary in making the deed must be in accordance with the formal requirements and materially are to be made carefully and read out in front of the interested parties in a deed made. If this is not done then the notary had violated the provisions contained in Article 4, Article 16 paragraph (1) letter a and l, Article 44 paragraph (1) and (2), Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Article 9, Article 16 paragraph (1) letter a and m, Article 44 paragraph (1) and (2) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Articles 3 and 4, Article 6 Notary Code of Ethics, as in the case study region Investigator Award of the Tribunal Notary West Java. 129/MPW-Jabar/2007 dated February 26, 2007. Juridical method used is empirical, ie a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. According to the study, the obtained results: 1) readings should always be read out with the deed that the parties should not be harmed and does not violate applicable praturan. 2) Due to the notary law is not careful in making a notarial deed, violated the provisions of Article 4 UUJN on oath / pledge, Article 16 letters a and l of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary , Article 44 paragraph (1) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Article 3 and Article 4, item 14, item 15 of Article 4 of the Code and the Notary deed that could be made null and void or just become certificate under the hand of the strength as proof."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."

"Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar), yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kumpulan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Institusi yang berwenang dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Tesis ini membahas bagaimana peran Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi bagi pelanggar Kode Etik Notaris di Kota Depok, hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris dan bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian eksplanatoris.Hasil penelitian ini menyarankan agar institusi Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkokoh, solid dan memiliki integritas yang tinggi, perlunya melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan, kemudian secara pro aktif dalam melakukan pengawasan, serta sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkuat dan dipertegas agar dapat menimbulkan efek jera yang signifikan, dan Notaris hendaknya dalam menjalankan jabatannya harus bersikap profesional, jujur, amanah, mandiri, bertanggung jawab, memiliki loyalitas akan profesinya dan saling menghormati antara sesama rekan sejawat.

---

Notaries are public officials (openbaar ambtenaar), which runs most of the state authority to create an authentic deed. In running its occupation, Notary should be subject to applicable laws, especially Law Notary and Notary Code of Ethics. Notary Code of Ethics is a set of moral principles that serve as guidelines for the duty position as a Notary. Institution in charge of enforcing the Notary Code of Ethics is the Honorary Board and Supervisory Council of Notary. This thesis discusses how the role of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary to provide sanctions for violators the Notary Code of Ethics in Depok city, the barriers faced by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary in enforcement of the Notary Code of Ethics and how efforts to prevent and reduce the occurrence of the violation. This research is a normative juridical and includes explanatory research.These results suggest that the institution of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary must be strengthened, solid and have high integrity, the need to provide guidance and regular and ongoing socialization, then a pro-active in monitoring, and sanctions provided by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary should be strengthened and reinforced in order to pose a significant deterrent effect, and the Notary should be in the running its occupation must be professional, honest, trustworthy, independent, responsible, will have a profession of loyalty and mutual respect among colleagues."

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah suatu wadah perhimpunan para notaris di Indonesia, yang diakui dan berbadan hukum. Ikatan Notaris Indonesia bertujuan mengupayakan kepastian hukum mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya menjaga martabat meningkatkan mutu notaris dan mempererat kekeluargaan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pembentukan Mahkamah Perkumpulan sebagai salah satu alat perlengkapan organisasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres. Penyelesaiannya dilakukan secara internal, sehingga tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier sedangkan dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Mahkamah Perkumpulan memeriksa fakta dan menilai norma yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD ARTINI) yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan hukum. Putusannya didasarkan pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan keyakinan Mahkamah Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat seluruh anggota perkumpulan. Untuk menguatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menghadapi kenyataan bahwa anggota perkumpulan yang terus bertambah dan ikut serta dalam Kongres, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus segera membenahi manajemen Kongres khususnya dalam pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat untuk lebih baik lagi."

"Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang memuat norma disipliner dan jenis sanksi terhadap pelanggarannya serta tata cara atau prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kewenangan Majelis Pengawas notaris dalam penjatuhan sanksi harus sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dicantumkan dalam pasal pasal Undang-Undang jabatan Notaris dan tata cara pelaksanaan sidangnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang jabatan notaris, dapat diperoleh diskirpsi mengenai sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas notaris, jenis Pelanggaran, jenis sanksi dan prosedur pelaksanaan sidang. Hasil penelitian dijumpai tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang bersumber dari Undang-Undang jabatan Notaris dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan Prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

---

Notary Supervisory Council which gradually made up of the Regional Supervisory Council, the Supervisory Council of Regional and Central Supervisory Council has the authority to hold a hearing and sanctions against Notary violating the law office of Notary or Notary Code. Law Notary has set chapters articles containing disciplinary norms and types of sanctions against the infraction and ordinances or procedures for implementing the hearings and sanctions.

The authority of the Supervisory Council sanctions must be notarized in accordance with the type of offense and type of sanction specified in article article Notary Act positions and procedures of the trial must be in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Through normative juridical research method, with a legal analysis of the decision of the Supervisory Council of Notaries with the scope of the authority granted under the Law office of a notary, may be obtained diskirpsi on synchronization between the authority of the Supervisory Council of the notary, the type of violation, the type of sanction and the implementation procedure of the trial.

Results of the study found the lack of synchronization between the authority of the Supervisory Council of Notaries sourced from office of the Notary Act by imposing sanctions in accordance with the type of offenses and procedures of hearings and sanctions."