Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kcwarganegamannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tcntang kewarganegaraan. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan tmtuk mcmfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjclasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaanya. Pengcrtian mcngeuai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dad Abraham Maslow tentang kebuluhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam mcneliti persoalan tersebut_ Penelitian ini bersifat kualilalif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancaxa, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. I2 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kcpada anak dari pcrnikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan rlari kebijakan yang ditctapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang tclah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekucnsi yang harus dilerima secara hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. I2 in 2006 was created to give rights to the child from phisher parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity ofa policy set by the state in terms ofa predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws."

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang mana menyebabkan anak-anak keturunan mereka akan mempunyai kewarganegaraan ganda. Apabila anak hasil dari perkawinan campuran tersebut tetap menginginkan kewarganegaraan Indonesia-nya tidak hilang, anak-anak keturunannya juga tetap sebagai warga negara Indonesia, dan agar dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka harus diperlakukan sebagai seorang WNI sampai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepaskan WNI-nya barulah Sertipikat Tanah-nya gugur dan kembali ke Negara.

---

This Thesis discusses the Ownership Rights of Land for foreign citizens in terms of Act No 5 Year 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 12 Year 2006 on Citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesian nationality and also has the citizenship of other countries (foreign). This can occur because of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will have dual citizenship. If the child is the result of mixed marriages still wants his Indonesian citizenship, and children are also descendants remain as a citizen of Indonesia, and in order to have leased hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Land Certificates will fall back to the State."

"ABSTRAKNama : M. Beni Kurniawan NPM : 1606845980 Program Studi : Hukum Kenegaraan Judul : Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan: Analisis Yuridis Kewarganegaraan RI Archandra Thahar. Penggunaan diskresi terkadang menghadirkan polemik di tengah masyarakat. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradox . Pandangan tersebut ada benarnya, diskresi Menkumham dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra Thahar telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, adapun Archandra yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007? Dan Bagaimanakah Diskresi Menkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan prosedur registrasi. Diskresi Menkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar adalah diskresi yang sewenang-wenang, melampaui wewenang dan bertentagan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harus memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Non Diskriminasi dan Asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACTABSTRACT Name M. Beni Kurniawan NPM 1606845980 Study Program Hukum Kenegaraan Title Using Discretion in Granting of Citizenship Status Reviewed from Act Number 30 of 2014 on Government Administrastion juridical analysis Citizenship of Archandra Thahar . . The use of discretion sometimes presents a polemic in society. The existence of two opposite sides of discretion, can be understood if anyone thinks discretion as something cliche and paradox . The view is true, Minister of Law and Human Right s discretion in giving Indonesian citizenship to Archandra Thahar has caused controversy in society. Article 9 of Act Number. 12 of 2006 stated that the Application must have resided in the territory of the Republic Indonesia at least 5 consecutive years or at least 10 years in a row, as for Archandra who has lost Indonesian citizenship has not fulfilled that requirement. The problem of this research is how are the requirements and procedures for regaining Indonesian citizenship as stipulated in Law Number 12 Year 2006 and Government Regulation Number 2 Year 2007 And How is Minister of Law and Human Right s discretion in giving the status of Citizenship RI Archandra Thahar reviewed from Act Number 30 Year 2014 on Government Administration The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal material. The results of research concluded that the Procedures for obtaining Indonesian citizenship can be done through normal naturalization, special naturalization, and registration procedures. Minister of Law and Human Right s discretion in granting Indonesian citizenship to Archandra Tahar is an arbitrary discretion, transcending authority and contrary to Act No. 30 of 2014 and the Good Governance Principles. Minister of Law and Human Right in using discretion authority should pay attention to the provisions in Act No 30 Year 2014 and Good Governance Principles, especially the accurate Principle, Non Discrimination Principles and Legal Certainty Principles. "

"Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas.

---

This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.

"

"ABSTRAKHak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACTThe right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors."

"Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia, terkait oleh kewarganegaraan ayah dan ibu kandungnya tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap atas dasar asas hukum ius sanguinis yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Kanada, sehingga anak yang bersangkutan menjadi memiliki status personal ganda/rangkap yang bermanfaat baginya yaitu dari kedua negara dari mana dia mendapatkan kewarganegaraannya tersebut. Status personal merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikuti kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Ruang lingkup dari status personal ini untuk setiap negara tidak sama karena terdapat perbedaan konsepsi. Pada dasarnya terdapat dua konsepsi yaitu konsepsi luas, dan konsepsi sempit. Namun demikian pada kenyataannya selain kedua konsepsi itu masih ada konsepsi lain yang juga beragam sifatnya tergantung dari negara yang bersangkutan. Sementara itu dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan dapat memperoleh baik manfaat atas dampak positif maupun permasalahan atau dampak negatifnya. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan perbandingan hukum melalui pendekatan yuridis normatif (ius constitutum) dari penulisan skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pada kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut di atas terdapat kerugian dan permasalahan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu disarankan bagi anak yang bersangkutan untuk memilih satu saja dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya yaitu kewarganegaraan yang efektif baginya meskipun batas penentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan menurut undang-undang yang bersangkutan belum tercapai.

---

Children who was born in the legally mixed married from the couple of Indonesian Citizen father and Canadian Citizen mother or from the couple of Canadian Citizen father and Indonesian Citizen mother, interrelated with the citizenship of natural father and mother, obtain dual citizenships based on the principle of law of ius sanguinis, are Indonesian and Canadian Citizenships, therefore the children have dual personalities status which are useful for him from both of countries from where he/she gets his/her citizenships.

Personal status is a group of personal rights law affairs in traffic International Private Law, which applies to every person and always follow wherever that person go or are concerned. The scope of personal status for each country is not the same because there are differences concepts. Basically there are two concepts are the wide concept and the narrow concept. However in the fact there is still a concept that also varies depending on the countries concerned. Meanwhile of the dual citizenships, the children have benefits as positive impact and the problems as the negative impact.

By using analysis descriptive and comparative law methods by normative jurisprudence (ius constitutum) from this mini-thesis writing and process there is the conclusion that from the dual citizenships which are more the loss and problems than its benefits for that children. It is therefore recommended that for the children to choose one of citizenship which is effective, although the determining limit even to choose it, according to the laws that have not yet reached."

"Gagasan kewarganegaraan global lahir dari kritik terhadap ketidakadilan dan eksklusi yang ditimbulkan oleh kewarganegaraan nasional. Tinjauan pustaka ini berusaha mengkaji bagaimana kewarganegaraan global dipahami, diformulasikan, dan diaplikasikan di dalam berbagai literatur. Terdapat enam tema utama yang muncul. Tiga tema pertama diadaptasi dari Cabrera 2008, yaitu kewarganegaraan global dan pembentukan institusi global, kewarganegaraan global sebagai orientasi moral, dan kewarganegaraan internasional. Tiga tema selanjutnya merupakan hasil temuan penulis, yaitu kewarganegaraan internasional bagi migran dan pengungsi, kewarganegaraan sebagai aksi, dan kewarganegaraan global sebagai gugatan terhadap demokrasi liberal. Di samping perkembangan akademisnya, literatur-literatur kewarganegaraan global tidak menghasilkan kritik yang efektif. Penulis berargumen bahwa hal ini disebabkan oleh marginalnya topik kewarganegaraan global dalam HI. Selain itu, dominasi teori kritis pada literatur membawa konsekuensi tersendiri. Teori kritis mengarah pada solusi yang ambigu, utopis dan tidak aktual. Teori kritis juga saling mengkritik alih-alih membangun satu sama lainnnya.

---

The idea of global citizenship emerges as the criticism of injustices and exclusions resulted from national citizenship. This paper reviews six themes about how global citizenship is conceived, formulated, and applied in literatures. The first three themes are adopted from Cabrera (2008). They are 'global citizenship and global institution building', 'global citizenship as moral orientation', and 'international citizenship'. The other three themes are critically developed. They are 'international citizenship for migrants and refuges', 'global citizenship as action', and 'global citizenship as criticism of liberal democracy'. Aside from this academic development, the literatures of global citizenship fail to generate effective critics. This paper argues that the failure is caused by the marginality of citizenship studies in International Relations. While critical theory, as the most dominant paradigm in literatures, leads to utopian and unrealistic alternatives of global citizenship, and never ending debates among literatures."

"Untuk mengetahui siapasajakah yang berhak menjadi warga negara Indonesia maka kita harus melihat konsep awal kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam sejarah pemahasa pembuatan Undang-Undang Dasar, dimana dalam UUD 1945 disebutkan bahwa 'yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara' Perubahan Konsep 'Indonesia Asli' dilatarbelakangi dimana terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu warga negara dengan adanya pembedaan antara warga negara asli dan orang asing (tidak asli) berdasarkan ikatan primordial (ras dan etnis). Pada saat ini berdsarkan UU No. 12 Tahun 2006 dianut konsep 'Indonesia asli' yang berbeda dengan konsep 'warga negara asli' sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 2 dan Penjelasannya adalah adalah 'yang dimaksud dengan 'bangsa Indonesia asli' adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri'. Jadi pembedaan 'Indonesia asli' dan 'Indonesia tidak asli' sekarang ini dasarnya bukan pada perbedaan ras, melainkan pada status kewarganegaraan yang diperoleh saat lahir. Siapapun yang sejak lahir menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui apakah penerapan kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, Bukubuku, Artikel-artikel, dan Perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penulis memperoleh data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini melalui studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, artikel-artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kewarganegaraan ganda terbatas pada batas usia 21 tahun atau sudah menikah kurang tepat karean pada usia tersebut anka belum bisa menetukan pilihan sendiri dengan pemikiran yang matang. Penulis menyarankan Pertimbangan hingga usia 30 tahun hal ini didasarkan pada pemikiran pemberian perlindungan kepada anak tersebut, misal apabila anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2, akan lebih menguntungkan bagi yang bersangkutan, karena di usia 30 tahun pada umumnya sudah bekerja dan mapan sehingga sudah mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus dibiyai oleh kedua orang tuanya. Selain dari pada itu pada usia ini seseorang telah mencapai kematangan jiwa sehingga mampu untuk mampu untuk menentukan pilihannya sendiri. dan jika memungkinkan kewarganegaraan ganda sepatutnya bisa secara sepenuhnya yang sejalan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

---

In order to know who has the right to be Indonesian citizen, we should take a look at the early citizenship concept at Indonesian Constitution where it's written that 'the people that consider as Indonesian citizen are the Indonesian natives and other country's people that are legalized by UUD 1945 as the citizens. Concept change of 'Indonesian Natives' is caused by the discrimination of some specific groups, it is between Indonesian natives and people which are non natives based on racial and ethnicity.

At the moment, based on the Law No 12, 2006, we have different concept between 'Indonesian Native' and 'Native Citizens', as found on the Law No 12, 2006, Section 2, and the explanation is 'the people that consider as Indonesian natives are the Indonesians that become Indonesian Citizen since the born and never willing to accept other citizenship'. So the difference between 'Indonesian native' and Indonesian non native' at the moment is not based on the racial, but based on the citizenship status which is received at the moment of the born, whoever that is and never been willing to become other country's citizen.

This research aims to notice the background of the limited two citizenships base application at the Law no.12, 2006 about either has Indonesian Citizenship fulfilled the human rights protection or hasn't it. This research is a normative kind of law research. Normative law research is doctrinaire law research, also called as library research or document study.

In this normative kind of law research, the writer uses secondary kind of data. The secondary kind of data is gained by some facts that are written at the documents, books, articles, and laws related to the research topic. The writer got the secondary data of this normative law research through the document study, specifically by reading, learning, noting books and articles from the internet, and the state laws / regulations which closely related to the main problems at this law writing.

The writer can conclude that limitation two citizenships in the age of 21 or marriage status is not exactly right, because at that age, people can not really make their own decision with the mature thought. The writer suggests the reconsideration to the age of 30, this suggestion is based on the protection given to the person, as an example, the person which has two citizenships wants to continue studying at the higher level ( Strata 2 is the common example), it will be more advantage. Because at that age, people usually already able to fulfilled their own necessary instead of depend on their parents. In spite of that, people at that age are mature enough to make their own decision, and if it's possible, two citizenships can be absolutely suitable to the human rights principle."

"Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak.

---

Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others.

Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution.

This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense.

The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify."