Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perllaku pengguna E-Registration Pajak terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasllan Orang Pribadi di DKI Jakarta. Variabel-varlabel yang mempengaruhi perilaku Subyek Pajak dalam menggunakan E-Registration adalah persepsi manfaat, kemudahan, norma subyektif dan kemampuan mengontrol Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskrlptlf dengan menyajikan hasil penelitlan ke dalam tabel-tabel dlstrlbusl frekuensi dengan persentase untuk masing-masing kelompok. Kemudian dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan data statlstik yang ada untuk menghitung potensi jumlah Wajlb Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Pajak Penghasilan Orang Prlbadi dl DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dlsimpulkan bahwa persepsi manfaat, kemudahan, norma subyektif dan kemampuan mengontrol dapat mempengaruhl perilaku Subyek Pajak untuk mau menggunakan E-Registration. Kemudian perilaku Subyek Pajak yang mau menggunakan E-Registration dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Prlbadi terdaftar dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di DKI Jakarta."

"Diterapkannya e-registration bertujuan untuk kemudahan wajib pajak maupun fiskus, namun pendaftar masih cenderung menggunakan sistem lama yaitu datang langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan sistem pendaftaran NPWP secara online melalui website (e-registration) pada KPP Pratama Depok Cimanggis serta menganalisis hambatannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang konstan sejak sistem e-registration dilaksanakan antara potensi wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang terdaftar. Faktor penghambat yang didapati berupa data fiktif, kurangnya sosialisasi, dan jaringan internet yang tidak memadai serta kesalahan pengiriman.

---

E-registration was applied with the purpose of providing easier access for both tax payer and fiscus, but tax identity number registrant still tends to use the old system. The purpose of this research is to analyze the execution of tax identity number registration online system through website on tax office Pratama Depok Cimanggis and its obstacles. This research is qualitative used in-depth interview as data collection technique. As the result, there is constant gap between potential tax payer registrant that is using e-registration and the realization. Obstacles found in e-registration system are fictitious data, not enough socialization, not sufficient internet connection and error in shipping."

"ABSTRAKE-Filing merupakan bentuk penerapan e-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterapkan selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi satu dekade kebijakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dengan e-Filing studi di wilayah Jabodetabek dengan menguji indikator evaluasi William N. Dunn untuk periode 2008 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Jabodetabek, dilengkapi dengan wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan indikator evaluasi William N. Dunn, sehingga dinyatakan berhasil.

---

ABSTRACTE Filing is a form of the implementation of e Government by the Directorate General of Taxation which has been applied for more than 10 years. This study aims to evaluate a decade of the policy of reporting annual income tax return of individual with e Filing study in Jabodetabek area by testing the evaluation indicators of William N. Dunn for the period 2008 to 2017. This study uses quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires distributed online to individual taxpayers domiciled in Jabodetabek, equipped with in depth interviews, and library research. The results of the study indicate that the policy has been in accordance with the evaluation indicator of William N. Dunn, so declared successful."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara kualitas informasi dan kualitas sistem dengan kepuasan pembayar pajak ketika menggunakan sistem efiling serta untuk meneliti kesiapan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya bagian sistem informasi, mengenai pelaksanaan sistem e-filing. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Model pengukuran yang digunakan adalah updated model DeLone dan McLean (2003). Hasil penelitian ini adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pembayar pajak sementara kualitas informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan. Hasil penelitian yang kedua adalah pihak DJP telah siap mengenai pelaksanaan sistem e-filing di Indonesia meskipun masih memiliki beberapa kekurangan.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between information quality and system quality with taxpayers’ satisfaction when using the e-filing system and to know the readiness of the Directorate General of Taxation (DJP), particularly the information system, about the implementation of the e-filing system. This research is a quantitative approach. Measurement model used in this study is the updated model of DeLone and McLean (2003).

First result of this study is system quality has significant impact to taxpayers’ satisfaction while information quality has not. The second result of this study is the DJP has been prepared on the implementation of the e-filing system in Indonesia, although it still has some shortcomings."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pegawai golongan II di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan kepatuhan formal dan material. Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis hubungan antara demografi responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan dengan kepatuhan wajib pajak.Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 150 responden yang diambil secara acak sederhana. Data kepatuhan wajib pajak diperoleh dari data sekunder dengan melihat data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Wawancara dengan pimpinan dan wajib pajak juga dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui hubungan antara demografi responden digunakan analisis tabulasi silang dan Chi square.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara jika dilihat secara material, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu terlihat dari tidak adanya laporan pajak atas penghasilan tambahan dari Wajib Pajak.Temuan lain menunjukkan bahwa faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, faktor demografi tidak dapat menjadi prediktor yang valid untuk melihat patuh tidaknya wajib pajak, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara langsung dari pimpinan terhadap para pegawai agar memahami peraturan-peraturan perpajakan khususnya yang terkait dengan penghasilan tambahan. Sosialisasi secara langsung perlu lebih diprioritaskan karena akan lebih efektif jika dibandingkan dengan melalui intranet. Perlu pula dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak internal KPP dan didukung dengan pemberlakuan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.Selain itu, juga penting dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan melibatkan faktor-faktor internal maupun eksternal individu.

---

This research aims to identify compliance of second rank employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office. Taxpayer compliance is reviewed based on formal and material compliances. This research also seeks to analyze correlation between respondent demographic profiles consisting of sex, age, education, status, work length, and rank with taxpayer compliance.The research employs descriptive quantitative method engaging 150 respondents taken by simple random. Data of taxpayer compliance is obtained from secondary data by reviewing data of Tax Return (SPT) submission. Interviews with directors and taxpayers are also carried out to confirm research result. Descriptive analysis is employed to identify taxpayer compliance level, while to identify correlation between respondent demography, cross-tabulation and Chi square analysis are employed.Results of this research indicates that formally, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office have high compliance in fulfilling their tax obligation. While if materially reviewed, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office are not compliant in fulfilling their tax obligation. Since there is no tax report on additional income from Taxpayers.Other finding indicates that demographic factors consisting of sex, age, education, status, work length, and rank do not have correlation with taxpayer compliance. Therefore, demographic factors may not become valid predictors to review the taxpayer compliance, particularly in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office.Based on findings in this research, there is a need for socialization and development directly from leaders to employees in order to comply with tax rulings especially related to additional income. Direct socialization is necessary to be put as a priority as it would be more effective compared to socialization via intranet. There is also a need to establish a special team assigned to inspect internal taxpayers KPP and supported by sanction decisively imposed in compliance with the applicable regulation. In addition, it is necessary to conduct follow up studies with quantitative approach to identify factors influencing compliance of employees in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office by involving individual internal and external factors."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi ekspatriat menggunakan metode e-Filing untuk pelaporan pajak tahun 2021. Diskusi berfokus pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan untuk pelaporan pajak pada tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi spesifiknya untuk ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Subyek pembahasan adalah dua ekspatriat Jepang yang bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan referensi kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan evaluasi pada laporan magang ini, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ekspatriat yang dilakukan pada tahun pajak 2021 telah sesuai dengan tiga kriteria pelaporan, Lengkap, Jelas, dan Benar, demikian pula dengan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri terhadap aktivitas magang di Chera Solutions yang dilakukan penulis selama empat bulan kebelakang.

---

This internship report evaluates the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers using the e-Filing method for the 2021 tax return reporting. The discussion focused on the reporting process of the annual income tax return that was conducted for the taxation year 2021 for individual taxpayers specifically for expatriates that lives and works in Indonesia. The subject for the discussion is two Japanese expatriates that both live and receive income from Indonesia. The evaluation is conducted with reference to the applicable taxation rules and regulation in Indonesia, such as the Ministry of Finance Decree, Law of Republic Indonesia, as well as the Regulation of The Director General of Taxation. Based on the evaluation in this internship report, the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers that was conducted for the taxation year 2021 is in accordance with the three criteria of reporting, Complete, Clear and Correct, as well as with other applicable taxation regulations. This internship report also discusses the self- reflection towards the internship activities in Chera Solutions that the author has conduct for the past four months."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala baik dari wajib pajak yang membuat wajib pajak tidak menggunakan fasilitas E-filing untuk pelaporan SPT Masa nya maupun dari KPP PMA 6 serta strategi optimalisasi terkait pelaporan SPT Masa secara E-filing. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni kendala kendala yang dialami wajib pajak antara lain, ketidaktahuan wajib pajak akan fasilitas tersebut, failure system, Keamanan Data, serta kelengkapan fitur dari E-filing untuk SPT Masa itu sendiri. strategi optimalisasi yang dilakukan oleh KPP PMA 6 untuk menanggulangi kendala tersebut adalah sosialisasi yang lebih baik di tahun 2018 serta pengelompokan wajib pajak dengan kriteria SPT nya berstatus Nihil dan/atau berada di luar Jabodetabek.

---

ABSTRACTThis research aims to identify constraints either from tax payers and KPP PMA 6 which is make tax payers do not use E filing facility for reporting their Witholding Tax KPP PMA 6 as well as the strategy of optimization of such reporting Witholding Tax Form rusing E filing . This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. the research approach used is a qualitative research approach. The results of this research namely the constraints experienced by taxpayers, among others, ignorance of tax payers will be such facilities, failure of system, Data security, as well as the completeness of the features of E filing for SPT Period itself. strategy optimization carried out by KPP PMA 6 for tackling the barriers is a better socialization in 2018 as well as grouping of taxpayers with criteria Such as their Witholding Tax Form status as Null and or is outside of Jabodetabek."

"Masyarakat memerlukan pelayanan publik yang berkualitas untuk membantu proses mereka dalam melancarkan segala urusannya. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang baik tentu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tersebut berguna bagi keberlangsungan negara karena mayoritas pembangunan nasional di Indonesia menggunakan sumber dana dari perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan DJP terhadap tingkat kepercayaan WP. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dimana peneliti mendapatkan 146 responden melalui penyebaran kuesioner dengan teknik non-probability sampling. Data yang berasal dari jawaban terbuka dan wawancara diolah secara deskriptif guna memperkaya analisis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan DJP berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan WPOP DKI Jakarta sebesar 78,3%.

---

Every citizen needs a certain quality public services to assist their processes in expediting all their affairs. Therefore, the government as the organizer of public services continues to strive to improve the quality of public services. Good service quality can certainly increase the level of public trust which will then indirectly affect increasing tax compliance. This tax compliance is useful for the sustainability of the country because the majority of national development in Indonesia uses fund source from taxation. This study aims to analyze the effect of DGT service quality on the level of trustworthiness of taxpayers. This research approach is a quantitative approach where researcher got 146 respondents through spreading questionnaires with non-probability sampling technique. Collected data from open-ended answers and interviews were processed descriptively to enrich the analysis. This study obtained the results that DGT's service quality had an effect on the trust level of DKI Jakarta’s individual taxpayers by 78.3%."

"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

---

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."