Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngctahui pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kelja, dan Pengembangan Karir terhadap Kincija pegawai Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl. Dalam rangka pencapaian kinerja yang baik, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan, maka peran sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas moral, pribadi, serta dedikasi yang tinggi sangatlah dibutuhkan. Ha! ini dinilai sangat penting agar organisasi mampu bcradaptasi scrta bergarak cepat dalam mcnghadapi perubahan lingkungan yang begitu dinamis. Seperti halnya persaingan global yang ketat, perkcmbangan teknologi yang berubah dengan cepat, perubahan demografi, fluktuasi ekonomi dan kondisi-kondisi dinamis lainnya. Penelitian ini menggunakan Teknik Probabilily Sampling yakni dengan teknik sampling jenuh, maksudnya adalah teknik penentuan sampel bila semua anggotn populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009 : 122), tujuan dalam penelitian ini adalah ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian jumlah sampel yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari populasi yang benjumlah 84 orang sekaligus sebagai sampel uji coba insfrumen penclitian untuk kcperluan validitas dan reliabilitas. Data dikumpulkan dengan menggunakan kucsioner berskala linkert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisa data juga dilakukan dcngan menggunakan alat slatislik korelasi Spearman's Rho (Supmnto, 2001: 310), yaitu memanfaatkan perangkat Statis1icaIProducf and Service Solurion (SPSS)17,0 for Windows untuk mengetahui tingkat kontribusi atau pengaruh (R2) antara variabel kompensasi, kcpuasan kerja dan pengembangan karir terhadap variabel kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir baik secara sendiri-sendili maupun bersama-sama, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Rl. Artinya, semakin balk kompcnsasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir, maka kinerja pegawai dapat meningkat. Sebaliknya, semakin bumk/rendah kompensasi,kepuasan kerja dan pengembangan karir, maka kinerja pegawai juga semakin rendah.menurun. Dengan demikian, Kinerja pegawai dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki sistem pemberian kompensasi, mcmperhatikan kcpuasan ke1ja pegawai serta pcngembangan karir yang jelas dan terarah. Berdasarkan temuan tersebut, maka dalam hal sistem pemberian kompensasi hams Icbih diperhatikan lagi baik menyangkut gaji, inscntif maupun tunjangan lainnya. Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi secara cermat mengenai kebijakan-kebiakan kompensasi yang telah diimplementasikan, dan bila perlu melakukan studi banding dengan instansi-instansi lain agar kompensasi yang diterapkan dapat memenuhi keadilan eksternal pegawai. Begitu pula dalam hal kepuasan Icenja, apabila pam pegawai telah merasa puas dan memsa dihargai atas apa yang telah dikerjakannya, maka sudah pasti hal tersebut dapat meningkatkan kincrjanya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan karir,organisasi perlu memperhatikan tingkat prestasi tiap-tiap pegawai dalam rangka pemenuhan hak pegawai untuk mendapatkan kesempatan ke jenjang karir yang lebih tinggi, tentunya dengan tidak mcngesampingkan syarat atau ketentuan adminisuatif yang berlaku. Serta keterbukaan atas informasi perencanaan dan pengembangan diri pegawai (terkait dengan karir) pasti akan memberikan stimulus positif kcpada para pegawai, agar mcreka termotivasi untuk berkinerja lebih baik lagi dan bcrsaing secara sehat.

---

The purpose of this study is to investigate the influence of Compensation, Job Satisfaction, and Career Development to the Performance of Directorate General of Laws and Regulations Officer of Ministry of Justice and Human Rights Affairs Republic of Indonesia. In order to achieve good performance, and to support the stable implementation of the duties and functions of the Directorate General of Laws and Regulations, the role of professional human resources, moral integrity, personality, and excellent dedication therefore are perfectly needed. This is considered very important that the organization is able to adapt and has a chance to response quickly in order to face such a dynamic environmental changes. The organization also has to deal with the tight global competition, fast technological developments, changing of demographics, economic fluctuations and others dynamic conditions.

These studies use Probability Sampling Technique i.e. with saturated sampling techniques, which meant that if all members of the population is used as a sample (Sugiyono, 2009: 122), this research aims to make generalizations with a very small error. Another term of saturated sample is census, where all members of the population are being sampled. Thus the number of samples obtained for these studies originated from a population which amounts to 84 people as well as sample testing of research instruments for the purposes of validity and reliability. Data was collected using questionaires linkext scaled that has been tested for validity and reliability. Data analysis was also carried out using Spearmatrs Rho correlation statistics (Supranto, 2001: 310), i.c. utilizing the device of Statistical Produc! and Service Solution (SPSS) 170 from Wmdows to determine the level of contributions or the influence of (R2) between the variable compensation, job satisfaction and career development of perfommance variables.

Results showed that compensation, job satisfaction and career development either individually or together, have a positive and significant intluence on the officer perfomaancc at the Directorate General of Laws and Regulations Ministry of Justice and Iluman Rights Republic of Indonesia. This means that the better circumstances of the compensation, job satisfaction and cancer development, the better it can increase employee performance. Converscly, the worse of /low compensation, job satisfaction and career development, the performance of employees would be also lower/ decreased. Therefore, employee performance can be developed by improving the compensation system, by paying attention to employee satisfaction and by a transparent and well directed career development.

Based on these Endings, it is in terms of the grant system should further be noted again both related to salary, incentives and other allowances. The management needs to do a caretirl evaluation of compensation policies that have been implemented, and if necessary conduct a comparative study with other institutions/agencies so that the compensation which is applied could meet the oficial's extemal justice. Similarly, in terms of job satisfaction, if the employee has satisfied and feel appreciated for what he has done, then surely it can improve their performance. Further associated with career development, organization needs to consider the level of achievement of each employee in the context of fulfilling the rights of employees to get the opportunity to pursue higher career, certainly with not waive the requirement or administrative provisions in force. In addition, disclosure of information of planning and employee self-development(related to his career) would provide a positive stimulus to employees, so they are motivated to perform better and compete in a healthy manner."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir dan kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Secara teoritik pengembangan karir didefinisikan sebagai usaha merespons kebutuhan karir karyawan dengan menyediakan program-program untuk memenuhi kebutuhan karir individu bagi pengembangan dirinya sekarang dan di masa depan melalui tahap eksplorasi, penanaman, perawatan, dan pelepasan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan kepada pegawai atas pekerjaan yang dilakukan yang meliputi: gaji, insentif, dan tunjangan. Motivasi kerja adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan pegawai untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik melalui rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, kreatif-inovatif, waktu penyelesaian tugas, dan keinginan menjadi yang terbaik.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel 89 pegawai yang diambil dengan teknik acak sederhana. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensial dengan regresi dan korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan kompensasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Artinya, semakin baik pengembangan karir dan kompensasi, maka semakin tinggi motivasi keija karyawan, dan sebaliknya semakin buruk pengembangan karir dan kompensasi, maka semakin rendah motivasi keija. Dengan demikian, motivasi kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pengembangan karir dan kompensasi.Berdasarkan temuan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan karir perlu diperbaiki antara lain dengan menyediakan bimbingan dan konseling karir, rotasi jabatan, pengembangan pegawai, sistem penghargaan, dan perencanaan pensiun. Kompensasi juga perlu diperbaiki baik menyangkut gaji, insentif maupun tunjangan. Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi secara cermat kebijakan- kebijakan kompensasi yang telah diimplementasikan dan melakukan studi banding dengan instansi-instansi lain agar kompensasi yang diterapkan dapat memenuhi keadilan eksternal pegawai.

---

This research was aimed to examine the influence of career development and compensation on officer’s work motivation at Directorate General for Legislation Regulation Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Theoretically career development defined as the effort to response employee’s career need with provide the programs to fulfill individual career need for present andfuture self development through eiploration, establishment, maintenance, and disengagement. Compensation is the reward that giving to officer for its job that done involves: salary, incentive, and allowance. While work motivation is the drive, want and officer's redness level to performing effort for attain the besi achievement through responsibility, consideration to the risk, feedback, creative-innovative, time to finished the task, and drive to achieve the besi.

This research used survey melhod with 89 officers that taken with random sampling technique. Data collected with questionnaire that was tested with validily atid reliability. Research data analyzed descriptively and interferential statistics with regressions and correlations.

The result of research show that career development and compensation as well as partially or simultaneously had positive and significant effect on officer 's work motivation at Directorate General for Legislation Regulation Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This is mean, better in career development and compensation, then higher officer 's work motivation, and otherwise more bad in compensation and compensation, then lower officer ’s work motivation. Therefore, officer ’s work motivation can be improved with improving career development and compensation.

Based on these findings, then the implementation of career development need to improved with providing career guiding and counseling, job rotation, employee development, reward systern and career planning. Compensation also need to improved as well as relate to salary, incentive or allowance. Management party need to performing accurately evaluation about the compensation policy that was implemented and to do bran marking with another inslitutions in order to the compensation that implemented can meet the officer 's external equality."

"Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan mengembangka nilai-nilai budaya organisasi yang merupakan pola terpadu dari tingkah Iaku individu dalam organisasi, bagaimana cara pegawai bekerja dan bertingkah laku diharapkan turut serta memberikan kepuasan kerja kepada pegawai. Demikian pula dengan kompensasi yang telah diterima oleh pegawai diharapkan dapat mewujudkan kepuasan kepuasan kerja bagi para pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Disamping itu, pendidikan terakhir, masa kerja, umur, golongan, jenis kelamin, dan status juga turut dianalisis tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai.Melalui penelitian ini dicari korelasi pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Karena itu hipotesis ini dibuat untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel- variabel bebas ; budaya organisasi dan kompensasi terhadap variabel terikat : kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maka dilakukan pengujian statistik untuk mengukur seberapa besar kaitan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows.Populasi penelitian ini ialah para pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang meliputi stat dan pimpinannya, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi, dengan jumlah keseluruhan 372 orang. Karena banyaknya populasi tersebut, maka penelitian dilakukan dengan menarik sampel yang menggunakan teknik sampling Sratified Random Sampling.Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/ signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata / signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori sangat kuat.Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja Iebih besar daripada tingkat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu menerapkan kebijakan mengenai sistem kompensasi yang pada dasarnya mengatur pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai, insentif yang diukur berdasarkan bobot, tingkat kesulitan, tanggung jawab dan resiko pekerjaan, sistem promosi yang terbuka dan lebih mengutamakan kompetensi Menciptakan sistem komunikasi yang baik, antara sesama bawahan maupun atasan dengan bawahan sehingga setiap aspirasi penting yang muncul dapat segera mendapatkan perhatian dan mendapatkan solusi yang memuaskan semua pegawai.

---

This research aims to examine the influence of culture of organization and compensation on employee?s job satisfaction in the General Directorate of Common Law Administration Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Base on the development of cultures of organization, the way the employee?s behave is expected to give significant contribution for job satisfaction in the office.

This research is trying to find correlation of culture of organization and compensation on officer?s job satisfaction. A hypothesis of the research is there is a significant influence between dependent and independent variables. The method which is used in this research is descriptive analytics. To measure the degree of correlation between those variables SPSS for windows is used.

The population of the research is the all of the employee in the directorate, staffs and functionaries from the lowest level to the highest. Total population is xxx. Because of the amount of the population, in this research sample is determined by stratified random sampling.

Culture of organization has positive and significant influence in the directorate. Beside, the influence is categorized as strong. Compensation has positive and significant influence on job satisfaction and it is also categorized as strong. Culture of organization and compensation concurrently has strong and positive influential and it is categorized as strong.

The result of the research shows that the degree of influence of compensation is bigger than the influence of culture of organization in the office. It is suggested that the directorate applies remuneration system which is suitable for their needs. The incentive must be considered base on difficulty, responsibility, risk of the work, and open and skilfiil promotion scheme. It is also suggested to create good communication system."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung oleh tenaga yang kompeten, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan yang diperoleh dalam sebuah pekerjaan atau situasi dalam organisasi. Indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich yang menyatakan bahwa Kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki karyawan, keseluruhan karyawan, dan kelompok karyawan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan studi kepustakaan untuk mempelajari secara mendalam dengan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur baik buku-buku, peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perancang peraturan perundang-undangan yang berjumlah 72 pegawai. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap pertanyaan kuesioner. Pengujian validitas menggunakan content validity dengan rumus Spearman Rho. Pengujian reabilitas dilakukan internal consistency dengan rumus Cronbach's Alpha. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel selanjutnya dilakukan analisis data. Terhadap tiap butir indikator dilakukan analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan makin tinggi pengalaman maka makin tinggi kompetensi dan makin banyak pelatihan akan makin tinggi pula kompetensinya Vll Universitas Indonesia Analisis statistik menunjukkan: pengalaman kerja mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan koefisien determinasi mencerminkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 0,763 atau 76,3%. Terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, sehingga semakin baik pelatihan maka semakin tinggi kompetensi, koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,060 atau 6,0%. Terhadap pengalaman keija dan pelatihan secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang, sehingga semakin baik pengalaman keija dan pelatihan. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi pengalaman keija dan pelatihan secara bersama­ sama terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan adalah 0,763 atau 76,3%. Dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang perlu dilaksanakan rolling (mutasi) perancang untuk meningkatkan pengalaman dan pengembangan focus group discussion (FGD) dengan topik tertentu yang diikuti oleh perancang yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun perancang yang bertugas di instansi lain.

---

With the enactment of Law Number 10 Year 2004 on the establishment legislation, the role of legislation designer has a duty to prepare, formulate and discuss the draft legislation is needed. However, the preparation of legislation not supported by competent personnel, both quantitatively and qualitatively in completing the preparation of legislation. This study aimed to investigate the influence of experience and training towards competency legislation designer.

Literature review indicates that competence is influenced by experience and training gained in a job or situation in the organization. Indicators of competence refers to Dave Ulrich's opinion stating that competency are represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees.

Data collection techniques used in this research is field research by distributing questionnaires to the respondents, and literature studies to examine in depth by citing the theories of a number of good literature, books, laws and regulations. The population in this study was the designer of legislation which amounts to 72 employees. Prior to Conducting the analysis, first tested the validity and reliability of the questionnaire questions. Testing the validity of using content validity according to the formula of Spearman Rho. Internal consistency reliability testing conducted with Cronbach's alpha formula.

Having declared valid and reliable instrument is then performed data analysis. Against each item indicator of frequency distribution analysis. The results showed the higher the higher the competence of experience and more training will be higher the competency.

Statistical analysis showed: work experience has a positive relationship with the designer of competency legislation and determination coefficient reflects the contribution of independent variable on the dependent variable that is equal to 0. 763 or 76.3%. There is a positive relationship between training designers with competence of legislation, so the better the training, the higher the competence, determination coefficient reflects ·how much the contribution of independent variables on the dependent variable of 0.060 or 6.0%. On work experience and training together has a positive relationship with the competence of the designer, so that more and better work experience and training. The coefficient of determination which indicates the contribution of work experience and training together on the competence of regulatory legislation is 0.763 or 76.3%."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompensasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja terhadap aircrew turnover intention pada direktorat kepolisian udara. Personel aircrew meliputi pilot, pramugari, dan mekanik yang keberadaannya sangat penting untuk mendukung fungsi operasional kepolisian di Indonesia. Aircrew turnover intention dapat mempengaruhi efektivitas direktorat kepolisian udara khususnya dalam memberikan pelayanan kepada unit operasional di lingkungan organisasi kepolisian. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 222 aircrew yang terdiri dari pilot,pramugari dan tenaga mekanik di direktorat kepolisian udara. Sampel tersebut dipilih menggunakan Teknik purposip random sampling sederhana dari populasi total aircrew yang ada pada direktorat kepolisian udara. Pengumpulan data untuk kompensasi, pengembangan karir, kepuasan kerja dan turnover intention menggunakan skala Likert dengan 5 skala. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap turnover intention pada direktorat kepolisian udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir mempunyai korelasi yang paling kuat terhadap turnover intention(r= 0.619;p <0.05). Sementara kompensasi menunjukkan korelasi yang lemah terhadap turnover intention (r= 0.243; p<0.000) dan kepuasan kerja juga menunjukkan pengaruh yang lemah terhadap turnover intention (r=0.090; p<0.06). Secara keselurhan kompensasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja memberikan kontribusi sebesar 79.7% terhadap aircrew turnover intention (R adjusted square= 0.797; p< 0.05). Kesimpulan bahwa kebijakan pengembangan karir dan kompensasi untuk aircrew perlu dikembangkan yang berbeda dengan karakteristik peraturan pegawai negeri pada umumnya. Untuk menghindari turnover intention, kebijakan pengembangan karir dan kompensasi harus menarik dan kompetitip untuk menjaga agar tenaga aircrew dapat dipertahankan bekerja pada direktorat kepolisian udara. Kebijakan pengembangan karir aircrew dan kompensasinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja dan kompetensi aircrew.

---

This research was undertaken to investigate the effect of compensation, career development and job satisfaction toward the aircrew turnover intention at directorate of air police. Aircrew consists of pilots, stewardess and mechanics were important to support the operational function of the police within the country. Aircrew turnover intention could affect the effectiveness the directorate of air police especially to serve the other unit operational functions within the police organization. The sample involved 222 aircrew which consisted of pilot, stewardess and mechanics at the directorate of air police. The samples were selected using simple purposive random sampling technique. The collection of data for compensation, career development, job satisfaction and turnover intention used questionnaire with Likert five scales. Multiple regression analysis was employed to examine the effect compensation, career development, and job satisfaction to the aircrew turnover intention at directorate of air police. The results showed that career development had the strongest significant correlation with the aircrew turnover intention (r=0.619; p< 0.05). While the compensation indicated a weak correlation to the aircrew turnover intention (r= 0.243; p< 0.000) and the job satisfaction had also weak correlation to the aircrew turnover intention (r= 0.090; p< 0.006). The overall contribution of compensation, career development and job satisfaction to the aircrew turnover intention was 79.7% (R adjusted square= 0.797; p< 0.05). It could be concluded that career development and compensation policy for aircrew should be developed which is different from the characteristic of public employees in general. To avoid the aircrew turnover intention, the career development and compensation policy should be attracted and competitive to retain the aircrew working at directorate of air police. The overall policy for aircrew career development and compensation will lead to the improvement of aircrew job satisfaction."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan.

---

The primary aim of this research is to examine the impact of organizational culture on employee performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. This research used Quantitative approach and Quantitative methode. Data collection is by spreading questioner to 28 employee at Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The result showed that the impact of organizational culture on employe performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia is positive and significant. This showed that organizational culture had the role on improving job effectivity that have been hoped."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Pelatihan, Kecerdasan Emosional terhadap Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang HAM merupakan salah satu faktor pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pelatihan dan Kercerdasan Emosional merupakan faktor penting untuk diketahui mengingat erat kaitanya dengan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang HAM.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wilson, pelatihan adalah instruksi yang menekankan pada pekerjaan yang spesifik. Sedangkan James D.A Parker mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional sangat berkaitan dengan pekerjaan.Fokus pada penelitian ini adalah Variabel Pelatihan dan Kecerdasan Emosional dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 73 responden, dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan HAM yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI dinilai baik, kecerdasan emosional tergolong tinggi dan kompetensi di bidang HAM tergolong cukup.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pelatihan dengan Kompetensi di bidang HAM para pegawai yang mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.Adanya hubungan positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin buruk pelaksanaan pelatihan HAM maka semakin rendah kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang mengikuti pelatihan HAM Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kompetensi di bidang HAM para pegawai yang pernah mengikuti pelatihan HAM. Adanya hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosionai, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin rendah keoerdasan emosional maka semakin rendah kompetensii bidang HAM pegawai yang pemah mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yaitu bahwa pelaksanan pelatihan HAM bagi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu dipertahankan atau bahkan disempurnakan karena eksistensinya berpengaruh positif dan signitikan terhadap kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang bersangkutan. Upaya penyempurnaan antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur, metode, kurikulum, dan fasilitas yang sudah ada, khususnya bagian-bagian dari empat komponen tersebut yang masih dinilai kurang begitu memadai oleh para pegawai.Kecerdasan emosional pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu ditingkatkan karena terbukti memiliki hubungan dan kontribusi positif terhadap kompetensi di bidang pada pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara otodidak melalui Iiteratur-literatur mengenai kecerdasan emosional atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional, baik dengan biaya sendiri maupun atas dukungan organisasi/instransi.

---

The General Directorate of Human Rights Protection, Department of Law and Human Rights in order to increase its employee's competency in human rights has done many training on human rights. However, until nowadays the result of those training is not identified significantly for the improvement of the employee's competency.

Competency as a capability owned by individual to support his/her organizational works does not appear swiftly. It is constructed from external and internal factors ofa person. Training is an external factor and emotional quotation is internal factor. Training and emotional quotation is according with Wilson statement, training is the instruction which focus on the specific activity. James D.A Parker said that emotional quotation is realted with tehe activity.

Relate to that assumptions, this research aims to examine the relation between training, emotional quotation with employee's competency in the directorate. Training and emotional quotation are important factors to explore because of its relation with employee's competence in order to increase employee's understanding on human rights.

This research chooses 73 respondents collected from employee who has followed human rights training. The method of descriptive and correlation are used and the result shows that training has a positive and significant correlation with employee's competency and the contribution is 21.4%. Emotional quotation also shows positive and signiticant correlation on employees competency and the contribution is 31.5%. Both independent variables show contribution at the rate of 31.5%. lt indicates that there is 55.3% contribution from other factors, which are level of education, working experience, leadership, career opportunity, motivation of work, and culture of organization.

Base on the result, it can be concluded that generally the implementation of training which has been followed by the employee in the directorate is fair, emotional quotation is high, and competency in human rights is fair. Hence, in the future training in the directorate should be improved. Emotional quotation can be increased by reading literature and special training."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.

---

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."