Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 191540 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fiki Ikrom Ibrahim
"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34690
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudiarto Sumarwono
"Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.
Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
D1967
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Nurfitriana
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan
transformasional terhadap komitmen karyawan dalam menjalankan reformasi
birokrasi. Penelitian dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Jakarta
dengan jumlah sampel sebanyak 163 yang merupakan pegawai dari organisasi
tersebut. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan
transformasional adalah kuesioner Multifactor Leadership Questionnaires
(MLQ5X), dan kuesioner komitmen perubahan yang dikembangkan oleh
Herscovitch dan Meyer (2002) untuk mengukur komitmen karyawan terhadap
reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen karyawan
terhadap reformasi birokrasi dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinan
transformasional. Kepemimpinan transformasional juga berpengaruh secara
signifikan terhadap komponen affective commitment to change dan normative
commitment to change, sedangkan kepemimpinan transformasional tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap continuance commitment to change. Hasil
penelitian ini menyarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai
pengaruh gaya kepemimpinan yang lain yaitu, kepemimpinan transaksional,
laissez-faire, servant leadership, dan change leadership terhadap komitmen
karyawan dalam menjalankan reformasi birokrasi.

ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of transformational leadership toward
commitment to bureaucracy reformation. The research was held in one of the public
sector organization in Jakarta with the 163 employees of the organization used for the
sample. The Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) was used to measure
transformational leadership and questionnaires developed by Herscovitch and Meyer
(2002) was used to measure commitment to bureaucracy reformation. The results showed
that commitment to bureucracy reformation was significantly influenced by
transformational leadership. The transformational leadership also has significant
influence on affective and normative commitment to change, whereas transformational
leadership has no significant influence on continuance commitment to change. The study
suggests conducting more analyses about the influence of other leadership style
(transactional, laissez-faire, servant leadership, and change leadership) toward
commitment to bureaucracy reformation."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albrow, Martin
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989
352.63 ALB b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Prita Raska
"Skripsi ini membahas penerapan reformasi birokrasi yang memiliki peranan penting terhadap program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada setiap Instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dalam skripsi ini adalah pada pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang di laksanakan di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden dengan tujuan penelitian melihat efektivitas dalam pelaksanaan program-program akuntabilitas terkait dengan adanya salah satu capaian kinerja yang memiliki nilai buruk.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah positivis dengan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi berupa wawancara mendalam dengan lima informan yang memiliki pengetahuan dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden namun dalam pencapaian kinerja sudah akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian kinerja.

This thesis discusses the implementation of bureaucracy reform program leads to both Grand Design 2010-2025 Reforms on any Government Agencies in the Republic of Indonesia. The focus of this thesis is the strengthening of accountability in the achievement of program performance that is implementing in the Secretariat of the President Ministry of State Secretariat RI. Researcher interested in knowing how to strengthen implementation of performance accountability in the Secretariat of the President with the aim of research looking at the effectiveness of the implementation of accountability programs relating to the achievement of performance that one has a bad grade.
The research method used in this thesis is to use a positivist method by collecting data and information in the form of in-depth interviews with five informants who are have much knowledges in this study. The results of this study can be concluded that there still make an ineffectiveness in strengthening program implementation of performance accountability in the Secretariat of the President however in the achievement of performance have been accountable for the achievement of performance improvement.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Human being is unique as both an individual and social creature. This uniqueness then encourages people to behave dynamically and multi-dimension as well. This paper discusses the meaning , dimension, and reflection of the people behavior in term of organizational life in the public sector, the , the phenomenon that later is so called bureaucracy bahavior."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Sangadji
"ABSTRAK
Secara umum, Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh birokrasi di bidang kesehatan di Kotamadya Ambon memang telah membuka diri terhadap peluang partisipasi publik. Secara khusus, tujuan dari Disertasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi publik terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan di Kotamadya Ambon, secara riil telah dilaksanakan oleh pelaku pelayanan publik.
Lokasi penelitian adalah di Puskesmas Rawat Inap X dan Puskesmas Non Rawat Inap Y di Kota Ambon. Pemilihan Puskesmas dengan perbedaan Rawat Inap dan Non Rawat Inap didasari oleh asumsi penulis bahwa besar kemungkinan perbedaan status tersebut membawa dampak pada kualitas pelayanan publik.
Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa langkah pengumpulan data sebagai berikut :Pertama, studi sekunder dan wawancara dengan peneliti dalam topik penelitian sejenis untuk mendapatkan gambaran awal masalah Disertasi; Kedua, wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan kelompok pengunjung/pasien baik di Puskesmas Rawat Inap maupun Non Rawat Inap kemudian dijadikan informan dalam kegiatan wawancara mendalam. Ketiga, Selain melakukan wawancara mendalam, penulis dalam upaya menggali data lebih dalam, juga melakukan FGD dengan peserta yang mencakup wakil dari Kantor Dinas Kesehatan Ambon, Pejabat Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap) Karyawan Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap) Dokter Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap). Keempat, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni melihat realita pelayanan publik di Puskesmas sebagai salah satu sentra pelayanan publik di bidang kesehatan, maka diperlukan data kuantitatif melalui survei.
Melalui penelitian Disertasi ini, terungkap bahwa reformasi birokrasi di Kotamadya Ambon juga sudah banyak direalisasikan. Namun demikian, semua upaya realisasi reformasi birokrasi tersebut belum sepenuhnya berjalan. Beberapa aspek yang telah dicapai dalam derajat tertentu, antara lain adalah : Pertama, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon dalam derajat tertentu telah mengembangkan keterbukaan (transparency). Kedua, berkaitan dengan keterbukaan adalah kebertanggungjawaban (accountability). Ketiga, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon, khususnya dalam pelayanan publik bidang kesehatan, dalam batas-batas tertentu sudah mulai membangun aksesibilitas partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan. Keempat, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon, khususnya di bidang kesehatan,telah berupaya untuk tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Sementara itu, mengacu pada hasil penelitian Disertasi ini maka agen atau pengguna pelayanan masih belum mampu berpartisipasi secara aktif. Mereka hanya berpartisipasi secara pasif dan belum mampu mewujudkan diri mereka secara aktual sebagai ?active society?. Protes sosial (terbatas pada penyampaian keluhan dan pengaduan) memang ada tetapi hasil penelitian Disertasi ini hanya mengungkap bahwa protes-proses sosial itu hanya dilakukan secara sendiri-sendiri oleh individu-individu yang tidak puas terhadap pelayanan publik yang diterimanya.

ABSTRACT
In general, this dissertation aims to know how far bureaucracy in area of health in Municipality of Ambon had been exposing to opportunities of public participation. Specifically, the purpose of this dissertation is to know how far the public participation to public service in health in Ambon Municipality, actually have been carried out by the person responsible for public service.
The observation was done at the Inpatient health center X (Puskesmas Rawat Inap X) and non-Inpatient health center Y (Puskesmas non-Rawat Inap Y) in Ambon City. Health center election with a difference Inpatient and Non Inpatient based on the author?s assumption that the most likely of that status differences have an impact on the quality of public services.
This dissertation uses qualitative methods of data collection with a few steps as follows: First, secondary studies and interviews with researchers in similar research topics to get a preliminary description of the problem Dissertation; Second, in-depth interviews are conducted to some informants group visitors/ patients both in the Inpatient and Non-Inpatient Health Center and then made the informant in-depth interviews. Third, the addition in-depth interviews, the authors in an effort to dig deeper into the data, also conducted FGDs with participants including representatives from the Office of Health Office of Ambon, Officer Health Center (Inpatient and Non Inpatient) Employee Health Center (Inpatient and Non Inpatient) Medical Doctor Health Center (Inpatient and Non Inpatient). Fourth, related to the objectives to be achieved in this study, that seeing the reality of public service at the Health Center as one of the center of public services in health, we need quantitative data through surveys.
Through this dissertation research, it was revealed that the reform of the bureaucracy in Ambon also been many realized. However, all attempts at bureaucratic reform has not yet been realized fully operational. Some aspects that have been achieved in some degree, among other things: First, the public service bureaucracy in Ambon has developed a certain degree of openness (transparency).
Ambon Municipal Government considers that the public is the main stakeholders in the service. Second, openness is associated with accountability. Ambon Municipality has succeeded in increasing the accountability reporting responsibility to realize the various budget responsibilities, achievement in the development of public services by exploiting the role of mass media and other public information. Third, the bureaucracy of public services in the Municipality of Ambon, especially in public services in health, within certain limits, have started developing the accessibility of public participation through the complaint mechanism. Fourth, the public service bureaucracy in Ambon, particularly in the areas of health, has been oriented to try to be as strong, but must be more to the poor and less powerful.
Meanwhile, referring to the results of this dissertation research, then the agent or service users are still not able to actively participate. They only participate passively and not yet able to realize their actual self as ?active society.? Social protest (limited to the submission of grievances and complaints) do exist but the results of research in this dissertation reveal that the protest-social process is only done independently by individuals who are dissatisfied with public services received."
Depok: 2010
D914
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Slamet Wibowo
"Tesis ini tentang Corak Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Oleh Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Perhatian utama tesis ini adalah pada corak birokrasi yang terdapat dalam kegiatan penyidikan yang tergambar dalam hubungan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka, dan di antara penyidik itu sendiri. Fokus penelitian tentang corak birokrasi dalam Sat Indag Dit Reskrimsus sehubungan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak birokrasi yang terdapat di Sat Indag tersebut.
Tesis ini menunjukkan bahwa corak birokrasi yang terjadi di dalam kegiatan penyidikan oleh Sat Indag, terjadi sebagai suatu bentuk birokrasi dan patologi dalam birokrasi, dan dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan dalam berinteraksi sosial antara saksi, tersangka, dan penyidik Sat Indag. Corak birokrasi ini terbentuk dalam hierarki otoritas, adanya spesialisasi dan sistem peraturan, serta impersonalitas. Implikasinya, corak birokrasi yang ada seperti, pertama, tugas-tugas dibagi ke dalam berbagai posisi sebagai tugas resmi. Kedua, petugas diorganisir secara hierarkis dengan rantai ketat perintah dari atas ke bawah. Ketiga, diciptakan pembagian kerja secara detail. Keempat, aturan mengatur semua perilaku dalam rangka pelaksanaan tugas. Kelima, personil dipilih atas dasar kompetensi. Dan keenam, jabatan kantor cenderung menjadi pekerja seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Birokrasi ini diperparah lagi dengan reward dan punishment yang belum dioperasionalkan dalam Sat Indag, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.

The thesis discusses bureaucratic patterns in investigating criminal act in industry and trade conducted by Sat Indag Dit Rekrim Sus (Industrial and Trade Section, Special Crime and Detective Directorate) Jakarta Metropolitan Regional Police. The main focus of the thesis is the bureaucratic patterns of investigation activities which drawn in the relationship between investigator and witness; investigator and suspect; and among investigators themselves. The writer employs ethnography method and collects data by conducting observation, involved-observation, and guided-interview in order to uncover the bureaucratic patterns in Sat Indag above.
The result of the thesis reveals that the bureaucratic patterns in investigation activities conducted by Sat Indag happen as a form of bureaucracy and pathology in bureaucracy. They are conducted by establishing relationship, communication and social interaction among witnesses, suspects and investigators of Sat Indag. The bureaucratic pattern is formed in the hierarchy of authority and there are specialization, system of rule and impersonality. There are some implications of such bureaucratic patterns. First, duties are divided into various positions as official duty. Second, personnel are hierarchically organized with a tight chain of command in a top-down way. Third, job distribution is created in a detail way. Fourth, regulations regulate all behavior in carrying out duties. Fifth, personnel are selected based upon their competence. And sixth, position in the office tends to be a position for life.
The bureaucracy is aggravated by the system of reward and punishment that has not been operationalized in Sat Indag Dit Reskrimsus resulting in higher emotional relationship among the personnel.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11974
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This writing take theme/topic with complexity about prolem which classic,fundamental,but regular actual .Be said to be classic because bureaucracy organization problem was worked through since antic greek era plato and Aristoteles....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"this article describes basic policies, planning and implementation strategy of bureaucracy reform in Civil Service Agency (BKN). The focus on the aspects, are institution, business process and human resources management, give massages that BKN as government institution that has responsibility in civil service management in Indonesia, has changed and try to improve in order to be better than before."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>