Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity."

"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.

---

This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."

"ABSTRACTMetode penghitungan PPN di Indonesia menggunakan metode kredit/invoice method dengan instrumen faktur pajak sebagai bukti pungutan dan pengkreditan PPN. Karena belum tersistem dan menggunakan kertas, faktur pajak rentan untuk dipalsukan untuk mengurangi beban pajak. Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Faktur Pajak Elektronik sebagai respon penyalahgunaan faktur pajak dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP dan fiskus. Setelah diimplementasikan lebih kurang empat tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Faktur Pajak Elektronik belum efektif karena masih ditemui faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pembaruan sistem adminstrasi pajak secara komprehensif sehingga masih memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbarui sistem secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menutup peluang kecurangan tersebut.

---

ABSTRACTThe method of calculating VAT in Indonesia using credit method invoice method with tax invoice as the evidence of levies and crediting of VAT. Because it has not been systemized and using paper, tax invoices are often misused to reduce the tax burden. In 2014, the Directorate General of Taxation issued an Electronic Tax Invoice policy in response to the misuse of tax invoices and aims to provide ease of administration for corporate taxpayes and tax authority. After being implemented for approximately four years, the Directorate General of Taxation still encounters the case of fictitious tax invoice in the e Tax Invoice system. This research uses qualitative research approach with descriptive research purposes. Data was collected by in depth interview and literature study. The results showed that, Electronic Tax Invoice policy has not been effective because it is still encountered fictitious tax invoice in e Invoice system. Directorate General of Taxation. The Directorate General of Taxation does not update the tax administration system comprehensively, so it still provides an opportunity to commit fraud. The Directorate General of Tax should update the system comprehensively and integrall,y so as to close the opportunity for such fraud."

"Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak.

---

This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub sudah melewati tahap-tahap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012. Kebijakan yang akan dikeluarkan telah melalui proses penelitian oleh Dinas Pelayaanan Pajak yang disesuaikan dengan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Gubernur.

---

Rural and suburban property tax exemption policy reduces the revenue potential of Jakarta and at the same time realized Rural and suburban property tax does not reach the target in the last two years. This study was conducted to describe how the policy formulation process exemption of the Rural and suburban property tax and the things behind this policy was created.

This research was conducted using qualitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and interviews.

This research outputs in mind that the formulation Pergub already passed stages according Governor Regulation Number 112 of 2012. Policies to be issued has been through a process of research by Tax State Agencies adapted to the concept of taxation up to stage approved by the Governor."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Pelayanan kedokteran keluarga merupakan bagian pelayanan kesehatan primer, adalah pelayanan kesehatan esensial dan merupakan kontak pertama masyarakat kepada sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan WHO tahun 2007, negara dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat memiliki anggaran yang kecil dalam pembiayaan kesehatannya. Pelayanan kedokteran keluarga memandang pasien bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan dengan keluarga dan komunitasnya, dilakukan dengan cara komprehensif, berkesinambungan, kontinu dan patient centered. Kementerian Kesehatan telah menyusun rancangan kebijakan pelayanan kedokteran keluarga sejak tahun 2010 dan masih berproses hingga saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak penyusunannya, maka dipandang perlu melakukan pengembangan terhadap rancangan tersebut.

---

Family medicine is a part of primary helath care, which a essential health care and being first contact to the health care system.According to WHO annual report in year of 2007, a country with a strong primary health care have a smaal amount for their country health budgetting. Family medicine treat the patient not only just an individual but also as a unity with the family and their community, by doing a comprehensif, sustainable, continu and patient centered. Ministry of Health of Republic of Indonesia has already design a family medicine policy in year of 2010 and still in process until nowadays. Regarding the developments in science and technology since its formulation, it is necessary to conduct development of the design."