Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah penyimpan dana yang berlaku di perbankan Indonesia dan penerapan prinsip perlindungan nasabah penyimpan dana terkait kasus antara PT Bank A Cabang Biak dengan Tn X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia perlindungan nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 cara yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Peraturan - peraturan yang memberikan perlindungan secara implisit antara lain terdapat dalam Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 khususnya pasal 29 37 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang OJK KUHPerdata pasal 1365 1367 1236 dan 1239 dan Peraturan peraturan Bank Indonesia terkait Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kegagalan.Terkait dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini disimpulkan bahwa PT Bank A Cabang Biak melanggar tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam melaksanakan transaksi yang diperintahkan nasabahnya Tn X sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 29 Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 PT Bank A Cabang Biak juga melanggar beberapa hak konsumen yang diatur dalam dalam pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu terjadinya kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kontrol internal di PT Bank A Cabang Biak pada waktu itu masih kurang efektif.

---

This thesis is about the arrangements of depositors protection that apply in the Indonesian banking and the implementation of the depositors protection principle related to the case between PT Bank A Biak Branch and Mr X. This study uses a normative legal research method which is by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms.This research concludes that protection of depositors in the Indonesian banking system is done by two ways implicitly and explicitly Some regulations that provide implicit protection are Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 article 29 37 in particular Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority Indonesian Civil Code article 1365 1367 1236 and 1239 and other related Bank Indonesia Regulations Meanwhile explicit protection is protection by the establishment of Indonesia Deposit Insurance Corporation which will guarantee customer deposits if a bank fails.Regarding to the case discussed in this research it can be concluded that PT Bank A Biak branch violated did not apply precautionary principles while executing transaction demanded by its customer Mr X which means that the bank did not comply to article 2 and 29 of Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 PT Bank A Biak branch also violated several consumer rights which is regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in particular article 4. The case also shows that the internal control of PT Bank A Biak Branch at that time was less effective."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."

"ABSTRAKNasabah Penyimpan, baik atas nama perorangan maupun badan hukum mempercayakan dana mereka di Bank, namun masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek Bank yang merugikan Nasabah Penyimpan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. Nasabah Penyimpan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundangan, baik yang memberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah Penyimpan yang mengalami kerugian akibat tindakan bank yang menyimpang, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di bank, salah satu contoh kasus terkait dengan upaya hukum nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di Bank adalah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 15 Maret 2012 dimana Nasabah Penyimpan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap bank.

---

ABSTRACTDepositor , either on behalf of individuals and legal entities entrust their funds in the bank , but still deviations in practice harmful Bank Depositors , which in turn will reduce the level of public confidence in the Bank . Depositors are protected by various provisions of the legislation , which provides protection both directly and indirectly . Depositors who suffered losses due to the actions that deviate banks , can bring a legal action to recover the funds in the bank , one example of a case related to legal efforts to get back depositors funds stored in the Bank is contained in Jakarta District Court Decision South 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel number dated March 15, 2012 where the Depositor remedies through a civil lawsuit is a lawsuit against the bank of Unlawful acts."

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC (Risk profile, GCG, Earning, Capital) dan CAMELS (Capital, Aset, Managenet, Earning, Liqudity, Sensitivity to market risk). Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di PT Bank X dengan menggunakan data tahun 2011.Hasil dari penelitian menunjukkan hasil penilaian tingkat kesehatan PT Bank X pada tahun 2011 menggunakan pendekatan RGEC maupun CAMELS, menghasilkan PT Bank X dalam kondisi Sehat atau pada nilai komposit 2 (dua). Peningkatan tingkat kesehatan PT Bank X yang tadinya Cukup Sehat pada tahun 2010 menjadi Sehat pada tahun 2011 menunjukan PT Bank X mengalami peningkatan nilai fundamental karena baik berdasarkan pendekatan CAMELS dan RGEC yang memiliki penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan CAMEL, menghasilkan tingkat kesehatan yang sama.

---

The purpose of this study is to analyze the comparative assessment of the bank health rating based RGEC (Risk profile, GCG, Earning, Capital) and CAMELS (Capital, Assets, Managenet, Earning, Liqudity, Sensitivity to market risk), in PT Bank X. The results of this study showed that PT Bank X health rate in 2011 with CAMELS and RGEC approach, is PT Bank X in the condition Healthy or on a composite score of 2 (two). Improved health of PT Bank X that was on reasonably healthy in the year 2010 to be Healthy in 2011 showed that PT Bank X has increasing fundamental value."

"Skripsi ini membahas tentang sistem harga transfer dana yang wajar pada Bank Agro. Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode penentuan harga transfer dana yang sesuai dengan kondisi Bank Agro. Harga transfer dana tersebut juga terkait dengan pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro. Dengan menerapkan metode penentuan harga transfer yang sesuai, pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro menjadi lebih adil dan tidak bias. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menyertakan perhitungan-perhitungan untuk mengeksplorasi metode penentuan harga transfer dana yang sesuai untuk Bank Agro. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bank Agro sebaiknya memakai metode multiple pool dalam menentukan harga transfer dananya.

---

The focus of this study is the fair fund transfer pricing system in Bank Agro. The purpose of this study is to assess appropriate fund transfer pricing method in Bank Agro. Fund transfer pricing is also correlate with branch performance evaluation. After Bank Agro implements the appropriate fund transfer pricing method, each branch of Bank Agro performance evaluation will be fairer and unbiased. This study is a qualitative research with some calculations to explore the appropriate method of fund transfer pricing in Bank Agro. The researcher suggests that Bank Agro should implement multiple pool method in determining its fund transfer price."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang ada di bank yang sedang dilikuidasi oleh LPS yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011, serta bagaimana kewajiban LPS terhadap boedel pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Kurator berwenang untuk mengurus dan mengamankan Boedel Pailit harta kekayaan PT Cideng Makmur Pratama, namun dalam hal obyek perkara ini, kurator tidak dapat menjalankan tugasnya karena boedel pailit tersebut tidak ada (fiktif) dan simpanan PT Cideng Makmur Pratama merupakan simpanan yang tidak layak bayar. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh LPS sesuai kewajibannya adalah menolak pembayaran klaim simpanan tersebut.

---

This study aims to determine the authority of the curator to take care and clear the assets of debtor in bank liquidated by LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, Indonesian Bank Customer Insurance) which is the object of the case in the Supreme Court Decision Number 671 K/Pdt.sus/2011, and how LPS should act as its obligations against the assets of debtor mentioned before. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation and books.

The results of this study is concluded that the Curator is authorized to take care of and secure the assets of bankrupt Boedel PT. Cideng Makmur Pratama (debtor's assets), yet for the subject matter of this case, the curator can not carry out their duties because actually the bankruptcy boedel does not exist (fictitious) and saving PT Cideng Makmur Pratama is categorized as not worth-paying. While the actions taken by LPS as fulfilment of its duty is to reject the claim payment obligations deposits coming from the curator."

"Pasar keuangan dunia yang terintegrasi telah mempertegas visi industri perbankan Indonesia yang dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonasia (API). API merupakan visi industri perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonaia (BI) untuk mempersiapkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong perlumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang visi API maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui Pilar API yang diantaranya menciptakan sistem pengawasan bank yang mengacu pada standard internasional dan menciptakan industri perbankan yang kuat serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Mengacu pada visi ini maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang salah satu pasalnya mewajibkan Bank untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.Pertimbangan utama dalam mengendalikan dan mengelola risiko adalah karena bank merupakan institusi keuangan yang mengelola dana masyarakat sehingga harus dikelola secara prudent. Salah satu indikator dalam menentukan pengelolaan secara prudent adalah penilaian kesehatan melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Konsep KPMM yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah konsep Capital Accord 1988 dimana metode perhitungan risiko dalam menghitung KPMM berdasarkan risiko kredit (compliance) sedangkan pendekatan yang dilakukan perbankan internasional adalah Risk Based Approach (pendekatan risiko). Pendekatan risiko pasar sebagai salah satu komponen risiko mulai diimplementasikan oleh perbankan internasional setelah amandemen Capital Accord 1996 yang berisi tentang perhitungan KPMM risiko pasar.Metode yang digunakan dalam menghitung KPMM risiko pasar adalah melode standar dan direkomendasikan oleh Basic Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for Internasional Settlement (BIS). Bl telah mengeluarkan kebijakan kewajiban menghitung KPMM risiko pasar bagi Bank Umum dengan kategori systematic important bank atau bank yang memiliki asset diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book. Jenis risiko pasar yang akan dihitung dalam KPMM adalah risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, nilai tukar dan perubahan harga option yang tercatat pada posisi bank."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Kerjasama bancassurance merupakan suatu prospek bisnis yang potensial baik dalam dunia perbankan maupun kegiatan usaha perasuransian. Bancassurance ialah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Dalam perkembangannya, bancassurance tidak hanya dijalankan oleh bank konvensional, tetapi juga dilaksanakan oleh bank berbasis prinsip syariah. Landasan hukum bancassurance yang digunakan ialah Surat Edaran Bank Indonesia 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) yang diberlakukan untuk bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, perlu adanya ketentuan spesifik mengenai kegiatan bancassurance berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari adanya pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008, bank dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian, namun diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi. Namun, bank tetap memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan dan perlidungan nasabah-nasabahnya terkait dengan risiko reputasi dan risiko hukum yang akan dialami bank dalam pelaksanaan kerjasama bancassurance berdasarkan prinsip syariah.

---

Bancassurance cooperation is a good potential business prospects in the banking field and insurance business. Bancassurance is the activity of cooperation between banks and insurance companies in order to sell insurance products through banks. In its development, bancassurance is not only run by conventional banks, but also carried out by the bank based on Islamic principles. Bancassurance legal basis used is Bank Indonesia Circular Letter 12/35/DPNP on the Application of Risk Management for Banks Conducting Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance) that apply to common banks conducting conventional operations. Therefore, based on this thesis, need for specific provisions regarding bancassurance activities based on sharia principles in order to avoid a violation of Islamic principles. In addition, based on the elucidation of Article 24 paragraph (1) letter d Act No. 21 of 2008, banks sharia are prohibited to conduct insurance activities, but are allowed to sell insurance products. However, the bank still has the responsibility and protection towards the customers interest because its related with reputational risk and legal risk that the bank will be taken in the implementation of bancassurance cooperation based on Islamic principles."